Pukul 02.17 dini hari di sebuah Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit kelas C di Jawa. Seorang dokter jaga menahan siku pasien yang sedang mengamuk sambil setengah berteriak memanggil perawat. Keluarga pasien sudah lebih dulu naik pitam karena antrean dianggap terlalu lama. Satu botol infus terlempar, tirai bilik triase robek, dan seorang perawat perempuan mundur ke dinding. Tidak ada pengumuman lewat paging system. Tidak ada tim yang datang dengan sikap tenang berlatih. Yang datang, akhirnya, adalah dua satpam paruh baya yang bahkan tidak yakin apa yang harus mereka lakukan lebih dulu: menahan penyerang, atau memanggil polisi.
Adegan seperti ini bukan fiksi. Di banyak fasilitas kesehatan Indonesia, situasi kekerasan seperti ini masih ditangani secara ad-hoc, tanpa kode aktivasi yang jelas, tanpa protokol berlatih, tanpa tim tanggap terstandar. Padahal, secara internasional, jenis kejadian ini memiliki nama yang lebih dari sekadar istilah teknis—Code Grey—dan di beberapa yurisdiksi bahkan telah diatur negara sebagai standar minimum yang wajib dipenuhi setiap rumah sakit.
Pertanyaan yang layak diajukan: mengapa code grey belum menjadi regulasi yang baku di fasilitas kesehatan Indonesia?
Apa Sebenarnya “Code Grey” Itu?
Code grey adalah salah satu kode darurat rumah sakit (hospital emergency codes) yang berasal dari upaya standardisasi respons terhadap situasi berisiko tinggi di lingkungan pelayanan kesehatan. Dalam standar Australia (Australian Standard/AS 4083—2010 Planning for Emergencies—Health Care Facilities), code grey didefinisikan sebagai respons terorganisasi terhadap perilaku kekerasan, agresif, atau mengancam yang ditampilkan oleh pasien atau pengunjung, yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan—dan yang biasanya tanpa senjata. Situasi bersenjata atau ancaman serius terhadap keselamatan personal masuk kategori berbeda, yaitu code black (Australasian College for Emergency Medicine [ACEM], 2024).
Perbedaan penting code grey dari kode-kode darurat lain terletak pada karakter responsnya. Berbeda dengan code blue yang murni dipimpin klinisi resusitasi, atau code red yang dipimpin tim kebakaran, code grey umumnya bersifat clinically-led with security support—dipimpin oleh klinisi terlatih dalam de-eskalasi verbal, dengan dukungan petugas keamanan (Australian Nursing and Midwifery Federation [ANMF] Victorian Branch, 2019). Filosofinya bukan penindakan represif, melainkan pencegahan eskalasi.
Di Indonesia, versi definisi code grey yang beredar di berbagai SPO rumah sakit umumnya menyatakan hal serupa: kondisi darurat internal terkait tindakan agresif atau perilaku kekerasan yang dilakukan oleh orang luar atau anggota masyarakat terhadap pasien, staf, maupun fasilitas rumah sakit (RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat, 2024).
Lanskap “Code Grey” di Fasilitas Kesehatan Indonesia: Ada, Tapi Tidak Baku
Realitasnya menarik untuk diamati. Banyak rumah sakit di Indonesia—dari RSUP Dr. Sardjito hingga RSD Kertosono, RSUD Sukoharjo, RSU Efarina Etaham, hingga RSU Penyangga Perbatasan Betun—memiliki dokumen SPO code grey internalnya sendiri. Sebagian mengacu pada tujuh atau delapan kode darurat baku internasional, sebagian meracik varian lokal. RSI Sultan Agung Semarang bahkan pada September 2025 mengumumkan penguatan sistem code grey pasca-insiden kekerasan pasien terhadap dokter (ANTARA Jateng, 2025).
Namun, jika kita menelusuri hingga ke regulasi nasional, tidak ada satu pun peraturan yang secara eksplisit mendefinisikan code grey, menetapkan kriteria aktivasinya, mengatur komposisi tim, syarat pelatihan minimum, atau standar minimum respons. Yang ada adalah kewajiban umum untuk memiliki sistem tanggap darurat dan sistem keamanan.
Empat hal krusial berikut menggambarkan lanskap regulasinya:
Pertama, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) mewajibkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (SMK3RS), termasuk penyelenggaraan kesiapsiagaan kondisi darurat—tetapi tidak menyebut code grey secara spesifik (Kementerian Kesehatan RI, 2016). Kode-warna diserahkan pada kebijakan internal masing-masing rumah sakit.
