# Stroke dan Klaim yang Tertahan: Membaca Ulang Tata Laksana Stroke dari Berkas yang Dikembalikan Verifikator

- Link: https://legawa.com/obrolan-kesehatan/tata-laksana-stroke-klaim-bpjs-pending/
- Published: 2026-10-23T12:57:39+07:00
- Author: Cahya

Pukul 04.10, Pak Darmo (64 tahun) dibawa keluarganya ke IGD sebuah RSUD tipe C di
pesisir utara Jawa Timur. Lengan dan tungkai kanannya lemah, bicaranya pelo. Ia 
sempat dibawa ke puskesmas terdekat lebih dulu. CT scan kepala dikerjakan 45 menit
setelah tiba dan menunjukkan infark di teritori arteri serebri media kiri. Jendela
trombolisis sudah lewat. Pak Darmo dirawat enam hari dan pulang dengan kelemahan
sisi kanan.

Sebulan kemudian, berkas klaimnya kembali dari verifikator BPJS Kesehatan. Ada tiga
catatan: diagnosis di resume medis hanya ditulis “CVA” sehingga terkode I64 padahal
CT tersedia; Pak Darmo pernah dirawat dengan infark serebral delapan bulan sebelumnya,
sehingga verifikator meminta kejelasan apakah ini episode baru atau sekuele (I69);
kode hemiplegia (G81) diminta dihapus karena tidak ada catatan fisioterapi selama
perawatan. Hipokalemia sebagai diagnosis sekunder juga dipertanyakan karena tidak
ada catatan koreksi kalium.

Kasus seperti ini lazim. Yang menarik, hampir semua catatan verifikator tadi berakar
pada praktik klinis dan dokumentasi, dan sebagian besar sebenarnya sudah dijawab
oleh Pedoman Nasional Pelayanan Klinis (PNPK) Tata Laksana Stroke yang baru.

> **Ringkasan.** Klaim stroke yang tertahan di BPJS Kesehatan umumnya berakar pada
> dokumentasi klinis: diagnosis tidak spesifik, episode baru dan sekuele yang kabur,
> hemiplegia tanpa fisioterapi, serta diagnosis sekunder tanpa bukti tata laksana.
> Artikel ini memetakan pola tersebut terhadap PNPK Stroke 2026 dan menawarkan daftar
> periksa bagi klinisi, koder, dan tim _casemix_.

## PNPK Stroke 2026: Dasar Hukum yang Juga Menjadi Acuan Klaim

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/304/2026 menetapkan PNPK Tata 
Laksana Stroke dan mencabut KMK Nomor HK.01.07/MENKES/394/2019. Ada tiga diktum 
yang langsung berkaitan dengan urusan klaim:

 * **Diktum KETIGA**: PNPK wajib dijadikan acuan penyusunan standar prosedur operasional
   di setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Artinya Panduan Praktik Klinis (PPK)
   dan _clinical pathway_ rumah sakit harus diturunkan dari sini.
 * **Diktum KELIMA**: penyesuaian pelaksanaan PNPK hanya boleh dilakukan karena 
   keadaan tertentu yang memaksa untuk kepentingan pasien, **dan dicatat dalam rekam
   medis**.
 * **Diktum KEENAM**: Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan
   dan pengawasan bersama organisasi profesi.

Dalam [sosialisasi PNPK Stroke yang disiarkan Kementerian Kesehatan](https://www.youtube.com/watch?v=p5efWl40fFM),
perwakilan bedah saraf menyampaikan bahwa PNPK ini akan menjadi acuan PPK rumah 
sakit dan dapat menjadi rujukan dalam urusan asuransi, baik pemerintah maupun swasta,
untuk tindakan operatif stroke. Diktum KELIMA menjadi sangat penting di sini. Ketika
rumah sakit tidak bisa mengikuti PNPK karena keterbatasan sarana, alasan itu harus
tertulis di rekam medis. Penyimpangan yang tidak tercatat sulit dibela saat audit
maupun saat sengketa klaim.

