Rubrik & arsip
kebijakan kesehatan
-
Kemenkes Akan Atur Semua Platform Kesehatan Digital: Apa Isinya?
Wamenkes menyatakan seluruh platform kesehatan digital akan diatur, dari telemedisin, rekam medis, hingga tarif. Ini fakta, penilaian, dan catatan kritisnya.
-
Kemenkes dan IDI di HUT ke-76: Pembiayaan dan Perlindungan Dokter
Di HUT ke-76 IDI, Kemenkes dan IDI berjanji memperkuat kolaborasi soal pembiayaan JKN dan perlindungan dokter. Apa yang sudah jelas, apa yang belum?
-
FASTEMI: Uji Coba Obat Pelarut Bekuan untuk Serangan Jantung di Puskesmas
Kepmenkes 1171/2026 membuka uji coba FASTEMI: tenecteplase untuk serangan jantung ST elevasi di lima puskesmas Sigi dan Donggala, lengkap dengan bukti ilmiah dan catatan kritisnya.
-
Mengukur Dampak Panas pada Ibu, Bayi, dan Anak: Membaca Indikator Prioritas Terbaru WHO
WHO, WMO, UNICEF, dan UNFPA merilis indikator prioritas pertama untuk memantau dampak panas pada ibu hamil, bayi baru lahir, dan anak. Artikel ini menguraikan empat ranah indikator, cara menganalisisnya bersama data suhu,…
-
Efektivitas Root Cause Analysis (RCA) dalam STARKES: Dari Investigasi Kejadian Sentinel Menuju Perbaikan Sistem
Artikel ini membahas penerapan Root Cause Analysis (RCA) dalam kasus kassa tertinggal pascaoperasi, menguraikan proses dari pembentukan tim hingga rekomendasi yang spesifik. Ditekankan bahwa banyak RCA tidak menghasilkan perbaikan nyata akibat rekomendasi…
-
Satu Penyakit, Banyak Nasib: Membaca Laporan WHO tentang Ketimpangan di Balik Penyakit Tidak Menular
Laporan WHO 2026 adalah analisis global pertama tentang ketimpangan penyakit tidak menular di dalam negara. Kelompok termiskin, warga perdesaan, dan laki-laki umumnya tertinggal dalam skrining dan pengobatan, tetapi polanya berbeda-beda. Artikel ini…
-
Rp0 di Loket Rumah Sakit Kemenkes: Membaca Permenkes 15 Tahun 2026 tentang Tarif PNBP Nol Rupiah
Permenkes 15/2026 mengatur kapan satuan kerja Kemenkes dapat mengenakan tarif PNBP Rp0. Ulasan jenis layanan, kriteria, syarat, alur, dan catatan kritisnya.
-
Suntikan Rp20 Triliun BPJS Kesehatan: Tambal Dulu, Reformasi Kapan?
Pemerintah mencairkan Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan lewat PMK 73/2026. Apa yang resmi, apa yang belum dijawab, dan apa artinya bagi layanan JKN.
-
Ketika Pembayar Ikut Menentukan Cara Dokter Bekerja: Apakah Asuransi Mengubah Praktik Terbaik Menjadi “Praktik Berbasis Klaim”?
Cara asuransi membayar layanan terbukti memengaruhi perilaku tenaga kesehatan dan rumah sakit. Apakah praktik terbaik bisa bergeser menjadi praktik yang paling terbayar? Telaah bukti global dan konteks JKN di Indonesia.
-
Pedoman Sterilisasi Sentral 2026: Kerangka yang Kokoh, Beberapa Angka yang Perlu Dikoreksi
Ulasan kritis Kepdirjen Keslan No. HK.02.02/D/7409/2026 tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi Sentral di rumah sakit: apa yang sudah baik, dan enam catatan teknis yang sebaiknya diperbaiki sebelum dijadikan rujukan akreditasi.