Vaksin TB Generasi Baru: Mengapa Dunia—dan Indonesia—Harus Bersiap dari Sekarang

Di sebuah ruang konsultasi sederhana, seorang dokter Puskesmas menjelaskan kepada pasien dewasa muda mengapa ia harus menjalani pengobatan tuberkulosis (TB) selama enam bulan penuh. Pasien itu, seorang pekerja pabrik, baru sadar bahwa vaksin BCG yang ia terima sewaktu bayi tidak pernah dirancang untuk melindunginya dari TB paru sebagai orang dewasa. Skenario ini terjadi setiap hari di Indonesia—negara dengan beban TB tertinggi kedua di dunia. Namun untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu abad, dunia kini benar-benar mendekati lahirnya vaksin TB baru yang dirancang khusus untuk remaja dan dewasa, kelompok yang justru paling banyak menularkan penyakit ini.

TB: Krisis yang Belum Selesai

Tuberkulosis tetap menjadi penyakit infeksi paling mematikan di dunia. Setiap tahun lebih dari 10 juta orang jatuh sakit dan lebih dari satu juta orang meninggal akibat TB, sebagian besar di negara berpendapatan rendah dan menengah (World Health Organization [WHO], 2025a). Vaksin Bacille Calmette-Guérin (BCG)—satu-satunya vaksin TB yang berlisensi sejak lebih dari seratus tahun lalu—hanya memberi perlindungan parsial terhadap TB berat pada bayi dan anak kecil, tetapi perlindungannya terhadap TB paru pada remaja dan dewasa sangat terbatas dan tidak konsisten (WHO, 2025a). Padahal, kelompok usia inilah yang menjadi penggerak utama penularan TB di masyarakat.

Menurut estimasi WHO, vaksin baru dengan efikasi 50% saja, jika diberikan kepada remaja dan dewasa selama 25 tahun, dapat mencegah hingga 76 juta kasus TB baru, 8,5 juta kematian, 42 juta paket pengobatan antibiotik, dan puluhan miliar dolar AS kerugian rumah tangga yang terdampak TB (WHO, 2025a).

Titik Terang dari Jalur Klinis

Saat ini setidaknya 16 kandidat vaksin TB sedang dalam pengembangan klinis, enam di antaranya telah memasuki Fase 3—fase pengujian skala besar sebelum suatu vaksin dapat diajukan untuk lisensi (WHO, 2025a). Lima kandidat late-stage yang menjadi perhatian utama dunia adalah MTBVAC, M72/AS01E, ID93 + GLA-SE, BNT164a1, dan BNT164b1—mencakup platform mulai dari protein subunit teradjuvan hingga messenger RNA (mRNA) (WHO, 2025a). Bila uji klinis berjalan optimis, lisensi pertama bisa terjadi sekitar 2028–2029, dengan ketersediaan komersial diperkirakan mulai 2030 (WHO, 2025a; WHO, 2026a).

Pertanyaannya bukan lagi sekadar “apakah vaksinnya akan ada”, melainkan “apakah dunia siap mendistribusikannya secara adil dan terjangkau begitu vaksin itu lahir”. Inilah yang menjadi fokus Finance and Access Working Group (F&A WG) di bawah TB Vaccine Accelerator Council WHO, yang pada akhir 2025 merilis laporan analisis lanskap dan menyusun enam solusi strategis (WHO, 2025a).

Tiga Kesenjangan Besar yang Mengancam Akses

Laporan F&A WG mengidentifikasi tiga area kritis yang saling terkait (WHO, 2025a):

1. Permintaan vs. pasokan tidak sinkron. Dalam skenario permintaan tinggi yang disepakati sebagai target optimal, kebutuhan global bisa mencapai 120 juta regimen per tahun pada lima tahun pertama. Namun proyeksi pasokan menunjukkan kekurangan rata-rata 60 juta regimen per tahun antara 2030–2035—celah yang berarti banyak orang berisiko TB harus menunggu, atau bahkan tidak terlindungi sama sekali pada fase paling kritis (WHO, 2025a).

2. Belum ada dana yang dipagari (earmarked) untuk pengadaan. Biaya pengadaan vaksin TB baru secara global diperkirakan mencapai US$5,2–7,8 miliar untuk periode 2030–2040, namun belum satu pun sumber pendanaan tradisional—baik domestik maupun donor—yang secara eksplisit mengalokasikan dana untuk ini (WHO, 2025a).

3. Produksi regional belum merata. Kemitraan manufaktur sudah disepakati untuk Amerika Latin dan Asia Tenggara, tetapi belum ada kesepakatan serupa untuk Afrika—wilayah dengan beban TB sangat tinggi (WHO, 2025a).

