# Pedoman Baru PONEK 2025: Strategi Komprehensif Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Indonesia

- Link: https://legawa.com/obrolan-kesehatan/pedoman-baru-ponek-2025-strategi-komprehensif-menurunkan-angka-kematian-ibu-dan-bayi-di-indonesia/
- Published: 2026-01-05T08:38:08+07:00
- Author: Cahya

## Pendahuluan

Indonesia menghadapi tantangan serius dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (
AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Berdasarkan _Long Form Survey_ Penduduk tahun
2020, AKI Indonesia mencapai 189 per 100.000 kelahiran hidup, menjadikan Indonesia
sebagai negara dengan AKI tertinggi ketiga di kawasan ASEAN (Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia, 2025). Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menerbitkan Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/560/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di Rumah Sakit, yang 
secara resmi menggantikan pedoman sebelumnya dari tahun 2008.

Target penurunan AKI yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(
RPJMN) 2025-2029 adalah 77 per 100.000 kelahiran hidup, dengan tujuan akhir mencapai
target _Sustainable Development Goals_ (SDGs) yaitu kurang dari 70 per 100.000 kelahiran
hidup pada tahun 2030. Pencapaian target ini memerlukan penurunan kematian ibu minimal
5,5% per tahun, yang hanya dapat diwujudkan melalui upaya strategis dan komprehensif
dalam sistem pelayanan kesehatan maternal dan neonatal.

## Epidemiologi Kematian Maternal dan Neonatal di Indonesia

Data tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat 4.005 kasus kematian ibu dengan distribusi
penyebab langsung meliputi penyebab lain (44%), eklampsia (23%), perdarahan (20%),
infeksi (5%), COVID-19 (2%), dan penyebab yang belum diketahui (6%) (Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia, 2025). Pola penyebab kematian ini mengindikasikan 
bahwa sebagian besar kematian maternal sebenarnya dapat dicegah apabila cakupan 
dan mutu pelayanan kesehatan memadai.

Pada periode yang sama, tercatat 20.882 kasus kematian neonatus dengan penyebab 
utama berupa penyebab lain (29%), Berat Badan Lahir Rendah atau BBLR (25%), asfiksia(
24%), kelainan kongenital (6%), infeksi (5%), pneumonia (2%), diare (1%), dan penyebab
yang belum diketahui (8%) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2025). Hasil
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa cakupan kunjungan _Antenatal
Care_ (ANC) ke-4 atau K4 hanya mencapai 68,1%, sementara ANC ke-6 atau K6 bahkan
lebih rendah lagi yaitu 17,6%.

Rendahnya cakupan ANC K4 dan terutama K6 menjadi indikator belum optimalnya kualitas
pelayanan maternal. Fenomena “tiga terlambat” masih menjadi hambatan utama: terlambat
mengambil keputusan untuk merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang tepat, terlambat
sampai ke tempat rujukan, dan terlambat ditangani dengan tepat oleh tenaga kesehatan
yang kompeten. Kondisi ini menuntut penguatan sistem rujukan yang efektif antara
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut(
FKTL), termasuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pelayanan maternal
dan neonatal.

[[

## Klasifikasi Rumah Sakit PONEK

Pedoman terbaru mengklasifikasikan RS PONEK menjadi tiga kategori berdasarkan kemampuan
pelayanannya: RS PONEK Spesialistik, RS PONEK Subspesialistik, dan RS PONEK Multi
Subspesialistik. Setiap kategori memiliki kriteria spesifik terkait sumber daya 
manusia, sarana prasarana, peralatan kesehatan, dan kemampuan pelayanan.

