# Ketika Sistem Kesehatan Kekurangan Tulang Punggungnya: Krisis Tenaga Kesehatan Global dan Indonesia - Link: https://legawa.com/obrolan-kesehatan/krisis-tenaga-kesehatan/ - Published: 2017-02-27T19:33:13+07:00 - Author: Cahya Bayangkan sebuah rumah sakit yang lengkap — gedung megah, peralatan mutakhir, obat- obatan tersedia — tetapi tidak ada dokter, tidak ada perawat, tidak ada bidan. Bangunan itu tidak akan pernah menjadi fasilitas kesehatan. Itulah mengapa tenaga kesehatan sering disebut sebagai tulang punggung sistem kesehatan mana pun. Lebih dari satu dekade berlalu sejak artikel ini pertama kali ditulis. Masalah yang sama masih ada, bahkan dalam banyak hal semakin kompleks. Populasi dunia terus bertambah, penyakit menular baru muncul dan menghantam keras, penyakit tidak menular meningkat tajam, dan pandemi COVID-19 membuktikan betapa rapuhnya sistem kesehatan ketika tenaga kesehatannya kewalahan, jatuh sakit, atau meninggalkan profesinya. Krisis tenaga kesehatan bukan sekadar angka yang kurang di atas kertas. Ia adalah ibu yang meninggal karena tidak ada bidan saat persalinan. Ia adalah anak yang tidak tertangani karena puskesmas tanpa dokter. Ia adalah masyarakat terpencil yang harus menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk mendapat satu lembar resep. --- ## Gambaran Global: Kekurangan yang Tidak Merata Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah lama memperingatkan krisis ini. Pada 2016, melalui _Global Strategy on Human Resources for Health: Workforce 2030_, WHO memproyeksikan kekurangan 18 juta tenaga kesehatan secara global pada 2030. Angka itu kemudian direvisi beberapa kali seiring membaiknya data global. Perkiraan terbaru menunjukkan bahwa pada 2020 terdapat kekurangan sekitar 15 juta tenaga kesehatan secara global, yang diproyeksikan menurun menjadi sekitar 10 juta pada 2030 — sebuah perbaikan, namun masih jauh dari kondisi ideal. Namun angka ini menyembunyikan sebuah kebenaran yang lebih menyakitkan: kemajuan global tidak merata. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa estimasi kekurangan tenaga kesehatan global pada 2030 direvisi naik menjadi 11 juta — lebih tinggi dari proyeksi 2022 sebesar 10 juta — karena laju kemajuan yang melambat dan tren yang berbeda-beda di berbagai kawasan. Data WHO menunjukkan perbedaan kepadatan tenaga kesehatan yang mencapai 6,5 kali lipat antara negara berpenghasilan tinggi dan negara berpenghasilan rendah. Proyeksi kekurangan pada 2030 sangat terkonsentrasi di 47 negara yang masuk dalam daftar dukungan WHO (_WHO Support and Safeguards List_), yang akan menanggung dua pertiga dari kekurangan global. Artinya, saat negara-negara kaya sedang merayakan surplus tenaga kesehatan mereka, negara-negara yang paling membutuhkan justru semakin tertinggal. --- ## Dimensi yang Sering Terlupakan: Bukan Hanya Soal Jumlah Diskusi tentang krisis tenaga kesehatan sering terpaku pada angka — berapa dokter yang kurang, berapa perawat yang dibutuhkan. Padahal ada dimensi lain yang sama pentingnya: distribusi, retensi, dan kesejahteraan tenaga kesehatan itu sendiri. ### Distribusi yang Timpang Bahkan di negara yang secara nasional jumlah tenaga kesehatannya tampak memadai, ketimpangan distribusi menciptakan “kantong-kantong krisis” di wilayah tertentu. Masalah ini jauh lebih sulit dipecahkan daripada sekadar menambah jumlah lulusan. Di tingkat global, menutup kekurangan tenaga kesehatan berpotensi mencegah 189 juta tahun kehidupan yang hilang akibat kematian dini dan kecacatan, setara dengan beban penyakit dari seluruh kondisi maternal dan neonatal gabungan. ### _Brain Drain_: Saat yang Lemah Kehilangan yang Terkuat Salah satu paradoks paling menyakitkan dalam krisis tenaga kesehatan global adalah fenomena _brain drain_ — perpindahan tenaga kesehatan terlatih dari negara miskin ke negara