# Strategi Manajer RS Menghadapi Dilema Mutu dan Biaya

- Link: https://legawa.com/obrolan-kesehatan/strategi-manajer-rs-menghadapi-dilema-mutu-dan-biaya/
- Published: 2026-05-29T09:30:00+07:00
- Author: Cahya

Manajer rumah sakit di Indonesia hari ini menjalankan organisasinya dengan satu 
kaki di standar akreditasi internasional dan satu kaki lagi di tarif paket yang 
membeku enam tahun. **Tarif Indonesian Case-Based Groups (INA-CBG) baru pertama 
kali dinaikkan pada 2023 setelah stagnan sejak 2016, sementara inflasi medis Indonesia
diproyeksikan menembus 13,6 persen pada 2025—tertinggi di ASEAN.** Dalam jeda yang
panjang itu, beban regulasi mutu justru bertambah tebal: 228 standar dengan 806 
elemen penilaian dalam Standar Akreditasi RS terbaru (KMK 1596/2024), 13 Indikator
Nasional Mutu yang harus dilaporkan bulanan, dan kewajiban Rekam Medis Elektronik(
RME) yang ujungnya tersambung ke status akreditasi.

Yang membuat dilema ini tidak sederhana adalah lanskap penekan datang dari banyak
arah secara bersamaan—regulator, pembayar tunggal, organisasi profesi, pasien yang
lebih sadar haknya, dan industri farmasi-alkes yang 90 persen bahan bakunya impor.
Bagi manajer RS, pertanyaannya bukan lagi “bagaimana memilih antara mutu dan biaya”,
tetapi “bagaimana mengelola tekanan multisektoral ini tanpa mengorbankan keselamatan
pasien.” Artikel ini berargumen bahwa **trade-off mutu-biaya bukan hukum besi**;
ia dapat diintervensi dengan tata kelola klinis yang disiplin, tetapi hanya jika
manajer RS membaca seluruh peta tekanan, bukan satu-dua sektornya saja.

## Anatomi tekanan: bukan satu, melainkan tujuh sektor sekaligus

Konsep klasik _iron triangle of healthcare_ yang dirumuskan William Kissick (1994)—
biaya, mutu, akses sebagai trilemma—masih menjelaskan banyak hal. Tetapi konteks
Indonesia membutuhkan lensa yang lebih lebar. **Quintuple Aim** (Nundy, Cooper, 
Mate, _JAMA_ 2022) menambahkan kesejahteraan tenaga kesehatan dan ekuitas sebagai
dua pilar baru. Kombinasi keduanya cocok membaca tekanan yang dirasakan manajer 
RS Indonesia.

_Pertama_, tekanan regulasi telah berlapis-lapis sejak UU Kesehatan No. 17 Tahun
2023 dan PP 28/2024 terbit. Pasal 303 UU Kesehatan secara tegas menyatakan bahwa**
kendali mutu dan kendali biaya merupakan tanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan**,
bukan lagi hanya BPJS atau organisasi profesi. Audit pelayanan kesehatan diperkenalkan
sebagai instrumen wajib. Pada tingkat operasional, RS dihadapkan pada Permenkes 
30/2022 (INM), Permenkes 24/2022 (RME wajib paling lambat akhir 2023), Permenkes
11/2017 (Keselamatan Pasien dengan enam Sasaran Keselamatan Pasien), KMK 1596/2024(
Standar Akreditasi terbaru yang mencabut KMK 1128/2022 sejak 3 Oktober 2024), dan
Permenkes 16/2024 (sistem rujukan berbasis kompetensi).

_Kedua_, tekanan finansial dari pembayar tunggal. **DJS Kesehatan kembali defisit
Rp7,14 triliun pada 2024** (audited, Bisnis.com 7 April 2025) setelah surplus Rp44,45
triliun pada 2021. Pendapatan iuran Rp165,73 triliun tidak mampu mengejar beban 
jaminan Rp174,90 triliun yang tumbuh 10,1 persen. Dampak operasionalnya menyengat
RS: PERSI mencatat **rata-rata klaim pending bulanan 2024 mencapai 15 persen**, 
jauh di atas batas historis di bawah 3 persen, dengan agregat nasional sekitar Rp5
triliun. Persi Jawa Timur saja melaporkan Rp500 miliar pending untuk 12.000 layanan
di 439 RS. Ketua Umum ARSSI Iing Ichsan Hanafi menyebut situasi ini membuat RS swasta“
hampir benar-benar tenggelam”—sebuah RS di Sumatera mulai terlambat membayar gaji
per Januari 2025.

