Bayangkan sebuah rumah sakit yang lolos akreditasi dengan nilai memuaskan. Semua dokumen tersusun rapi di rak. Prosedur operasional standar (SPO) tercetak dan tertempel di dinding. Tim akreditasi merayakan keberhasilan. Lalu, tiga bulan kemudian, seorang perawat jaga malam memberikan obat high alert tanpa konfirmasi ganda — persis seperti yang dilarang oleh SPO yang terpampang dua meter di depannya.
Ini bukan kisah fiktif. Ini adalah fenomena yang terjadi di banyak rumah sakit, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia.
Ketika Angka dan Realitas Tidak Sinkron
Indonesia memiliki capaian akreditasi yang terlihat membanggakan di atas kertas. Per Desember 2023, sebanyak 2.884 rumah sakit atau sekitar 95,6% dari total rumah sakit yang wajib diakreditasi telah berhasil memperoleh status terakreditasi. Namun data dari studi yang menggunakan kerangka RE-AIM terhadap enam rumah sakit representatif di Indonesia menunjukkan gambaran yang lebih suram: rata-rata kepatuhan pelaporan Indikator Nasional Mutu (INM) hanya mencapai 69%, dan dari keenam rumah sakit tersebut, hanya satu yang konsisten melaporkan INM secara lengkap (Rahmawati et al., 2025).
Angka ini bukan sekadar masalah teknis pelaporan. Ia adalah cermin dari sebuah paradoks yang jauh lebih dalam: bahwa compliance di atas kertas belum tentu mencerminkan compliance dalam praktik. Atau dalam bahasa yang lebih lugas — dokumen sudah ada, tapi perilaku belum berubah.
Apa Itu Compliance on Paper?
Compliance on paper adalah kondisi di mana sebuah organisasi memenuhi persyaratan formal suatu standar — dokumen ada, formulir terisi, prosedur tertulis — tetapi standar tersebut tidak benar-benar terinternalisasi dalam cara kerja sehari-hari stafnya. Dalam konteks akreditasi rumah sakit, ini tampak dalam berbagai wujud: cuci tangan yang dilakukan hanya ketika ada pengawas, surgical safety checklist yang ditandatangani tanpa dibaca, atau handover pasien yang disampaikan sekadarnya tanpa struktur SBAR yang sudah diajarkan berulang kali.
Fenomena ini bukanlah sesuatu yang unik untuk Indonesia. Sebuah systematic review yang menganalisis 76 studi tentang dampak akreditasi rumah sakit menemukan bahwa meskipun akreditasi secara umum meningkatkan kepatuhan terhadap protokol keselamatan, dampak langsungnya terhadap perubahan perilaku berkelanjutan pada tenaga kesehatan maupun pada luaran klinis pasien masih diperdebatkan (Almasabi & Thomas, 2021). Dengan kata lain, akreditasi bisa mengubah dokumen lebih mudah daripada mengubah manusia.
Mengapa Budaya Lebih Susah Diubah daripada Dokumen?
Untuk memahami paradoks ini, kita perlu meminjam konsep dari ilmu perilaku organisasi. Budaya organisasi adalah sistem nilai, keyakinan, dan asumsi bersama yang memandu perilaku anggota suatu organisasi — dan ia terbentuk bertahun-tahun, jauh sebelum tim akreditasi datang membawa daftar standar.
Sebuah studi longitudinal prospektif di sebuah rumah sakit pengajaran besar di Hong Kong menemukan bahwa proses akreditasi memang menghasilkan pergeseran budaya organisasi yang terukur: budaya hierarkis sedikit menurun, sementara budaya kelompok dan budaya pengembangan meningkat sesaat setelah akreditasi. Namun perubahan ini tidak linear — pada 15 bulan pascaakreditasi, skor budaya hierarkis kembali meningkat, meskipun tidak kembali ke level awal (Lui et al., 2019). Temuan ini sangat penting: akreditasi bisa memicu perubahan budaya, tetapi perubahan itu rentan memudar jika tidak ada upaya aktif untuk mempertahankannya.
Studi lain dari Brasil yang mengamati persepsi keselamatan pasien secara longitudinal juga menegaskan hal serupa: transformasi sejati dalam budaya keselamatan membutuhkan lebih dari sekadar pemenuhan standar eksternal. Ia memerlukan pergeseran fundamental dalam sikap, perilaku, dan komitmen organisasional terhadap keselamatan itu sendiri (Travassos et al., 2025).
Tiga Akar Masalah yang Sering Diabaikan
Berdasarkan temuan dari berbagai studi, ada tiga akar masalah yang paling sering menjelaskan mengapa akreditasi gagal mengubah budaya meskipun dokumen sudah lengkap.
Pertama adalah masalah kepemimpinan yang tidak konsisten. Staf klinis lini pertama — perawat jaga malam, dokter jaga, petugas laboratorium — tidak membentuk perilakunya berdasarkan isi SPO. Mereka membentuknya berdasarkan apa yang dilihat dari atasan mereka. Jika kepala ruangan membiarkan identifikasi pasien dilakukan seadanya, stafnya akan mengikuti. Sebuah systematic review tentang dampak akreditasi terhadap peningkatan mutu menemukan bahwa dua atribut yang paling krusial untuk implementasi akreditasi yang efektif adalah pemimpin yang kredibel dan bertindak sebagai champion perbaikan mutu, serta budaya organisasi yang mendorong kepemilikan kolektif atas mutu (Hinchcliff et al., 2023).
