Board of Peace untuk Gaza: Jalan Baru Perdamaian atau Skema Kolonialisme Baru?

“Tanpa kehadiran Indonesia atau negara-negara yang pro-Palestina lainnya, siapa yang akan menjamin bahwa dana USD 25 miliar itu benar-benar digunakan untuk membangun rumah rakyat?” — Khairul Fahmi, Co-Founder ISESS, dalam analisisnya tentang urgensi keanggotaan Indonesia .

Isu Palestina selalu memicu emosi dan debat mendalam di Indonesia. Kini, perhatian tertuju pada Board of Peace (BOP), sebuah lembaga baru yang digagas sebagai bagian dari Rencana Perdamaian Gaza pimpinan Amerika Serikat. Keputusan Presiden Indonesia untuk bergabung telah menciptakan polemik nasional yang tajam, mempertanyakan jalan terbaik untuk membantu Gaza yang luluh lantak.

Apa Itu Board of Peace dan Latar Belakang Pembentukannya?

Board of Peace (Dewan Perdamaian) adalah badan internasional yang dibentuk sebagai bagian dari “Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza” yang diumumkan Presiden AS Donald Trump pada September 2025 . Rencana ini, yang kemudian mendapat mandat dari Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB, bertujuan mengakhiri perang dan mengelola rekonstruksi Gaza .

Lembaga ini berperan sebagai pengawas dan pengelola utama pendanaan serta rekonstruksi Gaza, yang kehancurannya mencapai tingkat yang hampir tak terbayangkan. Sekitar 96% infrastruktur publik dan pribadi di Gaza telah hancur, membutuhkan pembangunan ulang sekitar 500,000 rumah serta fasilitas vital lainnya .

Berikut adalah timeline perkembangan utama yang mengarah pada pembentukan Board of Peace:

Tujuan dan Mekanisme Board of Peace

Secara resmi, tujuan utama Board of Peace adalah mempercepat pemulihan Gaza secara dramatis. Sebuah analisis memperkirakan bahwa dengan mekanisme bantuan konvensional, Gaza akan membutuhkan waktu 200 tahun untuk pulih. Melalui skema pendanaan terstruktur BOP, durasi ini diklaim dapat dipangkas menjadi hanya 5 tahun .

Mekanisme kerjanya meliputi:

• Pengumpulan dan Pengelolaan Dana: Mendanai rekonstruksi total yang diperkirakan menelan biaya USD 25 miliar (sekitar Rp 420 triliun) .
• Supervisi Pembangunan: Memastikan rekonstruksi “New Gaza” berjalan cepat dan untuk kepentingan rakyat Palestina .
• Koordinasi dengan Otoritas Transisi: Bekerja dengan komite teknokrat Palestina yang akan menjalankan pemerintahan transisi di Gaza hingga 2027, sebelum diserahkan ke Otoritas Palestina yang telah direformasi .

Pusaran Kontroversi: Pro dan Kontra

Kontroversi mengelilingi Board of Peace, terutama menyangkut legitimasi, komposisi, dan agendanya yang tersembunyi. Berikut tabel yang meringkas perdebatan utama:

Argumen Pendukung (PRO)	Argumen Penentang (KONTRA)
Urgensi Kemanusiaan: Gaza butuh pembangunan secepatnya, bukan dalam 200 tahun .	Ketidakabsahan Proses: Palestina, sebagai pihak utama, tidak diikutsertakan secara formal dalam pembentukan BOP .
Pintu Pengaruh: Kehadiran negara sahabat (seperti Indonesia) di dalam BOP penting untuk menjamin kepentingan Palestina dari dalam .	Normalisasi Pendudukan: Keikutsertaan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai kekuatan pendudukan yang harus dimintai pertanggungjawaban, dinilai sebagai cacat fundamental .
Realitas Pendanaan: Palestina tidak memiliki “creditworthiness” untuk meminjam dana sebesar itu di pasar global, sehingga perlu skema gotong royong internasional .	Agenda Terselubung: Dikhawatirkan menjadi alat untuk komersialisasi tanah Palestina dan “pseudo-peace” yang tidak adil .
Solidaritas Muslim: 13 dari 20 negara anggota awal adalah negara mayoritas Muslim (seperti Arab Saudi, Turki, Pakistan), membentuk blok pengaruh .	Biaya Keanggotaan: Iuran keanggotaan sebesar USD 1 miliar dinilai memberatkan dan tidak sejalan dengan semangat bantuan .

Isu Palestina dan Israel dalam BOP adalah titik paling sensitif. Penentang seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) menekankan bahwa Palestina tidak diikutsertakan sebagai anggota, sementara Israel disebut-sebut terlibat . Namun, analisis lain menyatakan bahwa Israel justru mengkritik BOP, dan PM Netanyahu secara terbuka tidak mendukung lembaga ini . Fakta bahwa Palestina belum diakui sebagai negara berdaulat penuh oleh PBB dijadikan alasan administratif untuk ketidakhadiran formal mereka .