### RS PONEK Spesialistik

RS PONEK Spesialistik merupakan kategori dasar yang mampu menyelenggarakan tatalaksana
kegawatdaruratan pada kehamilan, persalinan, nifas, dan neonatal secara komprehensif.
Kemampuan pelayanan maternal meliputi penanganan hipertensi dengan tekanan darah
di atas 140/90 mmHg, preeklampsia tanpa keterlibatan organ, anemia dengan hemoglobin
kurang dari 11 g/dl, infeksi, kelainan jantung dengan kategori _modified WHO Risk_
1 dan 2, berbagai komplikasi kehamilan seperti perdarahan antepartum dan postpartum,
kelainan plasenta seperti plasenta previa non-akreta dan solusio plasenta tanpa 
komplikasi, serta penanganan kegawatdaruratan seperti prolaps tali pusat dan gawat
janin (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2025).

Untuk pelayanan neonatal, RS PONEK Spesialistik harus mampu menangani persalinan
seksio sesarea dengan berat bayi lebih dari 1.800 gram atau usia kehamilan lebih
dari 34 minggu, memberikan bantuan napas noninvasif atau invasif sesuai kebutuhan,
melakukan tindakan bedah sederhana seperti atresia ani tanpa fistula, transfusi 
tukar, serta memberikan tunjangan cairan, nutrisi, dan obat-obatan melalui akses
pembuluh darah perifer dan sentral termasuk manajemen hipotermia.

Persyaratan sumber daya manusia mencakup dokter dengan kompetensi di bidang tatalaksana
kegawatdaruratan maternal dan neonatal, dokter spesialis obstetri dan ginekologi,
dokter spesialis anak dengan pelatihan resusitasi dan stabilisasi neonatal, dokter
spesialis anestesiologi dan terapi intensif, bidan, perawat dengan kompetensi di
bidang keperawatan maternitas yang terlatih kegawatdaruratan maternal, serta perawat
dengan kompetensi di bidang kegawatdaruratan dan bedah neonatal. RS PONEK Spesialistik
juga harus menyediakan ruang perawatan intensif _Intensive Care Unit_ (ICU) level
I dan _Neonatal Intensive Care Unit_ (NICU) level IIIa dengan peralatan standar 
yang memadai.

### RS PONEK Subspesialistik

RS PONEK Subspesialistik memiliki kemampuan lebih tinggi dengan pelayanan yang mencakup
seluruh kemampuan RS PONEK Spesialistik ditambah penanganan komplikasi medis obstetri
dan neonatal secara komprehensif. Pelayanan maternal tambahan meliputi preeklampsia
dengan pemberatan dan kelainan darah sampai gangguan koagulasi, eklampsia dengan
komplikasi, diabetes dengan komplikasi, kelainan jantung dengan _modified WHO Risk_
3 dan 4, _Acute Respiratory Distress Syndrome_ (ARDS) dan gangguan pernapasan lain,
gangguan neurologis, perlemakan hati akut dan gangguan hepar lainnya, gangguan koagulasi
dan hematologi, penyakit autoimun, kelainan plasenta yang lebih kompleks seperti
plasenta previa pada bekas seksio sesarea dan plasenta akreta fokal, serta kehamilan
dengan tiga janin atau lebih (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2025).

Pelayanan neonatal di RS PONEK Subspesialistik mencakup penanganan bayi prematur
dengan berat lebih dari 1.000 gram atau usia kehamilan lebih dari 28 minggu, terapi
hipotermia untuk asfiksia, gawat napas dengan bantuan pernapasan noninvasif seperti
_High Flow Nasal Cannula_ (HFN), _Continuous Positive Airway Pressure_ (CPAP), dan
_Noninvasive Positive Pressure Ventilation_ (NIPPV) serta invasif menggunakan ventilator
mekanik dan _High Frequency Oscillation_ (HFO), serta penanganan neonatus yang mengalami
apnea atau membutuhkan pelayanan subspesialistik dalam waktu mendesak.