Beban masalahnya tidak kecil. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat prevalensi
stroke 8,3 per 1.000 penduduk. Sebuah studi di rumah sakit swasta tipe C di Sukoharjo
menyebut stroke menempati peringkat ketiga penyakit berbiaya tertinggi dalam program
JKN, dengan pengeluaran mencapai Rp5,2 triliun pada 2023 ([Ananda dkk., 2026](https://ojs.udb.ac.id/ISOHET/article/download/6959/4240/15703)).

## Seberapa Sering Klaim Stroke Tertahan?

Beberapa penelitian dalam negeri memberi gambaran pola yang konsisten.

| Lokasi dan tahun | Temuan utama | 
| RS swasta tipe C, Sukoharjo (2025) | Dari 637 klaim rawat inap infark serebral sepanjang 2025, 422 klaim (66,2%) dikembalikan sebagai _pending_, dengan angka bulanan 21,5% hingga 96,1%. Masalah koding terlibat pada 421 dari 422 berkas (99,76%) | 
| RS di Surakarta (2025) | Persetujuan klaim hanya 63%; terdapat hubungan antara ketepatan kode diagnosis stroke dengan persetujuan klaim | 
| RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung | 2.743 berkas (22,4%) mengalami _pending_, 29,2% di antaranya karena aspek koding (seluruh diagnosis rawat inap) | 
| RSUD Pontianak | Alasan medis pengembalian berkas berupa ketidaksepakatan koding, beda persepsi tentang asuhan khusus dan diagnosis sekunder, serta tidak adanya pemeriksaan penunjang |

Sumber: Ananda dkk. (2026); Rahmawati & Febrianti (2025); Ananta (2025); tesis UGM
tentang RSUD Pontianak.

Studi Sukoharjo paling relevan untuk tulisan ini karena khusus membahas infark serebral.
Dua masalah koding paling sering muncul di sana: permintaan verifikator untuk memastikan
apakah infark serebral merupakan episode akut atau sekuele (I69), dan permintaan
menghapus kode hemiplegia (G81) karena dianggap manifestasi klinis infark serebral
kecuali membutuhkan fisioterapi spesifik selama perawatan. Peneliti juga mencatat
bahwa verifikator menerapkan kriteria tambahan dengan melihat riwayat rawat inap
pasien di sistem V-Claim.

Masalah administratif di studi yang sama juga patut diperhatikan klinisi: rawat 
inap ulang dalam 30 hari tanpa dokumen pendukung memadai, dokumentasi fisioterapi
tidak lengkap, catatan ICU dan keperawatan tidak lengkap untuk pasien dengan ventilasi
mekanik, jam masuk-keluar yang tidak tercatat, serta ketidaksesuaian antara rekam
medis, data tagihan, dan laporan operasi.

## Peta Titik Rawan: Dari Puskesmas sampai Meja Verifikator

Diagram berikut merangkum titik rawan klaim di sepanjang perjalanan pasien stroke,
disusun dari pola temuan penelitian di atas dan diskusi dalam webinar sosialisasi.

## Membedah Pola Kegagalan Satu per Satu

### 1. Diagnosis yang tidak spesifik padahal pencitraan tersedia

PNPK 2026 menegaskan CT scan kepala tanpa kontras sebagai pemeriksaan awal pada 
semua dugaan stroke akut dan standar emas untuk membedakan iskemik dari perdarahan(
Kelas I, Peringkat Bukti A). Jika CT sudah dikerjakan, resume medis yang hanya menulis“
CVA” atau “stroke” menyia-nyiakan bukti yang sudah ada dan menggiring koder ke I64(
stroke tidak dirinci).

Resume medis yang kuat menyebut jenis stroke (infark, perdarahan intraserebral, 
perdarahan subaraknoid), lokasi atau teritori, waktu onset, dan dasar diagnosisnya.
PNPK sendiri membagi stroke iskemik menjadi oklusi pembuluh darah besar (_large 
vessel occlusion_, LVO) dan kecil. Spesifisitas klinis ini sejalan dengan kebutuhan
koding.