Posisi Indonesia: Diplomasi Aktif vs. Tekanan Publik

Presiden Prabowo Subianto menandatangani Piagam Perdamaian dan mengumumkan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace pada 22 Januari 2026 di Forum Ekonomi Dunia, Davos . Keputusan ini didasari oleh prinsip politik luar negeri bebas-aktif dan keinginan untuk menjadi “problem solver” .

Argumentasi Pemerintah Indonesia:

1. Peran Penjaga Kepentingan: Indonesia hadir untuk menjadi “penyambung lidah” dan penjaga kepentingan rakyat Palestina dari dalam .
2. Modal Kepercayaan: Hanya pasukan perdamaian Indonesia dan Azerbaijan yang diterima kedua belah pihak, memberikan modal kepercayaan yang berharga .
3. Pilihan Pragmatis: Menolak keterlibatan sama dengan membiarkan penderitaan Gaza berlanjut. Bantuan konkret membutuhkan diplomasi yang cerdik dan berani masuk ke dalam sistem .

Penolakan dari Dalam Negeri:
Namun, keputusan ini menuai tentangan keras dari berbagai elemen masyarakat, dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai suara paling vokal. MUI secara resmi mendesak Presiden untuk menarik diri dari BOP dengan alasan :

• Keanggotaan tidak menguntungkan Palestina.
• BOP didirikan oleh Donald Trump dan melibatkan Benjamin Netanyahu.
• Ketidakhadiran Palestina adalah kesalahan struktural yang serius.
• Iuran USD 1 miliar dinilai tidak pada tempatnya.
• MUI menilai BOP sebagai bentuk neokolonialisme yang menyamarkan pendudukan dengan kedok perdamaian .

Analisis Akhir: Jalan Terjal Menuju Perdamaian yang Hakiki

Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace mencerminkan dilema klasik dalam diplomasi isu Palestina: idealisme versus pragmatisme.

Di satu sisi, terdapat argumen pragmatis yang kuat. Gaza berada dalam kondisi darurat kemanusiaan yang membutuhkan solusi segera. Kehancuran hampir total memerlukan pendanaan dan koordinasi skala global yang sulit diwujudkan tanpa kerangka kerja seperti BOP. Kehadiran Indonesia, bersama negara-negara Muslim lainnya, dapat menjadi kekuatan penyeimbang untuk memastikan proses rekonstruksi tidak menyimpang.

Di sisi lain, kecurigaan terhadap motif dan struktur BOP sangatlah mendalam. Sejarah panjang konflik yang penuh dengan janji yang tidak ditepati dan intervensi asing yang merugikan Palestina membuat sikap skeptis menjadi wajar. Ketidakhadiran Palestina sebagai pihak yang setara adalah cacat legitimasi yang serius, yang berpotensi mengubah BOP dari alat bantuan menjadi alat kepatuhan terhadap agenda politik tertentu.

Pada akhirnya, efektivitas dan integritas Board of Peace akan diuji pada kemampuannya memberikan hasil nyata bagi rakyat Gaza tanpa mengorbankan hak-hak politik jangka panjang mereka. Perdamaian sejati, seperti ditegaskan MUI, hanya bisa tercapai ketika hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya . Diplomasi Indonesia di dalam BOP akan menghadapi tantangan berat untuk mendorong hal tersebut, sambil terus berhadapan dengan skeptisisme publik di dalam negeri yang menganggap solidaritas tak boleh dikompromikan.

---

Baca lebih lanjut tentang sejarah upaya perdamaian dan sikap internasional: Resolusi DK PBB 2334 tentang permukiman Israel dan Daftar negara pengakui Palestina .

P.S: Penulis termasuk yang skeptis dengan BOP ini. Keterlibatan Indonesia dalam BOP mengungkap sebuah kesenjangan ambisi yang dalam. Di tingkat global, Indonesia berupaya mencitrakan diri sebagai pemain moral dan penengah yang sigap. Namun, fondasi domestiknya—yang masih bergulat dengan korupsi sistemik, prioritas fiskal yang timpang, dan tata kelola yang belum ideal—menjadi hambatan realistis yang besar.

Niat untuk “menjadi suara dari dalam” bisa dengan mudah tenggelam dalam mekanisme BOP yang sudah didominasi kepentingan AS-Israel. Rp 17 triliun lebih berharga jika dialokasikan untuk memperkuat institusi anti-korupsi, pendidikan, dan kesehatan dalam negeri, atau disalurkan melalui kanal kemanusiaan yang sudah mapan dan akuntabel untuk rakyat Palestina.

Perdamaian sejati membutuhkan keadilan, dan keadilan membutuhkan konsistensi serta kapasitas. Sebelum ingin membersihkan rumah orang lain, ada tugas yang jauh lebih mendesak: membersihkan dan mengokohkan rumah sendiri.

Apa pendapat Anda? Apakah keanggotaan dalam BOP merupakan langkah diplomatis yang cerdik atau justru sebuah misstep strategis yang mengorbankan prinsip dan uang rakyat?