Bhyllabus l'énigme

Les pèlerins au-dessus des nuages

Stroke dan Klaim yang Tertahan: Membaca Ulang Tata Laksana Stroke dari Berkas yang Dikembalikan Verifikator

Ilustrasi resume medis pasien stroke dengan isian diagnosis, onset, NIHSS, dan fisioterapi yang kosong, dibubuhi stempel merah PENDING

Pukul 04.10, Pak Darmo (64 tahun) dibawa keluarganya ke IGD sebuah RSUD tipe C di pesisir utara Jawa Timur. Lengan dan tungkai kanannya lemah, bicaranya pelo. Ia sempat dibawa ke puskesmas terdekat lebih dulu. CT scan kepala dikerjakan 45 menit setelah tiba dan menunjukkan infark di teritori arteri serebri media kiri. Jendela trombolisis sudah lewat. Pak Darmo dirawat enam hari dan pulang dengan kelemahan sisi kanan.

Sebulan kemudian, berkas klaimnya kembali dari verifikator BPJS Kesehatan. Ada tiga catatan: diagnosis di resume medis hanya ditulis “CVA” sehingga terkode I64 padahal CT tersedia; Pak Darmo pernah dirawat dengan infark serebral delapan bulan sebelumnya, sehingga verifikator meminta kejelasan apakah ini episode baru atau sekuele (I69); kode hemiplegia (G81) diminta dihapus karena tidak ada catatan fisioterapi selama perawatan. Hipokalemia sebagai diagnosis sekunder juga dipertanyakan karena tidak ada catatan koreksi kalium.

Kasus seperti ini lazim. Yang menarik, hampir semua catatan verifikator tadi berakar pada praktik klinis dan dokumentasi, dan sebagian besar sebenarnya sudah dijawab oleh Pedoman Nasional Pelayanan Klinis (PNPK) Tata Laksana Stroke yang baru.

Ringkasan. Klaim stroke yang tertahan di BPJS Kesehatan umumnya berakar pada dokumentasi klinis: diagnosis tidak spesifik, episode baru dan sekuele yang kabur, hemiplegia tanpa fisioterapi, serta diagnosis sekunder tanpa bukti tata laksana. Artikel ini memetakan pola tersebut terhadap PNPK Stroke 2026 dan menawarkan daftar periksa bagi klinisi, koder, dan tim casemix.

PNPK Stroke 2026: Dasar Hukum yang Juga Menjadi Acuan Klaim

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/304/2026 menetapkan PNPK Tata Laksana Stroke dan mencabut KMK Nomor HK.01.07/MENKES/394/2019. Ada tiga diktum yang langsung berkaitan dengan urusan klaim:

  • Diktum KETIGA: PNPK wajib dijadikan acuan penyusunan standar prosedur operasional di setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Artinya Panduan Praktik Klinis (PPK) dan clinical pathway rumah sakit harus diturunkan dari sini.
  • Diktum KELIMA: penyesuaian pelaksanaan PNPK hanya boleh dilakukan karena keadaan tertentu yang memaksa untuk kepentingan pasien, dan dicatat dalam rekam medis.
  • Diktum KEENAM: Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan bersama organisasi profesi.

Dalam sosialisasi PNPK Stroke yang disiarkan Kementerian Kesehatan, perwakilan bedah saraf menyampaikan bahwa PNPK ini akan menjadi acuan PPK rumah sakit dan dapat menjadi rujukan dalam urusan asuransi, baik pemerintah maupun swasta, untuk tindakan operatif stroke. Diktum KELIMA menjadi sangat penting di sini. Ketika rumah sakit tidak bisa mengikuti PNPK karena keterbatasan sarana, alasan itu harus tertulis di rekam medis. Penyimpangan yang tidak tercatat sulit dibela saat audit maupun saat sengketa klaim.

Beban masalahnya tidak kecil. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat prevalensi stroke 8,3 per 1.000 penduduk. Sebuah studi di rumah sakit swasta tipe C di Sukoharjo menyebut stroke menempati peringkat ketiga penyakit berbiaya tertinggi dalam program JKN, dengan pengeluaran mencapai Rp5,2 triliun pada 2023 (Ananda dkk., 2026).

