Dokter Bisa Dipidana

Apakah Anda sudah membaca ketokan palu mahkamah konstitusi (MK) pada hari Senin kemarin? Jika sudah, maka Anda mungkin sudah mengikuti sejumlah diskusi hangat di dunia maya, tentang bagaimana status “rasa aman” dokter dalam bekerja, jika yang bersangkutan bisa melenggang ke dalam ranah pidana dengan mulusnya? Dan apakah dengan ini benar-benar bisa melindungi hak pasien?

Saya rasa isu ini sudah ada sejak dulu, dan tidak cuma di Indonesia. Di sejumlah tempat di luar negeri, tuntutan terhadap petugas kesehatan sudah menjadi hal yang tidak aneh. Dan pedoman bagi para dokter untuk memenangkan tuntutan hukum (medical lawsuit) juga jamak diperbincangkan.

Seperti yang pernah kita dengar, dan memang demikian, bahwa setiap warga negara berkedudukan sama di depan hukum. Yang juga telah menjadi kesepakatan kiranya di antara dokter bahwa tidak ada istilah dokter yang kebal hukum. Di sisi lain, hukum yang merujuk pada masalah di dunia kedokteran selayaknya berimbang dengan mempertimbangkan aspek-aspek sudut pandang kedokteran itu sendiri. Kacamata dunia kedokteran dan profesi lainnya, tidak akan pernah sama, dan saya rasa ini bisa menjadi sebuah pemahaman yang umum.

Saya sendiri belum memahami secara penuh mengenai kasus “ketok palu” dari mahkamah konstitusi ini. Misalnya dalam kumpulan tweet oleh PB IDI, disebutkan sebagai berikut:

http://chirpstory.com/js/parts.js// < ![CDATA[
//

Secara mudahnya, bisa kita simak bahwa semua memerlukan proses, dan hak setiap orang dipenuhi. Termasuk di dalamnya adalah hak menuntut secara hukum dari masyarakat. Tapi yang menjadi masih gamang adalah, bagaimana posisi seorang dokter pada situasi tersebut? Bagaimana dengan pelaksanaan profesinya?

Cuma diperlukan laporan polisi dan sebuah alat bukti yang sah untuk menjadikan seseorang tersangka dalam tindak pidana, termasuk – dan tentu saja – dokter sebagai pihak yang berpotensi menjadi tersangka dalam pelaporan tindak pidana. Tentu saja seorang tersangka dapat langsung ditangkap dan ditahan dalam proses penyelidikan selanjutnya.

Di sini mekanisme ini sepertinya tidak perlu melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Setiap orang bisa membuat laporan, dan seorang dokter bisa langsung diproses hukum ketimbang melalui penyelidikan MKDKI terlebih dahulu. Saya rasa maknanya demikian, walau pada akhirnya pembuktiannya memerlukan pernyataan dari MKDKI. Mohon koreksi saya jika saya keliru dalam tiga paragraf terakhir.

Bagi saya pribadi, itu tidak terdengar “manis”, atau lebih tepatnya seperti meneguk “kopik pahit”. Seandainya saya seorang pemadam kebakaran, maka apakah saya akan menolong orang yang dijebak di dalam kebakaran jika kemudian saya bisa dituntut menjadi tersangka tanpa melalui pertimbangan para profesional di bidang saya, atau menjadi penjaga pantai yang dituntut secara hukum ketika menolong orang yang tenggelam. Di luar apakah itu  merupakan hak dari orang yang kita tolong untuk boleh menuntut kita – dan di luar apakah kita mendapatkan balas jasa (finansial) atas tindakan kita, rasanya ada yang timpang dalam sanubari kita jika mengetahui hal itu tampak mengancam selagi kita melaksanakan tugas kita di bidang kemanusiaan.

Bagi sejawat yang merasa hal ini kurang “sreg”, terdapat sejawat yang ikut menandatangani petisi mengenai hal ini di Change.ORG. Saya rasa itu dibuat bukan untuk menghindarkan dokter dari tuntutan hukum, namun mendapatkan prosedur yang sesuai dengan harkat dan martabat profesi kedokteran itu sendiri, dan profesi yang berazaskan kemanusiaan lainnya.