Lima Kasus yang Paling Sering Tertahan di Meja Verifikator BPJS: Akar Masalah dan Cara Mencegahnya

Setiap awal bulan, Bu Ratna, kepala unit casemix sebuah RSUD tipe C di Sumatera Barat, membuka Berita Acara Hasil Verifikasi dari BPJS Kesehatan dengan perasaan yang sama: waswas. Bulan ini ada 142 berkas rawat inap yang dikembalikan. Ia menyalin catatan verifikator ke lembar kerja dan menemukan pola yang hampir sama dengan bulan lalu. “Mohon konfirmasi diagnosis utama pneumonia.” “Kode A41.9 tidak sesuai kriteria sepsis.” “Mohon dilengkapi tata laksana khusus anemia.” “Hipokalemia tanpa koreksi.” “Mohon dilengkapi indikasi rawat inap.”

Timnya akan memperbaiki satu per satu, menghubungi dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP), lalu mengajukan ulang. Bulan depan, pola yang sama kemungkinan besar muncul lagi. Masalahnya jarang ada pada satu berkas. Masalahnya ada pada sistem yang terus memproduksi berkas serupa.

Ringkasan. Penelitian di berbagai rumah sakit Indonesia menunjukkan pola klaim tertahan yang berulang: pneumonia, sepsis, diagnosis sekunder seperti anemia dan gangguan elektrolit, penyakit sistem sirkulasi, serta indikasi rawat inap. Sebagian besar penyebabnya bersifat internal dan dapat dicegah melalui dokumentasi klinis yang lengkap, verifikasi internal sebelum kirim, dan pembelajaran dari register pending.

Apa Itu Klaim Pending dan Mengapa Mahal

Klaim pending adalah klaim yang dikembalikan verifikator BPJS Kesehatan karena persyaratan administrasi, koding, atau medisnya belum terpenuhi. Ia berbeda dengan klaim dispute, yaitu klaim yang belum disepakati karena perbedaan pendapat antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan tentang kaidah koding atau medis. Hasil verifikasi dirangkum dalam Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) dengan tiga kemungkinan status: layak, tidak layak atau pending, dan dispute (Rizki dkk., 2025).

Klaim yang tertahan berarti uang yang belum masuk. Pada rumah sakit yang sebagian besar pasiennya peserta JKN, ini langsung mengganggu arus kas, pembayaran jasa pelayanan, dan pembelian obat. Waktu juga tidak bisa ditawar. Perpres 82 Tahun 2018 beserta perubahannya mengatur bahwa klaim harus diajukan paling lambat enam bulan sejak pelayanan selesai. Klaim yang melewati batas itu tidak dapat diajukan kembali.

Status	Arti	Konsekuensi bagi rumah sakit
Layak	Berkas lengkap, kode dan tata laksana sesuai	Dibayar sesuai tarif INA-CBG
Pending	Ada persyaratan administrasi, koding, atau medis yang belum terpenuhi	Diperbaiki dan diajukan ulang, masih dalam batas enam bulan
Dispute	Belum ada kesepakatan tafsir antara rumah sakit dan verifikator	Diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan berita acara kesepakatan

Seberapa Besar Masalahnya?

Angkanya bervariasi lebar antarrumah sakit, tetapi beberapa penelitian terbaru memberi gambaran yang cukup tajam.

Rumah sakit dan periode	Proporsi pending	Penyebab dominan
RS Tk. III Ciremai, Kota Cirebon (rawat inap, 2025)	2.205 dari 15.931 klaim (13,84%)	Medis 49,01%, koding 37,38%, administrasi 13,61%
RS Dharma Kerti, Tabanan (rawat inap, Nov 2024 s.d. Jan 2025)	115 dari 927 klaim (12,41%)	Koding 44,35%, medis 40,87%, administrasi 14,78%
RSUP Dr. Hasan Sadikin, Bandung (rawat inap, Jun s.d. Agu 2025)	2.743 dari 12.268 klaim (22,4%)	29,2% terkait koding; dua pertiganya kesalahan internal
RS Pusat Pertamina, Jakarta Selatan (rawat inap, Jan s.d. Jun 2025)	Rata-rata 23,47% per bulan	Medis, disusul koding dan administrasi
RSUP Dr. Kariadi, Semarang (rawat inap, Sep s.d. Des 2022)	444 dari 17.575 berkas (2,53%)	Perbedaan persepsi koder dan verifikator