kaya. WHO mengakui kekurangan kritis tenaga kesehatan sebagai krisis global yang terus berkembang. Migrasi yang tidak merata, umumnya dari negara berpenghasilan rendah ke negara berpenghasilan tinggi, secara langsung menghambat pencapaian _Universal Health Coverage_ (UHC). Fenomena ini diperburuk oleh era digital. Pandemi COVID-19 memperparah kekurangan tenaga kesehatan yang pada gilirannya menciptakan peluang kerja di negara berpenghasilan tinggi seperas Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Jerman. Kondisi kerja di negara berpenghasilan rendah dan menengah yang tidak menarik mendorong tenaga kesehatan mencari peluang yang lebih baik di luar negeri, didukung oleh kemudahan akses informasi rekrutmen melalui media sosial dan platform digital. ### _Burnout_: Musuh Dalam Selimut Masalah lain yang tidak kalah serius adalah _burnout_ — kelelahan fisik dan emosional yang kronis — di kalangan tenaga kesehatan yang sudah ada. Sebuah studi besar di Amerika Serikat yang melibatkan lebih dari 21.000 dokter dan perawat di 60 rumah sakit menemukan bahwa _burnout_ tingkat tinggi dialami oleh 32% dokter dan 47% perawat. _Burnout_ perawat secara konsisten berkaitan dengan tingkat _turnover_ yang lebih tinggi pada seluruh staf klinis, penilaian keselamatan pasien yang buruk, dan lingkungan kerja yang tidak mendukung. Sebuah studi terhadap hampir 38.000 tenaga kesehatan di Amerika Serikat menemukan bahwa hanya 45% yang merasa dihargai oleh organisasinya. Tenaga kesehatan yang merasa sangat dihargai memiliki kemungkinan _burnout_ 8,3 kali lebih rendah dan niat meninggalkan pekerjaan 10,2 kali lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak merasa dihargai sama sekali. Ini bukan hanya masalah kesejahteraan individu. _Burnout_ yang tidak ditangani berujung pada tenaga kesehatan yang meninggalkan profesi — memperparah kekurangan yang sudah ada. --- ## Indonesia: Di Antara Angka dan Kenyataan Indonesia menghadapi kombinasi tantangan yang kompleks: populasi lebih dari 280 juta jiwa, geografi kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, ketimpangan pembangunan antar wilayah, dan sistem kesehatan yang sedang dalam transformasi besar. ### Rasio yang Belum Memadai Studi terbaru yang menganalisis data tenaga kesehatan di seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia menemukan bahwa rasio tenaga kesehatan secara nasional baru mencapai 3,84 per 1.000 penduduk — masih di bawah ambang batas WHO sebesar 4,45 per 1.000 penduduk yang diperlukan untuk mencapai 80% cakupan layanan kesehatan universal. Kekurangan ini setara dengan kebutuhan tambahan sekitar 166.000 tenaga kesehatan. Khusus untuk dokter, kondisinya lebih mengkhawatirkan. Rasio dokter secara nasional pada 2023 hanya mencapai 0,47 dokter per 1.000 penduduk, jauh di bawah standar WHO sebesar 1:1.000. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 280 juta jiwa pada 2024, Indonesia masih membutuhkan tambahan sekitar 110.000 dokter. Data Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK) per Maret 2024 mencatat bahwa dari 10.217 puskesmas yang ada di seluruh Indonesia, 48 persen atau 4.908 puskesmas belum mampu memenuhi ketersediaan sembilan jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan — setara dengan kekurangan 8.681 tenaga kesehatan di tingkat layanan primer. ### Ketimpangan Distribusi: Masalah yang Lebih Dalam dari Sekadar Angka Jika kekurangan jumlah sudah mengkhawatirkan, ketimpangan distribusi adalah masalah yang bahkan lebih sulit diatasi. Penelitian menunjukkan bahwa meski bidan memiliki distribusi yang relatif merata, dokter spesialis dan dokter gigi menunjukkan distribusi yang sangat tidak merata— terutama di tingkat kabupaten/kota. _Gini Index_ antar-kabupaten untuk dokter spesialis masih tinggi di angka 0,53 pada 2022, meskipun telah membaik dibandingkan 0,57 pada 1993. Pada 2024, jumlah dokter spesialis di wilayah barat Indonesia mencapai 24.508 orang, wilayah tengah 5.933 orang, sementara wilayah timur hanya memiliki 475 dokter spesialis. Sebanyak 59% distribusi dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa. Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan Kemenkes menyatakan bahwa hanya tiga daerah yang tidak mengalami kekurangan dokter spesialis: DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali. Dari sisi distribusi, ketimpangan antara Pulau Jawa-Bali dan wilayah lain sangat nyata. Rasio dokter di DKI Jakarta mencapai 1,97 per 1.000 penduduk, jauh di atas Jawa Barat yang hanya 0,50 per 1.000 penduduk — padahal jumlah penduduk Jawa Barat hampir lima kali lipat jumlah penduduk Jakarta. Akar masalah ketimpangan ini bersifat multifaktorial: kondisi kerja yang tidak menarik di daerah terpencil, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, minimnya peluang pengembangan profesional, serta perbedaan insentif yang signifikan antara kota dan desa. ### Dampak Pandemi: Luka yang Belum Sepenuhnya Pulih Pandemi COVID-19 memberikan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tenaga kesehatan Indonesia. Sebuah survei yang dikutip dalam berbagai studi menunjukkan bahwa 83% tenaga kesehatan Indonesia mengalami _burnout syndrome_ derajat sedang dan berat selama masa pandemi COVID-19. Penelitian di Indonesia menggunakan model _Job Demands-Resources_ (JD-R) menunjukkan bahwa tuntutan kerja yang tinggi secara langsung berkorelasi dengan peningkatan _burnout_, serta penurunan keterikatan dan motivasi tenaga kesehatan. Namun penelitian ini juga menemukan bahwa ketersediaan sumber daya yang memadai — dukungan rekan kerja, sistem manajemen yang fleksibel, dan alat serta fasilitas yang cukup — dapat membantu mengurangi dampak negatif dari tekanan kerja tersebut. Pandemi juga menelan nyawa banyak tenaga kesehatan — baik akibat infeksi maupun kelelahan ekstrem — yang semakin menguras _stok_ tenaga kesehatan yang sudah terbatas. --- ## Mengapa Masalah Ini Tidak Mudah Diselesaikan Berbeda dengan kekurangan alat medis yang bisa diatasi dengan pengadaan, kekurangan tenaga kesehatan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diperbaiki. Seorang dokter spesialis membutuhkan setidaknya 10–12 tahun pendidikan sebelum siap praktik mandiri. Sistem pendidikan yang stagnan tidak akan bisa mengimbangi pertumbuhan kebutuhan yang dinamis. Masalah ini juga bersifat sirkuler: daerah yang kekurangan tenaga kesehatan sulit menarik tenaga kesehatan baru justru karena kekurangannya itu — beban kerja yang besar, minimnya rekan sejawat untuk berkonsultasi, dan keterbatasan fasilitas menjadi faktor yang membuat tenaga kesehatan enggan bertugas di sana. Studi di Colombia, Indonesia, dan Yordania mengungkap bahwa para pemangku kepentingan di ketiga negara ini menghadapi tantangan serius berupa ketidaktersediaan data yang cukup detail tentang pergerakan tenaga kesehatan. Selain itu, ketiga negara ini justru menghadapi paradoks pengangguran tenaga kesehatan yang disebabkan oleh keengganan bekerja di daerah pedesaan dan/atau kelebihan produksi cadres tertentu — bukan semata- mata kekurangan jumlah lulusan. --- ## Upaya Indonesia: Dari Regulasi Hingga Transformasi Kesehatan Pemerintah Indonesia telah merespons tantangan ini dengan berbagai kebijakan dan program. **Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023** menjadi tonggak baru dalam tata kelola tenaga kesehatan. Undang-undang ini secara eksplisit mengamanatkan tanggung jawab negara atas kesejahteraan, keselamatan, dan pengembangan profesional tenaga kesehatan — sebuah kemajuan normatif yang signifikan. **Program Nusantara Sehat**, yang dipayungi Permenkes Nomor 16 Tahun 2017, merupakan skema penempatan tenaga kesehatan berbasis tim