_Ketiga_, tekanan dari sisi profesi dan SDM kesehatan. Indonesia kekurangan **29.179
dokter spesialis** dengan produksi PPDS hanya 2.700 per tahun terhadap kebutuhan
30.000 (Menkes Budi Gunadi Sadikin, Mei 2024). 59 persen spesialis terkonsentrasi
di Pulau Jawa; wilayah timur Indonesia hanya kebagian 475 spesialis. Penelitian 
Lamuri et al. (_Heliyon_ 2023) atas 3.629 nakes menunjukkan **prevalensi burnout
37,5 persen, dengan dokter berada di puncak pada 44,6 persen**. Skrining Kemenkes
Maret 2024 di 12.121 PPDS menemukan 22,4 persen menunjukkan gejala depresi dan 3,3
persen memiliki ide bunuh diri. Pasca UU Kesehatan, STR berlaku seumur hidup tanpa
rekomendasi organisasi profesi—mengalihkan beban _continuous professional development_
langsung ke pundak RS. Sementara itu, lebih dari 15.000 perawat Indonesia kini bekerja
di Jepang, dengan kuota 135.000 caregiver hingga 2029.

_Keempat hingga ketujuh_, tekanan dari ekspektasi pasien yang meningkat seiring 
cakupan UHC 98,62 persen (282,7 juta peserta, akhir 2025); dari industri farmasi-
alkes yang membuat **90 persen bahan baku obat dan 52 persen alkes masih impor**,
sehingga sangat sensitif terhadap kurs rupiah; dari kewajiban transformasi digital
seperti SATUSEHAT (34.463 fasyankes terintegrasi per Oktober 2025); serta dari disparitas
antar-RS (kelas A–D, Jawa vs luar Jawa, swasta vs pemerintah) yang membuat strategi“
satu ukuran untuk semua” mustahil.

## Kapan tarif tidak menutup biaya: data yang harus dihadapi manajer

Riset empiris Indonesia konsisten menunjukkan bahwa **INA-CBG cenderung surplus 
untuk kasus rawat jalan dan persalinan normal sederhana, tetapi defisit pada kasus
katastropik dan severity tinggi.** Studi Lilissuriani et al. (RSUZA, 2017) menemukan
selisih negatif untuk penyakit jantung koroner. Munawaroh (RS PON, 2018) mencatat
defisit Rp116,37 juta untuk 110 sampel stroke iskemik kelas I. Studi Manumpil et
al. (RS X Yogyakarta, _Pharmacoscript_ 2025) menunjukkan biaya bedah ortopedi melampaui
INA-CBG sebesar Rp290,3 juta, dengan komponen obat dan bahan medis habis pakai mencapai
49,3 persen total biaya. Khoirunnisya (2024) di RS Z Bandung menemukan korelasi 
negatif kuat (r = −0,797) antara _length of stay_ dan selisih tarif: makin lama 
pasien dirawat, makin besar kerugian RS.

Pola ini melahirkan insentif perilaku yang berbahaya jika tidak dikendalikan: _upcoding_,
_cherry-picking_ kasus ringan, pemulangan dini, hingga _phantom billing_. KPK pada
Juli 2024 menemukan kerugian negara Rp34–35 miliar dari tiga RS swasta di Sumatera
Utara dan Jawa Tengah, dengan modus pasien fiktif dari KTP yang dikumpulkan via 
baksos. Kemenkes mengakui delapan jenis fraud yang umum terjadi, dan Permenkes 16/
2019 sudah menyediakan kerangka pencegahannya.