Kedua, Standar Akreditasi Rumah Sakit (STARKES) yang saat ini berlaku melalui KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 memasukkan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) sebagai kelompok standar. Dalam MFK, keamanan didefinisikan sebagai perlindungan terhadap properti rumah sakit, pasien, staf, keluarga, dan pengunjung dari kehilangan, kerusakan, atau pengrusakan—dan kekerasan di tempat kerja (workplace violence) memang disebutkan sebagai salah satu contoh ancaman keamanan (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Namun bentuk konkret respons—apakah menggunakan sistem code warna, siapa timnya, bagaimana kriteria panggilnya—diserahkan kepada rumah sakit.
Ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 menjamin hak tenaga medis dan tenaga kesehatan atas perlindungan hukum, keselamatan kerja, dan perlindungan dari intimidasi, kekerasan, perundungan, serta pelecehan—termasuk mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan memberikan perlindungan (ANTARA, 2025b; Liputan6 Surabaya, 2025). Kerangka ini kuat pada tataran hak, tetapi tidak turun hingga ke tataran teknis-operasional seperti standar code grey.
Keempat, di tingkat FKTP (Puskesmas, klinik, dan tempat praktik mandiri), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan hanya mengatur pelayanan gawat darurat medis, dan tidak menyentuh manajemen kekerasan atau kode aktivasi (Kementerian Kesehatan RI, 2018).
Dengan kata lain, di seluruh hierarki regulasi—dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga keputusan menteri—terminologi code grey tidak pernah muncul. Ia hidup di ekosistem SPO rumah sakit, seringkali sebagai hasil adaptasi dari standar internasional atau dari modul akreditasi versi lama, tetapi tidak pernah dibakukan negara.
Mengapa Tidak Ada Regulasi Khusus? Analisis Multi-Faktor
Ada beberapa lapisan penjelasan yang perlu dipisahkan untuk memahami mengapa hal ini terjadi.
Faktor regulasi: Prinsip subsidiaritas dan pilihan legislatif
Kerangka regulasi Indonesia untuk perumahsakitan bekerja pada dua tingkat: negara menetapkan standar hasil (outcome standards), rumah sakit menetapkan mekanisme teknis untuk mencapainya. Filosofi ini terlihat jelas pada STARKES—negara menetapkan bahwa rumah sakit harus mengidentifikasi risiko keamanan termasuk kekerasan di tempat kerja, menyusun strategi pencegahan, dan menyediakan mekanisme pelaporan, tetapi tidak mendikte bagaimana rumah sakit melakukannya (Liputan6 Surabaya, 2025). Ini bukan kelemahan regulasi per se, melainkan pilihan sadar yang mengizinkan variasi kontekstual.
Konsekuensinya, code grey tidak “hilang” dari regulasi; ia sekadar tidak pernah menjadi kewajiban eksplisit. Rumah sakit yang menerapkannya melakukannya karena inisiatif internal, biasanya sebagai bagian dari pemenuhan elemen penilaian MFK atau K3RS.
Faktor kelembagaan: Absennya system manager untuk kekerasan di tempat kerja
Di Victoria, Australia, standar code grey dibakukan setelah Inquiry into Violence and Security Arrangements in Victorian Hospitals (2011) memberi 39 rekomendasi. Salah satu rekomendasi kunci adalah adanya system manager—dalam kasus Victoria, Department of Health and Human Services—yang memberikan kepemimpinan sistemik, mengembangkan modul pelatihan, dan mengaudit implementasi standar (Victorian Auditor-General’s Office [VAGO], 2015). Sebelumnya, DHHS dianggap belum memberikan kepemimpinan yang cukup kuat, sehingga rumah sakit-rumah sakit menciptakan responsnya sendiri secara terpisah-pisah.
Di Indonesia, peran system manager untuk isu kekerasan terhadap tenaga kesehatan masih terfragmentasi di antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan (untuk aspek K3), Kementerian Hukum dan HAM (untuk perlindungan hukum), Kepolisian RI, serta organisasi profesi (IDI, PPNI, dan lain-lain). Fragmentasi ini menyulitkan lahirnya satu regulasi terpadu setingkat “Standar Nasional Code Grey Fasilitas Kesehatan Indonesia”.