Dari segi sumber daya manusia, RS PONEK Subspesialistik memerlukan tambahan dokter
dengan kompetensi di bidang obstetri dan ginekologi sosial atau fetomaternal, dokter
spesialis anak dengan kompetensi di bidang neonatologi, dokter dengan kompetensi
tambahan di bidang terapi intensif atau anestesi obstetri dan terapi intensif, berbagai
dokter spesialis pendukung untuk menangani komplikasi medis tanpa kompleksitas tinggi,
perawat dengan kompetensi di bidang maternal dengan komplikasi medis, dan perawat
dengan kompetensi di bidang keperawatan kritis neonatal. Fasilitas ini juga harus
menyediakan ICU level II dan NICU level IIIb dengan peralatan yang lebih canggih
termasuk ventilator HFO, inhalasi _nitric oxide_, monitor _Near Infra-Red Spectroscopy_(
NIRS), dan amplitudo EEG.

### RS PONEK Multi Subspesialistik

RS PONEK Multi Subspesialistik merupakan tingkatan tertinggi yang mampu memberikan
pelayanan diagnostik dan tatalaksana komplikasi medis obstetri dan neonatal dengan
kompleksitas tinggi. Pelayanan maternal tambahan meliputi tindakan penunjang lanjutan
seperti _Continuous Renal Replacement Therapy_ (CRRT) dan _Extracorporeal Membrane
Oxygenation_ (ECMO), kehamilan dengan plasenta akreta kompleks, kelainan jantung
berat, kelainan paru berat, penyakit autoimun dengan _flare_, krisis hipertiroid,
kehamilan dengan keganasan, kehamilan dengan komplikasi medis yang melibatkan dua
atau lebih sistem organ, kehamilan dengan gangguan jiwa berat, janin dengan kelainan
organ yang memerlukan intervensi bedah kompleks, serta kehamilan dengan kelainan
medis kompleks seperti tumor mediastinum atau kembar siam (Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia, 2025).

Pelayanan neonatal di tingkat Multi Subspesialistik mencakup penanganan bayi prematur
dengan berat kurang dari 1.000 gram atau usia kehamilan kurang dari 28 minggu, perawatan
dengan bantuan penunjang invasif berat dan kompleks, perawatan NICU dengan bantuan
napas invasif berat dan kompleks termasuk HFO, ECMO, dan nitrogen oksida (NO), penatalaksanaan
kelainan metabolik bawaan langka, serta perawatan bayi yang memerlukan fasilitas
diagnostik canggih dan tindakan bedah pada kelainan bawaan yang membutuhkan intervensi
cepat.

Persyaratan sumber daya manusia meliputi berbagai dokter subspesialis di bidang 
obstetri dan ginekologi, anak, anestesiologi, serta berbagai spesialis pendukung
untuk menangani komplikasi kompleks, perawat dengan kompetensi di bidang keperawatan
_maternity high care_ dan keperawatan kritis maternal, serta perawat dengan kompetensi
di bidang perawatan holistik pada neonatus, perawatan paliatif neonatus, kompleksitas
tinggi pada neonatus, perawatan _conjoined twins_ neonatal, dan perawatan kelainan
jantung berat pada neonatus. Fasilitas harus menyediakan ICU level III dan NICU 
level IIIc atau IIId dengan peralatan paling canggih termasuk ECMO, _bedside bronchoscopy_,
EEG, hemodialisis, peralatan terapi penggantian ginjal kontinu, monitor tekanan 
intrakranial, dan _transfusion plasma exchange_.

## Seksio Sesarea Emergensi: Inovasi Waktu Tanggap 30 Menit

Salah satu inovasi penting dalam pedoman baru ini adalah penetapan standar waktu
tanggap maksimal 30 menit untuk seksio sesarea emergensi kategori I. Kategori ini
mencakup kondisi dengan ancaman langsung bagi kelangsungan hidup ibu dan/atau janin
yang memerlukan tindakan penyelamatan segera. Waktu tanggap atau _Decision to Incision
Interval_ (DII) didefinisikan sebagai jarak waktu sejak keputusan dibuat oleh Dokter
Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) untuk melakukan seksio sesarea sampai dilakukan
insisi operasi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2025).

