Etika dan Legalitas Telemedisin: Konsultasi Daring via Aplikasi, WhatsApp, dan Surel

Pukul sebelas malam, ponsel bergetar. Seorang kenalan lama mengirim foto ruam di lengan anaknya lewat WhatsApp, disusul pertanyaan pendek: “Dok, ini perlu ke IGD nggak? Atau cukup dikasih salep apa?” Hampir setiap dokter, perawat, bidan, atau apoteker di Indonesia pernah menerima pesan seperti itu. Sebagian menjawab karena sungkan, sebagian karena peduli, sebagian lagi karena memang membuka layanan konsultasi berbayar lewat nomor pribadi.

Pertanyaannya: ketika kita membalas pesan itu dengan saran klinis, apa yang sebenarnya sedang kita lakukan di mata hukum dan etika profesi? Apakah itu praktik? Apakah perlu izin? Siapa yang bertanggung jawab kalau sarannya keliru? Apakah jawabannya berubah kalau kita tidak memungut bayaran, atau kalau percakapan terjadi lewat surel, bukan lewat aplikasi telemedisin resmi?

Tulisan ini mencoba memetakan jawabannya secara utuh, berpijak pada regulasi yang berlaku per Oktober 2026. Saya pernah menulis tentang peluang telemedicine dalam UU Kesehatan beberapa waktu lalu. Kali ini fokusnya bergeser ke sisi yang lebih rawan: batas etik dan konsekuensi legal bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memberi layanan jarak jauh.

Telekesehatan dan Telemedisin: Dua Istilah, Dua Konsekuensi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membedakan dua istilah yang sering dipakai bergantian. Telekesehatan (Pasal 1 angka 21) adalah pemberian dan fasilitasi layanan kesehatan secara luas melalui teknologi komunikasi digital, termasuk kesehatan masyarakat, layanan informasi kesehatan, dan layanan mandiri. Telemedisin (Pasal 1 angka 22) lebih sempit: pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital. Definisi yang sama diulang dalam Pasal 1 angka 28 PP Nomor 28 Tahun 2024.

Perbedaan ini bukan soal tata bahasa. Ia menentukan rezim hukum yang berlaku.

Edukasi umum, misalnya utas di media sosial tentang tanda bahaya demam berdarah atau siaran langsung tentang gizi balita, termasuk telekesehatan nonklinis. Ia tetap tunduk pada etika profesi dan aturan iklan layanan kesehatan, tetapi tidak membentuk hubungan dokter–pasien.
Saran yang ditujukan pada kondisi seseorang, misalnya “ruam anak Ibu kemungkinan dermatitis kontak, oleskan salep X dua kali sehari”, sudah masuk wilayah telemedisin. Di titik itu terjadi penilaian klinis atas pasien tertentu, dan seluruh kewajiban praktik ikut melekat.

Patokan sederhananya: kalau jawaban Anda hanya masuk akal untuk orang yang sedang bertanya, Anda sedang berpraktik. Media yang dipakai, entah aplikasi resmi, WhatsApp, Telegram, Instagram DM, atau surel, tidak mengubah hakikat perbuatannya.

Lapisan Regulasi yang Berlaku

Kerangka hukum telemedisin di Indonesia tersusun berlapis dan belum sepenuhnya rapat. Berikut peta ringkasnya.

