Pukul dua dini hari, sebuah ambulans meninggalkan RSUD di Labuan Bajo, Manggarai Barat, membawa seorang laki-laki paruh baya dengan curiga perdarahan otak menuju rumah sakit rujukan di Kupang, delapan jam perjalanan darat dan laut. Perawat pendamping baru menyadari tabung oksigen cadangan tertinggal setelah kendaraan melintasi jalan berkelok yang tak lagi terjangkau sinyal telepon. Di banyak pelosok Indonesia—dari pesisir Kalimantan hingga kepulauan Nusa Tenggara—skenario seperti ini bukan pengecualian, melainkan bagian dari keseharian sistem rujukan. Yang membedakan hidup dan kematian pasien sering kali bukan kecanggihan alat, melainkan apakah setiap langkah persiapan sudah dijalankan dengan disiplin.
Untuk itulah interfacility transfer checklist—daftar periksa transfer antar fasilitas—dikembangkan. Bukan sekadar formulir administratif, checklist ini adalah cognitive aid: alat bantu kognitif yang menahan tim kesehatan agar tidak melewatkan langkah kritis di tengah tekanan waktu dan kelelahan.
Mengapa Transfer Pasien Butuh Standar Ketat
Interfacility transfer atau transfer antar fasilitas terjadi ketika pasien dipindahkan dari satu tempat pelayanan kesehatan ke tempat lain karena kebutuhan level perawatan yang lebih tinggi, ketersediaan spesialis, atau keterbatasan kapasitas fasilitas asal. Proses ini secara inheren berisiko: pasien yang sedang dalam kondisi tidak stabil dipindahkan ke lingkungan dengan pemantauan dan sumber daya yang lebih terbatas dibanding ruang rawat.
Studi retrospektif terhadap anak-anak dengan eksaserbasi asma di Amerika Serikat menemukan bahwa asma merupakan diagnosis medis primer yang paling umum dikaitkan dengan transfer antar fasilitas pada pasien anak (Peters et al., 2024). Sementara itu, sebuah studi pilot di Taiwan yang mengevaluasi kecukupan perawatan selama transfer antar fasilitas mencatat bahwa topik ini masih jarang dibahas di komunitas Asia meski volume rujukannya terus meningkat (Huang et al., 2022). Penelitian implementasi model edukasi untuk pasien henti jantung yang menjalani transfer di wilayah pedesaan Maine, Amerika Serikat, turut menegaskan bahwa transfer antar fasilitas yang dilakukan oleh petugas layanan medis darurat kerap dipersulit oleh jarak yang jauh, keterlambatan transportasi, dan kondisi cuaca buruk (Burla et al., 2025)—kondisi yang sangat familiar bagi tenaga kesehatan di banyak kabupaten kepulauan Indonesia.
Anatomi Checklist: Enam Fase Kritis
World Health Organization (WHO) mengembangkan Interfacility Acute Transfer Checklist sebagai bagian dari Emergency Care Toolkit, paket intervensi lintas negara yang dirancang untuk memperkuat unit gawat darurat di fasilitas dengan sumber daya terbatas (WHO, n.d.). Checklist ini melengkapi WHO Acute Referral Form dan dirancang untuk digunakan tim transportasi—bukan hanya tim pengirim—sehingga tanggung jawab keselamatan tetap terjaga sepanjang perjalanan, bukan hanya pada saat keberangkatan.
Strukturnya terbagi dalam enam fase berurutan:
| Fase | Fokus Utama | Contoh Poin Kunci |
|---|---|---|
| 1. Pengumpulan Informasi | Tinjau kondisi klinis terkini | Hasil diagnostik terbaru, perubahan status fisiologis, rencana tata laksana |
| 2. Persiapan Transfer | Tentukan kebutuhan logistik | Kebutuhan oksigen, tim pendamping sesuai kebutuhan pasien, konfirmasi fasilitas penerima |
| 3. Persiapan Pasien | Periksa kestabilan klinis | Jalan napas, sirkulasi, status neurologis, jalur infus dan kateter |
| — Jeda Keselamatan | Konfirmasi ulang sebelum berangkat | Pastikan seluruh syarat transfer aman terpenuhi |
| 4. Sebelum Keberangkatan | Pastikan kesiapan akhir | Dokumen rujukan, fungsi peralatan, pasokan oksigen dan obat |
| 5. Selama Transportasi | Pemantauan berkelanjutan | Reevaluasi ABCDE (airway, breathing, circulation, disability, exposure), suplai oksigen ke sumber kendaraan |
| 6. Saat Tiba | Serah terima terstruktur | Pelaporan dengan format SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation), transisi ke peralatan fasilitas penerima |
Titik jeda di antara fase ketiga dan keempat—“PAUSE: sebelum melanjutkan transfer, pastikan seluruh kondisi telah terpenuhi”—adalah elemen yang membedakan checklist ini dari sekadar daftar tugas administratif. Ia memaksa tim untuk berhenti sejenak, sebuah time-out yang meniru prinsip serupa pada Surgical Safety Checklist WHO di kamar operasi.