Seberapa Sering Klaim Stroke Tertahan?

Beberapa penelitian dalam negeri memberi gambaran pola yang konsisten.

Lokasi dan tahunTemuan utama
RS swasta tipe C, Sukoharjo (2025)Dari 637 klaim rawat inap infark serebral sepanjang 2025, 422 klaim (66,2%) dikembalikan sebagai pending, dengan angka bulanan 21,5% hingga 96,1%. Masalah koding terlibat pada 421 dari 422 berkas (99,76%)
RS di Surakarta (2025)Persetujuan klaim hanya 63%; terdapat hubungan antara ketepatan kode diagnosis stroke dengan persetujuan klaim
RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung2.743 berkas (22,4%) mengalami pending, 29,2% di antaranya karena aspek koding (seluruh diagnosis rawat inap)
RSUD PontianakAlasan medis pengembalian berkas berupa ketidaksepakatan koding, beda persepsi tentang asuhan khusus dan diagnosis sekunder, serta tidak adanya pemeriksaan penunjang
Sumber: Ananda dkk. (2026); Rahmawati & Febrianti (2025); Ananta (2025); tesis UGM tentang RSUD Pontianak.

Studi Sukoharjo paling relevan untuk tulisan ini karena khusus membahas infark serebral. Dua masalah koding paling sering muncul di sana: permintaan verifikator untuk memastikan apakah infark serebral merupakan episode akut atau sekuele (I69), dan permintaan menghapus kode hemiplegia (G81) karena dianggap manifestasi klinis infark serebral kecuali membutuhkan fisioterapi spesifik selama perawatan. Peneliti juga mencatat bahwa verifikator menerapkan kriteria tambahan dengan melihat riwayat rawat inap pasien di sistem V-Claim.

Masalah administratif di studi yang sama juga patut diperhatikan klinisi: rawat inap ulang dalam 30 hari tanpa dokumen pendukung memadai, dokumentasi fisioterapi tidak lengkap, catatan ICU dan keperawatan tidak lengkap untuk pasien dengan ventilasi mekanik, jam masuk-keluar yang tidak tercatat, serta ketidaksesuaian antara rekam medis, data tagihan, dan laporan operasi.

Peta Titik Rawan: Dari Puskesmas sampai Meja Verifikator

Diagram berikut merangkum titik rawan klaim di sepanjang perjalanan pasien stroke, disusun dari pola temuan penelitian di atas dan diskusi dalam webinar sosialisasi.

Titik Rawan Klaim Sepanjang Perjalanan Pasien Stroke1. FKTP / Pra-RS2. IGD3. Reperfusi4. Rawat inap5. Rehabilitasi6. Resume & kodingRujuk ke RS terdekat yang tak siap stroke; aspirinsebelum pencitraan; TIA pulih dikirim ke IGD lalu ditolakCT tidak dalam 20 menit; onset/last known well danNIHSS awal tidak tercatat di rekam medisDosis rtPA dari berat badan taksiran; jendela waktudan modalitas pencitraan tidak terdokumentasiDiagnosis sekunder tanpa bukti lab dan tata laksana;catatan ICU/ventilator tidak lengkapKonsul rehabilitasi menjelang pulang; tanpa catatanfisioterapi, kode hemiplegia (G81) dicoret“CVA” terkode I64 padahal CT ada; episode baru (I63)vs sekuele (I69) tak jelas; rawat ulang <30 hariVerifikasi BPJS KesehatanKlaim pending, dispute, atau tidak layak bayar

Membedah Pola Kegagalan Satu per Satu

1. Diagnosis yang tidak spesifik padahal pencitraan tersedia

PNPK 2026 menegaskan CT scan kepala tanpa kontras sebagai pemeriksaan awal pada semua dugaan stroke akut dan standar emas untuk membedakan iskemik dari perdarahan (Kelas I, Peringkat Bukti A). Jika CT sudah dikerjakan, resume medis yang hanya menulis “CVA” atau “stroke” menyia-nyiakan bukti yang sudah ada dan menggiring koder ke I64 (stroke tidak dirinci).