### 2. Episode baru atau sekuele?

Ini sengketa terbesar dalam studi Sukoharjo. Secara klinis, perbedaannya jelas: 
stroke berulang adalah serangan baru dengan defisit neurologis baru, sedangkan sekuele
adalah gejala sisa yang menetap. PNPK 2026 bahkan menghapus riwayat stroke sebelumnya
sebagai penghalang trombolisis. Dalam webinar, narasumber neurologi intervensi memberi
contoh pasien pascastroke yang sebelumnya masih bisa berjalan, lalu terserang lagi
hingga tidak bisa berjalan: pasien seperti ini tetap dipertimbangkan untuk reperfusi.

Masalahnya, verifikator melihat riwayat rawat inap di V-Claim. Kalau resume medis
tidak menuliskan **apa yang baru** (defisit baru dibanding status fungsional sebelumnya,
lesi baru pada CT, onset baru), wajar bila muncul pertanyaan. Penilaian NIHSS awal,
status fungsional pra-stroke (skor mRS), dan perbandingan dengan CT lama adalah 
bukti klinis yang paling kuat.

### 3. Hemiplegia tanpa jejak rehabilitasi

Verifikator dalam studi Sukoharjo menerima G81 sebagai diagnosis sekunder hanya 
bila ada tata laksana fisioterapi aktif. Di sinilah praktik klinis dan klaim bertemu.
PNPK 2026 merekomendasikan rehabilitasi fase akut sedini mungkin, mobilisasi pasif
mulai setelah 24 jam pascaonset, serta _posturing and positioning_ berkala. Pembahasan
lebih rinci tentang jendela waktu ini ada di tulisan [Jendela 48 Jam: Mengapa Pedoman Baru Menyebut Waktu Sebagai Kunci Pemulihan Pasca Stroke](https://legawa.com/2026/09/09/rehabilitasi-stroke-48-jam-pertama/).

Dalam sesi tanya jawab webinar, seorang praktisi neurorehabilitasi menyampaikan 
bahwa sebagian pasien baru dikonsulkan ke rehabilitasi medik sehari sebelum pulang.
Dari sisi klinis, ini membuang jendela pemulihan. Dari sisi klaim, ini menghilangkan
dokumentasi yang membenarkan kode hemiplegia. Konsul dini menyelesaikan dua masalah
sekaligus.

### 4. Diagnosis sekunder tanpa bukti tata laksana

Hiponatremia, hipokalemia, dan ventilasi mekanik termasuk yang paling sering dipertanyakan.
Prinsipnya sederhana: diagnosis sekunder harus punya tiga jejak, yaitu hasil pemeriksaan
yang mendukung, tindakan atau terapi yang diberikan, dan catatan evaluasinya. Untuk
ventilasi mekanik, catatan ICU dan lembar observasi ventilator harus lengkap dengan
jam mulai dan berhenti.

### 5. Trombolisis: jendela waktu, pencitraan, dan berat badan

Narasumber webinar menyebut alteplase kini masuk Formularium Nasional dan dapat 
diklaim terpisah. Sebuah [tesis di FKM UI](https://lib.fkm.ui.ac.id/detail?id=138262)
tentang penjaminan alteplase di RS tipe B menemukan implementasinya berjalan baik,
tetapi terdapat perbedaan dalam penentuan onset stroke antara PNPK Stroke dan Fornas,
dengan tantangan utama berupa kurang siapnya tim _code stroke_ dan RS yang belum
dilengkapi CT scan.

Perbedaan ini makin relevan setelah PNPK 2026 memperluas indikasi. Di bawah 4,5 
jam, trombolisis direkomendasikan untuk defisit yang bermakna (_disabling_) tanpa
memandang skor NIHSS. Pada 4,5–9 jam, trombolisis dapat dipertimbangkan bila ada
pencitraan perfusi yang menunjukkan penumbra. Di atas 4,5 jam dengan CT nonkontras
saja, trombolisis tidak direkomendasikan. Jadi pernyataan narasumber bahwa batas
trombolisis masih di bawah 4,5 jam benar untuk rumah sakit yang hanya punya CT nonkontras,
tetapi tidak berlaku umum.