Regulasi	Isi yang relevan
UU 17/2023 tentang Kesehatan	Definisi telekesehatan dan telemedisin; telemedisin diselenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), baik antarfasyankes maupun antara fasyankes dan masyarakat; pelaksananya wajib ber-SIP (Pasal 172). Kewajiban tenaga medis (Pasal 274), rekam medis (Pasal 296), penyelesaian sengketa, disiplin, dan ketentuan pidana.
PP 28/2024 (pelaksana UU Kesehatan)	Hanya fasyankes yang boleh menyelenggarakan telemedisin: rumah sakit, puskesmas, klinik, praktik mandiri tenaga medis/tenaga kesehatan, laboratorium kesehatan, dan apotek (Pasal 558). Jenis layanan (Pasal 561), kewajiban STR dan SIP (Pasal 562), satu SIP untuk satu tempat praktik (Pasal 682).
Permenkes 20/2019	Telemedisin antarfasyankes: teleradiologi, teleelektrokardiografi, teleultrasonografi, telekonsultasi klinis. Tidak mengatur layanan langsung ke pasien.
Rancangan Permenkes Telekesehatan dan Telemedisin	Dibahas terbuka sejak September 2024 sebagai turunan PP 28/2024 (Pasal 557, 561, 562, 564). Sampai tulisan ini dibuat, saya belum menemukan versi final yang diundangkan; cek JDIH Kemenkes untuk status terbaru.
Perkonsil 74/2020 dan Kepmenkes HK.01.07/MENKES/4829/2021	Aturan telemedisin masa pandemi COVID-19. Status pandemi sudah dicabut pada Juni 2023, sehingga daya ikatnya dipersoalkan. Tetap berguna sebagai rujukan standar kehati-hatian.
Permenkes 24/2022 tentang Rekam Medis	Kewajiban rekam medis elektronik, termasuk untuk layanan jarak jauh.
UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)	Data kesehatan tergolong data pribadi spesifik; kewajiban pengendali data; sanksi administratif dan pidana.
UU ITE dan perubahannya	Informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
Permenkes 3/2025	Mekanisme penegakan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan.
KODEKI dan fatwa MKEK (termasuk SK MKEK 29/2021 tentang media sosial), serta kode etik profesi masing-masing	Norma etik: kerahasiaan, kejujuran, batas kompetensi, larangan swa-promosi berlebihan, penggunaan kanal terenkripsi untuk diskusi kasus.

Satu hal menonjol dari tabel itu: norma tingkat undang-undang dan PP sudah tegas mensyaratkan telemedisin berjalan melalui fasyankes, tetapi aturan teknis untuk layanan langsung ke pasien belum lengkap di tingkat peraturan menteri. Kekosongan inilah yang membuat banyak orang mengira konsultasi via WhatsApp pribadi berada di wilayah “abu-abu yang aman”. Sebenarnya tidak. Ketiadaan aturan teknis tidak menghapus kewajiban yang sudah ditetapkan undang-undang.

Tiga Kanal, Tiga Profil Risiko

1. Platform telemedisin resmi

Platform seperti aplikasi konsultasi dokter yang sudah dikenal publik secara hukum adalah penyelenggara sistem elektronik. Platform itu sendiri bukan fasyankes. Agar layanannya sah sebagai telemedisin, ia harus bermitra dengan fasyankes berizin (biasanya klinik yang dimiliki atau digandeng operator), dan dokter yang bertugas harus memiliki SIP di fasyankes tersebut. Ini konsekuensi langsung dari Pasal 558 dan Pasal 562 PP 28/2024.

Bagi dokter, kanal ini relatif paling aman karena identitas pasien terverifikasi, ada persetujuan elektronik, rekam medis tersimpan, resep elektronik terlacak, dan tersedia jalur rujukan. Namun ada dua jebakan:

SIP yang tidak cocok. Dokter umum yang punya SIP di puskesmas lalu “menumpang” berpraktik di aplikasi tanpa SIP di klinik mitra aplikasi sedang berpraktik di tempat yang tidak tercakup izinnya. Ingat batas tiga tempat praktik bagi dokter.
Tekanan model bisnis. Target jumlah konsultasi per jam, durasi singkat, dan dorongan meresepkan obat dari apotek mitra adalah tekanan nyata. Standar profesi tidak ikut turun karena kontrak dengan platform. Jika terjadi sengketa, dokter tetap pihak yang dinilai secara disiplin.

2. Aplikasi perpesanan (WhatsApp, Telegram, Signal, DM media sosial)

Inilah kanal paling umum sekaligus paling rentan. Ada dua situasi yang perlu dipisahkan.

Situasi A: pesan sebagai perpanjangan praktik di fasyankes. Pasien kontrol yang sudah pernah diperiksa langsung, lalu mengirim hasil laboratorium lewat nomor resmi klinik. Dokter menanggapi, mencatat di rekam medis, dan menjadwalkan kontrol. Ini dapat dipertanggungjawabkan, asalkan fasyankes menetapkan kanal itu dalam kebijakan dan SPO (siapa yang memegang nomor, jam layanan, cara mendokumentasikan, cara menangani kegawatan), percakapan dipindahkan ke rekam medis, dan pasien menyetujui penggunaan kanal tersebut.

