Pemimpin Itu Mengayomi: Pelajaran dari Krisis BBM Bali

Di Bali, tedung tidak dipakai sembarangan. Payung upacara berwarna merah, kuning, atau putih dengan rumbai keemasan itu dibentangkan di atas sesuatu yang dimuliakan: pratima yang diarak ke laut saat melasti, sulinggih yang berjalan menuju pura, atau seorang raja pada masa lalu. Yang dipayungi adalah yang dihormati. Yang memegang payung adalah yang melayani.

Gambaran itu terus terbayang ketika saya menonton potongan video yang beredar beberapa hari terakhir. Seorang petugas SPBU perempuan di Denpasar, dengan suara pecah dan air mata, berhadapan dengan Gubernur Bali. Malam itu yang tampak justru sebaliknya: rakyat kecil berdiri di bawah hujan tuntutan, sementara payungnya dibawa pergi.

Apa yang terjadi di Jalan Diponegoro

Konteksnya perlu diletakkan dulu. Sejak sekitar 12 Oktober 2026, antrean kendaraan mengular di banyak SPBU di Bali, dari Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng, Bangli, sampai Jembrana. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, meminta maaf kepada warga Bali setelah rapat dengan Gubernur pada 13 Oktober dan menyebut dua penyebab: kendala teknis kapal tanker saat bongkar muat dan naiknya konsumsi BBM bersubsidi. Ombudsman RI menemukan keterlambatan kapal dan bongkar di Terminal BBM Manggis, terminal terbesar di Pulau Dewata, sekaligus mencatat laporan serupa dari 25 provinsi. Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) meragukan bahwa keterlambatan kapal sekitar 12 jam cukup menjelaskan kelangkaan di seluruh Bali, dan meminta Pertamina membuka data ketahanan stok harian.

Untuk mengurai antrean, Pemprov Bali meminta SPBU beroperasi 24 jam. Pada Rabu malam, 14 Oktober 2026, Gubernur Wayan Koster melakukan sidak ke SPBU 54.801.48 di Jalan Diponegoro, Denpasar. Di sanalah adu mulut itu terjadi. Seorang operator perempuan meluapkan kelelahannya. Dalam rekaman yang dikutip banyak media, ia berseru, “Saya bukan robot.” Ia juga mengatakan bahwa dirinya memang pegawai, tetapi punya hak. Menurut laporan beberapa media, operator di SPBU itu semuanya perempuan, dan ada yang masih menyusui.

Respons Gubernur dalam video itulah yang memantik kecaman warganet. Warta Ekonomi mengutip ucapannya yang meminta petugas tidak mengeluh, “Enggak usah, jangan ngeluh,” dan tetap melayani meski capek. Sejumlah media menyebutnya membentak; media lain memakai istilah cekcok atau adu mulut. Sehari kemudian Koster menjelaskan kepada wartawan bahwa tidak ada miskomunikasi, bahwa petugas itu kemungkinan sedang meluapkan kecapekan, dan bahwa peristiwa itu tidak menjadi masalah. Ia juga menyampaikan bahwa personel TNI dikerahkan membantu SPBU pada malam hari, direncanakan di 66 SPBU di Denpasar dan Badung, meski baru berjalan di 50.

Saya ingin adil. Seorang gubernur yang turun ke SPBU tengah malam saat krisis bukan pemimpin yang tidur di rumah dinas. Tekanan publik malam itu nyata, dan antrean sepanjang satu kilometer bisa membuat siapa pun tegang. Penambahan personel TNI juga langkah konkret. Namun kalimat “tak ada masalah” itulah yang mengganjal. Ada perempuan yang menangis di depan kamera karena lelah, lalu yang keluar dari mulut pemimpinnya adalah perintah untuk tidak mengeluh. Bagi petugas itu, jelas ada masalah.

Kelelahan adalah soal keselamatan

Sebagai dokter, saya terbiasa melihat apa yang terjadi pada tubuh yang dipaksa terjaga terlalu lama. Kerja bergilir yang memanjang tanpa jeda yang layak menurunkan kewaspadaan, memperlambat reaksi, dan menggerus kendali emosi. Di rumah sakit, kami menghitung jam jaga tenaga kesehatan karena kelelahan berkaitan langsung dengan kesalahan. Di SPBU, kesalahan terjadi di samping bahan yang mudah terbakar, di tengah kerumunan yang sudah tidak sabar.

Bagi ibu yang masih menyusui, jam kerja yang tiba-tiba memanjang berarti jadwal menyusui atau memerah ASI berantakan, tidur yang sudah sedikit makin terpotong, dan bayi yang menunggu di rumah. Ketika petugas berkata “saya bukan robot”, ia sedang menyampaikan keluhan kesehatan kerja dengan bahasa paling sederhana yang ia punya. Itu informasi berharga bagi pengambil kebijakan, karena justru ia yang tahu persis seberapa jauh kebijakan 24 jam bisa dijalankan dengan orang yang ada.