Pada saat yang sama, penelitian internasional memberi bekal bahwa relasi mutu-biaya**
bukan hukum gravitasi**. Tinjauan RAND oleh Hussey et al. (_Annals of Internal Medicine_
2013) atas 61 studi menemukan **hanya 21 yang menunjukkan biaya tinggi berkorelasi
dengan mutu lebih baik; 18 lainnya menemukan korelasi negatif atau campuran**. Tinjauan
sistematis Wammes et al. (_IJHPM_ 2023) atas 19 RS yang berhasil “membengkokkan 
kurva biaya tanpa mengorbankan mutu” mengidentifikasi 11 strategi terintegrasi yang
menjadi kunci. Pesan empiris ini penting: tarif yang ketat tidak otomatis berarti
mutu yang turun—asal manajemen RS punya alat yang tepat.

## Mitos _kompromi_ dan realitas _integrasi_

Salah satu mitos paling berbahaya dalam diskursus KMKB adalah keyakinan bahwa “lebih
murah” otomatis berarti “lebih jelek.” Realitas operasional di RS Indonesia menunjukkan
sebaliknya: **biaya pelayanan yang tinggi sering kali bersumber dari mutu yang buruk**,
bukan dari investasi mutu yang serius. Konsep _cost of poor quality_ (COPQ) dengan
kaidah 1-10-100 menjelaskan ini secara intuitif—kesalahan yang ditemukan operator
berbiaya satu satuan, oleh QC sepuluh kali lipat, oleh pasien seratus kali lipat.

Bukti dari Indonesia mengkonfirmasi pola ini. Implementasi _clinical pathway_ sectio
caesarea di RSI NU Demak (Safi’i et al., _ARSI_ 2023) menurunkan rerata lama rawat
dari 5,2 menjadi 4 hari dengan efisiensi Rp874.670 per pasien—tanpa meningkatkan
komplikasi. Tinjauan literatur Permana (_MARSI_ 2025) atas tujuh studi _clinical
pathway_ di RS Indonesia menemukan **konsistensi penurunan LOS, peningkatan kepatuhan
klinis, dan efisiensi sumber daya tanpa menurunkan mutu**. Implementasi _medication
safety practice_ di RSUP Dr. Sardjito (Mulatsih et al., _APJCP_ 2018) menurunkan
insiden _adverse drug events_ kemoterapi anak dari 52,1 persen menjadi 30,5 persen.

Mengapa potensi ini tidak terealisasi penuh? Beberapa kendala sistemik mengganggu.
Pertama, tingkat pelaporan insiden keselamatan pasien Indonesia hanya **0,22 persen**
pada 2022 (Dhamanti et al., _RMHP_ 2019)—sebuah angka yang menyiratkan budaya menghukum,
bukan budaya belajar. Kedua, prevalensi _healthcare-associated infections_ di RS
pendidikan Indonesia 7–17 persen jauh di atas rata-rata negara maju. Ketiga, kepatuhan
formularium nasional dan _clinical pathway_ di banyak RS masih di bawah target 80
persen Indikator Nasional Mutu—studi RSUD Bangkinang (2023) menemukan lima dari 
13 INM belum memenuhi standar.

Singkatnya, mutu yang baik tidak datang dari anggaran besar saja, melainkan dari**
disiplin sistem**: budaya pelaporan tanpa hukuman, audit medis rutin, kepatuhan 
pada bukti klinis, dan kepemimpinan klinis yang melibatkan dokter sebagai mitra,
bukan sekadar pelaksana protokol.

## Lima strategi praktis: yang dilakukan manajer RS yang berhasil

Pengalaman lapangan dan literatur konvergen pada lima area intervensi yang dapat
dieksekusi manajer RS tanpa menunggu reformasi makro. _Pertama, pemetaan kasus berbasis
margin_. Manajer RS perlu mengaudit 20 diagnosis dengan volume tertinggi, membandingkan
unit cost aktual dengan tarif INA-CBG, lalu memprioritaskan _clinical pathway_ untuk
kasus-kasus yang volume tinggi sekaligus margin tipis—tipikalnya sectio caesarea,
pneumonia, stroke iskemik, diabetes dengan komplikasi.