Situasi B: nomor pribadi, pasien baru, tanpa fasyankes. Orang yang belum pernah diperiksa, menghubungi nomor pribadi, meminta diagnosis dan resep. Secara normatif ini berada di luar desain UU Kesehatan dan PP 28/2024, sebab tidak ada fasyankes penyelenggara dan tidak ada tempat praktik yang tercakup SIP. Perkonsil 74/2020 pun dulu secara tegas melarang telekonsultasi langsung dokter–pasien tanpa melalui fasyankes. Meski aturan itu berlatar pandemi, logikanya sejalan dengan rezim undang-undang yang sekarang.

Kanal perpesanan juga punya masalah teknis yang berdampak hukum:

Verifikasi identitas lemah. Anda tidak pernah benar-benar tahu siapa di balik nomor itu, berapa usianya, atau apakah ia orang yang sama dengan pasien.
Data tersebar di perangkat pribadi. Foto luka, hasil laboratorium, dan riwayat penyakit menumpuk di galeri ponsel yang juga dipakai keluarga, tersinkron ke penyimpanan awan, dan ikut terbawa ketika ponsel hilang. Enkripsi ujung-ke-ujung hanya melindungi data saat dikirim, bukan saat tersimpan di ponsel Anda.
Grup WhatsApp. Mendiskusikan pasien di grup alumni atau grup rumah sakit yang anggotanya campur aduk adalah pintu kebocoran. Fatwa MKEK tentang media sosial meminta diskusi kasus antardokter memakai kanal terenkripsi dan jalur pribadi, bukan grup terbuka, dan identitas pasien sebaiknya disamarkan.
Jejak percakapan adalah alat bukti. Tangkapan layar atau ekspor percakapan dapat diajukan sebagai bukti elektronik. Kalimat yang terkesan santai (“udah, nggak apa-apa, minum parasetamol aja”) bisa dibaca sebagai penilaian klinis definitif di ruang sidang atau di depan majelis disiplin.

3. Surat elektronik (surel)

Surel bersifat asinkron, mirip model store-and-forward dalam teleradiologi. Kelebihannya: pertanyaan dan jawaban terdokumentasi rapi, lampiran utuh, dan dokter punya waktu berpikir. Kekurangannya: tidak ada interaksi waktu nyata, sehingga gejala yang memburuk di antara dua surel mudah terlewat. Surel juga sering terkirim ke alamat yang keliru atau dibaca orang lain di komputer bersama.

Secara etik, surel cocok untuk opini kedua atas dokumen (hasil pencitraan, resume medis), korespondensi antarsejawat, dan tindak lanjut pasien yang sudah dikenal. Surel tidak cocok untuk keluhan akut, kondisi yang perlu pemeriksaan fisik, atau permintaan resep obat dengan risiko tinggi. Gunakan alamat institusi, bukan akun pribadi. Cantumkan pernyataan bahwa surel tidak dipantau untuk kegawatdaruratan, dan arsipkan korespondensi ke rekam medis.

Gratis atau Berbayar: Apa Bedanya?

Banyak tenaga kesehatan merasa aman karena “toh saya tidak memungut bayaran”. Anggapan ini perlu diluruskan.

Yang tidak berubah oleh ketiadaan bayaran

Hubungan terapeutik terbentuk karena ada penilaian klinis atas pasien tertentu yang kemudian diandalkan oleh pasien, bukan karena ada pembayaran. Begitu Anda memberi saran klinis individual, kewajiban menerapkan standar profesi, menjaga kerahasiaan, dan bertindak dalam batas kompetensi sudah melekat. Pasal 440 UU Kesehatan tentang kealpaan yang mengakibatkan luka berat atau kematian tidak membedakan layanan gratis dan berbayar. Majelis disiplin juga menilai mutu keputusan klinis, bukan nilai kuitansinya.