Kedua adalah budaya survey readiness vs. budaya mutu harian. Fenomena ini sudah sangat dikenal di lapangan: rumah sakit “tidur” selama hampir tiga tahun, lalu panik tiga bulan sebelum survei ulang. Dokumen dibuat mundur, staf dihafal prosedur secara drill, dan seluruh energi organisasi dicurahkan untuk persiapan survei — bukan untuk pelayanan pasien. Akibatnya, akreditasi menjadi “festival lima tahunan”, bukan budaya harian. Kondisi ini bahkan mendapat perhatian dalam analisis kontekstual akreditasi di Indonesia, yang menggambarkannya sebagai “penyakit kronis” implementasi akreditasi rumah sakit di negara ini.
Ketiga adalah resistensi profesional yang tidak dikelola. Perubahan dalam organisasi selalu memunculkan resistensi, terlebih jika budaya organisasi sebelumnya bercirikan pencarian rutinitas yang mapan. Sebuah studi di Israel terhadap 462 responden dari berbagai profesi di rumah sakit menemukan bahwa skeptisisme terhadap proses akreditasi bervariasi antar kelompok profesional, dan bahwa resistensi ini, jika tidak dikelola dengan baik, akan menghalangi internalisasi standar akreditasi sebagai bagian dari budaya organisasi (Yair et al., 2021). Di Indonesia, tantangan terbesar kerap datang dari kelompok medis senior yang merasa otonomi profesional mereka terganggu oleh standar administratif.
Akreditasi Bukan Tujuan, Melainkan Kendaraan
Salah satu distorsi paling berbahaya dalam pemahaman akreditasi adalah ketika ia diperlakukan sebagai tujuan akhir, bukan sebagai alat. Ketika sertifikat akreditasi menjadi tujuan, seluruh energi organisasi diarahkan untuk mendapatkan sertifikat itu. Ketika mutu dan keselamatan pasien yang menjadi tujuan, akreditasi hanya menjadi salah satu kendaraan untuk mencapainya.
Kajian yang dipublikasikan dalam BMC Health Services Research menegaskan bahwa peningkatan mutu yang berkelanjutan memerlukan pergeseran dari kepatuhan administratif menuju budaya perbaikan mutu yang berkelanjutan (continuous quality improvement), dan bahwa keberhasilan implementasi standar manajemen mutu sangat bergantung pada faktor internal organisasi seperti kepemimpinan, budaya, dan kapabilitas teknis — bukan semata pada keberadaan dokumen standar itu sendiri (Wardhani et al., 2019).
Di sinilah peran regulasi pemerintah juga perlu dipertegas. Standar Akreditasi Rumah Sakit (STARKES) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 — yang menyempurnakan SNARS dan kini menjadi acuan penyelenggaraan akreditasi di bawah regulasi UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 — secara filosofis sudah menempatkan akreditasi sebagai proses berkesinambungan, bukan sekadar penilaian periodik. Pertanyaannya adalah apakah implementasi di lapangan sudah mencerminkan filosofi ini.
Lalu, Apa yang Seharusnya Dilakukan?
Mengubah budaya bukanlah pekerjaan tim akreditasi. Ia adalah pekerjaan seluruh organisasi, dipimpin oleh manajemen puncak, dan dilaksanakan setiap hari — bukan hanya menjelang survei.
Beberapa hal yang secara konsisten ditemukan efektif dalam berbagai studi adalah: keterlibatan aktif pemimpin klinis senior sebagai role model standar mutu, mekanisme umpan balik yang jujur dan aman bagi staf untuk melaporkan penyimpangan tanpa takut dihukum, serta integrasi standar akreditasi ke dalam orientasi dan pelatihan rutin — bukan sebagai kegiatan terpisah menjelang survei. Yang tidak kalah penting adalah menggeser insentif organisasi: dari “lolos survei” menjadi “luaran pasien yang lebih baik.”
Perubahan budaya memang lambat. Ia tidak bisa diselesaikan dalam tiga bulan persiapan survei. Tetapi itulah justru yang membedakan rumah sakit yang benar-benar bermutu dari rumah sakit yang sekadar memiliki sertifikat bermutu.
Referensi
Almasabi, M., & Thomas, S. (2021). The impact of hospital accreditation on the quality of healthcare: A systematic literature review. PMC — PubMed Central. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8493726/
Hinchcliff, R., Greenfield, D., Moldovan, M., Westbrook, J. I., Pawsey, M., Mumford, V., & Braithwaite, J. (2023). Impact of hospital accreditation on quality improvement in healthcare: A systematic review. PMC — PubMed Central. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10697559/
Lui, J. N. M., While, A. E., & Smaldone, A. (2019). The influence of hospital accreditation: A longitudinal assessment of organisational culture. BMC Health Services Research, 19(1), 460. https://doi.org/10.1186/s12913-019-4279-7
Rahmawati, D., et al. (2025). Analysis of the implementation of national quality indicator measurement policy on hospital accreditation achievement in Indonesia. Malahayati International Journal of Nursing and Health Science. https://e-jurnal.iphorr.com/index.php/minh/article/view/612
Travassos, C., et al. (2025). Association between hospital accreditation and healthcare providers’ perceptions of patient safety culture: A longitudinal study in a healthcare network in Brazil. PMC — PubMed Central. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12135554/
Wardhani, V., Utarini, A., van Dijk, J. P., Post, D., & Groothoff, J. W. (2019). Hospitals accreditation status in Indonesia: Associated with hospital characteristics, market competition intensity, and hospital performance? BMC Health Services Research, 19(1), 364. https://doi.org/10.1186/s12913-019-4187-x
Yair, O., et al. (2021). Involvement and skepticism towards the JCI accreditation process among hospital’s four sectors employees: Suggestions for cultural change. PMC — PubMed Central. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8670208/
Bhyllabus l'énigme 
Tinggalkan komentar