# Ketika Bayi Meninggal dalam Kandungan: Kapan Visum Diperlukan, dan Kapan Tidak?

- Link: https://legawa.com/obrolan-kesehatan/visum-kematian-janin-dalam-rahim-iufd/
- Published: 2026-09-30T22:55:03+07:00
- Author: Cahya

_Visum_ hanya untuk kematian janin yang diduga terkait tindak pidana. Sebagian besar
kematian janin dalam rahim tidak masuk kategori itu.

## Dua Malam di Dua Rumah Sakit

Di sebuah RSUD di Banyumas, seorang ibu hamil 36 minggu dengan preeklamsia berat
datang tanpa gerakan janin. USG memastikan tidak ada denyut jantung. Dokter menjelaskan,
keluarga menangis, dan persalinan diinduksi. Tidak ada polisi, tidak ada _visum_.

Di Kupang, pagi harinya seorang warga menemukan jenazah bayi di tepi sungai. Polisi
datang membawa surat permintaan. Pertanyaan yang harus dijawab dokter forensik sama
sekali berbeda: apakah bayi ini lahir hidup, berapa usianya, dan apa penyebab kematiannya?

Keduanya bisa disebut “bayi meninggal”, tetapi jalur hukumnya berlainan. Artikel
ini menjelaskan kapan kematian janin dalam rahim (_intrauterine fetal death_/IUFD)
masuk ranah _visum_, apa dasar hukumnya setelah KUHAP dan KUHP baru berlaku, dan
apa yang diperiksa.

## Istilah yang Sering Tertukar

 * **IUFD/lahir mati (_stillbirth_)**: janin meninggal sebelum atau selama persalinan.
   Ambang usia kehamilan berbeda antarnegara. WHO menganjurkan ≥28 minggu untuk 
   perbandingan internasional, sedangkan banyak negara memakai ≥22 minggu. Secara
   global lebih dari dua juta kelahiran mati terjadi tiap tahun (Allanson et al.,
   2016).
 * **_Visum et repertum_ (VeR)**: keterangan tertulis dokter atas permintaan resmi
   penyidik tentang pemeriksaan tubuh manusia, hidup maupun mati, untuk kepentingan
   peradilan (Hukumonline, n.d.-a).
 * **Bedah mayat klinis/autopsi perinatal**: pemeriksaan untuk mengetahui penyakit
   atau kelainan penyebab kematian demi kepentingan medis, bukan proses pidana. 
   Pelaksanaannya membutuhkan persetujuan keluarga.

Perbedaan terpenting: **_visum_ lahir dari permintaan penyidik, bukan dari keinginan
dokter atau keluarga.** Dokter tidak membuat _visum_ atas inisiatif sendiri.

## Kapan IUFD Masuk Ranah Hukum?

| Skenario | Curiga pidana? | Langkah utama | 
| IUFD pada ibu dengan penyakit jelas (preeklamsia, diabetes, solusio plasenta) yang dirawat di fasilitas kesehatan | Tidak | Rekam medis lengkap, pemeriksaan plasenta, autopsi perinatal (opsional, atas persetujuan keluarga), audit perinatal | 
| IUFD setelah kekerasan pada ibu (KDRT, penganiayaan) | Ya | Laporan ke penyidik, VeR ibu (korban hidup), VeR janin bila diminta | 
| Dugaan pengguguran kandungan ilegal | Ya | Amankan barang bukti, VeR ibu dan janin atas permintaan penyidik | 
| Bayi ditemukan mati tanpa identitas ibu | Ya | Penyidik meminta pemeriksaan mayat/bedah mayat forensik | 
| Dugaan kelalaian tenaga kesehatan | Bergantung proses | Audit internal, jalur disiplin profesi, atau laporan pidana yang kemudian memicu permintaan VeR |

Kata kunci di tabel ini adalah **dugaan**. Kecurigaan yang berdasar (luka, riwayat
kekerasan, jenazah ditemukan di tempat terbuka, cerita yang tidak konsisten) mengubah
kematian medis menjadi perkara hukum.