Bagi tim klaim, implikasinya: setiap trombolisis perlu didokumentasikan dengan jam
onset atau _last known well_, jam tiba, jam CT, jam bolus, modalitas pencitraan 
yang dipakai, serta skor NIHSS sebelum dan sesudah. Sebelum mengajukan klaim di 
luar 4,5 jam, cocokkan dulu dengan restriksi Fornas yang berlaku saat itu.

Satu catatan praktis dari narasumber layak digarisbawahi. Ia menceritakan kasus 
perdarahan pascatrombolisis di India yang berujung ke ranah hukum, dan pertanyaan
pertama yang diajukan adalah apakah dosis sesuai berat badan. Alteplase diberikan
0,9 mg/kgBB (maksimal 90 mg). Berat badan yang ditaksir 50 kg padahal sebenarnya
40 kg berarti dosis berlebih. Usulnya: rumah sakit yang melayani stroke menyediakan
tempat tidur dengan timbangan di IGD.

### 6. Rujukan yang salah alamat dan TIA yang ditolak

PNPK menetapkan bahwa pasien stroke akut dengan onset kurang dari 24 jam disiapkan
untuk rujukan dalam waktu ≤30 menit sejak keputusan dibuat, ke rumah sakit yang 
memiliki layanan stroke, bukan sekadar yang terdekat. Dalam webinar, seorang dokter
puskesmas di perbatasan Lamongan bertanya apakah sebaiknya merujuk ke RSUD 30 menit
jauhnya yang CT scannya rusak, atau ke RS dengan CT berfungsi berjarak dua jam. 
Jawaban narasumber jelas: pilih rumah sakit yang siap stroke.

Pertanyaan lain menyangkut TIA. Pasien yang gejalanya sudah pulih total dan dikirim
ke IGD sering dipulangkan karena tidak ada kegawatan. Narasumber menyarankan pasien
dengan gejala yang sudah hilang total dikelola dulu faktor risikonya di FKTP, sedangkan
pasien dengan gejala yang masih ada harus dirujuk. Untuk penyusun PPK dan _clinical
pathway_, kriteria ini sebaiknya ditulis eksplisit agar keputusan klinis dan persyaratan
administratif tidak bertabrakan.

### 7. Terapi tanpa bukti yang tetap dibebankan

Beberapa terapi yang dulu lazim kini jelas tidak direkomendasikan oleh PNPK 2026:

| Terapi | Rekomendasi PNPK 2026 | 
| Neuroprotektan dan antioksidan sebagai terapi rutin stroke iskemik | Kelas III, Peringkat Bukti A | 
| Antifibrinolitik (asam traneksamat) rutin pada perdarahan subaraknoid | Kelas III | 
| Antikejang profilaksis pada perdarahan intraserebral tanpa kejang | Kelas III | 
| Stoking kompresi untuk pencegahan trombosis vena dalam | Kelas III, Peringkat Bukti A | 
| Aspirin atau antikoagulan sebelum pencitraan di fase pra-rumah sakit | Dihindari | 
| Penurunan tekanan darah agresif di FKTP | Dihindari |

Dalam sistem paket INA-CBG, terapi seperti ini jarang langsung menyebabkan klaim
ditolak. Namun ia menambah biaya riil di tengah selisih tarif yang sudah lebar, 
dan sulit dipertahankan saat audit klinis. Penelitian di RSUD Anutapura menemukan
rerata biaya riil stroke hemoragik Rp10,6 juta, sementara rerata tarif INA-CBG hanya
Rp4,4 juta ([Tandah dkk., 2021](https://doi.org/10.20473/ijph.v16i2.2021.285-296)).

## Ketika Fasilitas Tidak Mampu Mengikuti PNPK

Narasumber webinar terbuka mengakui bahwa makin jauh dari kota besar, makin jauh
pula praktik dari standar PNPK. Rumah sakit tanpa CT angiografi 24 jam, tanpa _cath
lab_, atau dengan satu neurolog tidak bisa langsung menerapkan semua rekomendasi.
Solusinya bukan mengabaikan PNPK, tetapi menerjemahkannya ke PPK yang jujur terhadap
kapasitas rumah sakit. Salah satu narasumber menyebut PPK seperti itu justru melindungi
petugas yang bekerja dengan sumber daya terbatas.