Resume medis yang kuat menyebut jenis stroke (infark, perdarahan intraserebral, perdarahan subaraknoid), lokasi atau teritori, waktu onset, dan dasar diagnosisnya. PNPK sendiri membagi stroke iskemik menjadi oklusi pembuluh darah besar (large vessel occlusion, LVO) dan kecil. Spesifisitas klinis ini sejalan dengan kebutuhan koding.

2. Episode baru atau sekuele?

Ini sengketa terbesar dalam studi Sukoharjo. Secara klinis, perbedaannya jelas: stroke berulang adalah serangan baru dengan defisit neurologis baru, sedangkan sekuele adalah gejala sisa yang menetap. PNPK 2026 bahkan menghapus riwayat stroke sebelumnya sebagai penghalang trombolisis. Dalam webinar, narasumber neurologi intervensi memberi contoh pasien pascastroke yang sebelumnya masih bisa berjalan, lalu terserang lagi hingga tidak bisa berjalan: pasien seperti ini tetap dipertimbangkan untuk reperfusi.

Masalahnya, verifikator melihat riwayat rawat inap di V-Claim. Kalau resume medis tidak menuliskan apa yang baru (defisit baru dibanding status fungsional sebelumnya, lesi baru pada CT, onset baru), wajar bila muncul pertanyaan. Penilaian NIHSS awal, status fungsional pra-stroke (skor mRS), dan perbandingan dengan CT lama adalah bukti klinis yang paling kuat.

3. Hemiplegia tanpa jejak rehabilitasi

Verifikator dalam studi Sukoharjo menerima G81 sebagai diagnosis sekunder hanya bila ada tata laksana fisioterapi aktif. Di sinilah praktik klinis dan klaim bertemu. PNPK 2026 merekomendasikan rehabilitasi fase akut sedini mungkin, mobilisasi pasif mulai setelah 24 jam pascaonset, serta posturing and positioning berkala. Pembahasan lebih rinci tentang jendela waktu ini ada di tulisan Jendela 48 Jam: Mengapa Pedoman Baru Menyebut Waktu Sebagai Kunci Pemulihan Pasca Stroke.

Dalam sesi tanya jawab webinar, seorang praktisi neurorehabilitasi menyampaikan bahwa sebagian pasien baru dikonsulkan ke rehabilitasi medik sehari sebelum pulang. Dari sisi klinis, ini membuang jendela pemulihan. Dari sisi klaim, ini menghilangkan dokumentasi yang membenarkan kode hemiplegia. Konsul dini menyelesaikan dua masalah sekaligus.

4. Diagnosis sekunder tanpa bukti tata laksana

Hiponatremia, hipokalemia, dan ventilasi mekanik termasuk yang paling sering dipertanyakan. Prinsipnya sederhana: diagnosis sekunder harus punya tiga jejak, yaitu hasil pemeriksaan yang mendukung, tindakan atau terapi yang diberikan, dan catatan evaluasinya. Untuk ventilasi mekanik, catatan ICU dan lembar observasi ventilator harus lengkap dengan jam mulai dan berhenti.

5. Trombolisis: jendela waktu, pencitraan, dan berat badan

Narasumber webinar menyebut alteplase kini masuk Formularium Nasional dan dapat diklaim terpisah. Sebuah tesis di FKM UI tentang penjaminan alteplase di RS tipe B menemukan implementasinya berjalan baik, tetapi terdapat perbedaan dalam penentuan onset stroke antara PNPK Stroke dan Fornas, dengan tantangan utama berupa kurang siapnya tim code stroke dan RS yang belum dilengkapi CT scan.

Perbedaan ini makin relevan setelah PNPK 2026 memperluas indikasi. Di bawah 4,5 jam, trombolisis direkomendasikan untuk defisit yang bermakna (disabling) tanpa memandang skor NIHSS. Pada 4,5–9 jam, trombolisis dapat dipertimbangkan bila ada pencitraan perfusi yang menunjukkan penumbra. Di atas 4,5 jam dengan CT nonkontras saja, trombolisis tidak direkomendasikan. Jadi pernyataan narasumber bahwa batas trombolisis masih di bawah 4,5 jam benar untuk rumah sakit yang hanya punya CT nonkontras, tetapi tidak berlaku umum.

