# Update Regulasi Klinik 2026: Jangan Sampai Salah Acuan! Ini Payung Hukum Terbarunya

- Link: https://legawa.com/obrolan-kesehatan/update-regulasi-klinik-2026-jangan-sampai-salah-acuan-ini-payung-hukum-terbarunya/
- Published: 2026-02-03T18:38:48+07:00
- Author: Cahya

Bagi para pemilik, manajer, dan penanggung jawab klinik di Indonesia, tiga tahun
terakhir (2023–2025) adalah masa-masa yang penuh dinamika. Disahkannya _Omnibus 
Law_ Kesehatan mengubah hampir seluruh tatanan regulasi yang sudah kita kenal selama
satu dekade terakhir.

Memasuki awal tahun 2026 ini, debu perubahan tersebut mulai mengendap. Struktur 
regulasi baru sudah terbentuk utuh. Namun, di lapangan masih banyak rekan sejawat
yang bingung: _“Apakah Permenkes 9/2014 masih berlaku?”_ atau _“Untuk perizinan 
OSS sekarang pakai aturan yang mana?”_

Untuk menjawab kebingungan tersebut, berikut adalah rangkuman lengkap peta jalan
regulasi penyelenggaraan klinik yang berlaku per awal 2026.

---

### 1. Fondasi Utama: Era Baru UU Kesehatan

Lupakan rezim UU lama (UU Praktik Kedokteran 2004, UU Kesehatan 2009, dll). Saat
ini, “Kitab Suci” kita hanya satu:

 * **UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**

Undang-undang ini mengubah fundamental operasional kita, mulai dari STR tenaga medis
yang berlaku seumur hidup, penyederhanaan perizinan, hingga konsep layanan kesehatan
primer yang lebih integratif. Segala kebijakan di klinik Anda harus bernapas sesuai
dengan semangat UU ini.

### 2. Aturan Pelaksanaan: Sang “Eksekutor”

Di bawah UU, pemerintah telah menerbitkan aturan main teknis yang wajib kita patuhi:

 * **PP No. 28 Tahun 2024 (Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan)**

PP ini adalah turunan langsung dari UU 17/2023. Jika Anda mencari aturan makro tentang
fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes), di sinilah tempatnya. PP ini secara efektif
menggantikan aturan lama seperti PP 47/2016.

### 3. “Kitab” Perizinan & Standar Usaha (Paling Penting!)

Inilah regulasi yang paling sering ditanyakan saat mengurus izin via OSS RBA. Jangan
lagi membuka Permenkes 14/2021, karena sudah tidak relevan.

 * **Permenkes No. 11 Tahun 2025**_Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/
   Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan._

Ini adalah regulasi **terbaru dan terpenting** di tahun 2026. Regulasi ini mengatur:

 * Persyaratan detail sarana dan prasarana bangunan.
 * Standar alat kesehatan minimal.
 * Kebutuhan SDM per jenis klinik (Pratama/Utama).
 * Daftar KBLI yang valid untuk Klinik (86104 & 86105).

Jika klinik Anda sedang renovasi atau perpanjangan izin, pastikan arsitek dan tim
HRD Anda memegang buku ini, bukan buku lama.

### 4. Regulasi Teknis yang Masih “Bertahan”

Meskipun payung hukum utamanya berganti, ada beberapa peraturan teknis spesifik 
yang **masih berlaku** dan wajib dijalankan karena belum dicabut atau digantikan,
antara lain:

 * **Akreditasi:** Mengacu pada **Permenkes No. 34 Tahun 2022**. Kewajiban akreditasi
   tetap berjalan, dan standar instrumennya masih menggunakan regulasi ini (bersama
   Kepmenkes terkait standar akreditasi klinik).
 * **Rekam Medis Elektronik (RME):** Mengacu pada **Permenkes No. 24 Tahun 2022**.
   Integrasi ke SatuSehat adalah mandat mutlak yang tidak berubah.
 * **Standar Teknis Lain:** Seperti **Permenkes 24/2020** untuk Pelayanan Radiologi(
   jika klinik Anda memiliki fasilitas Rontgen) dan **Permenkes 34/2021** untuk 
   Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik.

### 5. Daftar “Lampu Merah” (Sudah Tidak Berlaku)

Demi keamanan hukum dan kelancaran operasional, mohon **arsipkan** atau tandai “
Tidak Berlaku” pada dokumen-dokumen berikut di perpustakaan regulasi Anda:

 * ❌ **Permenkes No. 9 Tahun 2014** tentang Klinik (Secara substansi sudah banyak
   bertentangan dengan PP 28/2024 dan PMK 11/2025).
 * ❌ **Permenkes No. 14 Tahun 2021** tentang Standar Usaha (Sudah diganti PMK 11/
   2025).
 * ❌ **PP No. 47 Tahun 2016** tentang Fasyankes (Sudah diganti PP 28/2024).

---

### Kesimpulan

Tahun 2026 adalah tahun pemantapan. Transisi regulasi sudah selesai, dan kini saatnya
kita fokus pada implementasi.

Bagi pemilik klinik, kuncinya sederhana: Pastikan perizinan operasional Anda sudah
selaras dengan **Permenkes 11/2025**, dan pastikan tata kelola mutu Anda sesuai 
dengan **Permenkes 34/2022**. Dengan mematuhi dua pilar ini, klinik Anda tidak hanya
aman secara hukum, tapi juga terjamin mutunya di mata pasien.

_Tetap sehat, tetap patuh regulasi, dan sukses selalu untuk Klinik Indonesia!_

---

_(Tulisan ini disusun berdasarkan analisis regulasi kesehatan Indonesia per Februari
2026)_