Setelah perbincangan berkepanjangan dan rasa was-was, akhirnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit telah diundangan pada 26 September yang lalu.
Hadirnya peraturan menteri ini juga meniadakan sejumlah peraturan sebelumnya, di antaranya adalah:
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 659/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221); dan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887), sepanjang mengatur persyaratan dan perizinan rumah sakit, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Kita bisa menemukan sejumlah penyesuaian dibandingkan peraturan lama, misalnya yang paling menjadi perhatian adalah jumlah layanan medis dan medis pendukung yang wajib dan/atau boleh ada di masing-masing kelas rumah sakit.
Sejumlah rumah sakit mungkin perlu segera melakukan penyesuaian, baik dengan mempertimbangkan perubahan kelas atau perubahan pola pelayanan medis dan pendukung yang akan disediakan di rumah sakit.
Anda sudah melihat bagaimana peraturan menteri yang baru ini? Jika belum, tengoklah dokumen berikut:
Anda dapat memberikan tanggapan Anda terhadap regulasi ini di bagian bawah tulisan ini. 😉
Bhyllabus l'énigme 
Tinggalkan komentar