Faktor epistemik: Kekerasan sebagai isu hukum, bukan isu klinis
Diskursus perlindungan tenaga kesehatan di Indonesia selama satu dekade terakhir didominasi kerangka hukum. Perhatian pasca-kasus kekerasan terhadap tenaga medis pada 2023–2025—termasuk kasus dr. Wisnu di Sumatera dan kasus dr. Icha di Lamongan—hampir selalu difokuskan pada penguatan sanksi pidana, pendampingan hukum, dan tuntutan kebijakan “tanpa toleransi” (ANTARA, 2025b). Kerangka klinis-organisasional yang memandang kekerasan sebagai kejadian klinis yang dapat dicegah, di-triage, dan ditangani dengan de-eskalasi verbal serta chemical/physical restraint yang etis—kerangka yang justru menjadi inti standar code grey—relatif kurang berkembang dalam literatur regulasi kita.
Ini adalah warisan konseptual. Kekerasan dilihat sebagai perbuatan pelaku yang harus dihukum, bukan sebagai hazard okupasional yang harus dicegah melalui rekayasa organisasi.
Faktor sumber daya dan variasi kapasitas
Standar code grey Victoria mensyaratkan, sebagai contoh, kemampuan respons lima orang dan pelatihan de-eskalasi berjenjang (Department of Health and Human Services Victoria, 2017). Kajian sistematis terhadap penerapan standar code grey di layanan rural Australia menemukan bahwa standar tersebut dirancang dalam konteks “layanan kesehatan yang tersumber daya baik”, dan sulit diterapkan di sarana kecil dengan staf terbatas serta akses minimal terhadap petugas keamanan dan layanan hukum (Terry et al., 2023).
Realitas fasilitas kesehatan Indonesia sangat beragam. RSU kelas D pratama di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, kepulauan, dan pulau-pulau kecil terluar—yang bahkan diberikan standar akreditasi terpisah oleh Kemenkes (Kementerian Kesehatan RI, 2024)—sering hanya memiliki satu-dua satpam dengan pelatihan terbatas. Puskesmas rawat inap bahkan sering tidak memiliki petugas keamanan bersertifikat sama sekali. Membakukan satu regulasi code grey nasional yang berlaku seragam menghadapi masalah kelayakan implementasi yang serius.
Faktor budaya: Underreporting dan normalisasi
Kekerasan terhadap tenaga kesehatan di Indonesia mengalami tren peningkatan selama 2023–2025, mencakup kekerasan fisik, verbal, perundungan, dan intimidasi (Yati & Suryati, 2026). Namun, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melaporkan pada 2022 bahwa masih banyak insiden tidak dilaporkan; Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mencatat dalam satu tahun pengamatan terjadi delapan kasus kekerasan fisik serius terhadap perawat, dari pengeroyokan keluarga pasien, penyiraman bensin, hingga pembacokan—dan yang tidak dilaporkan diyakini jauh lebih banyak lagi (Prawira, 2025). Kekerasan verbal seperti pelecehan dan penghinaan cenderung dinormalisasi sebagai “risiko pekerjaan”.
Tanpa data insiden yang solid, urgensi politis untuk membuat regulasi baku sulit tumbuh. Regulasi umumnya lahir sebagai respons terhadap krisis yang terdokumentasi—dan krisis kekerasan terhadap nakes Indonesia, meski nyata, seringkali tampak sporadis daripada sistemik dari sudut pandang pembuat kebijakan.
Faktor komparatif: Bahkan di negara maju, standardisasi masih parsial
Perlu diingat bahwa bahkan di negara-negara maju, standardisasi code grey tidak universal. Victoria adalah kasus yang menonjol karena menjadi yurisdiksi pertama di Australia yang membakukan code grey pada 2014, diperbarui 2017 (Premier of Victoria, 2017). Di Amerika Serikat, praktik justru bergerak ke arah plain language codes—menggantikan kode warna dengan bahasa polos (“security alert, behavioral emergency“) karena penelitian menunjukkan variasi antar-rumah sakit dalam kode warna dapat membingungkan (Dauksewicz, 2019). Dengan kata lain, standardisasi code grey nasional bukanlah “standar emas” internasional yang jelas—ia adalah salah satu pendekatan, dan pendekatan itupun sedang diperdebatkan ulang.
Konsekuensi dari Ketiadaan Standardisasi
Ketiadaan regulasi baku code grey di Indonesia membawa beberapa konsekuensi nyata:
Variasi respons antar-fasilitas. SPO code grey di RSD Kertosono, RSU Efarina Etaham, RSUD Barru, dan RSU Penyangga Perbatasan Betun—semuanya berbeda dalam alur, tim, dan kriteria aktivasi. Tenaga kesehatan yang berpindah tempat kerja harus mempelajari ulang sistem yang berbeda.
Kesenjangan implementasi antara rumah sakit besar dan kecil. RS pendidikan atau RS swasta besar cenderung memiliki SPO code grey yang matang; RSU kecil dan FKTP nyaris tidak memilikinya.