## Peta Dasar Hukum Terkini

KUHAP baru (UU 20/2025) dan KUHP Nasional (UU 1/2023) berlaku sejak 2 Januari 2026,
sehingga rujukan lama seperti Pasal 133–134 KUHAP dan Pasal 341–343 KUHP tidak lagi
menjadi pegangan utama.

| Isu | Ketentuan | Inti | 
| Permintaan pemeriksaan | UU 20/2025 Pasal 49 | Penyidik meminta keterangan ahli secara tertulis, dengan menyebut tegas pemeriksaan luka, keracunan, mayat, dan/atau bedah mayat. Mayat dikirim ke ahli forensik atau dokter rumah sakit, diberi label yang memuat identitas mayat | 
| Bedah mayat | UU 20/2025 Pasal 50 | Bila pembedahan tak terhindarkan, penyidik wajib memberi tahu keluarga korban lebih dulu | 
| Penggalian mayat | UU 20/2025 Pasal 51 | Mengacu pada Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (1) | 
| Kekuatan pembuktian | UU 20/2025 Pasal 235 ayat (1) huruf c | _Visum_ tergolong alat bukti surat (Hukumonline, n.d.-a) | 
| Pembunuhan anak sendiri | UU 1/2023 Pasal 460 | Ibu yang merampas nyawa anaknya saat atau tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran diketahui orang lain, pidana maksimal 7 tahun (Hukumonline, n.d.-b) | 
| Aborsi | UU 1/2023 Pasal 463 | Aborsi dipidana maksimal 4 tahun, dengan pengecualian korban perkosaan/kekerasan seksual (≤14 minggu) dan indikasi kedaruratan medis (Hukumonline, n.d.-c) | 
| Sebab kematian | UU 17/2023 Pasal 157 | Setiap kematian perlu diupayakan diketahui sebab dan identitasnya untuk penegakan hukum dan administrasi kependudukan; dapat dipadukan dengan bedah mayat klinis atau anatomis (Hukumonline, n.d.-d) |

Pasal 460 hanya berlaku bila anak **lahir hidup**, karena unsurnya “saat atau tidak
lama setelah dilahirkan”. Bayi yang sudah meninggal dalam kandungan tidak dapat 
dibunuh setelah lahir. Karena itu, pertanyaan forensik yang paling menentukan adalah
apakah bayi ini lahir hidup atau lahir mati. Ulasan hukum juga mencatat bahwa mengeluarkan
kandungan yang sudah mati tidak dikategorikan sebagai aborsi yang dipidana (Hukumonline,
n.d.-e). Ini penting bagi dokter yang menginduksi persalinan IUFD.

## Apa yang Diperiksa Dokter Forensik?

Pemeriksaan pada janin atau bayi yang meninggal biasanya menjawab beberapa pertanyaan:

 1. **Identitas dan usia gestasi.** Berat, panjang, lingkar kepala, dan pusat penulangan
    menjadi dasar perkiraan usia.
 2. **Lahir hidup atau lahir mati.** Ini pertanyaan tersulit. Uji apung paru secara
    historis dipakai, tetapi paling jauh hanya petunjuk dan tidak pernah pasti, karena
    paru bisa mengandung udara akibat resusitasi atau pembusukan (Lupariello et al.,
    2023). Pemeriksaan histologi paru (alveolus mengembang atau kolaps) memperkuat 
    kesimpulan. CT pascakematian membantu, tetapi pada jenazah yang membusuk gas menyebar
    ke jaringan lunak dan kesimpulan tentang kelahiran hidup tidak dapat ditarik (Mazuchowski
    et al., 2017).
 3. **Penyebab kematian.** Meliputi trauma, infeksi intrauterin, kelainan bawaan, kelainan
    plasenta atau tali pusat, dan paparan zat pada ibu. Penelusuran yang baik memadukan
    autopsi, histopatologi, toksikologi, pemeriksaan plasenta, dan informasi klinis
    ibu.
 4. **Tanda kekerasan atau penelantaran** bila ada dugaan tindak pidana.