Indikasi seksio sesarea emergensi kategori I meliputi gawat janin menetap atau _fetal
distress_ yang ditandai dengan hipoksia pada berbagai tingkat berdasarkan analisis
faktor risiko, pemeriksaan fisik, dan penunjang seperti pemeriksaan _Doppler_ dan
_Cardiotocography_ (CTG), prolaps tali pusat atau tali pusat menumbung dimana tali
pusat berada di depan bagian terbawah janin sehingga mengalami tekanan dan menyebabkan
hipoksia janin, kegagalan tindakan vakum atau forsep yang menunjukkan adanya disproporsi
kepala panggul, _Rupture Uteri Imminent_ (RUI) atau ruptur uteri yang dapat menyebabkan
gangguan aliran darah uteroplasenta dan hipoksia janin serta perdarahan hebat yang
mengancam jiwa ibu, dan perdarahan antepartum dengan perdarahan aktif terutama yang
disebabkan oleh plasenta previa yang dapat menyebabkan syok dan mengancam jiwa ibu
dan janin.

Implementasi waktu tanggap 30 menit memerlukan dukungan komprehensif dari seluruh
komponen rumah sakit. Sistem aktivasi kode PONEK menjadi mekanisme kunci yang menggerakkan
seluruh tim dan fasilitas secara simultan. Ketika DPJP memutuskan perlunya seksio
sesarea emergensi kategori I, aktivasi kode PONEK akan memicu berbagai kegiatan 
secara bersamaan: persiapan _informed consent_ untuk ibu, anak, dan anestesi, persiapan
alat operasi termasuk set operasi, set resusitasi bayi dan ibu, serta mesin anestesi
dengan perlengkapannya, persiapan laboratorium untuk pemeriksaan hematologi lengkap
dan faktor koagulasi serta persiapan transfusi darah, persiapan obat-obatan anestesi
dan emergensi maternal maupun neonatal, serta persiapan tim yang terdiri dari operator
obstetri dan ginekologi, asisten operator, instrumen, sirkulasi, dokter spesialis
anestesi dengan asistennya, dokter spesialis anak atau subspesialis neonatologi,
perawat anak, perawat maternitas, dan bidan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
2025).

Pemilihan jenis anestesi untuk seksio sesarea emergensi kategori I juga telah distandarkan.
Pilihan pertama adalah _Rapid Sequence Spinal Anesthesia_ apabila tidak ada kontraindikasi,
namun bila terdapat kontraindikasi, kegagalan, atau terjadi _high spinal_, maka 
dilakukan anestesi umum dengan _Rapid Sequence Induction General Anesthesia_. Pemilihan
anestesi ini dapat mempengaruhi skor APGAR bayi, namun dengan penanganan yang tepat
tidak akan mempengaruhi luaran jangka panjang pada neonatus.

Terdapat beberapa kriteria eksklusi yang dapat menyebabkan waktu tanggap lebih dari
30 menit atau pembatalan tindakan, yaitu ibu hamil yang masuk kategori I dengan 
status fisik lebih dari kategori 2 berdasarkan klasifikasi American Society of Anesthesiologists(
ASA), janin di bawah usia batas minimal mampu hidup sesuai kemampuan rumah sakit,
janin dengan dugaan kelainan kromosom letal seperti _trisomy_ 13 atau 18, penolakan
dari pasien dan keluarga untuk dilakukan seksio sesarea emergensi, serta perolehan
persetujuan dari keluarga yang tertuang dalam _informed consent_ memakan waktu 30
menit atau lebih.

Pencapaian standar waktu tanggap 30 menit ini merupakan tantangan besar mengingat
berbagai hambatan yang masih dihadapi rumah sakit di Indonesia. Faktor-faktor seperti
keterbatasan jumlah sumber daya manusia, keterlambatan mengantar pasien ke kamar
operasi, kamar operasi yang penuh sehingga harus memilah kasus berdasarkan prioritas,
faktor geografis, distribusi SDM yang tidak merata, serta sarana prasarana yang 
belum dapat mendukung semua pelayanan seksio sesarea emergensi merupakan tantangan
yang harus diatasi melalui dukungan dari berbagai pihak dalam meningkatkan pelayanan
seksio sesarea emergensi.