_Kedua, investasi pada akurasi koding dan kelengkapan resume medis_. Studi pending
claim di berbagai RS (RS X Malang, RS Universitas Airlangga, RS QIM Batang) konsisten
menunjukkan **dua faktor dominan**: kurangnya kompetensi koder dan ketidaklengkapan
dokumen. Memindahkan investasi dari “perlawanan terhadap pending” ke “pencegahan
pending” adalah aritmetika sederhana yang sering terlewat.

_Ketiga, integrasi Komite Mutu dan Keselamatan Pasien dengan Tim Kendali Mutu Kendali
Biaya internal_. Selama ini banyak RS memperlakukan PMKP sebagai unit “akreditasi”
dan TKMKB sebagai unit “klaim BPJS”—dua organ terpisah yang sering bertabrakan. 
Manajer RS yang produktif menjadikan keduanya sebagai satu kesatuan tata kelola 
klinis berdasarkan kerangka Donabedian (struktur–proses–outcome), dengan dasbor 
terpadu yang melaporkan indikator mutu, indikator biaya, dan keluaran pasien dalam
satu halaman.

_Keempat, kesiapan menghadapi transisi struktural 2025–2027_: Kelas Rawat Inap Standar(
KRIS) berdasarkan Perpres 59/2024, transisi dari INA-CBG ke iDRG (Indonesia Diagnosis
Related Groups) yang akan menambah lima level severity dan sekitar 1.318 kelompok
DRG, serta integrasi penuh SATUSEHAT. Tiga perubahan ini bukan persoalan teknis 
IT semata; mereka mengubah model pendapatan RS. Manajer yang menunggu Permenkes 
pelaksana baru bersiap akan tertinggal satu langkah.

_Kelima, perawatan tenaga kesehatan sebagai aset strategis, bukan biaya_. Burnout
37,5 persen, _turnover intention_ 12–22 persen di banyak RS swasta, dan migrasi 
perawat ke Jepang dan Jerman adalah sinyal bahwa **kapasitas mutu klinis paling 
rapuh ada di sumber dayanya, bukan di alatnya**. Pendekatan _Quadruple Aim_ yang
menambahkan kesejahteraan klinisi pada Triple Aim Berwick bukan retorika; ia berdampak
langsung pada _missed nursing care_ yang menurut studi Putra et al. (_Iran J Nurs
Midwifery Res_ 2025) di enam RS pendidikan Indonesia berkorelasi signifikan dengan
_adverse events_.

## Mengapa optimisme reformatif tetap rasional

Bagi manajer RS yang setiap hari menatap laporan keuangan yang terjepit dan dasbor
mutu yang menuntut, mudah jatuh pada pesimisme. Tetapi data menunjukkan ada ruang
gerak yang nyata. **Rasio akreditasi RS Indonesia mencapai 96 persen pada akhir 
2024**, dengan 85,1 persen meraih predikat Paripurna. Implementasi RME mencapai 
96,9 persen RS, meski 495 RS belum mencakup enam layanan inti. Capaian INM di RS-
RS yang melaporkan rutin menunjukkan kepatuhan kebersihan tangan di atas 94 persen—
angka yang sebanding dengan negara maju. Pada level kebijakan, World Bank melalui
_JKN Reforms and Results Program_ dan I-SeHat Project mendanai transisi ke pembayaran
berbasis nilai dengan portofolio multi-miliar dolar AS.

Yang dibutuhkan manajer RS Indonesia bukan keajaiban regulasi atau kenaikan tarif
yang spektakuler—keduanya tidak akan datang dalam jangka pendek. Yang dibutuhkan
adalah **disiplin mengintegrasikan mutu dan biaya sebagai dua sisi dari satu mata
uang yang sama**, bukan dua agenda yang saling membatalkan. Adi Utarini dari PKMK
UGM benar ketika menyerukan agar Indonesia segera membuat _Annual Report Mutu Nasional_
yang menunjukkan perbaikan kualitas dari waktu ke waktu—bukan sekadar laporan beban
penyakit. Pada level institusi, manajer RS dapat melakukan hal serupa: laporan tahunan
yang memuat tidak hanya BOR, ALOS, dan TOI, tetapi juga _patient-reported outcomes_,
indikator keselamatan pasien, dan perbaikan proses.

