Ringkasan Eksekutif
Dalam dua tahun terakhir, fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) menerima gelombang aturan turunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, puluhan Peraturan Menteri Kesehatan, dan Keputusan Menteri Kesehatan tentang akreditasi. Masalah yang muncul di lapangan jarang berupa ketidaktahuan akan satu aturan, melainkan tidak adanya satu tempat yang memuat semua kewajiban, siapa penanggung jawabnya, kapan tenggatnya, dan apa buktinya.
Artikel ini mengusulkan register kepatuhan regulasi (compliance register) sebagai instrumen tata kelola sederhana namun disiplin. Direksi memperoleh gambaran risiko ketidakpatuhan secara terpadu; manajer unit memperoleh daftar tugas yang jelas. Register ini tidak menggantikan penasihat hukum, tetapi membuat setiap konsultasi hukum lebih terarah.
Setelah membaca, Anda dapat memulai register minimal dalam 30 hari: memilih 20-30 kewajiban prioritas, menetapkan pemilik, dan menjadwalkan tinjauan triwulanan.
Latar Belakang dan Konteks
Regulasi kesehatan Indonesia bergerak cepat. Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit, misalnya, mengatur delapan aspek (termasuk penyelenggaraan dan perizinan, tata kelola, mutu dan keselamatan pasien, pencatatan, serta pembinaan, pengawasan, dan sanksi), mencabut 21 Permenkes terkait rumah sakit, dan memberi masa transisi dua tahun; selama masa itu izin operasional yang ada tetap berlaku.1 Klasifikasi rumah sakit pun bergeser dari jumlah tempat tidur ke kemampuan pelayanan, dan data rumah sakit diintegrasikan ke SATUSEHAT.1
Bagi klinik pratama, puskesmas, laboratorium, dan apotek, dinamika serupa terjadi lewat pengaturan perizinan, akreditasi, lingkungan, dan data. Tanpa peta tunggal, fasyankes cenderung mengelola kepatuhan secara reaktif: baru bergerak ketika ada surveyor, pengawas, atau tenggat pelaporan. Pola ini menimbulkan tiga risiko: izin atau sertifikat kedaluwarsa tanpa disadari, bukti kepatuhan tidak siap saat survei, dan beban kerja menumpuk pada satu-dua orang.
Kerangka Praktik Terbaik
Dasar normatifnya adalah hierarki aturan: UU 17/2023, PP 28/2024 (ditetapkan 26 Juli 2024) sebagai peraturan pelaksana,2 lalu Permenkes dan Keputusan Menteri Kesehatan sebagai pengaturan teknis. Untuk rumah sakit, akreditasi lanjutan merujuk KMK Nomor 62 Tahun 2026, dan untuk fasyankes primer ada peta tersendiri.5
Dari sisi metode, standar internasional ISO 37301:2021 Compliance management systems menekankan identifikasi kewajiban kepatuhan, penilaian risikonya, penetapan tanggung jawab, pemantauan, dan perbaikan berkelanjutan.3 Otoritas kesehatan di Australia Barat menerapkannya melalui kebijakan manajemen kepatuhan yang secara aktif mengidentifikasi dan mengomunikasikan kewajiban kepatuhan serta mengaitkannya dengan kebijakan manajemen risiko.4 Fasyankes di Indonesia tidak perlu tersertifikasi ISO untuk meminjam logikanya.
Langkah Implementasi
Berikut tahapan yang dapat diadaptasi, dari rumah sakit tipe menengah di Sragen hingga klinik pratama di Gianyar atau puskesmas di Kupang.
| Tahap | Kegiatan | Penanggung jawab | Keluaran |
|---|---|---|---|
| 1. Tetapkan mandat | Direksi/pimpinan menunjuk koordinator kepatuhan (dapat merangkap koordinator mutu) dan membentuk tim lintas unit | Direktur/kepala fasyankes | SK tim, ruang lingkup |
| 2. Inventarisasi | Kumpulkan aturan yang berlaku: perizinan, akreditasi, SDM, farmasi, limbah, data, K3 | Koordinator + kepala unit | Daftar aturan sumber |
| 3. Pecah menjadi kewajiban | Terjemahkan aturan menjadi kewajiban yang dapat dikerjakan (siapa, apa, kapan) | Kepala unit | Baris register |
| 4. Nilai risiko | Skor dampak x kemungkinan ketidakpatuhan; tandai kewajiban prioritas | Komite/tim mutu dan risiko | Peringkat prioritas |
| 5. Tetapkan pemilik dan bukti | Satu pemilik per kewajiban; tentukan dokumen bukti dan lokasinya | Kepala unit | Kolom pemilik dan bukti |
| 6. Pantau dan laporkan | Perbarui status, kalender tenggat, tinjauan triwulanan | Koordinator | Laporan ke direksi |
| 7. Perbarui | Pindai regulasi baru tiap bulan; kaji dampak sebelum berlaku | Koordinator + fungsi hukum | Revisi register |
Kolom minimal register: nomor kewajiban, sumber aturan (nomor, tahun, pasal yang Anda verifikasi dari naskah resmi), uraian kewajiban, unit pemilik, frekuensi/tenggat, bukti kepatuhan, status (patuh, sebagian, belum), tingkat risiko, dan tindak lanjut.