## Persyaratan Sarana, Prasarana, dan Peralatan

Pedoman PONEK 2025 menetapkan persyaratan detail untuk sarana, prasarana, dan alat
kesehatan yang harus tersedia di setiap kategori RS PONEK. Sarana yang diperlukan
minimal meliputi ruang tindakan kebidanan di instalasi gawat darurat, ruang bersalin,
ruang operasi, ruang pemulihan, ruang rawat inap, ruang rawat perinatologi level
2 atau _special care nursery_ dan _neonatal high care unit_, bank darah atau unit
pengelola darah, ruang perawatan intensif yaitu ICU dan NICU dengan tingkatan sesuai
jenis RS PONEK, ruang laboratorium dengan kemampuan minimal pemeriksaan darah dan
urin rutin, pemeriksaan hemostasis, penanda sepsis, pemeriksaan gula darah, bilirubin,
elektrolit, dan analisis gas darah (AGD), gas medis berupa oksigen dan udara, serta
ambulans untuk rujukan maternal dan neonatal (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
2025).

Peralatan maternal esensial yang harus tersedia mencakup set resusitasi dewasa, 
oksimeter digital, ekstraktor vakum manual dan elektrik, forsep, _Aspirasi Vakum
Manual_ (AVM) dilengkapi dengan kanula berbagai nomor, set kuretase, _bedside monitor_,
_fetal Doppler_, set partus, set seksio sesarea, set laparotomi, set histerektomi,
set _Hemoragi Post Partum_ (HPP), ultrasonografi (USG), kardiotokografi (CTG), _infusion
pump_, _syringe pump_, ventilator mekanik dewasa, _trolley emergency_, dan set preeklampsia.

Sementara itu, peralatan neonatal esensial meliputi peralatan resusitasi neonatus
yang terdiri dari _radiant warmer_ atau _infant warmer_, resusitator T-piece, _bag
valve mask_ atau balon mengembang sendiri, oksigen _blender_, selang oksigen, masker
wajah dengan berbagai ukuran, laringoskop neonatus bilah lurus dengan tiga ukuran,
pipa ETT _uncuffed_ ukuran 2,5 hingga 4 Fr, _Laringeal Mask Airway_ (LMA) ukuran
nomor 1, kateter penghisap berbagai nomor, mesin penghisap, inkubator, terapi sinar,
monitor kardiorespirasi, _pulse oximetry_ beserta sensor, _Bubble CPAP_ atau _Nasal
CPAP_ beserta sirkuit dan _interface_, ventilator beserta sirkuit, _infusion pump_,
_syringe pump_, _feeding tube_ berbagai nomor, kateter vena dan umbilikal berbagai
nomor, set umbilikal, spuit 1 cc untuk obat tertentu, dan stetoskop neonatus (Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia, 2025).

Pedoman juga menetapkan daftar obat-obatan maternal dan neonatal esensial yang harus
tersedia. Obat emergensi maternal meliputi epinefrin atau adrenalin injeksi 1 mg/
ml, larutan garam fisiologis seperti NaCl 0,9% atau larutan Ringer asetat atau RL,
MgSO₄ 20% dan 40% injeksi, natrium bikarbonat injeksi 8,4%, dopamin injeksi 40 mg/
ml, norepinefrin injeksi 1 mg/ml, dobutamin injeksi 25 mg/ml dan 50 mg/ml, nifedipin
tablet 10 mg dan tablet lepas lambat 30 mg, asam traneksamat injeksi 100 mg/ml, 
nikardipin injeksi 1 mg/ml, furosemide injeksi 10 mg/ml, kalsium glukonat 10% injeksi,
oksitosin injeksi 10 IU/ml, ergometrin injeksi 0,2 mg/ml, misoprostol tablet 200
mg, insulin injeksi, larutan dekstrose 40%, ampisilin injeksi 1000 mg, gentamisin
injeksi 40 mg/ml, metronidazole infus 5 mg/ml, dan deksametason injeksi 5 mg/ml.