Enam Solusi yang Diusulkan WHO

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, F&A WG mengusulkan enam solusi yang saling terkait (WHO, 2025a):

1. Instrumen katalitik global untuk menjamin permintaan terdanai (funded demand), mendorong produsen berinvestasi membangun kapasitas produksi lebih awal, sembari menekan harga melalui skala ekonomi.
2. Generasi bukti dini—paket bukti tingkat negara seperti proyeksi permintaan, analisis cost-effectiveness, dan dampak anggaran—agar pemerintah dapat mengambil keputusan tepat waktu.
3. Kejelasan pendanaan domestik dan eksternal, memadukan komitmen anggaran negara dengan dukungan donor secara terstruktur.
4. Platform koordinasi antara pemangku kepentingan sisi permintaan dan pasokan agar waktu peluncuran tidak saling tunggu.
5. Transparansi pasar—produsen diminta membuka informasi strategi harga dan distribusi yang tidak bersifat rahasia dagang, untuk membantu perencanaan negara.
6. Transfer teknologi dan lisensi manufaktur regional, memastikan setidaknya satu produsen di setiap wilayah beban tinggi, termasuk Afrika.

Bagaimana Kesiapan Negara-Negara Beban Tinggi?

Konsultasi WHO dengan lima negara beban TB tertinggi—Brasil, Etiopia, Indonesia, Filipina, dan Afrika Selatan—menunjukkan pola yang konsisten: dukungan politik kuat, tetapi belum ada satu negara pun yang mengalokasikan anggaran domestik secara definitif, karena masih menunggu kepastian produk, harga, dan data efikasi (WHO, 2025a).

Yang menarik, Indonesia disebut secara spesifik dalam laporan WHO sebagai negara dengan modal strategis: pengalaman jangka panjang memproduksi vaksin BCG melalui Bio Farma menjadi fondasi kuat untuk memproduksi vaksin TB generasi baru, jika kesepakatan transfer teknologi dan lisensi terwujud (WHO, 2025a). Indonesia juga termasuk dalam sembilan negara yang dikonsultasikan secara mendalam untuk proyeksi permintaan global, mewakili 63% beban TB dunia bersama Brasil, Cina, Republik Demokratik Kongo, India, Nigeria, Pakistan, Afrika Selatan, dan Vietnam (WHO, 2025a).

Perkembangan terbaru memperkuat posisi Indonesia. Pada Forum Akselerator Vaksin TB di Jenewa, April 2026, disebutkan bahwa konsultasi kesiapan negara telah dilaksanakan di Indonesia pada 2024 dan Afrika Selatan pada 2025, menjadikan keduanya rujukan bagi lokakarya serupa yang kemudian digelar di Nairobi, Kenya pada Juni 2026 untuk Kenya, Malawi, dan Zambia (WHO, 2026a, 2026b). Dalam sambutan pembukaan lokakarya Nairobi, perwakilan WHO Kenya bahkan menyebut Kenya sebagai salah satu negara yang berpartisipasi dalam uji klinis fase akhir vaksin TB dewasa-remaja dan berpotensi menjadi negara pertama yang mengimplementasikannya di kawasan (WHO, 2026b)—sebuah pengingat bahwa kompetisi kesiapan antarnegara kini nyata, dan Indonesia harus menjaga momentum yang sudah dibangunnya.

Analisis: Apa Artinya Ini bagi Indonesia?

Sebagai negara dengan beban TB tertinggi kedua di dunia setelah India—dengan estimasi lebih dari 1 juta kasus baru per tahun menurut data WHO terbaru—Indonesia berada di persimpangan peluang dan risiko strategis terkait vaksin TB generasi baru ini.

Peluang struktural yang sudah dimiliki:

• Kapasitas manufaktur eksisting. Bio Farma sebagai produsen BCG memiliki pengalaman regulasi, good manufacturing practices (GMP), dan rantai pasok vaksin yang dapat menjadi titik masuk negosiasi transfer teknologi dengan pengembang vaksin TB baru—posisi yang tidak dimiliki banyak negara beban tinggi lainnya.
• Pengalaman uji klinis. Keterlibatan Indonesia dalam jaringan uji klinis vaksin TB (sebagaimana disinggung pada konsultasi F&A WG) memberi akses lebih awal terhadap data keamanan dan efikasi lokal—krusial mengingat populasi Indonesia memiliki karakteristik epidemiologis (prevalensi infeksi laten TB, koinfeksi, status gizi) yang berbeda dari populasi uji klinis di negara lain.
• Jalur regulasi adaptif. Laporan WHO secara spesifik menyebut Indonesia (bersama Brasil) memiliki special access scheme atau jalur darurat yang dapat mempercepat persetujuan impor vaksin sebelum rekomendasi SAGE atau prakualifikasi WHO (PQ) selesai.