Bagi tim klaim, implikasinya: setiap trombolisis perlu didokumentasikan dengan jam onset atau last known well, jam tiba, jam CT, jam bolus, modalitas pencitraan yang dipakai, serta skor NIHSS sebelum dan sesudah. Sebelum mengajukan klaim di luar 4,5 jam, cocokkan dulu dengan restriksi Fornas yang berlaku saat itu.

Satu catatan praktis dari narasumber layak digarisbawahi. Ia menceritakan kasus perdarahan pascatrombolisis di India yang berujung ke ranah hukum, dan pertanyaan pertama yang diajukan adalah apakah dosis sesuai berat badan. Alteplase diberikan 0,9 mg/kgBB (maksimal 90 mg). Berat badan yang ditaksir 50 kg padahal sebenarnya 40 kg berarti dosis berlebih. Usulnya: rumah sakit yang melayani stroke menyediakan tempat tidur dengan timbangan di IGD.

6. Rujukan yang salah alamat dan TIA yang ditolak

PNPK menetapkan bahwa pasien stroke akut dengan onset kurang dari 24 jam disiapkan untuk rujukan dalam waktu ≤30 menit sejak keputusan dibuat, ke rumah sakit yang memiliki layanan stroke, bukan sekadar yang terdekat. Dalam webinar, seorang dokter puskesmas di perbatasan Lamongan bertanya apakah sebaiknya merujuk ke RSUD 30 menit jauhnya yang CT scannya rusak, atau ke RS dengan CT berfungsi berjarak dua jam. Jawaban narasumber jelas: pilih rumah sakit yang siap stroke.

Pertanyaan lain menyangkut TIA. Pasien yang gejalanya sudah pulih total dan dikirim ke IGD sering dipulangkan karena tidak ada kegawatan. Narasumber menyarankan pasien dengan gejala yang sudah hilang total dikelola dulu faktor risikonya di FKTP, sedangkan pasien dengan gejala yang masih ada harus dirujuk. Untuk penyusun PPK dan clinical pathway, kriteria ini sebaiknya ditulis eksplisit agar keputusan klinis dan persyaratan administratif tidak bertabrakan.

7. Terapi tanpa bukti yang tetap dibebankan

Beberapa terapi yang dulu lazim kini jelas tidak direkomendasikan oleh PNPK 2026:

TerapiRekomendasi PNPK 2026
Neuroprotektan dan antioksidan sebagai terapi rutin stroke iskemikKelas III, Peringkat Bukti A
Antifibrinolitik (asam traneksamat) rutin pada perdarahan subaraknoidKelas III
Antikejang profilaksis pada perdarahan intraserebral tanpa kejangKelas III
Stoking kompresi untuk pencegahan trombosis vena dalamKelas III, Peringkat Bukti A
Aspirin atau antikoagulan sebelum pencitraan di fase pra-rumah sakitDihindari
Penurunan tekanan darah agresif di FKTPDihindari

Dalam sistem paket INA-CBG, terapi seperti ini jarang langsung menyebabkan klaim ditolak. Namun ia menambah biaya riil di tengah selisih tarif yang sudah lebar, dan sulit dipertahankan saat audit klinis. Penelitian di RSUD Anutapura menemukan rerata biaya riil stroke hemoragik Rp10,6 juta, sementara rerata tarif INA-CBG hanya Rp4,4 juta (Tandah dkk., 2021).

Ketika Fasilitas Tidak Mampu Mengikuti PNPK

Narasumber webinar terbuka mengakui bahwa makin jauh dari kota besar, makin jauh pula praktik dari standar PNPK. Rumah sakit tanpa CT angiografi 24 jam, tanpa cath lab, atau dengan satu neurolog tidak bisa langsung menerapkan semua rekomendasi. Solusinya bukan mengabaikan PNPK, tetapi menerjemahkannya ke PPK yang jujur terhadap kapasitas rumah sakit. Salah satu narasumber menyebut PPK seperti itu justru melindungi petugas yang bekerja dengan sumber daya terbatas.