Obat-obatan neonatal esensial mencakup adrenalin atau epinefrin injeksi 1 mg/ml,
larutan dekstrose 10% dan 40%, dopamin injeksi 40 mg/ml, dobutamin injeksi 25 mg/
ml dan 50 mg/ml, noradrenalin injeksi 100 mcg/ml, larutan garam fisiologis berupa
KCl 7,46%, NaCl 0,9% dalam berbagai volume, dan NaCl 3%, sodium fosfat atau potassium
fosfat 216 mg/ml, kalsium glukonat injeksi 10%, MgSO₄ injeksi 20% dan 40%, morfin
injeksi 10 mg/ml, atropin injeksi 0,25 mg/ml, midazolam injeksi 1 mg/ml dan 5 mg/
ml, fenobarbital injeksi 50 mg/ml, natrium bikarbonat injeksi 8,4%, antibiotika 
berdasarkan pola kuman di RS masing-masing, multivitamin parenteral, asam amino 
6% dan 10%, lipid 20%, aminofilin injeksi 25 mg/ml, kafein sitrat injeksi 10 mg/
ml, surfaktan untuk RS PONEK Spesialistik dengan ketersediaan dokter berkompetensidi
bidang neonatologi, dan vitamin K₁ injeksi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
2025).

## Manajemen Kolaborasi dan Jejaring Rujukan

Pedoman PONEK 2025 menekankan pentingnya manajemen kolaborasi pelayanan obstetri
neonatal emergensi di fasilitas pelayanan kesehatan. Kolaborasi ini merupakan pengelolaan
antara berbagai fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi terkait yang dilakukan
agar terjadi kerjasama efektif dan efisien serta bersinergi dalam upaya menurunkan
angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Pelaksanaan kolaborasi berada di bawah tanggung
jawab Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dapat melibatkan _stakeholder_
terkait.

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memiliki peran sebagai penanggung jawab keseluruhan
pelaksanaan kolaborasi dalam wilayahnya. Tugas utama meliputi melakukan pemetaan
terhadap kemampuan pelayanan di rumah sakit yang memenuhi persyaratan SDM, sarana
prasarana, alat, dan obat-obatan untuk penyelenggaraan PONEK, melakukan pemenuhan
SDM, sarana, prasarana, dan alat untuk mampu menyelenggarakan PONEK melalui penganggaran
daerah, serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PONEK yang dapat melibatkan
organisasi profesi di tingkat Kabupaten/Kota (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
2025).

Dinas Kesehatan Provinsi berperan dalam melakukan pemetaan Kabupaten/Kota yang sudah
menyelenggarakan PONEK, melakukan penguatan sistem jejaring rujukan maternal neonatal,
melakukan pemenuhan SDM, sarana, prasarana, dan alat untuk menyelenggarakan PONEK
melalui penganggaran daerah, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
PONEK yang dapat melibatkan organisasi profesi di tingkat Provinsi.

Kementerian Kesehatan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemetaan kemampuan
daerah dalam menunjang pelaksanaan PONEK, melakukan dukungan pemenuhan SDM, sarana,
prasarana, obat, dan alat kesehatan melalui penganggaran pusat, melakukan penguatan
PONEK terutama di wilayah dengan prioritas penurunan AKI dan AKB, melakukan pendampingan
pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit, serta melakukan 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PONEK yang dapat melibatkan organisasi profesi.

Rumah Sakit PONEK memiliki kewajiban melakukan pembinaan ke rumah sakit yang belum
mampu PONEK dan Puskesmas PONED di sekitarnya. Selanjutnya Puskesmas melakukan pembinaan
ke FKTP PONED di wilayah kerjanya. Peningkatan kompetensi manajerial dan kompetensi
klinis seperti pelatihan kegawatdaruratan maternal dan neonatal dapat difasilitasi
oleh dinas kesehatan, pemerintah daerah, dan/atau pemerintah pusat.