Satu hal mencolok: di beberapa rumah sakit, aspek medis justru menjadi penyumbang terbesar, bukan koding. Di Ciremai, penyebab medis utamanya adalah ketidaksesuaian penegakan diagnosis dan tindakan medis. Artinya masalah sering sudah dimulai di samping tempat tidur pasien, jauh sebelum berkas sampai ke meja koder.

Lima Kasus yang Paling Sering Tertahan

BPJS Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan belum menerbitkan peringkat nasional diagnosis yang paling sering pending. Daftar di bawah ini disusun dari pola yang berulang dalam register pending rumah sakit yang dipublikasikan, ditambah topik yang sampai perlu diatur dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama Kemenkes dan BPJS Kesehatan. Jadi ini peta pola, bukan statistik resmi.

No.	Kelompok kasus	Catatan verifikator yang khas	Aspek
1	Pneumonia dan infeksi saluran napas bawah	Konfirmasi atau reseleksi diagnosis utama; pneumonia tanpa bukti radiologis	Koding dan medis
2	Sepsis	Kode sepsis tidak sesuai kriteria; fokus infeksi dan tata laksana spesifik belum tercatat	Medis
3	Diagnosis sekunder: anemia, hipokalemia, hiponatremia, hipoalbuminemia	Mohon dilengkapi hasil penunjang dan tata laksana khusus	Medis dan koding
4	Penyakit sistem sirkulasi: hipertensi, gagal jantung, stroke	Kode kombinasi tidak tepat; episode baru atau sekuele	Koding
5	Indikasi rawat inap dan tindakan tanpa bukti	Indikasi rawat inap dari IGD tidak terpenuhi; laporan operasi atau protokol rehabilitasi tidak ada	Medis dan administrasi

1. Pneumonia: diagnosis yang mudah ditulis, sulit dipertahankan

Kelompok penyakit sistem pernapasan muncul berulang sebagai penyumbang pending akibat koding. Sebuah penelitian koding klaim rawat inap yang terbit di jurnal Institut Kesehatan Deli Husada menemukan diagnosis utama terbanyak pada berkas pending berasal dari Bab X (sistem respirasi), yaitu 22,3%, dengan keterangan terbanyak berupa permintaan konfirmasi kode diagnosis (43%).

Polanya biasanya salah satu dari tiga. Pertama, pneumonia dipilih sebagai diagnosis utama padahal pasien dirawat karena kondisi lain, atau sebaliknya pneumonia yang paling banyak menyerap sumber daya justru ditaruh sebagai diagnosis sekunder. Kedua, pneumonia ditulis tanpa bukti penunjang seperti foto toraks dan tanpa terapi antibiotik yang sesuai. Ketiga, kombinasi dengan kondisi lain dikode terpisah padahal ada aturan penggabungan. Berita acara kesepakatan sejak 2018 sudah mengatur beberapa di antaranya, misalnya pneumonia pada PPOK, pneumonia dengan tuberkulosis paru, dan pneumonia dengan sepsis (JURMIK, Universitas Karya Husada).

2. Sepsis: kode berbobot tinggi yang selalu diperiksa ulang

Sepsis menaikkan bobot klaim secara bermakna, sehingga verifikator hampir selalu memeriksanya lebih teliti. Dalam lampiran register pending sebuah rumah sakit yang diteliti mahasiswa Poltekkes Kemenkes Malang, catatan seperti “kode A41.9 tidak sesuai kriteria sepsis”, “mohon dilengkapi penatalaksanaan khusus sepsis”, dan pengingat bahwa kode sepsis tidak dirinci hanya dipakai bila fokus infeksi tidak dapat ditentukan sampai akhir perawatan muncul berulang kali.