## Penutup: mutu adalah kendali biaya, bukan lawannya

Argumen utama artikel ini sengaja kami ulang di akhir: **kendali mutu yang serius
adalah bentuk kendali biaya yang paling efektif dalam jangka menengah**, sebab mutu
yang baik mengurangi rework, readmisi, infeksi nosokomial, klaim pending, fraud,
dan tuntutan hukum—pos-pos yang dalam akuntansi _cost of poor quality_ sering kali
menelan lebih banyak sumber daya daripada investasi pencegahan dan akreditasi yang
sering dianggap “memberatkan.” Sebaliknya, kendali biaya yang dilakukan dengan memangkas
mutu—obat substandar, premature discharge, mengabaikan kasus severity tinggi, kompromi
terhadap formularium—pada akhirnya mengembalikan biayanya melalui pintu belakang
yang lebih mahal.

Manajer RS Indonesia, berada di posisi unik: cukup besar untuk menerapkan _clinical
governance_ yang serius, cukup dekat dengan pasien untuk merasakan dampaknya, dan
cukup gesit untuk beradaptasi dengan transisi regulasi yang cepat. Iron Triangle
Kissick mungkin nyata, tetapi sudut-sudutnya tidak kaku. Quintuple Aim mengingatkan
bahwa kesejahteraan tenaga kesehatan dan ekuitas adalah pilar yang tidak boleh dikompromikan
demi efisiensi semu. Pada akhirnya, **rumah sakit yang berhasil di era JKN bukanlah
yang paling murah atau paling mewah, melainkan yang paling disiplin dalam mengintegrasikan
keduanya**—dan disiplin itu, untungnya, masih sepenuhnya dalam kendali manajer.

---

## Daftar Pustaka

Andrianto, W. (2025, Maret 17). _Meredupnya Ikatan Dokter Indonesia_. Fakultas Hukum
Universitas Indonesia. [https://law.ui.ac.id/meredupnya-ikatan-dokter-indonesia-oleh-dr-wahyu-andrianto-s-h-m-h/](https://law.ui.ac.id/meredupnya-ikatan-dokter-indonesia-oleh-dr-wahyu-andrianto-s-h-m-h/)

Aon. (2024). _Global medical trend rates report 2025_. Aon plc.

Beauvais, B., Kruse, C. S., Fulton, L., Brooks, M., Mileski, M., Kim, J., & Ramamonjiarivelo,
Z. (2021). Testing Kissick’s iron triangle—Structural equation modeling analysis
of a practical theory. _Healthcare_, _9_(12), 1753. [https://doi.org/10.3390/healthcare9121753](https://doi.org/10.3390/healthcare9121753)

Berwick, D. M., Nolan, T. W., & Whittington, J. (2008). The Triple Aim: Care, health,
and cost. _Health Affairs_, _27_(3), 759–769. [https://doi.org/10.1377/hlthaff.27.3.759](https://doi.org/10.1377/hlthaff.27.3.759)

Bisnis.com. (2025, April 7). _BPJS Kesehatan kembali defisit, minus Rp7,1 triliun
pada 2024_. [https://finansial.bisnis.com](https://finansial.bisnis.com)

Bodenheimer, T., & Sinsky, C. (2014). From Triple to Quadruple Aim: Care of the 
patient requires care of the provider. _Annals of Family Medicine_, _12_(6), 573–
576. [https://doi.org/10.1370/afm.1713](https://doi.org/10.1370/afm.1713)

BPJS Kesehatan. (2025). _Laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahun 
2024_. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

CNBC Indonesia. (2025, Juni 30). _Inflasi medis capai 10%, OJK: RI banyak impor 
bahan baku obat_. [https://www.cnbcindonesia.com/market/20250630151350-17-644969/inflasi-medis-capai-10-ojk-ri-banyak-impor-bahan-baku-obat](https://www.cnbcindonesia.com/market/20250630151350-17-644969/inflasi-medis-capai-10-ojk-ri-banyak-impor-bahan-baku-obat)

