Pukul sepuluh malam, seorang penanggung jawab mutu di sebuah rumah sakit tipe C masih terpaku pada layar laptop. Tiga hari lagi survei Standar Akreditasi Rumah Sakit (STARKES) akan berlangsung, dan angka kepatuhan kebersihan tangan di dasbor mutu masih tersendat di angka 68 persen — jauh dari target 85 persen yang ditetapkan direktur. Data dari ruang rawat inap dan IGD pun tidak sinkron: satu unit menghitung numerator dari lima momen kebersihan tangan, unit lain hanya mencatat dua. Situasi ini bukan kejadian langka. Di banyak rumah sakit Indonesia, Indikator Nasional Mutu (INM) sering kali baru menjadi perhatian serius menjelang survei akreditasi, padahal ia dirancang sebagai instrumen pemantauan mutu yang berjalan terus-menerus, bukan sekadar syarat administratif.
Artikel ini membuka seri pembahasan tentang Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dengan mengupas akar persoalan implementasi INM: apa dasar regulasinya, mengapa target sering tidak tercapai, dan bagaimana kerangka STARKES sesungguhnya menyediakan jalan keluar bagi rumah sakit yang mau menerapkannya secara konsisten.
Apa Itu Indikator Nasional Mutu dan Mengapa Ia Menjadi Fondasi Sistem Mutu
Indikator Nasional Mutu adalah indikator mutu pelayanan kesehatan yang ditetapkan pemerintah dan wajib dipenuhi oleh berbagai jenis fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk tempat praktik mandiri dokter dan dokter gigi, klinik, puskesmas, rumah sakit, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2022a). Regulasi ini menetapkan 13 indikator mutu untuk rumah sakit, meliputi antara lain kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD), kepatuhan identifikasi pasien, kecepatan waktu tanggap operasi seksio sesarea kategori emergency, waktu tunggu rawat jalan, penundaan operasi elektif, kepatuhan waktu visite dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP), pelaporan hasil kritis laboratorium, kepatuhan penggunaan Formularium Nasional, kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway), upaya pencegahan risiko jatuh, kecepatan waktu tanggap komplain, serta kepuasan pasien (RSPKU Sekapuk, 2023; AnyFlip, 2022).
Penting dipahami bahwa INM hanya satu dari tiga lapis indikator mutu rumah sakit. Selain INM, rumah sakit wajib menyusun Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit (IMP-RS) yang mencakup sasaran keselamatan pasien, pelayanan klinis prioritas, tujuan strategis, perbaikan sistem, dan manajemen risiko, serta Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP-Unit) yang ditetapkan oleh masing-masing kepala unit (Prima Medika Hospital, 2025). Ketiganya membentuk satu ekosistem pengukuran mutu yang saling melengkapi — topik yang akan dibahas lebih dalam pada artikel kedua seri ini.
Secara global, kerangka pemilihan indikator semacam ini sejalan dengan pendekatan WHO Handbook for National Quality Policy and Strategy, yang menempatkan indikator mutu dan sistem informasi manajemen kesehatan sebagai dua dari delapan elemen esensial dalam membangun kebijakan mutu nasional (World Health Organization [WHO], 2018). Artinya, arsitektur INM Indonesia bukan kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan adaptasi dari prinsip mutu layanan kesehatan yang berlaku luas secara internasional.
INM sebagai Bagian dari STARKES, Bukan Sekadar Angka Laporan
Di dalam STARKES, pemilihan dan pengumpulan data indikator mutu merupakan salah satu fokus standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien, di mana komite atau tim mutu bertugas mendukung proses pemilihan indikator serta mengoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan pengukuran data indikator mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit (Keputusan Menteri Kesehatan [KMK] Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022; PPID Provinsi Riau, 2023). Bobot INM dalam penilaian akreditasi juga cukup menentukan: rumah sakit memperoleh predikat akreditasi paripurna apabila 15 bab standar mendapat nilai minimal 80 persen dan bab Program Nasional mendapat nilai 100 persen (PPID Provinsi Riau, 2023).