Secara klinis, definisi sepsis yang dipakai luas saat ini adalah disfungsi organ yang mengancam jiwa akibat respons tubuh yang tidak teratur terhadap infeksi, dengan disfungsi organ diukur melalui kenaikan skor SOFA (Singer dkk., 2016). Resume medis yang hanya menulis “sepsis” tanpa sumber infeksi, tanpa parameter disfungsi organ, dan tanpa tata laksana sepsis (kultur, antibiotik tepat waktu, resusitasi cairan, pemantauan laktat bila tersedia) hampir pasti dikembalikan. Di sisi lain, menuliskan sepsis tanpa dasar klinis bukan sekadar masalah klaim. Permenkes 16 Tahun 2019 menggolongkan manipulasi diagnosis untuk menaikkan klaim sebagai kecurangan.

3. Diagnosis sekunder tanpa jejak tata laksana

Anemia, hipokalemia, hiponatremia, dan hipoalbuminemia adalah langganan catatan verifikator. Register yang sama memuat permintaan “mohon dilengkapi penatalaksanaan khusus anemia” berkali-kali dalam satu bulan, dan register dari rumah sakit lain mencatat koreksi kode hipokalemia serta reseleksi diagnosis utama pada pasien muntah yang datang dengan dehidrasi (Poltekkes Kemenkes Malang).

Permenkes 26 Tahun 2021 mendefinisikan diagnosis sekunder sebagai komorbiditas atau komplikasi yang membutuhkan pelayanan atau tata laksana selama episode perawatan (Kemenkes, 2021). Nilai hemoglobin yang rendah di hasil laboratorium belum cukup. Verifikator mencari tiga jejak: hasil pemeriksaan yang mendukung, terapi yang diberikan (transfusi, suplementasi, koreksi elektrolit), dan catatan evaluasinya. Bila salah satu tidak ada, kode itu diminta dihapus.

4. Penyakit sistem sirkulasi: hipertensi, gagal jantung, dan stroke

Penyakit sistem sirkulasi sering menjadi kelompok kunjungan terbanyak sekaligus sumber pending terbanyak. Di RS UNS, 328 berkas rawat inap diagnosis sirkulasi dikembalikan sepanjang 2023. Dari sampel 100 berkas, 56% kodenya tidak tepat, dan aspek koding, medis, serta administrasi sama-sama berhubungan dengan status pending (Hanifah dkk., 2024).

Masalah yang sering muncul antara lain hipertensi dan gagal jantung yang dikode terpisah padahal ada kode kombinasi, urutan kode dagger dan asterisk yang keliru, serta stroke yang tidak jelas apakah episode baru atau sekuele. Pembahasan rinci untuk stroke sudah ada di tulisan Stroke dan Klaim yang Tertahan, termasuk daftar periksa berbasis PNPK Stroke 2026.

5. Indikasi rawat inap dan tindakan yang tidak terdokumentasi

Inilah wajah utama aspek medis. Verifikator mempertanyakan apakah pasien memang perlu dirawat inap, apakah tindakan yang ditagihkan benar dilakukan, dan apakah sesuai pedoman. Di RS Pusat Pertamina, faktor dominannya adalah ketidaksesuaian justifikasi medis terhadap kriteria pembiayaan BPJS, revisi kode, serta dokumen yang tidak lengkap seperti riwayat poli dan catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) (Kurniawan, 2025).

