# Penyakit Tropis Terabaikan: Mengapa Kusta, Rabies, dan Skistosomiasis Masih Bertahan di Indonesia?

- Link: https://legawa.com/obrolan-kesehatan/penyakit-tropis-terabaikan-mengapa-kusta-rabies-dan-skistosomiasis-masih-bertahan-di-indonesia/
- Published: 2026-08-01T09:33:00+07:00
- Author: Cahya

Seorang anak perempuan berusia sembilan tahun datang ke poliklinik kulit dengan 
bercak putih di lengan yang terasa mati rasa. Tidak ada riwayat trauma, tidak ada
gatal. Keluarganya menyangka itu hanya bekas jamur yang sudah lama tak diobati. 
Empat bulan kemudian, hasil biopsi kulit dan pemeriksaan _slit-skin smear_ mengonfirmasi
diagnosis yang membuat keluarganya terdiam: kusta. Skenario semacam ini bukan kejadian
luar biasa di banyak puskesmas di Indonesia—ia justru menjadi gambaran nyata dari
apa yang disebut WHO sebagai _neglected tropical diseases_ (NTD), penyakit tropis
terabaikan yang terus berputar di antara kemiskinan, keterbatasan akses layanan 
kesehatan, dan stigma sosial.

Pada Mei 2026, WHO Indonesia merilis sorotan tentang langkah Bappenas yang—dengan
dukungan teknis WHO—memulai studi latar belakang nasional sejak 2025 untuk menyusun
Peraturan Presiden tentang pengendalian penyakit tropis terabaikan, dengan fokus
pada tiga penyakit: kusta, rabies, dan skistosomiasis. Tulisan ini mengulas mengapa
ketiga penyakit ini masih bertahan di Indonesia, apa yang sudah dan belum berhasil
dilakukan, serta arah kebijakan yang sedang dirancang.

## Definisi dan Beban Penyakit Tropis Terabaikan

_Neglected tropical diseases_ adalah kelompok lebih dari 20 penyakit infeksi yang
menyerang populasi termiskin dan paling terpinggirkan di dunia, namun mendapat perhatian
dan pendanaan riset yang jauh lebih kecil dibandingkan beban kesehatannya. WHO menetapkan
Peta Jalan NTD 2021–2030 sebagai kerangka global untuk mengeliminasi atau mengendalikan
penyakit-penyakit ini. Di Indonesia, beban tersebut terkonsentrasi di daerah miskin,
terpencil, dan kurang terlayani, di mana penyakit seperti kusta, rabies, dan skistosomiasis
menyebabkan penyakit dan kematian, sering kali di komunitas dengan akses terbatas
terhadap layanan kesehatan dasar—sehingga banyak orang kesulitan mencapai fasilitas
kesehatan untuk diperiksa, diobati, dan dirujuk, dan penularan terus berlanjut.

Tantangan struktural yang mendasari ketiganya cenderung serupa: tanggung jawab program
yang terbagi di beberapa kementerian dan tingkat pemerintahan tanpa kejelasan peran
dan kewajiban, yang mempersulit koordinasi, melemahkan akuntabilitas, dan mengakibatkan
pendanaan tidak merata terutama di daerah.

## Kusta: Stigma yang Lebih Sulit Diobati daripada Bakterinya

Kusta (_leprosy_), disebabkan oleh _Mycobacterium leprae_, menyerang kulit, saraf
tepi, dan jaringan tubuh lainnya. Secara klinis, penyakit ini sebenarnya dapat disembuhkan
dengan _multidrug therapy_ (MDT) berupa kombinasi rifampisin, dapson, dan klofazimin
yang diberikan gratis di puskesmas selama 6–12 bulan. Namun realitas epidemiologisnya
jauh lebih rumit.