Dari sisi klaim, kunci perlindungannya ada di Diktum KELIMA. Contoh kalimat dalam
rekam medis yang membantu: _“Trombolisis tidak diberikan karena pasien tiba 6 jam
pascaonset dan RS hanya memiliki CT nonkontras; sesuai PNPK, trombolisis di atas
4,5 jam tanpa pencitraan lanjutan tidak direkomendasikan.”_

Data audit klinis nasional yang disampaikan moderator juga memberi konteks. Target
_door-to-imaging_ dalam audit masih 30 menit dan kurang dari separuh rumah sakit
mencapainya, sementara PNPK menetapkan 20 menit. Ketidaksesuaian pemberian rtPA 
yang dulu mendekati 80% dilaporkan terus menurun.

## Daftar Periksa Sebelum Berkas Stroke Diajukan

| Komponen | Yang harus ada di rekam medis | 
| Waktu | Onset atau _last known well_, jam tiba, jam CT, jam keputusan terapi atau rujukan | 
| Diagnosis utama | Jenis stroke, lokasi/teritori, dasar pencitraan; bila berulang, uraian defisit baru dan lesi baru | 
| Derajat keparahan | NIHSS awal dan serial, GCS, mRS pra-stroke | 
| Reperfusi | Kriteria inklusi/eksklusi, berat badan terukur, dosis, jam bolus, modalitas pencitraan | 
| Alasan tidak sesuai PNPK | Keterbatasan sarana atau kondisi pasien yang memaksa (Diktum KELIMA) | 
| Diagnosis sekunder | Hasil penunjang, terapi yang diberikan, evaluasi | 
| Rehabilitasi | Tanggal konsul, asesmen fungsional, catatan fisioterapi, skrining disfagia | 
| Rawat ulang | Penjelasan klinis bila rawat inap ulang dalam 30 hari |

## Kembali ke Kasus Pak Darmo

Setelah klaim dikembalikan, tim _casemix_ RSUD tersebut duduk bersama dokter penanggung
jawab. Resume medis diperbaiki: “Infark serebral akut teritori arteri serebri media
kiri (CT tanggal sekian), serangan kedua; defisit baru berupa hemiparesis kanan 
dan afasia motorik, sebelumnya mandiri (mRS 1).” Dari situ kode I63 dapat dipertahankan.
Kode hemiplegia tetap dihapus karena memang tidak ada fisioterapi selama perawatan,
dan hipokalemia dikeluarkan karena tidak ada koreksi.

Pelajaran terbesarnya justru datang belakangan. Komite medik merevisi _clinical 
pathway_ stroke: konsul rehabilitasi medik pada hari kedua, skrining disfagia sebelum
makan dan minum, NIHSS tercatat saat masuk dan pulang, serta kolom wajib untuk alasan
bila terapi tidak sesuai PNPK. Rumah sakit juga mengusulkan pembahasan berita acara
kesepakatan koding dengan BPJS Kesehatan setempat untuk kasus infark berulang dan
hemiplegia. Studi Sukoharjo menyebut langkah serupa, yaitu forum koordinasi rutin
antara koder dan verifikator, SOP klaim khusus infark serebral, serta perbaikan 
dokumentasi oleh dokter penanggung jawab, sebagai intervensi yang lebih sistematis
daripada sekadar merevisi berkas satu per satu.

## Penutup

Klaim stroke yang tertahan jarang semata-mata soal administrasi. Hampir selalu ada
jejak klinis yang hilang: CT yang ada tetapi tidak disebut, defisit baru yang tidak
ditulis, fisioterapi yang tidak pernah dimulai, atau penyimpangan dari pedoman yang
tidak dijelaskan. PNPK Stroke 2026 memberi kerangka yang sama untuk mutu pelayanan
dan pertanggungjawaban klaim. Rumah sakit yang menerjemahkannya dengan baik ke PPK,
_clinical pathway_, dan kebiasaan menulis rekam medis akan menuai dua manfaat sekaligus:
pasien yang lebih terlayani dan berkas yang lebih jarang kembali. Bagi yang tertarik
pada sisi otomasi pemeriksaan berkas, lihat juga [gagasan pemanfaatan AI untuk optimalisasi klaim BPJS Kesehatan](https://legawa.com/2026/01/18/pemanfaatan-ai-claude-untuk-optimalisasi-klaim-bpjs-kesehatan-di-rumah-sakit-indonesia-sebuah-ide/).