Dari sisi klaim, kunci perlindungannya ada di Diktum KELIMA. Contoh kalimat dalam rekam medis yang membantu: “Trombolisis tidak diberikan karena pasien tiba 6 jam pascaonset dan RS hanya memiliki CT nonkontras; sesuai PNPK, trombolisis di atas 4,5 jam tanpa pencitraan lanjutan tidak direkomendasikan.”

Data audit klinis nasional yang disampaikan moderator juga memberi konteks. Target door-to-imaging dalam audit masih 30 menit dan kurang dari separuh rumah sakit mencapainya, sementara PNPK menetapkan 20 menit. Ketidaksesuaian pemberian rtPA yang dulu mendekati 80% dilaporkan terus menurun.

Daftar Periksa Sebelum Berkas Stroke Diajukan

KomponenYang harus ada di rekam medis
WaktuOnset atau last known well, jam tiba, jam CT, jam keputusan terapi atau rujukan
Diagnosis utamaJenis stroke, lokasi/teritori, dasar pencitraan; bila berulang, uraian defisit baru dan lesi baru
Derajat keparahanNIHSS awal dan serial, GCS, mRS pra-stroke
ReperfusiKriteria inklusi/eksklusi, berat badan terukur, dosis, jam bolus, modalitas pencitraan
Alasan tidak sesuai PNPKKeterbatasan sarana atau kondisi pasien yang memaksa (Diktum KELIMA)
Diagnosis sekunderHasil penunjang, terapi yang diberikan, evaluasi
RehabilitasiTanggal konsul, asesmen fungsional, catatan fisioterapi, skrining disfagia
Rawat ulangPenjelasan klinis bila rawat inap ulang dalam 30 hari

Kembali ke Kasus Pak Darmo

Setelah klaim dikembalikan, tim casemix RSUD tersebut duduk bersama dokter penanggung jawab. Resume medis diperbaiki: “Infark serebral akut teritori arteri serebri media kiri (CT tanggal sekian), serangan kedua; defisit baru berupa hemiparesis kanan dan afasia motorik, sebelumnya mandiri (mRS 1).” Dari situ kode I63 dapat dipertahankan. Kode hemiplegia tetap dihapus karena memang tidak ada fisioterapi selama perawatan, dan hipokalemia dikeluarkan karena tidak ada koreksi.

Pelajaran terbesarnya justru datang belakangan. Komite medik merevisi clinical pathway stroke: konsul rehabilitasi medik pada hari kedua, skrining disfagia sebelum makan dan minum, NIHSS tercatat saat masuk dan pulang, serta kolom wajib untuk alasan bila terapi tidak sesuai PNPK. Rumah sakit juga mengusulkan pembahasan berita acara kesepakatan koding dengan BPJS Kesehatan setempat untuk kasus infark berulang dan hemiplegia. Studi Sukoharjo menyebut langkah serupa, yaitu forum koordinasi rutin antara koder dan verifikator, SOP klaim khusus infark serebral, serta perbaikan dokumentasi oleh dokter penanggung jawab, sebagai intervensi yang lebih sistematis daripada sekadar merevisi berkas satu per satu.

Penutup

Klaim stroke yang tertahan jarang semata-mata soal administrasi. Hampir selalu ada jejak klinis yang hilang: CT yang ada tetapi tidak disebut, defisit baru yang tidak ditulis, fisioterapi yang tidak pernah dimulai, atau penyimpangan dari pedoman yang tidak dijelaskan. PNPK Stroke 2026 memberi kerangka yang sama untuk mutu pelayanan dan pertanggungjawaban klaim. Rumah sakit yang menerjemahkannya dengan baik ke PPK, clinical pathway, dan kebiasaan menulis rekam medis akan menuai dua manfaat sekaligus: pasien yang lebih terlayani dan berkas yang lebih jarang kembali. Bagi yang tertarik pada sisi otomasi pemeriksaan berkas, lihat juga gagasan pemanfaatan AI untuk optimalisasi klaim BPJS Kesehatan.