Indonesia konsisten menempati peringkat ketiga dunia dalam jumlah kasus kusta baru,
setelah India dan Brazil. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan tren yang fluktuatif:
14.376 kasus baru pada 2023, kemudian bergerak ke kisaran 12.798–14.698 kasus pada
2024 menurut sumber yang berbeda, dengan 13 persen di antaranya merupakan kasus 
pada anak—jauh di atas target nasional yang seharusnya kurang dari 5 persen. Proporsi
kasus anak yang tinggi ini penting secara epidemiologis karena mengindikasikan penularan
aktif yang masih berlangsung di masyarakat, bukan sekadar kasus lama yang baru terdeteksi.

Sejak 2000, Indonesia secara nasional sudah mencapai status “eliminasi” menurut 
kriteria lama WHO, yaitu prevalensi kurang dari 1 per 10.000 penduduk. Namun WHO
kini menerapkan indikator baru yang lebih ketat—nihilnya kasus anak dalam lima tahun
terakhir dan tidak adanya kasus dewasa dalam tiga tahun terakhir—dan berdasarkan
standar ini, baru enam kabupaten/kota di Indonesia yang benar-benar mencapai eliminasi.
Penemuan kasus diperkirakan belum mencapai 40 persen dari estimasi beban riil berdasarkan
model dari _Oxford University Clinical Research Unit_, artinya sebagian besar kasus
kusta di Indonesia kemungkinan besar belum terdeteksi.

Yang membuat kusta unik dibanding NTD lain adalah dimensi sosialnya. Penyakit jangka
panjang ini dapat menyebabkan kecacatan dan stigma yang memengaruhi mata pencaharian,
pendidikan, dan inklusi sosial penyandangnya. Banyak penderita memilih bersembunyi
dan menyangkal kondisinya, sehingga pengobatan tertunda hingga kerusakan saraf menjadi
permanen. Strategi nasional saat ini—tercantum dalam Rencana Aksi Nasional Eliminasi
Kusta yang sedang direvisi untuk periode 2025–2030—mengandalkan lima pilar: deteksi
dini dengan MDT, pemberian obat pencegahan massal (POPM) di daerah berisiko tinggi,
surveilans aktif, edukasi untuk mengurangi stigma, serta kolaborasi lintas sektor.

## Rabies: Penyakit yang 100 Persen Fatal, 100 Persen Dapat Dicegah

Rabies disebabkan oleh virus dari genus _Lyssavirus_ yang menyerang sistem saraf
pusat melalui gigitan atau cakaran hewan penular rabies (HPR)—di Indonesia, anjing
menjadi sumber penularan pada sekitar 95–99 persen kasus. Begitu gejala klinis muncul,
angka kematian mendekati 100 persen; namun penyakit ini juga sepenuhnya dapat dicegah
melalui _post-exposure prophylaxis_ (PEP) yang diberikan segera setelah gigitan 
terjadi.

Skala masalahnya cukup besar. Pada 2024 saja, Kementerian Kesehatan melaporkan 185.359
kasus gigitan HPR dengan 122 kematian akibat rabies pada manusia di seluruh Indonesia.
Dari 38 provinsi, 26 provinsi teridentifikasi sebagai daerah endemis, sementara 
provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian besar wilayah
Papua berstatus bebas rabies. Nusa Tenggara Timur secara konsisten menjadi provinsi
dengan beban tertinggi—pada 2023 saja provinsi ini melaporkan sekitar 19.320 kasus
gigitan dan 35 kematian.

Lonjakan kasus pada awal 2025 yang mencapai 13.453 gigitan dan 25 kematian hanya
dalam dua bulan pertama mendorong Kemenkes menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/
C/508/2025 tentang kewaspadaan rabies, yang menginstruksikan dinas kesehatan daerah
memperkuat surveilans, memastikan ketersediaan vaksin dan serum anti-rabies, serta
mendorong vaksinasi rutin hewan peliharaan. Tantangan struktural rabies sedikit 
berbeda dari kusta: penyakit ini memerlukan koordinasi lintas sektor yang lebih 
kompleks, mencakup Kementerian Kesehatan untuk sisi manusia dan Kementerian Pertanian
untuk sisi kesehatan hewan, dengan target cakupan vaksinasi anjing minimal 70 persen
sesuai rekomendasi WHO untuk memutus rantai penularan—target yang di banyak daerah,
seperti dilaporkan dari Maluku, masih jauh dari tercapai (baru sekitar 43,5 persen).
Inisiatif global “_Zero by 30_” yang didukung WHO, FAO, dan _Global Alliance for
Rabies Control_ menetapkan target nol kematian manusia akibat rabies yang ditularkan
anjing pada 2030, dan Indonesia menjadikan target ini sebagai salah satu acuan kebijakan
nasionalnya.