## Catatan Transparansi

 * Kutipan dari webinar bersumber dari transkrip otomatis yang mengandung banyak
   salah dengar. Substansi sudah dicocokkan dengan konteks, tetapi pernyataan lisan
   narasumber bukan rekomendasi resmi.
 * Terdapat ketidakkonsistenan internal dalam lampiran KMK 304/2026 antara bagian
   narasi dan tabel rangkuman rekomendasi, antara lain kelas rekomendasi alteplase
   4,5–9 jam (IIa di narasi, IIb di rangkuman) dan _wake-up stroke_ dengan _mismatch_
   DWI–FLAIR. Tanggal penetapan pada salinan juga tercantum 17 April 2025 walau 
   nomornya bertahun 2026. Penyusun PPK sebaiknya merujuk ke satu bagian secara 
   konsisten dan memantau ralat resmi.
 * Tenekteplase tercantum dalam PNPK, tetapi menurut narasumber belum beredar di
   Indonesia.
 * Studi Sukoharjo adalah prosiding seminar 2026, belum artikel jurnal bertelaah
   sejawat penuh.
 * Restriksi Fornas untuk alteplase tidak dikutip angkanya karena belum terverifikasi
   dari sumber primer; periksa KMK Fornas yang berlaku.
 * Kasus Pak Darmo adalah ilustrasi rekaan yang disusun dari pola temuan penelitian,
   bukan pasien nyata.

## Rujukan

 1. Kementerian Kesehatan RI. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/304/
    2026 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Klinis Tata Laksana Stroke. Jakarta: Kemenkes
    RI; 2026. [jdih.kemkes.go.id](https://jdih.kemkes.go.id)
 2. Kementerian Kesehatan RI. [Sosialisasi PNPK Tata Laksana Stroke (rekaman webinar)](https://www.youtube.com/watch?v=p5efWl40fFM).
    2026.
 3. Ananda CR, Utami YT, Rahmawati EN. [Analysis of Factors Causing Pending BPJS Health Claims in Cerebral Infarction in Inpatients](https://ojs.udb.ac.id/ISOHET/article/download/6959/4240/15703).
    Prosiding International Seminar on Health Entrepreneurship and Technology. 2026:
    247–56.
 4. Rahmawati EN, Febrianti SN. [Ketepatan Kode Stroke Berkorelasi dengan Persetujuan Klaim BPJS](https://pels.umsida.ac.id/index.php/PELS/article/download/2529/1361).
    Procedia of Engineering and Life Science. 2025;9.
 5. Ananta RL. [Analisis Penyebab Pending Klaim BPJS Rawat Inap Ditinjau dari Aspek Koding di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung](https://sipora.polije.ac.id/47438/4/Ringkasan.pdf).
    Politeknik Negeri Jember; 2025.
 6. [Penyebab Pengembalian Berkas Klaim Pasien JKN di RSUD Pontianak](https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/130373).
    Tesis, Universitas Gadjah Mada.
 7. Anggraini D. [Implementasi Kebijakan Penjaminan Alteplase pada Stroke Iskemik di RS Tipe B Tahun 2023](https://lib.fkm.ui.ac.id/detail?id=138262).
    Tesis, FKM Universitas Indonesia; 2025.
 8. Tandah MR, Mukaddas A, Angriani D, Mangoting GNA. Cost Evaluation of Stroke Therapy
    Compared to INA-CBGs on Inpatients at Anutapura Hospital. Indones J Public Health.
    2021;16(2):285–96. [doi:10.20473/ijph.v16i2.2021.285-296](https://doi.org/10.20473/ijph.v16i2.2021.285-296)
