Diperbarui 7 November 2026. Tulisan ini pertama terbit pada Desember 2011. Saya menjaga kerangka dan pertanyaan aslinya, lalu mengganti bagian yang sudah usang dengan perkembangan terbaru: ODF 1.4, langkah pemerintah di Eropa, dan sisi interoperabilitas data kesehatan di Indonesia.
Pada 2011 saya menulis tentang Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tahun 2009 mengenai penggunaan perangkat lunak legal dan open source software (OSS) di instansi pemerintah. Isinya kira-kira begini: akhir 2011 menjadi batas toleransi bagi instansi yang masih memakai peranti lunak bajakan. Saya belum memeriksa ulang status surat edaran itu hari ini, jadi anggap ia sebagai penanda sejarah, bukan aturan yang saya jamin masih berlaku. Yang menarik, gagasan di baliknya tidak menua: pemerintah, sekolah, dan fasilitas kesehatan sebaiknya mengendalikan dokumen dan datanya sendiri.
Apa itu format terbuka, dan kenapa dokter perlu peduli
Format terbuka artinya spesifikasi berkas dipublikasikan dan dapat dipakai siapa pun tanpa izin khusus. Contoh paling dikenal untuk dokumen perkantoran adalah OpenDocument Format (ODF): .odt untuk teks, .ods untuk lembar kerja, .odp untuk presentasi. Bayangkan surat rujukan atau laporan mutu yang Anda tulis hari ini. Sepuluh tahun lagi, berkas itu masih harus bisa dibuka tanpa bergantung pada satu vendor atau satu versi aplikasi. Itulah gunanya format terbuka.
Standar ini tidak diam di tempat. OASIS menyetujui ODF versi 1.4 sebagai OASIS Standard pada awal Desember 2025. Menurut pemberitaan, versi ini menitikberatkan aksesibilitas untuk teknologi bantu dan format dokumen profesional yang lebih kaya, dengan kompatibilitas ke belakang tetap dijaga. Spesifikasinya dibagi menjadi beberapa bagian, termasuk paket ZIP, skema XML, dan OpenFormula untuk rumus lembar kerja. ODF juga menjadi format asli LibreOffice dan Apache OpenOffice.
Dulu Rio de Janeiro, kini Eropa
Dalam tulisan 2011 saya mengutip kabar bahwa Rio de Janeiro mewajibkan data berformat terbuka dan berharap menghemat lisensi. Kabar itu tidak saya periksa ulang sekarang. Contoh yang bisa saya rujuk dengan sumber hari ini datang dari Eropa:
| Pihak | Langkah yang dilaporkan | Alasan yang disebut |
|---|---|---|
| Negara bagian Schleswig-Holstein (Jerman) | Beralih dari Microsoft ke perangkat lunak sumber terbuka, terutama LibreOffice. Dilaporkan sekitar 80% tempat kerja pemerintah negara bagian (di luar administrasi pajak) sudah pindah per Desember 2025. | Penghematan lisensi lebih dari 15 juta euro per tahun pada 2026, dengan investasi sekali bayar 9 juta euro; juga kedaulatan data. |
| Pemerintah Denmark | Menteri Digitalisasi mengumumkan rencana pindah dari Microsoft Office ke LibreOffice; Kopenhagen dan Aarhus ikut mengurangi sistem Microsoft (laporan Juni 2025). | Kedaulatan data dan ketergantungan digital; biaya Microsoft di Kopenhagen dilaporkan naik dari 313 juta menjadi 538 juta DKK. |
Angka di atas berasal dari liputan media, bukan audit resmi, dan 20% sisanya di Schleswig-Holstein masih memakai Word dan Excel karena ada aplikasi khusus yang bergantung padanya. Pelajarannya jujur saja: migrasi tidak pernah semulus brosur. Tetapi jelas bahwa topik ini kembali serius di tingkat pemerintahan.
Sudut pandang layanan kesehatan di Indonesia
Di fasilitas kesehatan, “format terbuka” bergeser dari soal dokumen menjadi soal interoperabilitas data. Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik, pada Pasal 8, menyebut bahwa Menteri memfasilitasi penyelenggaraan rekam medis elektronik, termasuk menyediakan platform layanan serta standar interoperabilitas dan integrasi data kesehatan. Pasal itu tidak merinci standar teknisnya. Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional juga memuat koordinasi interoperabilitas data pada aplikasi SPBE prioritas, termasuk layanan kesehatan. Menurut penelusuran saya, teks yang saya baca tidak menyebut perangkat lunak sumber terbuka secara eksplisit.
Jadi kewajiban memakai OSS tidak tertulis di sana, tetapi logikanya bersambung: data yang boleh dipertukarkan antarsistem butuh standar yang terbuka dan terdokumentasi. Berkas rekap, laporan, dan formulir internal pun lebih aman bila tersimpan dalam format yang tidak mengunci Anda pada satu aplikasi.
Langkah kecil yang bisa dicoba
- Pasang LibreOffice di satu komputer dan coba simpan satu dokumen rutin sebagai .odt, lalu buka kembali di aplikasi lain.
- Untuk dokumen yang harus dibagikan, ekspor ke PDF, tetapi simpan juga berkas sumbernya dalam format terbuka.
- Saat memilih sistem informasi baru, tanyakan format ekspor datanya dan standar interoperabilitas yang didukung.
- Di kantor atau unit Anda, daftar dulu perangkat lunak yang dipakai dan status lisensinya. Itu langkah paling murah untuk memulai.
Pertanyaan lama saya masih sama, hanya konteksnya lebih luas: sudahkah Anda memakai perangkat lunak legal dan data berformat terbuka, baik di lingkungan kerja, pendidikan, maupun pribadi? Ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar.
Sumber:
- Linuxiac: OASIS menyetujui ODF 1.4
- It’s FOSS: negara bagian Jerman meninggalkan Microsoft
- UC Today: Denmark dan Jerman beralih dari Microsoft
- Permenkes 24/2022, Pasal 8
- Perpres 82/2023
Tinggalkan Balasan