CNN Indonesia. (2024, Juli 24). _Kemenkes ungkap jenis fraud klaim BPJS, sudah siapkan
sanksi_. [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240724181909-12-1125147/kemenkes-ungkap-jenis-fraud-klaim-bpjs-sudah-siapkan-sanksi](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240724181909-12-1125147/kemenkes-ungkap-jenis-fraud-klaim-bpjs-sudah-siapkan-sanksi)

Dhamanti, I., Juliasih, N. N., Semita, I. N., Zakaria, N., Roshanov, P., & Yakub,
F. (2022). Impact of hospital readiness on patient safety incidents during the COVID-
19 pandemic in Indonesia: Health worker perspectives. _BMJ Open_, _12_(7), e061702.
[https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-061702](https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-061702)

Donabedian, A. (1966). Evaluating the quality of medical care. _Milbank Memorial
Fund Quarterly_, _44_(3), 166–206. [https://doi.org/10.2307/3348969](https://doi.org/10.2307/3348969)

Duerink, D. O., Roeshadi, D., Wahjono, H., Lestari, E. S., Hadi, U., Wille, J. C.,
de Jong, R. M., Nagelkerke, N. J., & van den Broek, P. J. (2006). Surveillance of
healthcare-associated infections in Indonesian hospitals. _Journal of Hospital Infection_,
_62_(2), 219–229. [https://doi.org/10.1016/j.jhin.2005.08.004](https://doi.org/10.1016/j.jhin.2005.08.004)

Finkelstein, E. A., Chay, J., & Bajpai, S. (2014). The economic burden of self-reported
and undiagnosed cardiovascular diseases and diabetes on Indonesian households. _PLOS
ONE_, _9_(6), e99572. [https://doi.org/10.1371/journal.pone.0099572](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0099572)

Handayani, L., & Pratiwi, N. L. (2018). Unit cost rumah sakit dan tarif INA-CBGs.
_Buletin Penelitian Sistem Kesehatan_, _21_(4), 219–227.

Hasri, E. T. (2021). _Optimalisasi peran dan fungsi TKMKB melalui penguatan kewenangan
independen_ [Policy paper]. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK Universitas
Gadjah Mada. [https://dask.kebijakankesehatanindonesia.net](https://dask.kebijakankesehatanindonesia.net)

Hussey, P. S., Wertheimer, S., & Mehrotra, A. (2013). The association between health
care quality and cost: A systematic review. _Annals of Internal Medicine_, _158_(
1), 27–34. [https://doi.org/10.7326/0003-4819-158-1-201301010-00006](https://doi.org/10.7326/0003-4819-158-1-201301010-00006)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). _Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien_. Berita Negara RI Tahun
2017 Nomor 308.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). _Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud)
serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan dalam Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan_.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022a). _Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis_. Berita Negara RI Tahun
2022 Nomor 829.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022b). _Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan
Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Puskesmas, Rumah
Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan UTD_.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). _Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan_.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024a). _Keputusan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah
Sakit_.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024b). _Keputusan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1818/2024 tentang Adendum Formularium Nasional_.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024c). _Pendidikan dokter spesialis 
berbasis rumah sakit resmi diluncurkan Presiden Joko Widodo_. [https://kemkes.go.id](https://kemkes.go.id)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024d). _Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
Perseorangan_.

Khoirunnisya, R., Suparman, A., & Mulyani, S. (2024). Korelasi antara _length of
stay_ (LOS) dengan pembiayaan riil dan tarif INA-CBG pasien bronchopneumonia di 
RS Z Bandung. _Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS Dr. Soetomo_, _10_(2), 145–
158.

Kissick, W. L. (1994). _Medicine’s dilemmas: Infinite needs versus finite resources_.
Yale University Press.

