# Kepmenkes 691/2026: Peta Baru Layanan Wajib Lapor dan Rumatan Metadona di Indonesia - Link: https://legawa.com/obrolan-kesehatan/kepmenkes-691-2026-peta-baru-layanan-wajib-lapor-dan-rumatan-metadona-di-indonesia/ - Published: 2026-08-02T09:13:57+07:00 - Author: Cahya Seorang laki-laki berusia 29 tahun datang ke sebuah puskesmas di pinggiran kota, bukan karena demam atau batuk, melainkan karena ia ingin berhenti. Selama tiga tahun terakhir, ia bergantung pada heroin, dan pagi itu ia memutuskan untuk mendatangi fasilitas kesehatan yang ia dengar bisa membantunya “diam-diam”, tanpa harus berurusan dengan proses hukum. Fasilitas seperti inilah yang disebut _Institusi Penerima Wajib Lapor_ (IPWL) — dan pada 29 Juni 2026, daftar resminya di seluruh Indonesia baru saja diperbarui untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari 16 bulan. Melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/691/2026 tentang Penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penyelenggara Program Terapi Rumatan Metadona, Kementerian Kesehatan menetapkan **1.891 fasilitas kesehatan** di seluruh provinsi sebagai IPWL sekaligus penyelenggara Program Terapi Rumatan Metadona (PTRM) — menggantikan Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/141/2025 yang ditetapkan hanya pada 6 Maret 2025. ## Apa itu IPWL dan PTRM? _Wajib lapor_ adalah kewajiban bagi pecandu narkotika atau keluarganya untuk melaporkan diri ke fasilitas kesehatan atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah, sebagaimana diamanatkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Institusi yang ditunjuk menerima laporan ini disebut IPWL, diatur lebih lanjut lewat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor, yang telah diubah dengan Permenkes Nomor 17 Tahun 2023. Sementara itu, Program Terapi Rumatan Metadona adalah salah satu bentuk _opioid agonist maintenance treatment_ (OAMT) — pemberian metadona secara terkontrol dan berkelanjutan kepada pengguna opioid untuk mengurangi ketergantungan, risiko penularan HIV/hepatitis C akibat penggunaan jarum suntik, serta risiko kematian akibat _overdosis_. Payung regulasinya adalah Permenkes Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Terapi Rumatan Metadona. ## Silsilah Regulasi: Tiga Kepmenkes dalam Tiga Tahun Naskah 691/2026 dan 141/2025 sama-sama menyingkap bahwa penetapan daftar IPWL/PTRM bukan dokumen sekali jadi, melainkan direvisi berkala mengikuti perubahan jaringan fasilitas di lapangan. Urutannya: 1. **Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/2020/2023** — penetapan pertama yang disebut dalam konsiderans 141/2025, mencakup fasilitas pengampu dan satelit PTRM 2. **Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/141/2025** (ditetapkan 6 Maret 2025) — mencabut regulasi 2023, dengan alasan “perubahan fasilitas pelayanan kesehatan dan lembaga rehabilitasi medis” 3. **Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/691/2026** (ditetapkan 29 Juni 2026) — mencabut 141/2025 dengan alasan yang sama persis Pola ini menunjukkan bahwa daftar IPWL berfungsi sebagai _dokumen hidup_ (_living document_) yang diperbarui setiap kali ada fasilitas baru yang disahkan, fasilitas yang berhenti beroperasi, atau perubahan jenis layanan yang diberikan suatu fasilitas— bukan kebijakan yang sekali ditetapkan lalu dibiarkan statis selama bertahun-tahun. ## Perbandingan Kuantitatif: Apa yang Benar-Benar Berubah Dengan tersedianya lampiran lengkap Kepmenkes 141/2025, perbandingan agregat dengan 691/2026 kini dapat dipastikan langsung dari kedua dokumen, bukan sekadar dugaan: | Jenis Layanan | Kepmenkes 141/2025 | Kepmenkes 691/2026 | Selisih | | Total institusi (Rawat Jalan) | 1.490 | 1.891 | **+401 (+26,9%)** | | Rawat Inap | 169 | 178 | +9 | | Rumatan Pengampu | 20 | 20 | 0 | | Rumatan Satelit | 65 | 65 | 0 | Temuan paling mencolok adalah **lonjakan 401 institusi baru** dalam rentang waktu sekitar 15 bulan — pertumbuhan jaringan IPWL rawat jalan hampir 27 persen. Ini adalah ekspansi akses yang signifikan, sejalan dengan rekomendasi WHO bahwa perluasan cakupan OAMT adalah prioritas kesehatan masyarakat global. Yang menarik justru pada dua kolom yang **tidak berubah sama sekali**: jumlah rumatan pengampu (20) dan rumatan satelit (65) persis identik di kedua kepmenkes. Ini mengindikasikan dua kemungkinan yang tidak dapat dipastikan tanpa membandingkan setiap baris institusi satu per satu: (a) struktur inti