Yogyakarta merupakan sebuah daerah istimewa di nusantara, mungkin telah berlangsung sejak Sultan Hamengku Buwono IX menyertakan wilayah Keraton Yogyakarta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana salah satu kutipan yang bisa saya temukan di dunia maya (bondinik.com).
Berikut adalah
Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebuah provinsi yang berdasarkan wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Selain itu ditambahkan pula mantan-mantan wilayah Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Praja Mangkunagaran yang sebelumnya merupakan enklave di Yogyakarta.Pemerintahan Daerah Istimewa Yogayakarta dapat kita telusur dari Tahun 1945, bahkan sebelum itu.
Beberapa minggu sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945, atas desakan rakyat dan setelah melihatkondisi yang ada , Sri Sultan Hamengkubuono IX mengeluarkan dekrit kerajaan yang dikenal dengan Amanat 5 September 1945. Inti dekrit tersebut adalah integrasi monarki Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia.Dekrit dengan isi serupa juga oleh Pakualam VIII pada hari yang sama.Itulah kurang lebih sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta yang sering disingkat dengan sebutan DIY
Sepertinya jika saya tidak keliru menyimak berita, karena masa jabatan Gubernur Yogyakarta oleh Sri Sultan saat ini akan segera berakhir, maka muncul pertanyaan apakah jabatan yang sama akan ditunjuk kembali pada Sri Sultan, ataukah akan pemerintah pusat akan membuatkan aturan baru yang mengkhusus tentang tata pemerintahan Yogyakarta. Ini membuat pernyataan presiden beberapa saat lalu bahwa sistem monarki tidak boleh ada dalam tatanan negara demokrasi.
Beberapa kalangan menganggap pernyataan kepala negara sangat menyinggung dan tidak tepat, karena mengingkari sejarah keistimewaan Yogyakarta itu sendiri. Beberapa yang lain menganggap bahwa sudah seharusnya Yogyakarta tidak lagi berpegang pada sistem monarki, sebagaimana daerah lain melepas sistem kerajaannya dan tergabung bersama NKRI secara demokratis – ini membuat kesan bahwa Yogyakarta tidak bersedia menerima nasionalisme sebagaimana daerah lainnya.
Saya rasa permasalahan Yogyakarta mesti dikembalikan pada masyarakat Yogyakarta itu sendiri. Keraton Yogyakarta merupakan simbol kebudayaan masyarakat Yogyakarta semenjak dulu. Orang boleh mengatakan itu monarki, tapi Keraton-lah yang membantu rakyat Yogyakarta pada masa perjuangan dan masa-masa sulit dulu, dan rakyat tetap mendukung Rajanya. Sistem monarki itulah yang memberikan tempat bagi pelaksanaan pendidikan Universitas Gadjah Mada di awal masa berdirinya, dan memberikan ilmu pengetahuan serta keterampilan bagi banyak pelajarnya yang berasal dari seluruh nusantara.
Tidak adanya rasanya bagian dari keraton dalam hubungannya ke luar tidaklah nasionalis. Dan memang sistem tata keraton itu sendiri adalah sebuah sistem monarki sebagaimana salah satu kekayaan dan keunikan budaya di nusantara yang beragam ini. Saya rasa pun tata pemerintahan Yogyakarta diselenggarakan tidak berdasarkan asas monarki, namun demokrasi sebagaimana di daerah-daerah lainnya.
Nah, karena saat ini memang jabatan kepala daerah Yogyakarta juga dipegang oleh Sultan – hal ini tampak tidak demokratis. Tapi sungguhkah demikian? Jika menurut saya sendiri, hal ini mesti dikembalikan pada masyarakat Yogyakarta. Selama ini kesultanan mampu mengayomi masyarakat Yogyakarta dalam keberagaman kultur budayanya, dan tampaknya memang kesadaran masyarakat Yogyakarta sendiri menginginkan demikian.
Saya sendiri selama menetap di Yogyakarta tidak melihat adanya alasan sistem ini harus berubah. Saya memang bukan orang yang menyukai politik, saya melihat banyak sekali pemborosan ketika kampanye politik sementara dana untuk itu bisa digunakan untuk menolong masyarakat banyak. Saya kadang berpikir, jika orang yang bisa boros seperti itu untuk dapat terpilih, apa yang akan ia lakukan pada keuangan daerah? Kadang ada baiknya sistem seperti di Yogyakarta, pemimpin memanglah orang yang dididik sejak kecil tentang bagaimana menjadi pemimpin yang bijak, mengayomi rakyat, dan tidak segan membantu rakyat ketika kesulitan dan bencana datang. Pemimpin yang dipercaya rakyat dan memperhatikan rakyat adalah yang paling baik. Dan selama ini kesultanan memenuhi harapan itu bagi masyarakat Yogyakarta.
Ah…, saya sungguh tidak memahami apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang duduk di pemerintahan pusat.
Bhyllabus l'énigme 
Tinggalkan Balasan