Kompas.id. (2025, Februari). _BPJS Health pending claims reach IDR 5 trillion, services
to the community must not be affected_. [https://www.kompas.id/artikel/en-klaim-tertunda-bpjs-kesehatan-capai-rp-5-triliun-layanan-ke-masyarakat-bisa-terdampak](https://www.kompas.id/artikel/en-klaim-tertunda-bpjs-kesehatan-capai-rp-5-triliun-layanan-ke-masyarakat-bisa-terdampak)

Lamuri, A., Shatri, H., Umar, J., Nasrun, M. W., Tampubolon, R. A., Sukrisman, L.,
Mansjoer, A., Sudaryo, M. K., Soewondo, P., & Abdullah, M. (2023). Burnout dimension
profiles among healthcare workers in Indonesia. _Heliyon_, _9_(3), e14519. [https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14519](https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14519)

Lee, H. F., Hsu, H. C., Efendi, F., Ramoo, V., & Susanti, I. A. (2023). Burnout,
resilience, and empowerment among COVID-19 survivor nurses in Indonesia. _PLOS ONE_,
_18_(10), e0291073. [https://doi.org/10.1371/journal.pone.0291073](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0291073)

Lilissuriani, Saputra, I., & Ruby, M. (2017). Perbedaan biaya riil rumah sakit dan
tarif INA-CBG’s pada penyakit jantung koroner di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
_Jurnal Kesehatan Masyarakat_, _3_(1), 198–205.

Limato, R., Broom, A., Nadjib, M., & Hamers, R. L. (2022). A qualitative study of
barriers to antimicrobial stewardship in Indonesian hospitals. _Antimicrobial Resistance&
Infection Control_, _11_(1), 85. [https://doi.org/10.1186/s13756-022-01126-7](https://doi.org/10.1186/s13756-022-01126-7)

Mahendradhata, Y., Andayani, N. L. P. E., Hasri, E. T., Arifi, M. D., Siahaan, R.
G. M., Solikha, D. A., & Ali, P. B. (2021). The capacity of the Indonesian healthcare
system to respond to COVID-19. _Frontiers in Public Health_, _9_, 649819. [https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.649819](https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.649819)

Mahendradhata, Y., Trisnantoro, L., Listyadewi, S., Soewondo, P., Marthias, T., 
Harimurti, P., & Prawira, J. (2017). _The Republic of Indonesia health system review_(
Health Systems in Transition Vol. 7, No. 1). Asia Pacific Observatory on Health 
Systems and Policies.

Manumpil, F. R., Setiyawan, A., & Putri, D. C. A. (2025). Perbandingan biaya medik
langsung dan tarif INA-CBG’s pada pasien bedah ortopedi di Rumah Sakit X Kota Yogyakarta
Februari–Mei 2025. _Pharmacoscript_, _8_(2), 622–638.

Mercer Marsh Benefits. (2024). _MMB health trends 2025: Asia report_. Mercer LLC.

Mulatsih, S., Sutaryo, Yulianti, S., Wahyono, D., & Hakimi, M. (2018). Implementation
of medication safety practice in childhood acute lymphoblastic leukemia treatment
at Dr. Sardjito Hospital. _Asian Pacific Journal of Cancer Prevention_, _19_(5),
1251–1257. [https://doi.org/10.22034/APJCP.2018.19.5.1251](https://doi.org/10.22034/APJCP.2018.19.5.1251)

Munawaroh, F., Trisnantoro, L., & Hendrartini, J. (2018). Perbedaan tarif INA-CBG’s
dan tarif riil rumah sakit pada pasien stroke iskemik di Rumah Sakit Pusat Otak 
Nasional. _Jurnal Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia_, _2_(2), 89–
102.

Ningrum, A. P., & Missel, M. (2023). _Urip iku urup_: A qualitative study of frontline
healthcare workers’ lived experiences in Indonesia’s COVID-19 referral hospital.
_BMC Health Services Research_, _23_, 262. [https://doi.org/10.1186/s12913-023-09254-5](https://doi.org/10.1186/s12913-023-09254-5)

Nundy, S., Cooper, L. A., & Mate, K. S. (2022). The Quintuple Aim for health care
improvement: A new imperative to advance health equity. _JAMA_, _327_(6), 521–522.
[https://doi.org/10.1001/jama.2021.25181](https://doi.org/10.1001/jama.2021.25181)

Organisation for Economic Co-operation and Development & World Health Organization.(
2024). _Health at a glance: Asia/Pacific 2024_. OECD Publishing. [https://doi.org/10.1787/1f3deca3-en](https://doi.org/10.1787/1f3deca3-en)

Permana, M. A. (2025). Implementasi _clinical pathway_ dan dampaknya terhadap _length
of stay_ pasien di rumah sakit Indonesia: Tinjauan literatur. _Jurnal Manajemen 
dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (MARSI)_, _9_(2), 145–162.