Risiko dan pekerjaan rumah yang nyata:

• Belum ada alokasi anggaran domestik. Sama seperti negara lain, Indonesia belum memutuskan pembiayaan APBN/APBD untuk vaksin ini—wajar mengingat produk belum berlisensi, tetapi ini berarti jendela waktu untuk advokasi ke Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan harus dibuka sekarang, bukan menunggu lisensi keluar.
• Tantangan populasi sasaran yang kompleks. Berbeda dari imunisasi rutin bayi, vaksinasi TB dewasa-remaja memerlukan model penghantaran baru: kampanye catch-up di area beban tinggi, integrasi dengan layanan HIV (mengingat TB adalah penyebab utama kematian pada orang dengan HIV), dan kemungkinan menyasar kelompok berisiko tinggi seperti tenaga kesehatan, kontak rumah tangga pasien TB, pekerja tambang, dan penghuni lembaga pemasyarakatan.
• Stigma dan penerimaan vaksin. TB di Indonesia masih lekat dengan stigma sosial yang berbeda dari hesitansi vaksin pada umumnya. Pengalaman pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan HPV di Indonesia—yang juga disebut dalam laporan WHO sebagai pembelajaran berharga—perlu direplikasi dengan pendekatan komunikasi risiko yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat, mengingat populasi sasaran (dewasa, kelompok berisiko tinggi) jauh lebih sulit dijangkau dibanding bayi melalui Posyandu.
• Risiko keterlambatan akses jika tidak proaktif. Skenario kesenjangan pasokan-permintaan global pada 2030–2035 berarti negara yang tidak memiliki komitmen volume dan pendanaan dini berisiko berada di urutan belakang antrean global, terutama jika instrumen pendanaan katalitik (Solusi 1) lebih dahulu menyerap kapasitas produksi untuk negara lain yang sudah berkomitmen.

Implikasi bagi tata kelola RS dan fasyankes. Bagi pengelola fasilitas kesehatan—termasuk dalam konteks akreditasi STARKES—kesiapan ini bukan sekadar urusan kebijakan nasional. Standar AKP (Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan) dan PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) ke depan kemungkinan akan memasukkan elemen kesiapan program imunisasi TB dewasa sebagai bagian dari kesinambungan layanan TB-HIV terintegrasi. Fasilitas pelayanan primer dan rumah sakit perlu mulai memetakan: (1) ketersediaan cold chain untuk produk vaksin baru, (2) kapasitas tenaga kesehatan dalam identifikasi kelompok berisiko tinggi, dan (3) integrasi data imunisasi dengan sistem pencatatan TB nasional (SITB)—mengantisipasi rekomendasi kebijakan WHO yang akan datang.

Secara keseluruhan, Indonesia memiliki posisi tawar yang relatif kuat dibanding banyak negara beban tinggi lain—tetapi posisi ini hanya bermakna jika diikuti komitmen politik dan anggaran yang konkret dalam dua hingga tiga tahun ke depan, sebelum jendela peluncuran vaksin generasi pertama benar-benar terbuka.

Penutup

Vaksin TB untuk dewasa dan remaja bukan lagi wacana jangka panjang—ia adalah agenda yang sedang dirancang detailnya saat ini, dengan Indonesia disebut secara eksplisit sebagai salah satu aktor kunci. Pertanyaannya bukan lagi apakah vaksin ini akan datang, melainkan apakah Indonesia akan menjadi salah satu negara pertama yang siap menyambutnya, atau justru tertinggal dalam antrean pasokan global yang sudah diperkirakan terbatas pada tahun-tahun pertama peluncurannya.

---

Daftar Pustaka

World Health Organization. (2025a). Catalysing solutions for equitable global access and sustainable financing for novel tuberculosis vaccines for adults and adolescents. WHO. https://iris.who.int/handle/10665/… (ISBN 978-92-4-011690-0)

World Health Organization. (2026a, April 29). Global forum takes stock of progress on new TB vaccines for adults and adolescents. WHO News. https://www.who.int/news/item/29-04-2026-global-forum-takes-stock-of-progress-on-new-tb-vaccines-for-adults-and-adolescents

World Health Organization. (2026b, June 23). African countries convene to prepare for future rollout of new TB vaccines for adults and adolescents. WHO News. https://www.who.int/news/item/23-06-2026-african-countries-convene-to-prepare-for-future-rollout-of-new-tb-vaccines-for-adults-and-adolescents