Berita Acara Kesepakatan Bersama 2024, yang berlaku untuk pelayanan sejak 1 Desember 2024, memuat tujuh ketentuan baru: empat di ranah administrasi dan tiga di ranah medis (BKPK Kemenkes, 2024). Beberapa langsung menyentuh kelompok ini. Kasus IGD dijamin sebagai rawat inap bila memenuhi kriteria gawat darurat, ditangani tuntas, memenuhi indikasi dan administrasi rawat inap, serta sudah dikunjungi DPJP di ruang rawat; kasus false emergency tidak dijamin. Pelayanan rehabilitasi medik oleh terapis harus disertai protokol terapi dan asesmen ulang oleh dokter Sp.KFR minimal setiap dua minggu. Tumor jaringan lunak hanya dapat diklaim sebagai rawat inap bila memenuhi kriteria tertentu, dengan hasil patologi anatomi dan laporan operasi terlampir (materi sosialisasi BA 2024).

Akar Masalah: Membaca Pola dengan Diagram Tulang Ikan

Kelima kasus di atas tampak berbeda, tetapi bila ditelusuri dengan root cause analysis (RCA), akarnya bertemu di titik yang sama. Diagram tulang ikan (fishbone) berikut merangkum faktor penyebab yang konsisten muncul dalam penelitian-penelitian tadi.

Untuk melihat bagaimana faktor-faktor itu saling mengunci, coba telusuri satu catatan verifikator dengan teknik lima kali bertanya “mengapa”.

Pertanyaan	Jawaban (contoh dari kasus anemia sebagai diagnosis sekunder)
Mengapa klaim pending?	Kode anemia diminta dilengkapi tata laksana khususnya
Mengapa tata laksana tidak terlihat?	Resume medis hanya menulis “anemia”, tanpa nilai Hb, transfusi, atau terapi
Mengapa resume ditulis demikian?	Format resume tidak meminta bukti untuk tiap diagnosis sekunder, dan DPJP mengisinya di akhir sif
Mengapa format tidak memintanya?	Format disusun sebelum ketentuan berita acara terbaru dan tidak pernah ditinjau ulang
Mengapa tidak ditinjau ulang?	Tidak ada mekanisme yang mengubah temuan pending menjadi perbaikan sistem; data pending tidak pernah dianalisis tren

Pendapat penulis tentang akar masalah umumnya

Pertama, sebagian besar penyebab ada di dalam rumah sakit sendiri. Di RSUP Dr. Hasan Sadikin, 67,5% pending akibat koding tergolong internal, yaitu kesalahan diagnosis utama, berkas yang belum lengkap, dan hasil koding yang berbeda antarpetugas. Hanya 32,5% yang benar-benar karena perbedaan tafsir dengan verifikator (Ananta, 2025). Ini kabar baik: yang internal bisa diperbaiki tanpa menunggu siapa pun.

Kedua, masalah intinya adalah penerjemahan. DPJP berpikir dalam bahasa klinis, koder menerjemahkannya ke ICD-10 dan ICD-9-CM, dan verifikator membaca hasilnya dengan kacamata Permenkes 26/2021, berita acara kesepakatan, dan pedoman nasional. Tiga bahasa, tiga kepentingan, satu berkas. Setiap kata yang tidak ditulis DPJP akan ditebak koder atau dipertanyakan verifikator.

Ketiga, rumah sakit jarang belajar dari pending-nya sendiri. Penelitian di RS Dharma Kerti menemukan kurangnya pelatihan, minimnya sosialisasi aturan baru, dan belum adanya verifikator internal sebagai penyebab (Maha Dewi dkk., 2026). Saat pending hanya diperlakukan sebagai pekerjaan administratif bulanan, akar masalahnya tidak pernah tersentuh.

Keempat, faktor eksternal nyata, tetapi bukan alasan untuk pasrah. Berita acara kesepakatan berulang kali diperbarui (2019, 2023, 2024), tafsir verifikator antardaerah bisa berbeda, dan rumah sakit kini harus bersiap untuk klaim berbasis rekam medis elektronik serta transisi ke iDRG. Perbedaan tafsir yang berulang justru perlu didokumentasikan dan dibawa ke forum resmi, bukan diselesaikan diam-diam setiap bulan.