## Skistosomiasis: Penyakit Endemik yang Hanya Ada di Satu Provinsi

Berbeda dari kusta dan rabies yang tersebar luas, skistosomiasis di Indonesia memiliki
karakter epidemiologis yang sangat spesifik: penyakit ini hanya ditemukan endemik
di dataran tinggi Lindu (Kabupaten Sigi) serta Napu dan Bada (Kabupaten Poso), Sulawesi
Tengah. Penyebabnya adalah cacing _Schistosoma japonicum_, dengan keong air tawar
_Oncomelania hupensis lindoensis_ sebagai inang perantara. Manusia terinfeksi melalui
kontak dengan air yang terkontaminasi larva _serkaria_ yang dilepaskan keong tersebut,
sehingga aktivitas pertanian dan rumah tangga sehari-hari di sekitar sumber air 
menjadi jalur penularan utama.

Karakter geografis yang terbatas ini sebenarnya menjadikan skistosomiasis sebagai
NTD yang paling realistis untuk dieliminasi sepenuhnya di Indonesia—dan karena hanya
ada di Sulawesi Tengah, provinsi ini secara praktis memegang kunci keberhasilan 
eliminasi nasional. Sejak peluncuran Peta Jalan Eradikasi Skistosomiasis 2018–2025,
program pemberian obat pencegahan massal (POPM) menggunakan praziquantel dosis tunggal
berhasil menekan prevalensi pada manusia hingga di bawah 1 persen pada 2019. Namun
perjalanan menuju nol kasus tidak linear: setelah tiga tahun tanpa kasus asli di
dataran tinggi Bada, pada 2022 wilayah Lindu justru melaporkan 11 kasus baru, sementara
Napu mencatat 205 orang terinfeksi—angka yang relatif tinggi untuk penyakit yang
ditargetkan eliminasi. Survei terbaru Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah pada
2024 menunjukkan dari lebih dari 17.000 orang yang diperiksa tinjanya, 81 orang 
dinyatakan positif, dengan variasi prevalensi antarwilayah yang signifikan—dari 
0 persen di sebagian desa hingga sekitar 0,5 persen di desa lain.

Hambatan utama dalam program ini bukan pada ketersediaan obat, melainkan koordinasi
lintas sektor: habitat keong banyak berada dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu,
sehingga intervensi lingkungan memerlukan sinkronisasi dengan aturan kawasan konservasi,
di samping kebutuhan perbaikan akses air minum dan sanitasi yang menjadi bagian 
dari Rencana Aksi Daerah Eliminasi Skistosomiasis 2022–2025. Pendekatan sosial budaya
yang melibatkan tokoh adat dan kepala desa, seperti program _Gerakan Masyarakat 
Mandiri Berantas Keong_ di Poso, terbukti meningkatkan partisipasi warga dalam pemeriksaan
tinja dan pembersihan habitat keong.

## Mengapa Payung Hukum Menjadi Kunci

Ketiga penyakit ini berbeda secara klinis dan epidemiologis, tetapi berbagi akar
masalah yang sama: ketidakjelasan kerangka hukum yang membagi tanggung jawab antarkementerian
dan tingkat pemerintahan tanpa definisi peran yang tegas. Untuk menjawab hal ini,
Bappenas bersama WHO melakukan kunjungan lapangan pada Agustus–September 2025 ke
provinsi-provinsi endemik—Kalimantan Barat, Maluku, Sulawesi Tengah, Bali, dan Nusa
Tenggara Barat—yang menyoroti tantangan berkelanjutan dalam penyediaan layanan, 
pengawasan, pembiayaan, dan kolaborasi lintas sektor di lapangan.