Format komunikasi SBAR yang disisipkan pada fase serah terima juga bukan kebetulan. Alat bantu ini dirancang untuk memastikan bahwa informasi kritis—identitas pasien, diagnosis, riwayat intervensi, dan rekomendasi tindak lanjut—tersampaikan secara terstruktur, mengurangi risiko lost in translation saat tanggung jawab klinis berpindah tangan.
Konteks Indonesia: Antara Regulasi dan Realitas Geografis
Di Indonesia, kerangka regulasi untuk penanganan rujukan gawat darurat sudah cukup mapan secara normatif. Permenkes Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) meletakkan fondasi bahwa penanganan kegawatdaruratan mencakup tiga unsur: pelayanan pra-fasilitas kesehatan, pelayanan di fasilitas kesehatan, dan pelayanan antar fasilitas kesehatan. Regulasi ini kemudian diperkuat oleh Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1588/2024 tentang Pedoman Teknis SPGDT, yang antara lain mengatur pembentukan Public Safety Center (PSC) 119 di tingkat kabupaten/kota dan province command center di tingkat provinsi sebagai simpul koordinasi rujukan.
Namun regulasi yang baik di atas kertas tidak otomatis menjamin pelaksanaan yang aman di lapangan. Tiga tantangan struktural sering muncul dalam praktik rujukan antar fasilitas di Indonesia:
Pertama, disparitas geografis. Transfer dari puskesmas atau rumah sakit tipe D di wilayah kepulauan atau pegunungan sering menempuh waktu berjam-jam, melintasi rute dengan akses komunikasi terbatas—kondisi yang mempersulit langkah checklist seperti “pastikan kontak modalitas selama transportasi (telepon, radio, dan lain-lain)”.
Kedua, keterbatasan tenaga pendamping berkompeten. Checklist WHO secara eksplisit mensyaratkan bahwa transfer antar fasilitas membutuhkan pengemudi DAN penyedia layanan (provider) yang kompeten; jika tidak tersedia, risiko-manfaat transportasi harus dipertimbangkan ulang secara serius. Di banyak daerah, ambulans masih berjalan dengan pengemudi tanpa pendamping tenaga kesehatan terlatih.
Ketiga, dokumentasi serah terima yang tidak terstandardisasi. Insiden viral yang melibatkan sengketa keluarga pasien dan pihak rumah sakit terkait prosedur rujukan menggambarkan bahwa ketidakjelasan alur SPGDT—termasuk siapa yang berwenang mengoordinasikan kendaraan dan tenaga pendamping—dapat memicu ketegangan yang sebenarnya bisa dicegah dengan komunikasi terstruktur sejak awal.
Dari sisi standar mutu rumah sakit, instrumen akreditasi KARS melalui standar STARKES (KMK 1596/2024) turut menempatkan kesinambungan pelayanan dan proses rujukan pasien sebagai bagian dari elemen penilaian pada bab Akses ke Rumah Sakit dan Kesinambungan Pelayanan (AKP)—sehingga adopsi checklist transfer yang terdokumentasi bukan hanya soal keselamatan klinis, tetapi juga kesiapan menghadapi survei akreditasi.
Bukti Efektivitas: Bukan Sekadar Formalitas
Skeptisisme terhadap checklist sering muncul dari anggapan bahwa ia menambah beban administratif tanpa manfaat klinis nyata. Namun tinjauan pemetaan (scoping review) terhadap literatur transfer antar rumah sakit pada pasien kritis menyimpulkan bahwa pengembangan dan implementasi checklist transportasi antar rumah sakit memungkinkan keselamatan selama transfer pasien, dengan perawat sebagai profesi kesehatan yang paling sering mendampingi pasien kritis antar level perawatan (Carvalho & Sousa, 2022).
Studi cost-effectiveness terhadap implementasi Emergency Care Toolkit WHO—yang di dalamnya termasuk elemen checklist serupa—di rumah sakit rujukan regional Uganda turut mencatat penurunan signifikan pada angka kematian kasus pasca-intervensi, menjadikannya pendekatan yang efisien untuk memperkuat sistem gawat darurat bahkan di negara dengan sumber daya terbatas (Werner et al., 2022). Temuan ini relevan bagi Indonesia, yang berbagi tantangan serupa: beban penyakit tinggi, sumber daya emergensi terbatas, namun geografi yang jauh lebih terfragmentasi.