Satu peringatan perlu ditambahkan. Ada dua jebakan yang sering muncul ketika rumah sakit mulai serius menekan pending. Jebakan pertama adalah menulis diagnosis atau tindakan yang tidak didukung bukti agar klaim lebih tinggi, yang masuk kategori kecurangan. Jebakan kedua adalah kebalikannya: menghapus diagnosis sekunder yang sah karena takut dipertanyakan. Keduanya merugikan. Yang pertama melanggar hukum, yang kedua membuat rumah sakit dibayar lebih rendah dari layanan yang sebenarnya diberikan.

Mencegah Pending Berikutnya: Lima Lapis Pertahanan

Bukti internasional memperkuat arah ini. Sebuah studi di dua rumah sakit pemerintah di Arab Saudi menemukan bahwa ketiadaan program perbaikan dokumentasi klinis (Clinical Documentation Improvement, CDI) sangat kuat berhubungan dengan penolakan klaim akibat masalah dokumentasi (Alumran dkk., 2026, data PubMed). Prinsip yang sama bisa diterapkan di rumah sakit Indonesia dalam lima lapis.

Lapis 1: Di samping tempat tidur, tulis bukti untuk setiap diagnosis

Resume medis yang kuat menulis diagnosis yang spesifik beserta dasarnya. Untuk diagnosis sekunder, terapkan aturan tiga jejak: penunjang, terapi, evaluasi. Format resume di SIMRS dapat dibantu dengan kolom wajib untuk kelompok diagnosis berisiko tinggi, misalnya kolom sumber infeksi dan parameter disfungsi organ saat DPJP memilih sepsis.

Lapis 2: Verifikasi internal sebelum berkas dikirim

Bentuk verifikator internal dan tetapkan cakupannya. Bila tenaga terbatas, mulai dari berkas berisiko tinggi: lima kelompok kasus di atas, klaim dengan tingkat keparahan III, rawat inap dari IGD, dan rawat inap ulang dalam 30 hari. Tabel berikut dapat dijadikan daftar periksa awal.

Kelompok kasus	Yang harus ada sebelum berkas dikirim
Pneumonia	Foto toraks atau penunjang lain, antibiotik dan respons terapi, alasan pemilihan diagnosis utama bila ada beberapa diagnosis, kode kombinasi sesuai berita acara
Sepsis	Sumber infeksi, parameter disfungsi organ (skor SOFA atau setara), kultur bila tersedia, antibiotik dan resusitasi tercatat dengan jamnya
Anemia dan gangguan elektrolit	Nilai laboratorium, terapi koreksi atau transfusi, hasil evaluasi ulang
Penyakit sirkulasi	Kode kombinasi yang tepat, hasil EKG, ekokardiografi, atau CT sesuai kasus; untuk stroke, uraian defisit baru bila serangan berulang
Indikasi rawat inap dan tindakan	Lembar triase dan alasan rawat inap dari IGD, laporan operasi atau tindakan, protokol dan asesmen ulang Sp.KFR untuk rehabilitasi medik, hasil patologi anatomi bila disyaratkan

Lapis 3: Register pending yang mencatat akar, bukan hanya alasan

Setiap berkas yang kembali dicatat dengan alasan verifikator, kelompok kasus, aspek, akar masalah internal atau eksternal, pemilik tindakan, dan tanggal selesai. Setiap bulan, buat diagram Pareto untuk melihat 20% alasan yang menyebabkan 80% pending. Temuan berulang dijadikan bahan pelatihan DPJP dan koder, serta masukan revisi PPK dan clinical pathway.

Lapis 4: Forum tetap DPJP, koder, dan verifikator

Pertemuan rutin untuk membahas kasus sulit bersama (joint case review) menyamakan persepsi sebelum perbedaan tafsir menjadi sengketa. Penelitian di RSUP Dr. Hasan Sadikin juga merekomendasikan pustaka kasus pending beserta penyelesaiannya sebagai pegangan koder. Tafsir yang tetap berbeda setelah dibahas sebaiknya dieskalasi melalui jalur resmi agar bisa menjadi bahan berita acara kesepakatan berikutnya.