Sistem jejaring rujukan maternal dan neonatal dirancang untuk mengatasi masalah “
tiga terlambat” yang masih menjadi penyebab utama kematian maternal dan neonatal.
Rujukan kegawatdaruratan dapat dilaksanakan secara horizontal pada fasilitas pelayanan
kesehatan di tingkatan yang sama atau vertikal dari fasilitas dengan tingkatan lebih
rendah ke tingkatan lebih tinggi. Pada kasus emergensi atau kegawatdaruratan maternal
dan neonatal, rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki kemampuan
pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis pasien, terlepas dari tingkatan fasilitas
tersebut.

Skrining kehamilan yang dilakukan pada pemeriksaan ANC bertujuan mendeteksi secara
dini komplikasi dalam kehamilan. Jika pada pemeriksaan di rumah sakit tidak didapatkan
komplikasi obstetri dan/atau medik atau jika permasalahan tersebut dapat diatasi,
maka penatalaksanaan lanjutan dapat dilakukan di FKTP sesuai kompetensi. Sebaliknya,
kehamilan dengan komplikasi obstetri maupun komplikasi medik dirujuk ke fasilitas
pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya. Sistem juga memungkinkan rujukan
balik dari fasilitas tingkatan tinggi ke tingkatan rendah pada pasien dengan kondisi
perbaikan dimana kondisi kegawatdaruratan atau kritis telah terlewati (Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia, 2025).

## Pemantauan, Evaluasi, dan Audit Kematian

Pedoman PONEK 2025 menekankan pentingnya melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja
serta kualitas PONEK minimal setiap tiga bulan sekali. Pemantauan ini mencakup berbagai
aspek mulai dari ketersediaan SDM, kelengkapan sarana dan prasarana, ketersediaan
obat dan alat kesehatan, hingga proses pelayanan dan luaran klinis. Sistem informasi
kesehatan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional digunakan
untuk pencatatan dan pelaporan yang terstandar dan real-time.

Audit kematian maternal, neonatal, dan balita merupakan komponen penting dalam upaya
perbaikan berkelanjutan. Audit ini dilakukan secara berkala di berbagai tingkatan
yaitu di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit, kabupaten/kota,
provinsi, dan nasional. Melalui audit kematian, dapat diidentifikasi penyebab kematian,
faktor-faktor yang berkontribusi, serta area yang memerlukan perbaikan dalam sistem
pelayanan. Hasil audit kemudian ditindaklanjuti dengan intervensi sesuai penyebabnya
untuk mencegah kematian serupa di masa mendatang.

Kolaborasi dengan organisasi profesi seperti Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi
Indonesia (POGI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan Perhimpunan Dokter Spesialis
Anestesiologi dan Reanimasi Indonesia (PERDATIN) sangat penting dalam pemantauan
dan evaluasi. Organisasi profesi dapat memberikan masukan teknis, membantu dalam
pengembangan kompetensi tenaga kesehatan, serta berpartisipasi dalam audit kematian
untuk memastikan penanganan kasus sesuai dengan standar profesi terkini.

## Tantangan Implementasi dan Strategi Solusi

Implementasi pedoman PONEK 2025 menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama meliputi
distribusi sumber daya manusia kesehatan yang tidak merata antar wilayah, keterbatasan
infrastruktur dan sarana prasarana terutama di daerah terpencil, kesenjangan kemampuan
antar rumah sakit dalam menyediakan pelayanan PONEK sesuai standar, sistem rujukan
yang belum optimal terutama di wilayah dengan geografis sulit, serta masalah pembiayaan
untuk pemenuhan standar persyaratan PONEK.