Tanpa investigasi memadai, proporsi kematian yang “tidak dapat dijelaskan” bisa 
terlalu besar, sehingga peluang pencegahan hilang (Reinebrant et al., 2018; Stillbirth
CRE, 2024). Pedoman patologi seperti G160 dari _Royal College of Pathologists_ (
2024) menjadi rujukan standar autopsi janin non-malformasi.

## Panduan Praktis bagi Tenaga Kesehatan

 * **Dokumentasikan segera dan objektif.** Catat riwayat, temuan, waktu, dan tindakan
   di rekam medis. Simpan janin dan plasenta sesuai prosedur bila ada kecurigaan.
 * **Jangan menerbitkan “_visum_” tanpa surat permintaan penyidik.** Yang dapat 
   dibuat rumah sakit tanpa permintaan itu adalah surat keterangan medis atau ringkasan
   rekam medis.
 * **Bila ada kecurigaan tindak pidana**, konsultasikan dengan manajemen rumah sakit
   dan tim hukum, dan ikuti kebijakan rumah sakit soal pelaporan serta pengecualian
   rahasia kedokteran untuk kepentingan hukum.
 * **Jaga rantai penanganan jenazah.** Beri label identitas dan jangan bersihkan
   atau ubah kondisi jenazah tanpa arahan.
 * **Ingat bahwa ibu bisa menjadi korban maupun tersangka.** Pisahkan sikap profesional
   dari prasangka. Kebanyakan ibu dengan IUFD adalah orang yang sedang berduka.
 * **Untuk IUFD non-pidana**, tawarkan autopsi perinatal dan pemeriksaan plasenta,
   jelaskan manfaatnya bagi kehamilan berikutnya, dan minta persetujuan tertulis
   keluarga.

## Penutup

_Visum_ bukan bagian rutin dari tata laksana IUFD, melainkan alat penegakan hukum
yang dipicu oleh dugaan tindak pidana dan permintaan resmi penyidik. Tugas klinisi
ada di dua sisi: menyelidiki sebab kematian demi pencegahan dan keluarga, serta 
menjaga bukti bila hukum turut bicara. Keduanya tidak bertentangan, asalkan dilakukan
dengan rekam medis yang cermat dan empati kepada keluarga.

---

### Catatan Transparansi

 * Nomor pasal UU 20/2025 (Pasal 49–51) saya susun dari kutipan teks resmi di peraturan.
   go.id dan ulasan sekunder. Saya tidak berhasil membuka naskah lengkapnya, jadi
   mohon dicek ulang dengan naskah resmi.
 * Pasal 157 UU 17/2023 dirujuk dari ulasan Hukumonline. Status PP 18/1981 (bedah
   mayat klinis) dan kesesuaiannya dengan Permenkes 38/2022 (pelayanan kedokteran
   untuk kepentingan penegakan hukum) setelah UU 17/2023 belum saya verifikasi.
 * Studi Lupariello et al. (2023) dikutip dari abstrak repositori tanpa memeriksa
   jurnal penerbitnya.
 * Saya tidak menemukan pedoman organisasi profesi Indonesia yang secara khusus 
   mengatur _visum_ pada IUFD. Uraian tata laksana di atas memadukan hukum acara,
   literatur forensik internasional, dan praktik umum.
 * Angka global kelahiran mati bersumber dari publikasi 2016 dan mungkin sudah diperbarui.
 * Vignette pembuka bersifat ilustratif untuk edukasi, bukan laporan kasus aktual.
   Artikel ini bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu.

### Ringkasan

Tidak setiap bayi yang meninggal dalam kandungan memerlukan visum. Artikel ini menjelaskan
kapan kematian janin dalam rahim masuk ranah hukum, bagaimana permintaan visum diajukan
penyidik menurut KUHAP dan KUHP baru, apa yang diperiksa dokter forensik, serta 
langkah praktis bagi tenaga kesehatan agar berpihak pada keluarga yang berduka sekaligus
keadilan.