Lapis 5: Ukur sebagai indikator mutu dan bersiap menghadapi perubahan

Jadikan klaim pending bagian dari program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP), misalnya sebagai indikator mutu unit rekam medis atau casemix. Bersamaan dengan itu, siapkan dua perubahan besar. Surat Edaran Bersama 30 Juli 2026 mendorong pengajuan klaim JKN berbasis rekam medis elektronik terintegrasi SATUSEHAT dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi, yang dibahas di tulisan Dari Berkas PDF ke Data Digital. Sistem iDRG sebagai penerus INA-CBG juga sudah diuji coba sejak 2025 dengan aturan tingkat keparahan yang lebih rinci (Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, 2026). Dokumentasi yang lemah hari ini akan makin mahal di sistem yang lebih rinci.

Indikator	Cara menghitung	Kegunaan
Persentase klaim pending	Klaim pending ÷ klaim diajukan × 100%	Gambaran umum beban masalah
Proporsi pending internal	Pending karena kesalahan internal ÷ seluruh pending × 100%	Menunjukkan porsi yang bisa diperbaiki sendiri
Pending berulang	Pending dengan alasan yang sama seperti bulan lalu ÷ seluruh pending × 100%	Menilai apakah rumah sakit belajar dari temuan
Waktu penyelesaian	Median hari dari status pending sampai diajukan ulang	Menjaga arus kas dan batas enam bulan
Temuan verifikasi internal	Berkas dengan temuan ÷ berkas diperiksa × 100%	Menilai kinerja lapis pertahanan sebelum kirim

Kembali ke Meja Bu Ratna

Tiga bulan kemudian, unit casemix Bu Ratna tidak lagi hanya memperbaiki berkas. Mereka membuat register yang mencatat akar masalah, lalu menemukan bahwa hampir separuh pending berasal dari diagnosis sekunder tanpa bukti tata laksana dan sepsis tanpa kriteria yang tercatat. Komite medik setuju menambahkan kolom wajib di resume medis untuk dua kelompok itu, dan seorang koder senior ditugaskan memeriksa berkas berisiko tinggi sebelum dikirim. Angka pending tidak langsung jatuh drastis, tetapi alasan yang sama tidak lagi muncul setiap bulan. Itu tanda sistemnya mulai belajar.

Penutup

Klaim yang tertahan di meja verifikator adalah cermin mutu dokumentasi klinis rumah sakit. Pneumonia, sepsis, diagnosis sekunder, penyakit sirkulasi, dan indikasi rawat inap berulang kali muncul karena di sanalah jarak antara keputusan klinis dan bukti tertulis paling lebar. Mempersempit jarak itu memberi dua hasil sekaligus: pasien yang tata laksananya lebih jelas tercatat, dan arus kas rumah sakit yang lebih sehat. Bagi yang ingin menimbang sisi lain hubungan antara pembayar dan praktik klinis, tulisan Ketika Pembayar Ikut Menentukan Cara Dokter Bekerja layak dibaca sebagai pendamping.

Catatan Transparansi

• Daftar lima besar kasus adalah sintesis penulis dari pola dalam penelitian rumah sakit yang dipublikasikan dan dari topik berita acara kesepakatan, bukan peringkat resmi BPJS Kesehatan atau Kementerian Kesehatan. Tidak ditemukan data nasional resmi yang memeringkat diagnosis berdasarkan frekuensi atau nilai pending.
• Sebagian sumber adalah laporan praktik kerja lapangan dan karya tulis mahasiswa (Politeknik Negeri Jember, Poltekkes Kemenkes Malang dan Yogyakarta) yang belum melalui telaah sejawat penuh. Data RSI Sultan Agung pada diagram berasal dari ringkasan laporan semacam itu.
• Perbandingan antarrumah sakit perlu dibaca hati-hati karena periode, jenis layanan (rawat inap atau rawat jalan), dan cara mengklasifikasikan aspek penyebab berbeda.
• Isi Berita Acara Kesepakatan Bersama 2024 dikutip dari materi sosialisasi Kemenkes yang beredar publik, bukan dari naskah lengkap berita acara. Periksa salinan resmi dan pembaruan terbaru sebelum dijadikan acuan kebijakan.
• Studi CDI dari Arab Saudi berdesain potong lintang dan menunjukkan hubungan, bukan sebab-akibat. Konteks sistem asuransinya berbeda dengan JKN.
• Kasus Bu Ratna adalah ilustrasi rekaan yang disusun dari pola temuan penelitian, bukan kejadian nyata.