Kebijakan memperpanjang jam layanan di tengah krisis masuk akal. Yang kurang adalah pertanyaan lanjutannya: siapa yang akan bekerja di jam-jam tambahan itu, berapa orang, dengan shift seperti apa, dan kapan mereka istirahat. Kalau pertanyaan itu belum dijawab, keluhan petugas di lapangan adalah alarm yang semestinya disyukuri, bukan dibungkam.

Apa kata kearifan Bali tentang pemimpin

Saya lahir dan besar di Gianyar. Sejak kecil kami diajari beberapa hal yang sekarang terasa sangat relevan.

Tat Twam Asi. “Engkau adalah aku.” Rasa sakit orang lain adalah rasa sakitku juga. Ajaran ini adalah dasar empati dalam etika Hindu Bali. Seorang pemimpin yang memegangnya akan bertanya lebih dulu, “Sudah berapa jam kamu berdiri di sini?”, sebelum memberi perintah apa pun.

Tri Hita Karana. Tiga penyebab kesejahteraan: harmoni dengan Tuhan (parhyangan), dengan sesama manusia (pawongan), dan dengan alam (palemahan). Kita fasih membicarakannya di forum pariwisata dan konferensi internasional. Ujiannya justru di tempat sederhana seperti pelataran SPBU tengah malam. Pawongan yang rusak di sana tidak bisa ditambal dengan baliho.

Trikaya Parisudha. Tiga perilaku yang harus disucikan: pikiran (manacika), perkataan (wacika), dan perbuatan (kayika). Seorang pejabat bisa berniat baik dan bertindak cepat, tetapi gagal di wacika. Perkataan pemimpin di depan kamera bergema jauh melampaui pelataran tempat ia diucapkan.

Asta Brata. Dalam Ramayana, Sri Rama menasihati Wibisana tentang delapan sifat dewa yang harus dimiliki seorang pemimpin. Ada Indra Brata yang menurunkan hujan kemakmuran, Yama Brata yang adil, Surya Brata yang menerangi dengan sabar, Candra Brata yang menyejukkan seperti bulan, Bayu Brata yang hadir dan menyelami keadaan rakyat seperti angin, Kuwera Brata yang menyejahterakan, Baruna Brata yang lapang seperti samudra, dan Agni Brata yang membakar semangat. Malam itu Bali butuh Candra Brata. Wajah yang teduh dan tutur yang menenangkan, justru ketika semua orang sedang panas.

Paras paros sarpanaya, salunglung sabayantaka. Saling menghargai pendapat, senasib sepenanggungan. Krisis BBM ini tidak dibuat oleh operator SPBU. Ia ikut menanggung akibatnya, berdiri di garis paling depan menghadapi kemarahan pengendara. Pemimpin yang memegang prinsip ini akan berdiri di sebelahnya, menghadap antrean, bukan berhadapan dengannya.

Satu lagi yang menurut saya penting. Visi pembangunan Pemprov Bali sendiri, Nangun Sat Kerthi Loka Bali, memuat Jana Kerthi: menjaga kesucian dan kualitas manusia Bali. Manusia Bali itu termasuk perempuan yang menangis di Jalan Diponegoro.

Pemimpin bukan raja, rakyat bukan abdi

Bali punya sejarah panjang dengan puri dan raja. Kita sering lupa bahwa raja-raja yang dikenang baik dalam cerita rakyat Bali adalah mereka yang ngayomin jagat, memayungi negeri. Kekuasaan dalam ingatan kolektif kita bernilai karena kemampuannya melindungi, bukan karena kemampuannya memerintah.

Dalam republik, kedudukan itu bahkan lebih jelas. Gubernur dipilih rakyat, digaji dari pajak rakyat, dan bekerja untuk rakyat. Petugas SPBU itu bukan bawahannya. Ia pekerja swasta di stasiun milik pengusaha yang bermitra dengan Pertamina, sekaligus warga yang ikut memilih. Ketika pejabat publik berbicara kepadanya dengan nada atasan kepada abdi, ada yang terbalik dalam cara kita memahami kekuasaan.

Pembandingnya ada di minggu yang sama. Direktur Utama Pertamina, yang perusahaannya menjadi pusat persoalan, berdiri di depan publik dan meminta maaf kepada warga Bali. Martabatnya tidak turun. Permintaan maaf justru memberi ruang bagi publik untuk percaya bahwa masalah sedang ditangani.