Gratis memang bisa menjadi faktor yang meringankan secara moral, dan pada praktiknya pasien yang dibantu cuma-cuma jarang menuntut. Namun “jarang” bukan perlindungan hukum. Yang paling sering terjadi justru konsultasi gratis kepada kerabat atau tetangga yang berakhir buruk, lalu keluarga lain yang tidak terlibat ikut mempersoalkannya.

Yang bertambah ketika ada bayaran

Hubungan kontraktual menjadi jelas. Pasien yang membayar adalah konsumen jasa. Gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum lebih mudah dirumuskan, dan UU Perlindungan Konsumen dapat ikut dipakai, terutama soal informasi yang jujur dan tidak menyesatkan tentang layanan.
Pertanyaan izin makin tajam. Menerima pembayaran atas jasa klinis lewat nomor pribadi, tanpa fasyankes dan tanpa SIP untuk tempat itu, sangat mirip dengan menjalankan praktik di luar tempat praktik yang berizin. Fasyankes yang mempekerjakan atau memfasilitasi tenaga tanpa SIP pun dapat terkena konsekuensi.
Kewajiban perpajakan. Imbalan konsultasi daring adalah penghasilan yang wajib dilaporkan. Transfer ke rekening pribadi tetap tercatat.
Promosi dan iklan. Mengiklankan “konsultasi dokter via WA, Rp50 ribu, langsung resep” di media sosial bersinggungan dengan aturan iklan layanan kesehatan dan norma etik tentang swa-promosi. Janji hasil, testimoni pasien, dan klaim “pasti sembuh” adalah tanda bahaya.

Matriks risiko ringkas

Kanal × Bayaran	Gratis	Berbayar
Platform resmi bermitra fasyankes	Rendah, jika SIP di fasyankes mitra sesuai	Rendah–sedang, tergantung kepatuhan SIP dan mutu layanan
Kanal resmi fasyankes (nomor/surel institusi, ada SPO)	Rendah–sedang	Sedang, perlu tarif resmi dan tagihan fasyankes
Nomor/surel pribadi, pasien lama yang pernah diperiksa	Sedang	Sedang–tinggi
Nomor/surel pribadi, pasien baru tanpa pemeriksaan	Tinggi	Sangat tinggi

Kewajiban Inti yang Tetap Melekat di Ruang Daring

Pasal 274 UU Kesehatan memuat kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan: bekerja sesuai standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika; memperoleh persetujuan pasien; menjaga rahasia kesehatan pasien; membuat dan menyimpan catatan atau dokumen pemeriksaan; serta merujuk ke pihak yang lebih kompeten. Tidak satu pun dari kewajiban ini gugur karena interaksinya lewat layar. Dalam praktik daring, wujud konkretnya kira-kira sebagai berikut.

Identifikasi pasien

Pastikan nama lengkap, tanggal lahir, dan hubungan penanya dengan pasien. Untuk anak, tanyakan berat badan sebelum menyebut dosis apa pun. Pedoman etik telemedisin internasional, termasuk pernyataan Asosiasi Medis Dunia (WMA) tentang etika telemedisin yang dimutakhirkan 2018, menekankan bahwa dokter harus yakin sedang berhubungan dengan pasien yang sebenarnya.

Persetujuan dan penjelasan keterbatasan

Pasien berhak tahu bahwa konsultasi jarak jauh tidak setara dengan pemeriksaan langsung, bahwa diagnosis bersifat sementara, dan bahwa data akan disimpan. Persetujuan dapat berupa pernyataan elektronik. Yang penting, persetujuan itu terekam.

Rekam medis

Pasal 296 UU Kesehatan mewajibkan setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memberi pelayanan perseorangan membuat rekam medis. Permenkes 24/2022 mengarahkannya ke bentuk elektronik. Percakapan WhatsApp di ponsel bukan rekam medis. Ia harus dipindahkan, minimal dalam bentuk ringkasan SOAP, ke sistem rekam medis fasyankes. Tanpa rekam medis, tenaga kesehatan kehilangan alat pembelaan terpentingnya.