Menerapkannya di Fasilitas Kesehatan Kita
Adaptasi checklist WHO ke konteks lokal tidak memerlukan pengadaan alat baru—hanya komitmen prosedural. Beberapa langkah praktis yang dapat diambil fasilitas kesehatan primer maupun rumah sakit tipe C/D:
- Integrasikan checklist ke dalam SPO rujukan. Checklist dapat dilampirkan sebagai bagian dari Standar Prosedur Operasional (SPO) transfer pasien, ditandatangani oleh dokter jaga dan perawat pendamping sebelum keberangkatan.
- Latih penggunaan format SBAR pada seluruh staf yang berpotensi terlibat dalam serah terima pasien, termasuk petugas PSC 119 dan pengemudi ambulans yang merangkap sebagai first responder.
- Manfaatkan titik jeda sebagai budaya keselamatan, bukan formalitas—doronglah staf untuk merasa aman menghentikan proses jika ada syarat yang belum terpenuhi, meski hal itu berarti menunda keberangkatan.
- Dokumentasikan keterbatasan sumber daya (misalnya ketiadaan tenaga pendamping terlatih) sebagai bagian dari evaluasi mutu, bukan disembunyikan—data ini penting untuk advokasi penguatan SPGDT di tingkat kabupaten.
Penutup
Checklist transfer antar fasilitas bukan solusi ajaib untuk tantangan geografis dan keterbatasan sumber daya yang dihadapi sistem kesehatan Indonesia. Namun ia menawarkan sesuatu yang sederhana dan dapat segera diterapkan: memastikan bahwa keputusan-keputusan kecil yang mudah terlewat di tengah tekanan waktu—oksigen cadangan, kontak fasilitas penerima, kestabilan jalur infus—tidak bergantung pada ingatan manusia yang lelah pada pukul dua dini hari. Di negeri dengan lebih dari 17 ribu pulau, di mana jarak sering menjadi musuh terbesar pasien gawat darurat, disiplin sekecil itu bisa jadi penentu antara selamat dan tidak.
Catatan Transparansi: Artikel ini disusun dengan bantuan asisten AI (Claude, Anthropic) untuk riset literatur dan penyusunan draf awal, kemudian ditinjau ulang secara editorial. Sumber utama checklist adalah dokumen resmi WHO Emergency Care Toolkit; interpretasi mengenai relevansinya dengan konteks regulasi dan geografi Indonesia merupakan analisis penulis, bukan pernyataan resmi WHO maupun Kementerian Kesehatan RI. Regulasi Indonesia yang dirujuk (Permenkes 19/2016, KMK 1588/2024, KMK 1596/2024) telah diverifikasi masih berlaku pada saat artikel ditulis (September 2026), namun pembaca profesional disarankan mengecek pembaruan terbaru melalui portal JDIH Kemenkes.
Ringkasan: Interfacility Acute Transfer Checklist dari WHO menyediakan enam fase terstruktur—mulai pengumpulan informasi hingga serah terima SBAR—untuk menjaga keselamatan pasien selama transfer antar fasilitas kesehatan. Di Indonesia, checklist ini melengkapi kerangka SPGDT (Permenkes 19/2016, KMK 1588/2024) dan relevan menjawab tantangan geografis, keterbatasan tenaga pendamping, serta standar akreditasi rumah sakit.
Referensi
Burla, M. J., York, D. R., Wishengrad, J. S., Michalakes, P. C., Stevens, H. A., & May, T. L. (2025). Implementing an educational model for cardiac arrest patients during interfacility transfers. Cureus, 17(3), e79892. https://doi.org/10.7759/cureus.79892
Carvalho, C., & Sousa, J. P. (2022). Checklist for inter-hospital transport of critically ill patients: A scoping review. Millenium. https://doi.org/10.29352/mill0219.24907
Huang, S.-P., Lin, Y.-Y., Kuo, Y.-S., Huang, Y.-F., Wu, S.-C., Huang, K.-T., Lu, C.-H., Chiu, P.-W., Lin, I.-C., Chang, Y.-H., Chin, C.-W., & Chang, H.-C. (2022). Adequacy of care during interfacility transfer in Taiwan: A pilot study. Journal of the Formosan Medical Association, 121(9), 1864–1871.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1588/2024 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit (STARKES).
Peters, G. A., Cash, R. E., Goldberg, S. A., Gao, J., Kolb, L. M., & Camargo, C. A. (2024). Patient-related factors associated with potentially unnecessary transfers for pediatric patients with asthma: A retrospective cohort study. Western Journal of Emergency Medicine. https://doi.org/10.5811/westjem.18399
Werner, K., Risko, N., Kalanzi, J., Wallis, L. A., & Reynolds, T. A. (2022). Cost-effectiveness analysis of the multi-strategy WHO emergency care toolkit in regional referral hospitals in Uganda. PLOS ONE, 17(12), e0279074. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0279074
World Health Organization. (n.d.). Emergency care toolkit. https://www.who.int/teams/integrated-health-services/clinical-services-and-systems/emergency-and-critical-care/emergency-care-toolkit



Tinggalkan Balasan