Kekosongan di FKTP. Puskesmas, klinik pratama, dan tempat praktik mandiri dokter—yang justru sering menjadi lokasi kekerasan pertama (misalnya keluarga pasien yang marah karena antrean atau karena penolakan rujukan)—tidak memiliki kerangka code grey sama sekali.
Pelatihan de-eskalasi tidak seragam. Karena tidak ada standar minimum pelatihan, kompetensi tenaga kesehatan dalam menangani perilaku agresif sangat bervariasi. Sebagian besar mengandalkan intuisi klinis daripada teknik terlatih.
Data insiden sulit dikumpulkan. Tanpa definisi operasional yang seragam, data insiden code grey tidak dapat diagregasi secara nasional untuk menjadi dasar pembuatan kebijakan.
Menuju Regulasi Code Grey yang Kontekstual
Perlukah Indonesia membakukan regulasi code grey nasional? Pandangan pragmatisnya: bukan regulasinya yang harus disebut “code grey“, melainkan substansinya yang perlu dibakukan. Beberapa langkah realistis yang dapat dipertimbangkan Kemenkes dan organisasi profesi:
Pertama, memasukkan standar respons kekerasan di tempat kerja sebagai elemen penilaian eksplisit dalam MFK STARKES berikutnya—dengan kriteria yang tetap fleksibel terhadap tingkat fasilitas, tetapi mensyaratkan minimum: (1) definisi kejadian, (2) mekanisme aktivasi, (3) tim tanggap, (4) protokol de-eskalasi, dan (5) sistem pelaporan.
Kedua, mengembangkan pedoman teknis nasional pencegahan dan penanganan kekerasan di tempat kerja fasilitas pelayanan kesehatan sebagai turunan dari Permenkes 13/2025—yang mencakup FKTP, bukan hanya rumah sakit.
Ketiga, mengintegrasikan modul de-eskalasi verbal dan manajemen perilaku agresif ke dalam kompetensi dasar dokter (SKD 2026), perawat (Standar Kompetensi Perawat), dan bidan.
Keempat, mendorong sistem pelaporan insiden kekerasan berbasis Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) dengan definisi kasus yang seragam, sehingga data agregat dapat menjadi basis kebijakan.
Kelima, mempertimbangkan pendekatan hibrida: mempertahankan code warna untuk internal rumah sakit (karena sudah familiar), tetapi memperkenalkan bahasa polos untuk pengumuman publik yang tidak menimbulkan kepanikan pengunjung.
Penutup
Code grey di fasilitas kesehatan Indonesia adalah kasus menarik tentang bagaimana sebuah instrumen manajemen risiko bisa hadir di lapangan tanpa pernah dirumuskan negara. Ia hidup di SPO rumah sakit, diadopsi berdasarkan referensi internasional, dan berjalan sesuai kapasitas masing-masing fasilitas. Ketiadaan regulasi bakunya bukan semata kelalaian, melainkan hasil kombinasi pilihan legislatif berbasis prinsip subsidiaritas, fragmentasi kelembagaan, kerangka epistemik yang berat pada hukum-pidana, keterbatasan sumber daya, budaya pelaporan yang lemah, dan kenyataan bahwa standardisasi internasional pun belum bulat.
Pertanyaan yang lebih penting bukanlah “kapan Indonesia akan punya regulasi code grey?”—melainkan “seperti apa bentuk perlindungan sistemik terhadap kekerasan di tempat kerja fasilitas kesehatan yang paling tepat untuk konteks Indonesia?”. Jawabannya mungkin tidak berupa satu kode berwarna abu-abu, tetapi berupa jalinan regulasi, pelatihan, sistem pelaporan, dan budaya organisasi yang saling menopang—yang jauh lebih substansial daripada sekadar meminjam istilah dari standar Australia.
Yang jelas, dokter jaga di IGD pukul 02.17 dini hari itu tidak boleh terus-menerus dibiarkan menghadapi kekerasan sendirian, hanya dengan dua satpam paruh baya dan tanpa protokol yang jelas.