jaringan pengampu-satelit memang sudah stabil dan pertumbuhan baru terkonsentrasi pada fasilitas rawat jalan murni, atau (b) terjadi pergantian institusi individual pada peran pengampu/satelit yang saling menutupi sehingga totalnya tetap sama. Data agregat tidak bisa membedakan keduanya. Kenaikan rawat inap yang relatif kecil (+9, dari 169 menjadi 178) menunjukkan bahwa ekspansi jaringan IPWL sebagian besar terjadi pada tingkat puskesmas dan klinik pratama BNN — fasilitas yang secara struktural memang hanya menyediakan layanan rawat jalan, bukan pada rumah sakit dengan kapasitas rawat inap. ## Dasar Hukum yang Melandasi Konsiderans _mengingat_ dalam kedua kepmenkes — baik 141/2025 maupun 691/2026 — merujuk pada rangkaian regulasi yang identik, mencerminkan bagaimana kebijakan narkotika dan kebijakan kesehatan nasional saling bertautan: 1. **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika — dasar kewajiban lapor dan rehabilitasi 2. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023** tentang Kesehatan — kerangka umum penyelenggaraan pelayanan kesehatan 3. **Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011** tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika 4. **Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024** tentang Peraturan Pelaksanaan UU 17/ 2023 5. **Permenkes Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011** tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika 6. **Permenkes Nomor 57 Tahun 2013** tentang Pedoman Penyelenggaraan PTRM 7. **Permenkes Nomor 4 Tahun 2020** jo. **Permenkes Nomor 17 Tahun 2023** tentang Penyelenggaraan IPWL 8. **Permenkes Nomor 21 Tahun 2024** tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (691/2026 menambahkan rujukan pembaruannya, Permenkes 17/2025) Satu-satunya perbedaan konsiderans antara kedua kepmenkes adalah penambahan rujukan pada Permenkes 17/2025 di dokumen 691/2026 — pembaruan struktur organisasi Kementerian Kesehatan yang terjadi setelah 141/2025 ditetapkan. ## Mengapa Kebijakan Ini Relevan Secara Epidemiologis Data terbaru hasil pengukuran prevalensi penyalahgunaan narkoba periode 2023–2025 yang diumumkan Badan Narkotika Nasional pada uji publik Desember 2025 menunjukkan prevalensi penyalahguna narkoba tercatat 2,11 persen atau setara dengan 4,15 juta penduduk, meningkat dari 3,3 juta jiwa atau 1,73 persen dari total penduduk Indonesia pada 2023. Tren kenaikan ini selaras dengan pertumbuhan 401 institusi IPWL baru yang tercatat pada 691/2026 — memperkuat urgensi memastikan jaringan layanan menjangkau lebih banyak wilayah seiring meningkatnya kebutuhan. Secara global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat sekitar 316 juta orang di seluruh dunia menggunakan zat psikoaktif pada 2023, termasuk sekitar 61 juta orang yang menggunakan opioid di luar indikasi medis, dengan opioid menyumbang beban kesehatan terkait obat-obatan terbesar termasuk kematian akibat overdosis. Dari sekitar 600.000 kematian yang dikaitkan dengan penggunaan zat secara global, sekitar 450.000 di antaranya disebabkan oleh penggunaan opioid. Dalam pembaruan pedoman terapi opioid yang tengah disusun, WHO merekomendasikan OAMT digunakan untuk sebagian besar pasien sebagai intervensi dengan bukti efektivitas terkuat, mencakup penurunan penggunaan opioid non-medis, mortalitas dan morbiditas — termasuk akibat overdosis, HIV, dan hepatitis virus — penurunan risiko kriminalitas dan pemenjaraan, serta perbaikan retensi terapi, kualitas hidup, dan kesejahteraan secara keseluruhan. ## Implikasi bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bagi manajemen rumah sakit dan puskesmas, penetapan sebagai IPWL bukan sekadar status administratif. Fasilitas yang tercantum dalam lampiran memiliki kewajiban aktif menyelenggarakan penerimaan wajib lapor dan pelayanan rehabilitasi medis, dengan pembinaan dan pengawasan berjenjang oleh Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan provinsi, dan dinas kesehatan kabupaten/kota. Fasilitas yang belum tercantum namun berminat menyelenggarakan layanan ini perlu mengajukan penetapan melalui mekanisme yang diatur Permenkes 4/2020 jo. Permenkes 17/2023 — bukan otomatis masuk lewat kepmenkes berikutnya, mengingat pola revisi berkala yang tampak dari ketiga kepmenkes yang telah diuraikan di atas. Bagi tenaga kesehatan di lini depan, terutama dokter umum di puskesmas dan klinik, siklus pembaruan yang cukup cepat ini (kurang dari 16 bulan