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta peraturan pelaksanaannya, kedudukan INM semakin kuat secara hukum. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 885 ayat (2) menegaskan bahwa peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara internal dilakukan melalui tiga instrumen utama: pengukuran dan pelaporan indikator mutu, pelaporan insiden keselamatan pasien, dan manajemen risiko (Pemerintah RI, 2024). Pasal 897 ayat (1) bahkan mengatur bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak menjalankan kewajiban ini dapat dikenai sanksi administratif berjenjang, mulai dari teguran lisan hingga penyesuaian status akreditasi dan pencabutan izin operasional (Endradita, 2026). Dengan kata lain, pengukuran INM kini bukan lagi sekadar kepatuhan terhadap standar akreditasi, melainkan kewajiban hukum yang melekat pada tata kelola rumah sakit.
Tantangan Nyata di Lapangan
Meski dasar regulasinya jelas, pengalaman lapangan menunjukkan beberapa tantangan berulang dalam pemenuhan target INM.
Perbedaan pemahaman definisi operasional. Setiap indikator memiliki kamus atau profil indikator yang memuat definisi operasional, numerator, denominator, dan kriteria inklusi-eksklusi secara rinci (Kementerian Kesehatan RI, 2022a). Ketika petugas pengumpul data di unit berbeda menafsirkan definisi ini secara tidak seragam — misalnya menghitung momen kebersihan tangan secara berbeda antarunit — hasil agregasi rumah sakit menjadi tidak dapat dipercaya.
Validitas dan konsistensi data. Validasi data adalah alat penting untuk memahami mutu dari data dan menetapkan tingkat kepercayaan pengambil keputusan terhadap data itu sendiri, terutama ketika rumah sakit mempublikasikan capaian mutunya kepada masyarakat (Endradita, 2021). Tanpa proses validasi yang sistematis, data yang dilaporkan berisiko bias, baik akibat kesalahan pencatatan maupun — pada kasus yang lebih serius — manipulasi angka demi memenuhi target di atas kertas.
Beban kerja dan pergantian staf pengumpul data. Petugas pengumpul data (data collector) di unit pelayanan umumnya merangkap tugas klinis, sehingga pencatatan indikator mutu kerap menjadi prioritas kesekian. Pergantian staf yang sering, tanpa disertai orientasi ulang tentang kamus indikator, memperbesar risiko inkonsistensi data dari waktu ke waktu (Endradita, 2021).
Keterbatasan integrasi sistem informasi. Pelaporan INM dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang terhubung dengan platform Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Kementerian Kesehatan (mutufasyankes.kemkes.go.id), namun tidak semua rumah sakit memiliki sistem rekam medis elektronik yang terintegrasi penuh dengan pelaporan mutu, sehingga entri data masih dilakukan secara manual dan rawan salah rekap.
Keterlambatan analisis dan tindak lanjut. Banyak rumah sakit fokus pada pengumpulan data, tetapi lemah dalam tahap analisis triwulanan dan rencana tindak lanjut, padahal siklus pengukuran-analisis-perbaikan inilah yang sebenarnya menjadi inti dari peningkatan mutu berkelanjutan.
Solusi Berdasarkan Kerangka STARKES
STARKES sesungguhnya sudah menyediakan kerangka kerja yang, jika dijalankan konsisten, dapat mengatasi tantangan-tantangan di atas.
Pertama, penguatan kamus/profil indikator dan sosialisasi berkelanjutan. Komite mutu perlu memastikan setiap penanggung jawab data memahami definisi operasional secara seragam, disertai pelatihan penyegaran rutin — bukan hanya sekali saat indikator baru diperkenalkan.
Kedua, validasi data internal yang terjadwal. Praktik baik yang lazim diterapkan adalah membandingkan hasil pengumpulan data oleh petugas pertama (first abstractor) dengan hasil pengambilan sampel oleh validator kedua (second abstractor) secara berkala, terutama untuk indikator baru, indikator yang akan dipublikasikan, atau ketika terjadi perubahan metode pengumpulan data maupun pergantian staf pengumpul (RSUD Kota Mataram, 2022; Endradita, 2021). Tingkat kesesuaian (concordance rate) minimal 90 persen umum dijadikan acuan keandalan data.
Ketiga, peran aktif komite/tim mutu sebagai koordinator lintas unit, sesuai amanat STARKES, agar pemilihan indikator, pengumpulan data, dan pelaporan berjalan terintegrasi, bukan berjalan sendiri-sendiri di tiap unit (PPID Provinsi Riau, 2023).
Keempat, digitalisasi pelaporan melalui integrasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dengan sistem pelaporan mutu nasional, sehingga entri data dapat dilakukan mendekati waktu nyata dan meminimalkan kesalahan rekap manual — topik yang akan dibahas lebih rinci pada bagian kelima seri ini.