Masukan untuk mereka yang duduk di tiga cabang kekuasaan

Montesquieu memisahkan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif supaya tak ada satu pun yang berkuasa tanpa batas. Di Bali, ketiganya bertemu warga dengan cara berbeda. Ketiganya juga sama-sama diuji dalam peristiwa seperti ini.

Eksekutif: gubernur, bupati, wali kota, dan jajarannya

Datang untuk mendengar. Sidak berguna untuk menemukan titik lemah sistem: stok, armada tangki, jadwal kapal, jumlah personel. Operator di garis depan adalah sumber informasi terbaik untuk itu, bukan sasaran teguran.
Setiap perintah perpanjangan jam kerja harus datang bersama solusinya. Skema shift, tenaga tambahan, waktu istirahat, makan malam, transportasi pulang, dan perhatian khusus bagi ibu menyusui. Pemprov bisa memfasilitasi ini bersama Pertamina dan pengusaha SPBU.
Kelola komunikasi krisis dari satu pintu. Umumkan stok, jadwal pasokan, dan SPBU yang beroperasi secara berkala. Warga yang mendapat informasi jelas lebih sabar mengantre, dan petugas di lapangan tidak lagi menjadi sasaran kemarahan.
Jangan takut meminta maaf. Satu kalimat seperti “Saya tahu kalian lelah, terima kasih sudah bertahan” bisa meredakan apa yang tidak bisa diredakan oleh sepuluh konferensi pers.

Legislatif: DPRD Provinsi Bali dan DPRD kabupaten/kota

Jalankan fungsi pengawasan dengan data. Panggil Pemprov dan Pertamina, minta angka ketahanan stok di Terminal Sanggaran dan Manggis, dan tanyakan mengapa krisis serupa bisa berulang. Pengawasan yang baik bekerja sebelum video viral.
Jadilah jembatan bagi suara pekerja. Pekerja sektor layanan seperti operator SPBU jarang punya saluran untuk menyampaikan keberatan. Wakil rakyat bisa membuka ruang dengar pendapat dengan mereka, bukan hanya dengan pengusaha dan BUMN.
Pertimbangkan regulasi perlindungan pekerja dalam keadaan darurat layanan publik. Batas jam kerja, hak istirahat, dan kompensasi lembur yang jelas ketika pemerintah daerah meminta layanan diperpanjang.
Kritik tetap boleh disampaikan kepada sesama pejabat. Mitra kerja eksekutif bukan berarti diam ketika ada warga yang diperlakukan kurang layak.

Yudikatif: lembaga peradilan di Bali

Jaga rasa aman warga untuk bersuara. Peristiwa seperti ini sering diikuti saling lapor di media sosial. Pengadilan yang independen dan proporsional memberi kepastian bahwa keluhan jujur seorang pekerja, atau kritik warganet yang wajar, tidak berakhir sebagai perkara pidana.
Bicara dengan bahasa yang dimengerti rakyat. Pertimbangan putusan yang menyangkut kepentingan publik perlu dijelaskan dengan bahasa sederhana. Kepercayaan kepada hukum tumbuh dari pemahaman.
Hormati kearifan setempat. Bali punya kertha desa dan tradisi penyelesaian sengketa melalui musyawarah adat. Peradilan negara bisa berjalan seiring dengan semangat menyama braya tanpa kehilangan kepastian hukum.

Desa, kala, patra

Orang Bali mengenal desa kala patra: tempat, waktu, dan keadaan menentukan sikap yang tepat. Tengah malam di SPBU yang kehabisan stok, di hadapan perempuan yang sudah berjam-jam berdiri, sikap yang tepat bukan ketegasan. Ketegasan itu tempatnya di ruang rapat dengan Pertamina, kepada pengelola terminal BBM, kepada siapa pun yang membuat kapal terlambat bersandar dan stok menipis. Kepada rakyat kecil di garis depan, yang dibutuhkan adalah kelembutan.

Saya tidak menulis ini untuk menjatuhkan siapa pun. Saya menulisnya karena Bali selalu mengajarkan bahwa tedung dibentangkan di atas yang dimuliakan, dan dalam negeri yang berdaulat di tangan rakyat, yang dimuliakan itu adalah rakyatnya sendiri. Pemimpin yang baik memegang gagang payung itu, berdiri sedikit kebasahan, dan tidak merasa terhina karenanya.

Semoga krisis BBM ini cepat berlalu. Semoga para petugas SPBU di seluruh Bali bisa pulang, tidur, dan memeluk anaknya. Dan semoga pada krisis berikutnya, kalimat pertama yang mereka dengar dari pemimpinnya adalah: “Matur suksma, pasti leleh nggih.” Terima kasih, pasti lelah, ya.