Kerahasiaan dan pelindungan data

UU PDP menggolongkan data dan informasi kesehatan sebagai data pribadi spesifik. Siapa pun yang mengungkapkan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum dapat dipidana penjara hingga empat tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar (Pasal 67 UU PDP). Meneruskan foto hasil laboratorium pasien ke grup tanpa menyamarkan identitas, mengunggah tangkapan layar konsultasi “untuk konten edukasi”, atau membiarkan admin klinik membaca percakapan di ponsel pribadi dokter adalah contoh nyata pelanggaran yang sering dianggap sepele.

Batas kompetensi dan batas medium

Ada dua batas yang berbeda. Batas kompetensi menyangkut apakah keluhan itu memang wewenang Anda. Batas medium menyangkut apakah keluhan itu bisa dinilai dengan aman tanpa pemeriksaan fisik. Nyeri dada, sesak napas, penurunan kesadaran, perdarahan, demam pada bayi muda, nyeri perut hebat, dan pikiran menyakiti diri sendiri berada di luar batas medium. Jawaban yang benar untuk keluhan seperti ini adalah mengarahkan pasien ke IGD atau layanan gawat darurat sekarang juga, bukan memberi diagnosis banding panjang lewat pesan.

Peresepan

Dalam bahan rancangan Permenkes, peresepan disebut sebagai salah satu keluaran sah layanan telemedisin. Meski begitu, kehati-hatian yang dulu diatur pedoman masa pandemi tetap relevan. Hindari meresepkan narkotika, psikotropika, obat suntik, dan obat dengan indeks terapi sempit tanpa pemeriksaan langsung. Resep harus keluar melalui sistem fasyankes atau resep elektronik yang dapat diverifikasi apotek, bukan berupa foto kertas resep atau daftar obat yang diketik di pesan. Keputusan meresepkan harus lahir dari penilaian klinis, bukan dari permintaan pasien (“Dok, tolong resepkan antibiotik yang kemarin”).

Surat keterangan

Surat keterangan sakit dari konsultasi daring hanya dapat dipertanggungjawabkan jika keluhan memang bisa dinilai secara wajar tanpa pemeriksaan fisik dan seluruhnya terdokumentasi. Surat keterangan sehat praktis tidak mungkin diterbitkan tanpa pemeriksaan langsung. Menerbitkan surat yang isinya tidak didasarkan pemeriksaan bersinggungan dengan ketentuan pidana tentang surat keterangan palsu, selain jelas melanggar etik.

Bagaimana dengan Tenaga Kesehatan Selain Dokter?

UU Kesehatan menyatukan pengaturan tenaga medis (dokter, dokter gigi, beserta spesialisnya) dan tenaga kesehatan (perawat, bidan, apoteker, psikolog klinis, nutrisionis, fisioterapis, dan lain-lain) dalam satu rezim. Prinsipnya sama: telemedisin diselenggarakan melalui fasyankes, pelaksananya wajib ber-STR dan ber-SIP, dan layanan dibatasi kewenangan profesi masing-masing.

Perawat dan bidan dapat memberi edukasi, pemantauan, dan asuhan sesuai kewenangannya, misalnya pemantauan nifas atau perawatan luka pascaoperasi yang sudah direncanakan. Mendiagnosis penyakit baru dan meresepkan obat keras berada di luar kewenangan mandiri mereka, kecuali melalui pelimpahan wewenang yang sah.
Apoteker memiliki dasar khusus untuk pelayanan kefarmasian jarak jauh, misalnya konseling obat dan pemantauan terapi. Menyerahkan obat keras tanpa resep yang sah tetap dilarang, apa pun mediumnya.
Psikolog klinis menghadapi tantangan khas: kerahasiaan sesi daring (siapa lagi yang ada di ruangan pasien?), penilaian risiko bunuh diri tanpa tatap muka, dan rencana keselamatan bila sesi terputus. Kode etik profesi psikologi umumnya mensyaratkan kesiapan prosedur krisis sebelum layanan daring dimulai.
Nutrisionis dan fisioterapis relatif cocok untuk layanan daring yang bersifat edukatif dan latihan terpandu. Batasnya tetap sama: kenali tanda bahaya dan rujuk.