antar-revisi) menjadi pengingat praktis: fasilitas rujukan atau fasilitas asal pasien perlu diverifikasi terhadap kepmenkes yang paling mutakhir, bukan diasumsikan tetap dari penetapan sebelumnya. --- ### Catatan Transparansi Artikel ini disusun berdasarkan analisis langsung terhadap dua naskah resmi: Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/691/2026 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/141/2025 beserta lampirannya masing-masing. Angka perbandingan agregat (1.490 vs. 1.891 institusi, 169 vs. 178 rawat inap, 20 vs. 20 rumatan pengampu, 65 vs. 65 rumatan satelit) diambil langsung dari baris “TOTAL” pada lampiran kedua dokumen dan dapat diverifikasi ulang. Namun, identifikasi institusi _spesifik_ mana yang ditambahkan, dihapus, atau berubah jenis layanannya antara kedua kepmenkes tidak dilakukan dalam artikel ini karena memerlukan pencocokan baris demi baris terhadap 1.400–1.900 entri pada masing-masing lampiran — di luar cakupan analisis ini. Interpretasi bahwa stabilnya angka pengampu/satelit mencerminkan struktur inti yang tetap (bukan pergantian institusi yang saling menutupi) bersifat spekulatif dan diberi tanda eksplisit sebagai dugaan, bukan fakta terkonfirmasi. Data prevalensi penyalahgunaan narkoba nasional bersumber dari rilis publik BNN. Pedoman WHO tentang terapi opioid yang dikutip masih dalam proses pembaruan dan diperkirakan rampung akhir 2026 atau awal 2027, sehingga rekomendasi yang dikutip bersifat sementara ( _rapid communication_), bukan pedoman final. **Ringkasan:** Kepmenkes 691/2026 menggantikan Kepmenkes 141/2025, menambah jaringan IPWL/PTRM nasional dari 1.490 menjadi 1.891 institusi (+27%) dalam waktu 15 bulan, sementara jumlah fasilitas rumatan pengampu dan satelit tetap 20 dan 65. Ekspansi ini merespons kenaikan prevalensi penyalahgunaan narkoba nasional dan sejalan dengan rekomendasi WHO bahwa terapi rumatan opioid adalah intervensi berbasis bukti terkuat untuk menurunkan mortalitas dan morbiditas pengguna opioid. ### Daftar Pustaka Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2024). _Prevalensi penyalahgunaan narkoba 2023_. [https://puslitdatin.bnn.go.id](https://puslitdatin.bnn.go.id) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2025, 18 Desember). _Dari data ke aksi: BNN perkuat strategi penanggulangan narkoba berbasis riset komprehensif_. [https://bnn.go.id/dari-data-ke-aksi-bnn-perkuat-strategi-penanggulangan-narkoba-berbasis-riset-komprehensif/](https://bnn.go.id/dari-data-ke-aksi-bnn-perkuat-strategi-penanggulangan-narkoba-berbasis-riset-komprehensif/) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). _Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/141/2025 tentang Penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penyelenggara Program Terapi Rumatan Metadona_. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2026). _Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/691/2026 tentang Penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penyelenggara Program Terapi Rumatan Metadona_. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Terapi Rumatan Metadona. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. World Health Organization. (2025, 9 Februari). _WHO updates guidelines on opioid dependence treatment and overdose prevention_. [https://www.who.int/news/item/09-02-2025-who-updates-guidelines-on-opioid-dependence-treatment-and-overdose-prevention](https://www.who.int/news/item/09-02-2025-who-updates-guidelines-on-opioid-dependence-treatment-and-overdose-prevention) World Health Organization. (2026, 2 April). _WHO updates guidelines on opioid dependence treatment and overdose prevention: Rapid communication on selected recommendations_. [https://www.who.int/news/item/02-04-2026-who-updates-guidelines-on-opioid-dependence-treatment-and-overdose-prevention](https://www.who.int/news/item/02-04-2026-who-updates-guidelines-on-opioid-dependence-treatment-and-overdose-prevention) World Health Organization. (2026, 22 Mei). _WHO invites manufacturers to submit medicines for prequalification to expand treatment for substance use disorders_. [https://www.who.int/news/item/03-06-2026-who-invites-manufacturers-to-submit-medicines-for-prequalification-to-expand-treatment-for-substance-use-disorders](https://www.who.int/news/item/03-06-2026-who-invites-manufacturers-to-submit-medicines-for-prequalification-to-expand-treatment-for-substance-use-disorders)