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penerapan Kendali Mutu dan Kendali
Biaya pada Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Porter, M. E., & Teisberg, E. O. (2006). _Redefining health care: Creating value-
based competition on results_. Harvard Business Press.

Putra, K. R., Kusnanto, K., Yuwono, S. R., & Krisnana, I. (2025). Patient safety
culture, missed nursing care, and adverse events in university hospitals: A cross-
sectional study. _Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research_, _30_(3), 349–
355.

Safi’i, A., Ernawaty, & Hargono, A. (2023). Efektivitas dan efisiensi penggunaan
_clinical pathway_ terhadap _average length of stay_ (AvLOS) pasien sectio caesarea(
SC) di RSI NU Demak. _Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia_, _9_(3), 178–189.

Sambodo, N. P., Bonfrer, I., Sparrow, R., Pradhan, M., & van Doorslaer, E. (2023).
The effects of performance-based capitation payment on the use of public primary
health care services in Indonesia. _Social Science & Medicine_, _327_, 115921. [https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2023.115921](https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2023.115921)

Sanjaya, S., Sulistyo, D. H., & Hendrartini, J. (2019). Kinerja Tim Kendali Mutu
dan Kendali Biaya Cabang Surakarta dalam pengendalian mutu dan biaya pada program
JKN. _Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan_, _22_(1), 11–18.

Scally, G., & Donaldson, L. J. (1998). Clinical governance and the drive for quality
improvement in the new NHS in England. _BMJ_, _317_(7150), 61–65. [https://doi.org/10.1136/bmj.317.7150.61](https://doi.org/10.1136/bmj.317.7150.61)

Solihah, M., Hidayat, T., & Rahmawati, F. (2025). Analisis implementasi _clinical
pathway_ sectio caesarea sebagai kendali mutu dan biaya di rumah sakit: _Scoping
review_. _Jurnal Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (MARSI)_, _9_(
1), 45–62.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran
Negara RI Tahun 2023 Nomor 105.

Vos, T., Hasibuan, R., Indriasih, E., Mansoer, J., Rumayar, A. A., & Murray, C. 
J. L. (2022). The state of health in Indonesia’s provinces, 1990–2019: A systematic
analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. _The Lancet Global Health_,
_10_(11), e1632–e1645. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X(22)00371-0](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(22)00371-0)

Wahidah, M., & Yusuf, I. (2022). Efektivitas peran dan fungsi Tim Kendali Mutu Kendali
Biaya (TKMKB) provinsi dalam memberikan rekomendasi penyelesaian klaim _dispute_
di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021. _Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional_, _2_(
2), 109–122.

Wammes, J. J. G., Frederix, G., Govaert, P., Determann, D., Evers, S., Paulus, A.,
Jeurissen, P., & Tanke, M. A. C. (2023). Case-studies of hospitals bending the cost
curve through increased quality: A systematic review. _International Journal of 
Health Policy and Management_, _12_, 7505. [https://doi.org/10.34172/ijhpm.2023.7505](https://doi.org/10.34172/ijhpm.2023.7505)

World Bank. (2024). _Indonesia National Health Insurance (JKN) reforms and results
program: Implementation status report_. World Bank Group.

World Bank. (2025). _National health compact: Indonesia_. World Bank Group.

World Health Organization. (2007). _Everybody’s business: Strengthening health systems
to improve health outcomes — WHO’s framework for action_. WHO Press.

World Health Organization. (2021). _Global patient safety action plan 2021–2030:
Towards eliminating avoidable harm in health care_. WHO Press.

World Health Organization. (2026). _Indonesia health accounts 2024_. WHO Press.