Catatan Transparansi

  • Kutipan dari webinar bersumber dari transkrip otomatis yang mengandung banyak salah dengar. Substansi sudah dicocokkan dengan konteks, tetapi pernyataan lisan narasumber bukan rekomendasi resmi.
  • Terdapat ketidakkonsistenan internal dalam lampiran KMK 304/2026 antara bagian narasi dan tabel rangkuman rekomendasi, antara lain kelas rekomendasi alteplase 4,5–9 jam (IIa di narasi, IIb di rangkuman) dan wake-up stroke dengan mismatch DWI–FLAIR. Tanggal penetapan pada salinan juga tercantum 17 April 2025 walau nomornya bertahun 2026. Penyusun PPK sebaiknya merujuk ke satu bagian secara konsisten dan memantau ralat resmi.
  • Tenekteplase tercantum dalam PNPK, tetapi menurut narasumber belum beredar di Indonesia.
  • Studi Sukoharjo adalah prosiding seminar 2026, belum artikel jurnal bertelaah sejawat penuh.
  • Restriksi Fornas untuk alteplase tidak dikutip angkanya karena belum terverifikasi dari sumber primer; periksa KMK Fornas yang berlaku.
  • Kasus Pak Darmo adalah ilustrasi rekaan yang disusun dari pola temuan penelitian, bukan pasien nyata.

Rujukan

  1. Kementerian Kesehatan RI. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/304/2026 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Klinis Tata Laksana Stroke. Jakarta: Kemenkes RI; 2026. jdih.kemkes.go.id
  2. Kementerian Kesehatan RI. Sosialisasi PNPK Tata Laksana Stroke (rekaman webinar). 2026.
  3. Ananda CR, Utami YT, Rahmawati EN. Analysis of Factors Causing Pending BPJS Health Claims in Cerebral Infarction in Inpatients. Prosiding International Seminar on Health Entrepreneurship and Technology. 2026:247–56.
  4. Rahmawati EN, Febrianti SN. Ketepatan Kode Stroke Berkorelasi dengan Persetujuan Klaim BPJS. Procedia of Engineering and Life Science. 2025;9.
  5. Ananta RL. Analisis Penyebab Pending Klaim BPJS Rawat Inap Ditinjau dari Aspek Koding di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Politeknik Negeri Jember; 2025.
  6. Penyebab Pengembalian Berkas Klaim Pasien JKN di RSUD Pontianak. Tesis, Universitas Gadjah Mada.
  7. Anggraini D. Implementasi Kebijakan Penjaminan Alteplase pada Stroke Iskemik di RS Tipe B Tahun 2023. Tesis, FKM Universitas Indonesia; 2025.
  8. Tandah MR, Mukaddas A, Angriani D, Mangoting GNA. Cost Evaluation of Stroke Therapy Compared to INA-CBGs on Inpatients at Anutapura Hospital. Indones J Public Health. 2021;16(2):285–96. doi:10.20473/ijph.v16i2.2021.285-296

Commenting 101: “Be kind, and respect each other” // Bersikaplah baik, dan saling menghormati (Indonesian) // Soyez gentils et respectez-vous les uns les autres (French) // Sean amables y respétense mutuamente (Spanish) // 待人友善,互相尊重 (Chinese) // كونوا لطفاء واحترموا بعضكم البعض (Arabic) // Будьте добры и уважайте друг друга (Russian) // Seid freundlich und respektiert einander (German) // 親切にし、お互いを尊重し合いましょう (Japanese) // दयालु बनें, और एक दूसरे का सम्मान करें (Hindi) // Siate gentili e rispettatevi a vicenda (Italian)

2 tanggapan

  1. […] ramah adalah Mengenal Tanda Peringatan Stroke. Bagi rekan sejawat yang mengurus klaim, ada juga Stroke dan Klaim yang Tertahan, serta ulasan tentang edema otak dan stenosis […]

  2. […] tidak jelas apakah episode baru atau sekuele. Pembahasan rinci untuk stroke sudah ada di tulisan Stroke dan Klaim yang Tertahan, termasuk daftar periksa berbasis PNPK Stroke […]

Tinggalkan Balasan