Contoh Baris Register
| Kewajiban | Pemilik | Tenggat/Frekuensi | Bukti | Risiko |
|---|---|---|---|---|
| Memantau masa berlaku izin operasional dan menyiapkan penyesuaian pada masa transisi | Wakil direktur/penanggung jawab perizinan | Kalender 12 dan 6 bulan sebelum izin berakhir | Salinan izin, memo penyesuaian | Tinggi |
| Integrasi dan pelaporan data ke SATUSEHAT | Kepala SIMRS/RME | Sesuai ketentuan yang berlaku | Log integrasi, laporan validasi | Sedang-tinggi |
| Pemeliharaan status akreditasi | Ketua tim mutu | Siklus akreditasi, audit internal semesteran | Sertifikat, hasil audit internal | Tinggi |
Indikator Keberhasilan dan Monitoring
- Persentase kewajiban prioritas yang berstatus patuh dengan bukti lengkap (target awal 80% dalam 6 bulan, 95% dalam 12 bulan; sesuaikan kondisi lokal).
- Jumlah izin/sertifikat yang melewati tenggat tanpa perpanjangan (target nol).
- Rata-rata waktu dari terbitnya regulasi baru hingga selesainya kajian dampak (target di bawah 30 hari).
- Persentase kewajiban yang memiliki pemilik dan bukti terdokumentasi (target 100%).
- Temuan berulang pada survei, audit internal, atau pengawasan (target menurun tiap periode).
Frekuensi evaluasi: unit melapor bulanan, koordinator merangkum triwulanan kepada direksi, dan register ditinjau menyeluruh setahun sekali.
Tantangan Umum dan Cara Mengatasinya
| Hambatan | Mitigasi |
|---|---|
| Register terlalu panjang sehingga tidak pernah diperbarui | Mulai dari 20-30 kewajiban berisiko tinggi; perluas bertahap |
| Aturan dikutip dari sumber sekunder atau versi lama | Verifikasi setiap kewajiban ke naskah resmi (JDIH/Kemenkes); catat tanggal verifikasi |
| Pemilik tidak jelas atau rangkap jabatan berlebihan | Satu pemilik per baris; wakil ditetapkan tertulis |
| Kepatuhan dianggap urusan mutu semata | Libatkan keuangan, SDM, sarana, dan SIMRS; laporkan ke direksi |
| Keterbatasan SDM di fasyankes kecil | Gunakan lembar kerja sederhana dan gabungkan tinjauan dengan rapat mutu rutin |
Contoh Lapangan (Ilustrasi)
Sebuah rumah sakit kelas menengah di Jawa Tengah (nama disamarkan) memulai register dengan 28 kewajiban. Dalam rapat pertama ditemukan dua sertifikat peralatan yang masa berlakunya tinggal beberapa bulan dan satu laporan berkala yang tidak punya pemilik. Hasilnya bukan skor yang rapi, melainkan daftar tindak lanjut yang jelas. Sebuah klinik pratama di Bali menggunakan lembar kerja dengan 15 baris dan kalender bersama; bagi mereka manfaat terbesarnya adalah satu orang pengganti dapat meneruskan tugas ketika penanggung jawab izin cuti. Contoh ini ilustrasi, bukan hasil studi terpublikasi.
Alat dan Dokumen Pendukung
- Lembar kerja register (spreadsheet) dengan kolom di atas dan format kondisional untuk tenggat.
- SPO pemantauan regulasi baru dan kajian dampak.
- Format laporan triwulanan kepatuhan satu halaman untuk direksi.
- Daftar tilik bukti kepatuhan per unit, selaras dengan dokumen akreditasi.
Pesan Kunci untuk Direksi dan Manajer Unit
- Direksi: tetapkan mandat dan koordinator, minta laporan triwulanan, dan jadikan izin serta akreditasi sebagai risiko tingkat organisasi.
- Manajer unit: pastikan setiap kewajiban di unit Anda punya pemilik, tenggat, dan bukti yang dapat ditunjukkan dalam hitungan menit.
- Mulai kecil, verifikasi ke naskah resmi, dan perbarui secara rutin.
FAQ
Apakah register kepatuhan wajib? Penulis tidak menemukan ketentuan yang mewajibkan format ini; ia adalah praktik tata kelola yang membantu memenuhi kewajiban lain.
Siapa yang sebaiknya menjadi koordinator? Orang yang memiliki akses ke direksi dan memahami proses lintas unit, sering kali koordinator mutu atau sekretaris komite, dengan dukungan fungsi hukum.
Apakah perlu aplikasi khusus? Tidak pada tahap awal. Spreadsheet bersama dengan kalender sudah memadai; aplikasi baru dipertimbangkan ketika jumlah kewajiban dan unit bertambah.
Bagaimana menangani aturan yang ditafsirkan berbeda? Catat sebagai risiko, minta klarifikasi kepada dinas kesehatan atau Kemenkes, dan konsultasikan dengan penasihat hukum.
Referensi
1. Kementerian Kesehatan RI. Sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit. Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan; 2026. keslan.kemkes.go.id
2. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. peraturan.bpk.go.id
3. International Organization for Standardization. ISO 37301:2021 Compliance management systems: requirements with guidance for use. Geneva: ISO; 2021.
4. Department of Health, Government of Western Australia. Compliance Management Policy (MP 0007/16). health.wa.gov.au
5. Legawa C. Babak baru akreditasi fasilitas kesehatan lanjutan: memahami KMK Nomor 62 Tahun 2026. legawa.com; 2026. legawa.com
Disclaimer: artikel ini merupakan rujukan manajerial, bukan nasihat hukum, keuangan, atau konsultasi manajemen formal. Setiap fasilitas perlu menyesuaikan dengan konteks lokal dan regulasi terkini serta memverifikasi pasal ke naskah resmi. Keputusan klinis tetap menjadi ranah tenaga medis.
Tinggalkan Balasan