Rujukan

1. Sendy JSK, Khasanah L, Karmanto B, Mohammad MI. Gambaran Penyebab Klaim BPJS Rawat Inap Berstatus Pending di Rumah Sakit Ciremai Kota Cirebon Tahun 2025. Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia. 2026;11(1):8. doi:10.7454/eki.v11i1.1185
2. Maha Dewi GAPP, Wirajaya MKM, Laksmini PA, Farmani PI. Analisis Pending Claim Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Dharma Kerti Tabanan. Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia. 2026;11(1):4. doi:10.7454/eki.v11i1.1179
3. Ananta RL. Analisis Penyebab Pending Klaim BPJS Rawat Inap Ditinjau dari Aspek Koding di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Tahun 2025. Politeknik Negeri Jember; 2025.
4. Kurniawan CWD. Analisis Faktor Penyebab Pending Klaim BPJS Berkas Rawat Inap di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta Selatan. Politeknik Negeri Jember; 2025.
5. Arifani DP. Analisis Penyebab Pending Klaim BPJS Rawat Inap di RSUP Dr. Kariadi Semarang Bulan September–Desember Tahun 2022. Politeknik Negeri Jember; 2022.
6. Putri Agustina AR. Analisis Faktor Penyebab Pending Klaim Rawat Jalan Periode Bulan April–Juni Tahun 2025 di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Politeknik Negeri Jember; 2025.
7. Hanifah MN, Sukmaningsih WR, Sunandar A. Analisis Penyebab Pending Klaim BPJS Rawat Inap Diagnosis Sirkulasi RS UNS 2023. Journal Health Information Management Indonesian. 2024;3(3):154–9. doi:10.46808/jhimi.v3i3.191
8. Rizki JN, Sari AA, Yektiningtyastuti, Suprihatin E. Penyebab Pengembalian Klaim BPJS Rawat Inap Triwulan I Tahun 2024 di RSI Sultan Agung Semarang. J-REMI. 2025;6(2):156–67.
9. Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan. Jakarta: Kemenkes RI; 2021.
10. Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2024.
11. Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan. Jakarta: Kemenkes RI; 2019.
12. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Kemenkes dan BPJS Kesehatan Gelar Sosialisasi Penatalaksanaan Klaim INA-CBG. Jakarta: Kemenkes RI; 2024.
13. Kementerian Kesehatan RI. Sosialisasi Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2024 (materi presentasi, 10 Desember 2024).
14. Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, dkk. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016;315(8):801–10. doi:10.1001/jama.2016.0287
15. Alumran A, Aljurbua LI, Bashmakh N, Alakrawi Z, Alrayes SA, AlQahtani SM. Optimizing Health Insurance Claims Processing: The Role of Clinical Documentation Improvement (CDI). Risk Manag Healthc Policy. 2026;19:586134. doi:10.2147/RMHP.S586134 (diakses melalui PubMed)
16. Poltekkes Kemenkes Malang. Lampiran register pending klaim dalam karya tulis ilmiah mahasiswa (P17430203067; P17430201001).
17. Analisis ketepatan kode diagnosis pada berkas pending klaim rawat inap. Jurnal JPKSY, Institut Kesehatan Deli Husada.
18. Ketentuan koding pneumonia menurut berita acara kesepakatan klaim INA-CBG. JURMIK, Universitas Karya Husada.
19. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Kesiapan teknologi koder dalam uji coba iDRG di RSUD Kota Yogyakarta. 2026.