ke daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Program ini berupaya menjawab kebutuhan yang tidak bisa dijawab oleh mekanisme pasar semata. **Transformasi Kesehatan** yang diluncurkan Kemenkes pada 2022 menempatkan penguatan SDM kesehatan sebagai salah satu dari enam pilar utamanya. Pada Oktober 2024, Kemenkes RI, WHO, dan pemangku kepentingan utama menyepakati rencana peningkatan akses pada pelayanan kesehatan primer yang bermutu dan komprehensif bagi masyarakat Indonesia, dengan menempatkan pelayanan primer sebagai inti dari _Universal Health Coverage_( UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta (CKS). Dari sisi insentif, Kemenkes memberikan insentif berupa gaji antara Rp25 juta hingga Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis yang bersedia ditugaskan di luar Jawa, dengan harapan pemerintah daerah dapat menambahkan insentif lebih lanjut. Pemerintah juga menerbitkan **Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019** tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis, yang menyediakan mekanisme penugasan sukarela dokter spesialis ke daerah terpencil. --- ## Apa yang Perlu Dilakukan: Perspektif Bukti Pengalaman dari berbagai negara dan kajian ilmiah terbaru menunjukkan beberapa strategi yang terbukti efektif. **Pertama, retensi harus menjadi prioritas setara produksi.** Menambah jumlah lulusan tanpa memperbaiki kondisi kerja hanya memindahkan masalah ke tempat lain. Dokter dan perawat menilai intervensi manajemen untuk memperbaiki sistem dan lingkungan kerja jauh lebih penting bagi kesejahteraan mental mereka dibandingkan program _wellness_ atau pelatihan ketahanan individu. Perbaikan rasio staf perawat menduduki peringkat tertinggi sebagai intervensi yang diinginkan, dipilih oleh 87% perawat dan 45% dokter. **Kedua, distribusi berbasis data, bukan asumsi.** Studi di Indonesia menegaskan pentingnya mempertimbangkan disparitas antar-kabupaten (bukan hanya antar-provinsi) dalam merancang kebijakan tenaga kesehatan, agar setiap daerah dapat ditangani sesuai kebutuhan spesifiknya. **Ketiga, memperkuat tenaga kesehatan primer dan komunitas.** Bidan, perawat komunitas, dan kader kesehatan terlatih dapat menjadi perpanjangan tangan sistem kesehatan di daerah yang tidak mungkin segera diisi dokter spesialis. Strategi ini juga sejalan dengan rekomendasi WHO tentang optimalisasi _community health workers_. **Keempat, menjawab fenomena migrasi dengan kebijakan yang lebih cerdas.** Strategi retensi yang efektif membutuhkan pendekatan holistik yang memperhatikan faktor-faktor sepanjang siklus karier tenaga kesehatan, mulai dari pendidikan, kondisi kerja, kompensasi, hingga kesempatan pengembangan diri dan kejelasan karier. **Kelima, memanfaatkan teknologi secara strategis.** _Telemedicine_, kecerdasan buatan (_artificial intelligence_) dalam diagnosis, dan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dapat memperluas jangkauan tenaga kesehatan yang terbatas — meski tidak dapat sepenuhnya menggantikan kehadiran fisik tenaga kesehatan. --- ## Penutup: Investasi yang Tidak Bisa Ditunda Krisis tenaga kesehatan bukan sekadar masalah teknis administratif. Ia adalah cerminan dari seberapa serius suatu bangsa menghargai hak warganya atas kesehatan. Dan seperti yang diungkapkan oleh _World Health Report_ 2006, tidak ada kesehatan tanpa tenaga kesehatan. Indonesia memiliki momentum yang langka saat ini: Undang-Undang Kesehatan yang baru, agenda transformasi kesehatan yang ambisius, dan kesadaran yang semakin luas di tingkat kebijakan bahwa SDM kesehatan adalah investasi, bukan sekadar anggaran rutin. Menutup kekurangan tenaga kesehatan global dapat memberikan dampak ekonomi senilai 1,1 triliun dolar — setara dengan produk domestik bruto Swiss — selain dampak kesehatannya yang masif. Tenaga kesehatan adalah manusia, bukan