Referensi
ANTARA Jateng. (2025, September 15). RSI Sultan Agung Semarang tingkatkan ‘Code Grey’ cegah kekerasan pada dokter. https://jateng.antaranews.com/berita/599849/rsi-sultan-agung-semarang-tingkatkan-code-grey-cegah-kekerasan-pada-dokter
ANTARA. (2025b, Juli). IDI Jatim minta perlindungan tenaga medis diperkuat usai tragedi dr Icha. https://jatim.antaranews.com/berita/1078357/idi-jatim-minta-perlindungan-tenaga-medis-diperkuat-usai-tragedi-dr-icha
Australasian College for Emergency Medicine. (2024). P32 Violence in emergency departments. https://policy.acem.org.au/index.php/policies-menu/p32-violence-in-emergency-departments
Australian Nursing and Midwifery Federation (Victorian Branch). (2019). Prevention of occupational violence and aggression: Guidance for nurses, midwives and personal care workers. https://www.anmfvic.asn.au
Dauksewicz, B. W. (2019). Hospitals should replace emergency codes with plain language. Journal of Healthcare Risk Management, 38(3), 32–41. https://doi.org/10.1002/jhrm.21346
Department of Health and Human Services Victoria. (2017). Code Grey Standards September 2017. State of Victoria. https://www.health.vic.gov.au/sites/default/files/migrated/files/collections/policies-and-guidelines/c/code-grey-standards-sep-2017-pdf.pdf
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit. Jakarta: Kemenkes RI.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan. Jakarta: Kemenkes RI.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit [STARKES]. Jakarta: Kemenkes RI.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. Jakarta: Kemenkes RI. https://arissusanto.com/wp-content/uploads/2024/10/KMK-No.-HK.01.07-MENKES-1596-2024-ttg-Standar-Akreditasi-Rumah-Sakit-signed.pdf
Liputan6 Surabaya. (2025, Juli). Perlindungan tenaga kesehatan dinilai jadi fokus penguatan sistem. https://www.liputan6.com/surabaya/read/8196271/perlindungan-tenaga-kesehatan-dinilai-jadi-fokus-penguatan-sistem
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
Prawira, A. E. (Ed.). (2025, Januari 10). Perlindungan tenaga kesehatan: Wacana atau komitmen? Kompas.id. https://www.kompas.id/artikel/perlindungan-tenaga-kesehatan-wacana-atau-komitmen
Premier of Victoria. (2017, September). Australian first policy to prevent violence in hospitals. https://www.premier.vic.gov.au/australian-first-policy-prevent-violence-hospitals
RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat. (2024, Maret 19). Kode darurat rumah sakit. Kemenkes RI. https://rsjrw.rsjlawang.com/artikel/kode-darurat-rumah-sakit
Standards Australia. (2010). AS 4083—2010 Planning for emergencies—Health care facilities. Sydney: Standards Australia.
Terry, D., Peck, B., Baker, T., Schmitz, D., & Kirschbaum, M. (2023). Occupational violence and aggression in urgent and critical care in rural health service settings: A systematic review of mixed studies. Journal of Advanced Nursing, 79(6), 2011–2029. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10086783/
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Victorian Auditor-General’s Office. (2015). Occupational violence against healthcare workers. Melbourne: VAGO. https://www.audit.vic.gov.au/report/occupational-violence-against-healthcare-workers
Yati, S., & Suryati, C. (2026). Edukasi perlindungan hukum tenaga medis dalam perspektif hukum kesehatan Indonesia. Kolaborasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6(3), 557–569. https://doi.org/10.56359/kolaborasi.v6i3.893
Catatan Transparansi
Artikel ini menggabungkan tiga jenis sumber dengan kekuatan bukti yang berbeda: (1) regulasi primer Indonesia (UU, PP, Permenkes, KMK) yang dikutip berdasarkan pembacaan sekunder dari sumber pers dan literatur hukum, tanpa akses langsung ke seluruh teks resmi terbaru; (2) standar internasional Victoria/Australia sebagai bahan komparatif, yang lebih mudah diakses tetapi tidak dapat digeneralisasi ke seluruh konteks internasional; dan (3) laporan pers Indonesia (Kompas, Antara, Liputan6) sebagai sumber tentang kasus kekerasan terkini dan pernyataan organisasi profesi. Data kuantitatif nasional tentang frekuensi insiden code grey atau kekerasan terhadap nakes di fasilitas kesehatan Indonesia sangat terbatas dan tidak tersedia secara agregat—laporan IDI (2022) dan PPNI menggunakan pendekatan sampling terbatas dan bersifat point-in-time. Karena itu, klaim tentang “peningkatan tren” harus dibaca dengan hati-hati. Tidak ada satu regulasi Indonesia yang secara eksplisit menggunakan terminologi “code grey“—kesimpulan ini didasarkan pada penelusuran regulasi hingga tanggal artikel disusun; jika terdapat regulasi turunan Kemenkes yang lebih baru dan spesifik, artikel ini terbuka untuk direvisi.
Tinggalkan Balasan