Tiga Pintu Pertanggungjawaban

Bila sesuatu berjalan keliru dalam layanan daring, tenaga kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban melalui tiga pintu yang berjalan sendiri-sendiri, dan bisa terbuka bersamaan.

Pintu etik. Ditangani majelis kehormatan etik organisasi profesi, misalnya MKEK untuk dokter. Yang dinilai adalah kepatutan perilaku: menjaga kerahasiaan, kejujuran, tidak mengeksploitasi pasien, tidak melakukan swa-promosi yang merendahkan profesi. Sanksinya berupa pembinaan hingga rekomendasi.

Pintu disiplin. Setelah UU Kesehatan berlaku, penegakan disiplin dijalankan majelis yang dibentuk dalam kerangka Konsil, dengan tata cara yang kini dirinci Permenkes 3/2025. Yang dinilai adalah kepatuhan pada standar profesi dan standar pelayanan. Telekonsultasi tanpa rekam medis, keputusan klinis di luar kewenangan, atau kegagalan merujuk kasus gawat masuk ke sini. Sanksinya dapat berupa peringatan tertulis, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan, hingga penonaktifan STR atau rekomendasi pencabutan SIP.

Pintu hukum. Pintu ini bercabang tiga.

Perdata: gugatan ganti rugi atas kerugian akibat kelalaian atau wanprestasi. UU Kesehatan mendorong penyelesaian sengketa di luar pengadilan terlebih dahulu.
Pidana: antara lain kealpaan berat yang mengakibatkan luka berat (penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp250 juta) atau kematian (paling lama 5 tahun atau Rp500 juta) menurut Pasal 440 UU Kesehatan; pemakaian identitas yang menimbulkan kesan seolah-olah memiliki STR/SIP (Pasal 441); pelanggaran data pribadi menurut UU PDP; serta pemalsuan surat. Dalam dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik, UU Kesehatan mensyaratkan penyidik meminta rekomendasi majelis terlebih dahulu.
Administratif: teguran hingga pencabutan izin, baik bagi tenaga kesehatan maupun bagi fasyankes atau platform yang menyelenggarakan layanan tidak sesuai ketentuan.

Perlu dicatat, perlindungan hukum yang dijanjikan UU Kesehatan bagi tenaga medis hanya berlaku bagi mereka yang bekerja sesuai standar. Konsultasi lewat nomor pribadi tanpa fasyankes, tanpa rekam medis, dan tanpa SIP yang mencakup kanal tersebut adalah posisi yang sulit dibela, justru karena syarat dasarnya tidak terpenuhi.

Wilayah Abu-Abu yang Belum Terjawab Tuntas

Jujur saja, regulasi kita belum menjawab semua situasi. Beberapa wilayah masih menunggu kejelasan:

Konsultasi informal kepada keluarga dan kerabat. Tidak ada pengecualian tertulis bagi “saran antarkerabat”. Secara etik masih bisa diterima sebatas arahan umum dan anjuran segera ke fasyankes. Begitu menyentuh diagnosis dan terapi spesifik, standar praktik berlaku.
Lintas wilayah dan lintas negara. SIP berbasis tempat praktik dan diterbitkan pemerintah daerah. Dokter ber-SIP di Sragen yang menangani pasien di Papua lewat aplikasi menimbulkan pertanyaan yurisdiksi pengawasan. Dokter yang tinggal di luar negeri dan menerima konsultasi pasien Indonesia tanpa registrasi di sini jelas tidak memenuhi syarat STR/SIP.
Tanya-jawab publik di media sosial. Sesi “tanya dokter” di kolom komentar atau siaran langsung berada di antara edukasi dan konsultasi. Jalan aman: jawab dalam bentuk informasi umum, hindari menyebut dosis atau diagnosis untuk individu, dan arahkan ke layanan resmi.
Kecerdasan buatan. Banyak platform memakai AI untuk triase atau ringkasan keluhan. Tanggung jawab atas keputusan klinis tetap berada pada tenaga medis yang menandatangani. AI tidak memiliki STR.
Status Perkonsil 74/2020. Aturan ini lahir di bawah UU Praktik Kedokteran yang sudah dicabut, dan untuk masa pandemi yang sudah dinyatakan berakhir. Kekuatan mengikatnya kini lemah, tetapi substansinya masih dipakai sebagai acuan kehati-hatian oleh banyak majelis dan praktisi.