mesin. Mereka bisa kelelahan, sakit, dan pergi jika tidak diperlakukan dengan layak. Investasi pada mereka — dalam jumlah, distribusi, kesejahteraan, dan lingkungan kerja — adalah investasi pada keselamatan kita semua. --- ## Referensi Aiken, L. H., Lasater, K. B., Sloane, D. M., Pogue, C. A., Fitzpatrick Rosenbaum, K. E., Muir, K. J., & McHugh, M. D. (2023). Physician and nurse well-being and preferred interventions to address burnout in hospital practice: Factors associated with turnover, outcomes, and patient safety. _JAMA Health Forum_, _4_(7), e231809. [https://doi.org/10.1001/jamahealthforum.2023.1809](https://doi.org/10.1001/jamahealthforum.2023.1809) Boniol, M., Kunjumen, T., Lapão, L. V., Siyam, A., Campbell, J., & Diallo, K. (2022). The global health workforce stock and distribution in 2020 and 2030: A threat to equity and ‘universal’ health coverage? _BMJ Global Health_, _7_(6), e009316. [https://doi.org/10.1136/bmjgh-2022-009316](https://doi.org/10.1136/bmjgh-2022-009316) Dzansi, G., Abdul-Mumim, A., Menkah, W., Ametefe, V., Xatse, E., & Azanku, B. A.( 2024). Influence of social media and the digital environment on international migration of health workforce from low- and middle-income countries post COVID-19 pandemic: A scoping review protocol. _BMJ Open_, _14_(10), e087213. [https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-087213](https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-087213) Kementerian Kesehatan RI. (2024). _Forum Komunikasi Nasional Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan 2024_. Kemenkes RI. Makuku, R., & Mosadeghrad, A. M. (2022). Health workforce retention in low-income settings: An application of the Root Stem Model. _Journal of Public Health Policy_, _43_(3), 445–455. [https://doi.org/10.1057/s41271-022-00361-x](https://doi.org/10.1057/s41271-022-00361-x) Muharram, F. R., Sulistya, H. A., Swannjo, J. B., Firmansyah, F. F., Rizal, M. M., Izza, A., Isfandiari, M. A., Ariningtyas, N. D., & Romdhoni, A. C. (2025). Adequacy and distribution of the health workforce in Indonesia. _WHO South-East Asia Journal of Public Health_, _13_(2), 45–55. [https://doi.org/10.4103/WHO-SEAJPH.WHO-SEAJPH_28_24](https://doi.org/10.4103/WHO-SEAJPH.WHO-SEAJPH_28_24) Sax Dos Santos Gomes, L., Efendi, F., Putri, N. K., Bolivar-Vargas, M., Saadeh, R., Villarreal, P. A., Aye, T. T., De Allegri, M., & Lohmann, J. (2024). The impact of international health worker migration and recruitment on health systems in source countries: Stakeholder perspectives from Colombia, Indonesia, and Jordan. _The International Journal of Health Planning and Management_, _39_(3), 653–670. [https://doi.org/10.1002/hpm.3776](https://doi.org/10.1002/hpm.3776) Stillman, M., Sullivan, E. E., Prasad, K., Sinsky, C., Deubel, J., Jin, J. O., Brown, R., Nankivil, N., & Linzer, M. (2024). Understanding what leaders can do to facilitate healthcare workers’ feeling valued: Improving our knowledge of the strongest burnout mitigator. _BMJ Leader_, _8_(4), 329–334. [https://doi.org/10.1136/leader-2023-000921](https://doi.org/10.1136/leader-2023-000921) World Health Organization. (2025). _Health workforce_. [https://www.who.int/teams/health-workforce](https://www.who.int/teams/health-workforce) World Health Organization & Kementerian Kesehatan RI. (2024, Oktober). _Beban lebih ringan, pelayanan lebih baik: Kemenkes dan WHO mempercepat redistribusi JKN_. WHO Indonesia. [https://www.who.int/indonesia/id/news/detail/29-10-2024-less-burden–better-care–moh-and-who-accelerate-jkn-redistribution](https://www.who.int/indonesia/id/news/detail/29-10-2024-less-burden–better-care–moh-and-who-accelerate-jkn-redistribution) --- _Artikel ini merupakan pembaruan dari tulisan berjudul “Krisis Tenaga Kesehatan” yang pertama kali dipublikasikan pada 27 Februari 2017._