Peraturan Presiden yang sedang disusun nantinya akan mengikat Bappenas, Kementerian
Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, serta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota,
sekaligus memandu badan perencanaan daerah mengadaptasi komitmen nasional ke dalam
kebijakan dan anggaran lokal—dengan tujuan memastikan pendanaan berkelanjutan dan
dukungan yang konsisten untuk eliminasi penyakit. Regulasi ini diharapkan selaras
dengan Peta Jalan WHO untuk NTD 2021–2030 dan ditargetkan selesai serta diluncurkan
pada 2027.

## Implikasi Praktis bagi Layanan Kesehatan Primer

Bagi tenaga kesehatan di fasilitas primer—terutama di wilayah endemik—beberapa hal
layak menjadi perhatian. Pertama, indeks kecurigaan klinis terhadap kusta perlu 
tetap tinggi, khususnya pada lesi kulit yang disertai gangguan sensorik, mengingat
tingginya proporsi kasus anak yang menunjukkan penularan aktif di masyarakat. Kedua,
edukasi tentang pertolongan pertama pasca-gigitan hewan—pencucian luka dengan sabun
di bawah air mengalir selama 15 menit sebelum rujukan untuk PEP—tetap menjadi intervensi
paling murah dan efektif dalam mencegah kematian akibat rabies, dan harus terus 
diulang ke masyarakat karena keterlambatan mencari pertolongan masih menjadi penyebab
utama kasus fatal. Ketiga, bagi praktisi yang bekerja di wilayah Sulawesi Tengah,
kewaspadaan terhadap riwayat kontak air di dataran tinggi endemik tetap relevan 
dalam anamnesis pasien dengan demam dan gejala gastrointestinal yang tidak jelas
sebabnya.

Pada akhirnya, penyusunan kerangka hukum baru ini menjadi pengingat bahwa eliminasi
penyakit tropis terabaikan bukan sekadar persoalan ketersediaan obat atau vaksin,
melainkan juga persoalan tata kelola: siapa bertanggung jawab atas apa, dan siapa
yang memastikan pendanaan tetap mengalir hingga ke puskesmas terpencil tempat anak-
anak seperti pada kasus pembuka di atas akhirnya mendapatkan diagnosis dan pengobatan
yang layak.

---

## Daftar Referensi

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). _Indonesia percepat eliminasi 
kusta dan filariasis, target bebas NTDs pada 2030_. Kemkes.go.id. [https://kemkes.go.id/id/indonesia-percepat-eliminasi-kusta-dan-filariasis-target-bebas-ntds-pada-2030](https://kemkes.go.id/id/indonesia-percepat-eliminasi-kusta-dan-filariasis-target-bebas-ntds-pada-2030)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). _Surat edaran kewaspadaan terhadap
kasus rabies di Indonesia_ (No. HK.02.02/C/508/2025). Kemkes.go.id. [https://www.kemkes.go.id/id/surat-edaran-kewaspadaan-terhadap-kasus-rabies-di-indonesia](https://www.kemkes.go.id/id/surat-edaran-kewaspadaan-terhadap-kasus-rabies-di-indonesia)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). _Penyakit kusta_. Kemkes.go.id.
[https://kemkes.go.id/id/penyakit-kusta](https://kemkes.go.id/id/penyakit-kusta)

CNN Indonesia. (2025, Januari 31). _Indonesia peringkat ketiga kasus kusta di dunia,
capai 14 ribu kasus_. [https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20250131122133-255-1193098/indonesia-peringkat-ketiga-kasus-kusta-di-dunia-capai-14-ribu-kasus](https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20250131122133-255-1193098/indonesia-peringkat-ketiga-kasus-kusta-di-dunia-capai-14-ribu-kasus)

