Indonesia sedang menghadapi krisis serius dalam sistem kesehatan publiknya—bukan hanya soal fasilitas atau obat-obatan, tetapi juga menyangkut kesejahteraan tenaga medis. Ironisnya, para dokter dan perawat yang menjadi garda terdepan justru sering menerima kompensasi jauh di bawah standar profesi.
Gaji yang Tidak Seimbang dengan Tanggung Jawab
Data menunjukkan bahwa 85% dokter umum di sektor publik menerima gaji di bawah rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia, yaitu Rp 12,5 juta per bulan. Bahkan, sebagian dokter hanya sedikit lebih tinggi penghasilannya dibanding tukang parkir. Kondisi ini jelas tidak sebanding dengan tanggung jawab besar yang mereka emban.
Akar Masalah: Sistemik dan Struktural
Mengapa hal ini bisa terjadi? Ada beberapa penyebab utama:
- Anggaran kesehatan rendah: Hanya 2,9% dari PDB, jauh di bawah rata-rata negara sekelas Indonesia.
- Defisit BPJS Kesehatan: Membatasi tarif layanan dan menekan pendapatan tenaga medis.
- Sistem birokrasi PNS yang kaku: Skema gaji tidak menyesuaikan kelangkaan tenaga medis.
- Inflasi biaya medis: Kenaikan biaya kesehatan tidak diimbangi dengan penyesuaian tarif.
Dampak Nyata di Lapangan
Kondisi ini menimbulkan efek domino:
- Burnout: Hampir setengah dokter mengalami kelelahan ekstrem.
- Distribusi tidak merata: Daerah terpencil kekurangan tenaga medis.
- Rasio dokter rendah: Hanya 0,20 per 1.000 penduduk, jauh di bawah standar WHO (1 per 1.000).
Tak heran, banyak tenaga medis terpaksa bekerja di beberapa tempat sekaligus, dengan jam kerja lebih dari 60 jam per minggu, hanya untuk mencapai penghasilan layak.
Jalan Keluar: Reformasi yang Mendesak
Beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan:
- Revisi tarif INA-CBG agar sesuai dengan inflasi biaya medis.
- Reformasi struktur gaji PNS yang lebih responsif terhadap kebutuhan tenaga kesehatan.
- Belajar dari model regional yang berhasil meningkatkan kesejahteraan tenaga medis tanpa membebani sistem.
Penutup
Kesehatan masyarakat tidak akan pernah bisa optimal jika tenaga medisnya terus dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi. Krisis kompensasi ini bukan sekadar isu kesejahteraan, tetapi juga menyangkut mutu layanan kesehatan dan masa depan sistem kesehatan nasional.
📚 Sumber:
I Putu Cahya Legawa. Medical Professional Compensation Crisis in Indonesia’s Public Health Sector. Academia.edu, 2025. Link

Tinggalkan komentar