Kelima, komitmen dan keterlibatan langsung pimpinan. PP Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 885 ayat (4) menegaskan bahwa pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab menyusun dan melaksanakan tata kelola mutu, termasuk memastikan adanya kebijakan, struktur organisasi, sistem pengukuran, dan tindak lanjut perbaikan berkelanjutan (Endradita, 2026). Peningkatan mutu, dengan kata lain, bukan tanggung jawab komite mutu semata, melainkan tanggung jawab tata kelola direktur dan dewan pengawas.
Penutup
Pemenuhan target INM bukan sekadar soal mengejar angka menjelang survei STARKES, melainkan cerminan dari sistem tata kelola mutu yang berjalan sehari-hari. Rumah sakit yang membangun kamus indikator yang jelas, menjalankan validasi data secara rutin, memperkuat peran komite mutu, mendigitalisasi alur pelaporan, dan melibatkan pimpinan secara aktif akan lebih siap menghadapi survei akreditasi — dan yang lebih penting, benar-benar memberikan pelayanan yang lebih aman dan bermutu bagi pasien.
Catatan transparansi: Uraian mengenai dasar hukum (Permenkes 30/2022, KMK 1128/2022, PP 28/2024) merujuk langsung pada teks regulasi dan sumber sekunder yang mengutipnya secara akurat. Bagian tantangan lapangan dan solusi praktis disusun berdasarkan sintesis praktik umum yang dilaporkan berbagai rumah sakit dan literatur manajemen mutu, karena belum tersedia studi nasional komprehensif dan terkini yang secara khusus mengukur tingkat kepatuhan pemenuhan target INM di seluruh rumah sakit Indonesia pasca-STARKES 2022. Pembaca yang memerlukan angka capaian INM terbaru di rumah sakitnya disarankan merujuk pada laporan mutu rumah sakit masing-masing atau data resmi mutufasyankes.kemkes.go.id.
Ringkasan: Indikator Nasional Mutu (INM) adalah instrumen wajib pengukuran mutu rumah sakit berdasarkan Permenkes 30/2022 dan menjadi bagian inti standar STARKES. Artikel ini mengupas tantangan lapangan—perbedaan definisi operasional, validitas data, beban kerja staf—serta solusi praktis: validasi data terjadwal, penguatan komite mutu, digitalisasi pelaporan, dan komitmen pimpinan sesuai PP 28/2024.
Daftar Pustaka
AnyFlip. (2022). Profil indikator mutu nasional. https://anyflip.com/upcxg/ufhh/basic
Endradita, G. (2021, Desember 19). Indikator mutu nasional rumah sakit di Indonesia 2021. Dr. Galih Endradita M. https://galihendradita.wordpress.com/2021/12/19/indikator-mutu-nasional/
Endradita, G. (2026, Mei 1). Penyesuaian status akreditasi rumah sakit dan faskes lain dalam PP Nomor 28 Tahun 2024. Dr. Galih Endradita M. https://galihendradita.wordpress.com/2026/05/01/penyesuaian-status-akreditasi-rumah-sakit-dan-faskes-lain-dalam-pp-nomor-28-tahun-2024/
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022a). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1054.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022b). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.
Pemerintah Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
PPID Provinsi Riau. (2023, Desember 26). Wawancara: Indikator Nasional Mutu berdasarkan Permenkes 30/2022 dan KMK 1128/2022. https://ppid.riau.go.id/berita/12583/index.html
Prima Medika Hospital. (2025). Indikator mutu semester I 2025. https://www.primamedika.com/en/achievement/indikator-mutu-semester-i-2025
RSPKU Sekapuk. (2023, Januari 30). Indikator mutu nasional (INM) tahun 2022. https://rspkusekapuk.com/indikator-mutu-nasional/
RSUD Kota Mataram. (2022). Laporan pelaksanaan validasi indikator mutu (April–Juni). https://rsud.mataramkota.go.id/standarpelayanan/VALIDASI%20DATA%20RS%202022%20%20april-juni.pdf
World Health Organization. (2018). Handbook for national quality policy and strategy: A practical approach for developing policy and strategy to improve quality of care. WHO. ISBN 9789241565561. https://www.who.int/publications/i/item/9789241565561
Tinggalkan Balasan