Media Indonesia. (2025, Juli 4). _Indonesia masih tempati posisi tiga besar dalam
penemuan kasus kusta di dunia_. [https://mediaindonesia.com/humaniora/788488/indonesia-masih-tempati-posisi-tiga-besar-dalam-penemuan-kasus-kusta-di-dunia](https://mediaindonesia.com/humaniora/788488/indonesia-masih-tempati-posisi-tiga-besar-dalam-penemuan-kasus-kusta-di-dunia)

Tempo.co. (2025). _Stigma dan diskriminasi halangi pemberantasan kusta di Indonesia_.
[https://www.tempo.co/politik/stigma-dan-diskriminasi-halangi-pemberantasan-kusta-di-indonesia-1895541](https://www.tempo.co/politik/stigma-dan-diskriminasi-halangi-pemberantasan-kusta-di-indonesia-1895541)

Universitas YARSI. (2025, Maret 26). _Kewaspadaan rabies di negara kita_. [https://www.yarsi.ac.id/kewaspadaan-rabies-di-negara-kita](https://www.yarsi.ac.id/kewaspadaan-rabies-di-negara-kita)

IPB University, Unit Kesehatan. (2025, Oktober 9). _Hari rabies sedunia_. [https://unitkesehatan.ipb.ac.id/hari-rabies-sedunia/](https://unitkesehatan.ipb.ac.id/hari-rabies-sedunia/)

World Health Organization. (2024). _Zero by 30: The global strategic plan to end
human deaths from dog-mediated rabies by 2030_. [https://www.who.int/teams/control-of-neglected-tropical-diseases/rabies/zero-by-30](https://www.who.int/teams/control-of-neglected-tropical-diseases/rabies/zero-by-30)

World Health Organization Indonesia. (2023, Juli 25). _Mengatasi tantangan untuk
mengeliminasi schistosomiasis di Sulawesi Tengah_. [https://www.who.int/indonesia/id/news/detail/25-07-2023-overcoming-challenges-to-eliminate-schistosomiasis-in-central-sulawesi](https://www.who.int/indonesia/id/news/detail/25-07-2023-overcoming-challenges-to-eliminate-schistosomiasis-in-central-sulawesi)

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. (2024). _Schistosomiasis di Sulawesi Tengah:
Epidemiologi, penularan, dan intervensi 2019–2024_. [https://dinkes.sultengprov.go.id/schistosomiasis-di-sulawesi-tengah-epidemiologi-penularan-dan-intervensi-2019-2024/](https://dinkes.sultengprov.go.id/schistosomiasis-di-sulawesi-tengah-epidemiologi-penularan-dan-intervensi-2019-2024/)

Tribun Palu. (2026). _Eliminasi schistosomiasis, saatnya Sulteng beralih dari pengendalian
menuju pemutusan transmisi_. [https://palu.tribunnews.com/kesehatan/187596/eliminasi-schistosomiasis-saatnya-sulteng-beralih-dari-pengendalian-menuju-pemutusan-transmisi](https://palu.tribunnews.com/kesehatan/187596/eliminasi-schistosomiasis-saatnya-sulteng-beralih-dari-pengendalian-menuju-pemutusan-transmisi)

World Health Organization Indonesia. (2026, Mei 6). _Menuju kerangka hukum lebih
kuat untuk mengakhiri penyakit tropis terabaikan di Indonesia_. [https://www.who.int/indonesia/id/news/detail/06-05-2026-towards-a-stronger-legal-framework-for-ending-neglected-tropical-diseases-in-indonesia](https://www.who.int/indonesia/id/news/detail/06-05-2026-towards-a-stronger-legal-framework-for-ending-neglected-tropical-diseases-in-indonesia)

World Health Organization. (2021). _Ending the neglect to attain the Sustainable
Development Goals: A road map for neglected tropical diseases 2021–2030_. [https://www.who.int/publications/i/item/9789240010352](https://www.who.int/publications/i/item/9789240010352)