Daftar Periksa Praktis

Untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ingin tetap melayani secara daring tanpa mempertaruhkan izin praktiknya:

Layani konsultasi klinis hanya atas nama fasyankes tempat Anda memiliki SIP, atau melalui platform yang bermitra dengan fasyankes tempat Anda juga memiliki SIP.
Minta fasyankes menetapkan kebijakan dan SPO telemedisin: kanal resmi, jam layanan, verifikasi identitas, dokumentasi, eskalasi kegawatan, retensi data.
Gunakan nomor atau alamat surel institusi, bukan pribadi. Pisahkan perangkat kerja dari perangkat keluarga bila memungkinkan, aktifkan kunci layar, dan matikan pencadangan otomatis foto klinis ke awan pribadi.
Mulai setiap konsultasi dengan identifikasi pasien dan pernyataan keterbatasan layanan daring, lalu catat persetujuannya.
Dokumentasikan setiap interaksi klinis ke rekam medis pada hari yang sama.
Tetapkan daftar tanda bahaya yang otomatis berarti “ke IGD sekarang”, dan sampaikan dengan kalimat yang tidak bisa disalahartikan.
Jangan meresepkan obat berisiko tinggi tanpa pemeriksaan langsung, dan jangan menerbitkan surat keterangan sehat dari konsultasi daring.
Untuk diskusi kasus antarsejawat, samarkan identitas pasien dan gunakan kanal terenkripsi, bukan grup besar.
Bila memungut bayaran, pastikan melalui tagihan resmi fasyankes, dengan tarif yang ditetapkan, dan dilaporkan sebagai penghasilan.
Untuk pesan dari kenalan di luar jam layanan, siapkan jawaban baku yang santun: arahkan ke fasyankes atau layanan resmi, dan ke IGD bila ada tanda bahaya.

Penutup

Telemedisin bukan musuh profesi. Bagi keluarga di desa yang jauh dari dokter spesialis, bagi pasien kronis yang cukup kontrol rutin, atau bagi ibu yang ragu apakah demam bayinya perlu dibawa ke rumah sakit tengah malam, layanan jarak jauh bisa sangat menolong. Masalahnya bukan pada mediumnya. Masalahnya muncul ketika layar membuat kita lupa bahwa di seberang sana ada pasien sungguhan, dengan hak yang sama seperti pasien yang duduk di depan meja periksa.

Membalas pesan malam itu dengan “segera ke IGD terdekat, ya, Bu” mungkin terasa kurang membantu. Tetapi bila hanya itu yang bisa dipertanggungjawabkan dari jarak jauh, itulah jawaban yang paling etis. Sisanya adalah pekerjaan rumah regulator: menuntaskan peraturan teknis telemedisin langsung ke pasien, supaya niat baik tenaga kesehatan tidak terus berjalan di atas pijakan yang licin.

Catatan: tulisan ini adalah kajian umum untuk edukasi profesi, bukan nasihat hukum atas kasus tertentu. Regulasi telemedisin sedang bergerak; periksa JDIH Kementerian Kesehatan dan peraturan.bpk.go.id untuk status terbaru, dan konsultasikan kasus konkret dengan penasihat hukum kesehatan atau organisasi profesi Anda.

Rujukan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran melalui Telemedicine pada Masa Pandemi COVID-19.
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes, “Kemenkes Gelar Public Hearing RPMK Substansi Telekesehatan dan Telemedisin“, 9 September 2024.
Hukumonline, “Aturan tentang Konsultasi Dokter Jarak Jauh (Telemedicine)“.
Hukumonline, “Etika Dokter dalam Membuat Konten Medsos” (ulasan SK MKEK 29/2021).
SIP Law Firm, “Telemedicine di Indonesia: Navigasi Perizinan untuk Penyedia Layanan Kesehatan“.
World Medical Association, WMA Statement on the Ethics of Telemedicine (amandemen 2018).