### Daftar Pustaka

Allanson, E. R., Tunçalp, Ö., Gardosi, J., Pattinson, R. C., Erwich, J. J. H. M.,
Flenady, V. J., … Gülmezoglu, A. M. (2016). Classifying the causes of perinatal 
death. _Bulletin of the World Health Organization, 94_(2), 79–79A. [https://doi.org/10.2471/BLT.15.168047](https://doi.org/10.2471/BLT.15.168047)

Hukumonline. (n.d.-a). _Syarat visum et repertum sebagai alat bukti_. [https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatanvisum-et-repertum-sebagai-alat-bukti-lt51b4b7977c299/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatanvisum-et-repertum-sebagai-alat-bukti-lt51b4b7977c299/)

Hukumonline. (n.d.-b). _Pasal untuk menjerat ibu yang membunuh bayinya karena malu_.
[https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-ibu-yang-membunuh-bayinya-karena-malu-cl1733/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-ibu-yang-membunuh-bayinya-karena-malu-cl1733/)

Hukumonline. (n.d.-c). _Hukum aborsi di Indonesia_. [https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-aborsi-di-indonesia-cl840/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-aborsi-di-indonesia-cl840/)

Hukumonline. (n.d.-d). _Regulasi penggunaan kadaver untuk pendidikan_. [https://www.hukumonline.com/klinik/a/regulasi-penggunaan-kadaver-untuk-pendidikan-lt658ba32d64498/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/regulasi-penggunaan-kadaver-untuk-pendidikan-lt658ba32d64498/)

Hukumonline. (n.d.-e). _Apakah pasangan keguguran bisa dipidana_. [https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-pasangan-keguguran-bisa-dipidana-lt68ca3ea515578](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-pasangan-keguguran-bisa-dipidana-lt68ca3ea515578)

Lupariello, F., Mirri, F., Genova, T., Mussano, F., Botta, G., & Di Vella, G. (2023).
_A pilot study to investigate if and how postmortem micro-computed tomography (micro-
CT) can be used to differentiate stillbirths from livebirths_. [https://iris.unito.it/handle/2318/1950250](https://iris.unito.it/handle/2318/1950250)

Mazuchowski, E. L., Franco, D. M., Berran, P. J., & Harcke, H. T. (2017). The virtual
hydrostatic test. _American Journal of Forensic Medicine and Pathology, 38_(1), 
24–28. [https://doi.org/10.1097/PAF.0000000000000287](https://doi.org/10.1097/PAF.0000000000000287)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk
Kepentingan Penegakan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat
Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/55794/PP%20NO%2018%20TH%201981.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/55794/PP%20NO%2018%20TH%201981.pdf)

Reinebrant, H. E., Leisher, S. H., Coory, M., Henry, S., Wojcieszek, A. M., Gardener,
G., … Flenady, V. (2018). Making stillbirths visible: A systematic review of globally
reported causes of stillbirth. _BJOG, 125_(2). [https://doi.org/10.1111/1471-0528.14971](https://doi.org/10.1111/1471-0528.14971)

Royal College of Pathologists. (2024). _G160 Guidelines on autopsy practice: Fetal
autopsy following antepartum or intrapartum death of non-malformed fetuses_. [https://www.aaptuk.org/media/news/2024/06/18/g160-guidelines-on-autopsy-practice-fetal-autopsy-following-antepartum-or-intrapartum-death-of-nonmalformed-fetuses-rcpath](https://www.aaptuk.org/media/news/2024/06/18/g160-guidelines-on-autopsy-practice-fetal-autopsy-following-antepartum-or-intrapartum-death-of-nonmalformed-fetuses-rcpath)

Stillbirth Centre of Research Excellence. (2024). _Care around stillbirth and neonatal
death clinical practice guideline (2024 ed.)_. [https://stillbirthcre.org.au/?p=3339](https://stillbirthcre.org.au/?p=3339)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana. [https://peraturan.go.id/files/uu-no-20-tahun-2025.pdf](https://peraturan.go.id/files/uu-no-20-tahun-2025.pdf)

World Health Organization. (2016). _Making every baby count: Audit and review of
stillbirths and neonatal deaths_. WHO.