Strategi solusi yang dapat dilakukan meliputi penguatan komitmen pemerintah pusat
dan daerah dalam mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemenuhan persyaratan
PONEK, pengembangan sistem insentif untuk menarik tenaga kesehatan bekerja di daerah
terpencil dan tertinggal, peningkatan kerjasama dengan sektor swasta dan organisasi
profesi dalam penyediaan pelatihan dan peningkatan kompetensi, pengembangan sistem
telemedicine untuk konsultasi dan bimbingan teknis bagi fasilitas di daerah terpencil,
serta penguatan sistem transportasi rujukan termasuk penyediaan ambulans yang memadai
dan jalur komunikasi yang efektif.

Pemerintah daerah perlu melakukan penyiapan RS PONEK secara bertahap sesuai kemampuan
daerah. Pemetaan yang dilakukan harus komprehensif mencakup kemampuan pelayanan,
ketersediaan SDM, sarana prasarana, serta kebutuhan pengembangan. Prioritas diberikan
kepada wilayah dengan AKI dan AKB yang tinggi untuk mendapatkan penguatan terlebih
dahulu.

## Peran Teknologi dalam Peningkatan Layanan PONEK

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan kontribusi signifikan
dalam meningkatkan kualitas pelayanan PONEK. Sistem informasi manajemen rumah sakit
yang terintegrasi memungkinkan monitoring waktu tanggap secara _real-time_, koordinasi
antar unit yang lebih efektif, serta dokumentasi yang lebih baik untuk keperluan
audit dan evaluasi. Penggunaan aplikasi komunikasi untuk koordinasi tim PONEK dapat
mempercepat proses aktivasi kode PONEK dan mobilisasi sumber daya.

Telemedicine dapat dimanfaatkan untuk konsultasi dengan ahli di pusat rujukan yang
lebih tinggi, terutama untuk kasus-kasus kompleks yang memerlukan pendapat kedua
atau bimbingan teknis. Sistem ini juga memungkinkan _tele-education_ bagi tenaga
kesehatan di daerah untuk meningkatkan kompetensi mereka tanpa harus meninggalkan
tempat tugas dalam waktu lama.

Pengembangan _clinical decision support system_ berbasis _evidence-based medicine_
dapat membantu tenaga kesehatan dalam mengambil keputusan klinis yang tepat dan 
cepat, terutama dalam situasi emergensi. Sistem ini dapat memberikan panduan berdasarkan
protokol terkini, mengingatkan tentang pemeriksaan yang diperlukan, serta menyediakan
algoritma penanganan untuk berbagai kondisi kegawatdaruratan maternal dan neonatal.

## Kesimpulan

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif 2025 
merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia dalam upaya menurunkan AKI dan 
AKB menuju pencapaian target SDGs. Dengan klasifikasi RS PONEK yang jelas, persyaratan
yang terstandar, inovasi waktu tanggap 30 menit untuk seksio sesarea emergensi kategori
I, serta penguatan sistem kolaborasi dan jejaring rujukan, pedoman ini memberikan
kerangka komprehensif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maternal dan
neonatal.

Keberhasilan implementasi pedoman ini memerlukan komitmen kuat dari seluruh pemangku
kepentingan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola rumah sakit,
tenaga kesehatan, hingga masyarakat. Pemenuhan persyaratan SDM, sarana prasarana,
peralatan, dan obat-obatan harus menjadi prioritas dengan dukungan anggaran yang
memadai. Sistem pemantauan, evaluasi, dan audit kematian yang berkelanjutan akan
memastikan perbaikan kualitas pelayanan secara terus-menerus.

Target penurunan AKI menjadi 77 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2029 dan 
kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 merupakan tantangan besar
namun dapat dicapai melalui implementasi pedoman PONEK 2025 secara konsisten dan
komprehensif. Setiap ibu dan bayi berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu,
aman, dan tepat waktu. Pedoman ini memberikan jalan untuk mewujudkan hak tersebut
dan menyelamatkan ribuan nyawa ibu dan bayi di seluruh Indonesia.

## Referensi

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). _[Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/560/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit](https://keslan.kemkes.go.id/unduhan/fileunduhan1761089338_586375.pdf)_.
Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.