Inflasi dan Pilihan Politik

Inflasi adalah salah satu isu ekonomi yang paling sering dibahas oleh masyarakat Indonesia, terutama menjelang pemilihan presiden tahun depan. Namun, seberapa besar dampak inflasi terhadap kehidupan rakyat Indonesia dalam dua dekade terakhir? Dan bagaimana inflasi akan mempengaruhi pilihan politik mereka di masa depan?

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Inflasi dapat mengurangi daya beli masyarakat, karena uang yang mereka miliki menjadi kurang bernilai. Inflasi juga dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, karena menimbulkan ketidakpastian dan spekulasi.

Secara umum, inflasi dapat menguntungkan golongan penghasilan tinggi dan merugikan golongan penghasilan rendah. Golongan penghasilan tinggi biasanya memiliki sumber pendapatan yang bervariasi, seperti gaji, bisnis, saham, properti, dan lain-lain. Mereka juga cenderung memiliki tabungan dan investasi yang lebih besar. Dengan demikian, mereka dapat menyesuaikan pendapatan mereka dengan laju inflasi dan bahkan memanfaatkan peluang yang muncul akibat inflasi.

Sementara itu, golongan penghasilan rendah biasanya hanya memiliki sumber pendapatan yang terbatas, seperti gaji atau upah. Mereka juga cenderung memiliki tabungan dan investasi yang lebih kecil. Dengan demikian, mereka sulit menyesuaikan pendapatan mereka dengan laju inflasi dan bahkan mengalami penurunan daya beli akibat inflasi. Mereka juga lebih rentan terhadap krisis ekonomi yang dapat dipicu oleh inflasi.

Untuk mengukur inflasi, pemerintah menggunakan indeks harga konsumen (IHK), yang mencerminkan perubahan harga sejumlah barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. IHK dihitung dengan membandingkan harga barang dan jasa pada periode tertentu dengan harga pada periode dasar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IHK Indonesia meningkat dari 100 pada tahun 2002 menjadi 281,55 pada tahun 2021. Artinya, harga barang dan jasa rata-rata naik sekitar 181,55 persen dalam dua dekade terakhir. Angka ini menunjukkan bahwa inflasi di Indonesia cukup tinggi, meskipun masih di bawah target pemerintah yang berkisar antara 3-5 persen per tahun.

Inflasi yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang lebih rentan terhadap kenaikan harga. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat dari 37,42 juta jiwa pada tahun 2002 menjadi 39,82 juta jiwa pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah serius di Indonesia, meskipun telah mengalami penurunan secara proporsional dari 18,2 persen menjadi 14,19 persen.

Selain itu, inflasi juga dapat mempengaruhi perilaku konsumsi dan investasi masyarakat. Ketika inflasi tinggi, masyarakat cenderung mengurangi pengeluaran untuk barang dan jasa yang tidak penting, dan menabung atau menginvestasikan uang mereka di instrumen yang lebih aman dan menguntungkan. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, karena menurunkan permintaan agregat dan produktivitas.

Inflasi juga dapat berpengaruh terhadap pilihan politik masyarakat. Menurut beberapa studi, inflasi memiliki hubungan negatif dengan dukungan terhadap pemerintah yang berkuasa. Ketika inflasi tinggi, masyarakat cenderung merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah dalam mengelola ekonomi, dan lebih mudah tergoda oleh janji-janji calon oposisi yang menawarkan solusi cepat dan populis.

Namun, hubungan antara inflasi dan pilihan politik tidak selalu linear dan sederhana. Faktor-faktor lain, seperti identitas sosial, ideologi, afiliasi partai, isu-isu non-ekonomi, serta kredibilitas dan karisma calon juga dapat memainkan peran penting dalam menentukan preferensi politik masyarakat.

Oleh karena itu, tidak mudah untuk memprediksi bagaimana inflasi akan mempengaruhi hasil pemilihan presiden tahun depan. Yang pasti, inflasi adalah salah satu tantangan ekonomi yang harus dihadapi oleh siapa pun yang akan memimpin Indonesia di masa depan.