Rubrik & arsip
akreditasi rumah sakit
-
Celah di Antara Dua Triase: Menata Kebijakan untuk Pasien “Golongan Menengah” dalam Pelayanan Kesehatan
Seorang pria 34 tahun mengalami batuk, hemoptisis, dan penurunan nafsu makan, dicurigai TBC. Dirujuk ke IGD, namun terjebak dalam celah sistem kesehatan antara rawat inap dan FKTP. Kasus serupa terlihat pada beberapa…
-
Revolusi Tata Kelola Rumah Sakit: Optimalisasi Tailored Skill-Set Kecerdasan Buatan (AI) untuk Dokumen Regulasi dan Akreditasi
Artikel ini membahas penerapan Kecerdasan Buatan (AI) dalam mengoptimalkan tata kelola rumah sakit di Indonesia. Dengan menggunakan skill-set khusus, AI membantu menyusun dokumen regulasi dan akreditasi, mengurangi beban administratif tenaga medis, serta…
-
Pintu yang Lupa Dikunci: Merancang Siklus Hak Akses SIMRS dan RME bagi Staf PPA
Artikel ini membahas pentingnya pengelolaan hak akses sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) dan rekam medis elektronik (RME) bagi staf PPA. Mengingat kasus akses yang terabaikan setelah pengunduran diri, dibutuhkan prinsip least…
-
Ketika Layar Monitor Tiba-tiba Gelap: Membangun Kesiapan Rumah Sakit Menghadapi Downtime SIMRS/RME
Downtime pada SIMRS/RME adalah risiko yang tidak terhindarkan bagi fasilitas kesehatan. Regulasi Permenkes 24/2022 dan STARKES mewajibkan rumah sakit memiliki prosedur serta pelatihan untuk mengatasi kondisi ini. Praktik terbaik internasional menekankan pentingnya…
-
Pelaporan PPRA Pasca Sosialisasi Prognas Juli 2026: Yang Berubah dan Yang Sering Menjegal Akreditasi
Sosialisasi Prognas Juli 2026 menegaskan bahwa Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) adalah syarat kelulusan akreditasi rumah sakit, dengan kewajiban nilai 100%. Fokus utamanya adalah kesalahan administratif seperti tautan tidak valid dan dokumen…
-
Enam Pintu, Satu Nilai: Strategi Rumah Sakit Mengelola Pelaporan PROGNAS agar Tidak Tersandung di Ujung Akreditasi
Kegagalan akreditasi rumah sakit sering disebabkan oleh nilai Bab Program Nasional yang harus mencapai 100%. Artikel ini menjelaskan sepuluh langkah praktis untuk memperbaiki pelaporan, termasuk pemantauan lintas unit, kalender tenggat, dan simulasi…
-
Permenkes Nomor 1 Tahun 2026: Menata Ulang Respons KLB, Wabah, dan Krisis Kesehatan di Indonesia
Pada 20 Januari 2026, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menandatangani Permenkes Nomor 1/2026 tentang Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan Krisis Kesehatan. Regulasi ini mengintegrasikan sembilan peraturan sebelumnya, menetapkan definisi jelas terkait situasi…
-
Menavigasi PP 28/2025: Panduan Praktis Kepatuhan Lingkungan bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
PP 28/2025 mengubah kewenangan persetujuan lingkungan fasyankes menjadi berbasis lokasi, diproses seluruhnya melalui Amdalnet. Dokumen pertek air limbah wajib bagi fasyankes berdokumen Amdal/UKL-UPL, dengan baku mutu berbeda untuk limbah domestik dan B3.…
-
Standar Kompetensi Tenaga Kebidanan Terbit: Panduan Praktis bagi Bidan dan Manajemen Fasyankes
Konsil Kesehatan Indonesia menerbitkan Standar Kompetensi Tenaga Kebidanan bagi Bidan Vokasi dan Bidan Profesi dalam kerangka kompetensi progresif enam area, lengkap dengan kriteria kinerja terukur. Bagi bidan dan manajemen fasyankes, standar ini…
-
Menakar Standar Baru Teknisi Kardiovaskuler: Ketika Presisi di Ruang Kateterisasi Akhirnya Punya Payung Hukum
Konsil Kesehatan Indonesia menerbitkan Standar Kompetensi Teknisi Kardiovaskuler pada Juni 2026, memetakan delapan area kompetensi—dari keselamatan pasien hingga ekokardiografi dan kateterisasi—pada jenjang KKNI level 5. Standar ini menjawab kebutuhan mutu layanan jantung…