Diperbarui: 7 November 2026. Tulisan asli terbit 16 Februari 2010; bagian pengalaman pribadi saya pertahankan, sedangkan data dan aturannya saya perbarui.
Saya agak kaget ketika pertama kali mendengar wacana bahwa keluarga miskin yang ada perokoknya akan kehilangan jaminan kesehatan. Setelah menonton diskusi di televisi, barulah jelas bahwa yang dibicarakan bukan Jamkesmas, melainkan JPK Gakin (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin), program milik Pemprov DKI Jakarta. Menurut pemberitaan detikHealth tanggal 9 Februari 2010, Kepala Dinas Kesehatan DKI saat itu menyatakan rencana tersebut masih dibahas dan akan memakai survei untuk menentukan siapa yang terkena, sedangkan teknisnya belum ditetapkan. Saya tidak menemukan bukti bahwa rencana itu pernah dijalankan.
Lebih dari lima belas tahun kemudian, pertanyaannya muncul lagi dalam bentuk lain: pada awal 2025 beredar kabar di media sosial bahwa penyakit akibat rokok tidak akan lagi ditanggung BPJS Kesehatan. Maka tulisan ini mencoba menimbang dua hal: apa alasan di balik wacana semacam itu, dan apa yang sebenarnya berlaku dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hari ini.
Apa yang diwacanakan pada 2010
Dalam berita tersebut, Dinas Kesehatan DKI mengutip data bahwa pengeluaran rokok keluarga miskin “bisa lebih dari 20 persen” dari belanja keluarga, sedangkan untuk makan hanya sekitar 19 persen. Alasan lain yang dikemukakan: jika ayah merokok, istri dan anak menjadi perokok pasif sehingga pemberian tunjangan kesehatan dianggap mubazir. Berita yang sama mengutip Komnas Pengendalian Tembakau bahwa konsumsi rokok keluarga miskin berkaitan dengan 32.400 kematian balita per tahun, dan bahwa belanja rokok keluarga miskin pada 2006 setara 15 kali biaya pendidikan dan 9 kali biaya kesehatan. Semua angka ini adalah pernyataan yang dikutip media pada 2010; saya tidak dapat memverifikasinya ke laporan aslinya, sehingga sebaiknya dibaca sebagai gambaran argumen, bukan data baku.
Tiga argumen pendukung dan satu keberatan
Argumen pertama bersifat ekonomi: orang yang mampu menyisihkan uang untuk rokok setiap hari dianggap tidak sepenuhnya miskin. Argumen kedua bersifat kausal: rokok tidak pernah terbukti baik bagi kesehatan, justru menjadi sumber banyak penyakit bagi perokok dan orang di sekitarnya. Argumen ketiga bersifat fiskal: kerugian akibat rokok dianggap melampaui penerimaan cukai. Soal cukai ini pernah saya bahas di Cukai Rokok untuk Rakyat?.
Keberatannya juga kuat. Saya membayangkan seorang buruh pasar yang baru dua tahun merantau, terbaring dengan selang oksigen, batuk dan nyeri dada tak kunjung reda, dan baru berhenti merokok setelah sakitnya berat. Ia mungkin sudah merokok bertahun-tahun, dan mungkin tidak semua sakitnya disebabkan rokok. Kini ia sudah lemah. Apakah jaminan yang menolongnya bernapas pantas dicabut? Saya percaya kesehatan adalah hak setiap warga negara, dan itu membuat urusan ini dilematis. Adiksi nikotin adalah ketergantungan yang sulit dilepas, dan tidak adil jika yang dihukum adalah seluruh keluarga, termasuk anak-anak yang tidak pernah memilih tinggal serumah dengan asap.
Bagaimana aturan JKN hari ini
Ketika kabar serupa viral pada Januari 2025, Kepala Humas BPJS Kesehatan menjawab bahwa hingga saat itu tidak ada regulasi yang secara spesifik mengatur tidak dijaminnya perokok dalam JKN, tidak ada ketentuan pembatasan layanan bagi peserta yang merokok, dan tidak ada penandaan (flagging) apakah peserta perokok atau bukan. Semua peserta disebut memiliki hak yang sama atas layanan.
Daftar pelayanan yang tidak dijamin saat ini diatur dalam Perpres 59 Tahun 2024. Menurut liputan Kontan (Pasal 52 ayat 1; liputan ini sumber sekunder, sehingga redaksi pastinya perlu dicek ke naskah peraturan), terdapat 21 butir, antara lain pelayanan estetik, infertilitas, ortodonsi, gangguan akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol, serta gangguan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau melakukan hal yang membahayakan diri sendiri. Dalam daftar itu tidak ada butir yang menyebut rokok atau tembakau.
| Aspek | Wacana JPK Gakin DKI (2010) | Keadaan JKN (2025 hingga kini) |
|---|---|---|
| Sasaran | Keluarga miskin dengan anggota perokok | Semua peserta, tanpa penandaan status merokok (BPJS Kesehatan, Jan 2025) |
| Dasar hukum | Belum ada; masih rencana | Tidak ada ketentuan khusus; rokok tidak tercantum pada daftar pelayanan yang tidak dijamin (menurut Kontan) |
| Cara menentukan perokok | Survei, teknis belum ditetapkan | Tidak ada mekanisme |
Satu catatan penting: butir yang menyebut hal “membahayakan diri sendiri” tidak otomatis berarti merokok. Pernyataan BPJS menegaskan bahwa perokok tidak dipisahkan, jadi saya tidak menafsirkannya lebih jauh.
Seberapa besar persoalannya
Menurut Kementerian Kesehatan (Mei 2024, berdasarkan SKI 2023), perokok aktif di Indonesia diperkirakan mencapai 70 juta orang, dengan 7,4 persen di antaranya berusia 10 sampai 18 tahun. Dari sisi biaya, BPJS Kesehatan melaporkan beban jaminan sekitar Rp160 triliun hingga November 2024; delapan penyakit katastropik menyerap Rp33,99 triliun atau 21,23 persen, termasuk jantung (sekitar Rp17,5 triliun), kanker (Rp5,9 triliun), dan stroke (Rp5,3 triliun). Angka-angka itu tidak dipilah menurut penyebab, sehingga porsi akibat rokok tidak dapat dibaca langsung dari sana. BPJS hanya mencatat bahwa penyakit akibat gaya hidup tidak sehat, termasuk rokok, berpotensi besar meningkatkan biaya penyakit katastropik.
Jalan tengah: cabut kebiasaannya, bukan jaminannya
Mencabut jaminan juga menghadapi kesulitan praktis: bagaimana membuktikan seseorang perokok, dan bagaimana memisahkan sakit yang disebabkan rokok dari yang bukan? Sebagai contoh ilustratif, seorang bapak di Kota Malang dengan PPOK dan diabetes, bagian mana dari tagihannya yang “milik rokok”? Pertanyaan ini hampir mustahil dijawab adil di meja administrasi. Pendekatan yang lebih masuk akal, menurut saya, adalah menekan sumbernya: cukai dan harga yang mengurangi keterjangkauan rokok, kawasan tanpa rokok, serta layanan berhenti merokok yang mudah dijangkau di FKTP. Tinjauan serupa dengan sudut kebijakan yang lebih luas ada di Analisis Wacana tentang Penyakit Akibat Asap Rokok/Tembakau Tidak Ditanggung oleh BPJS Kesehatan, dan tentang peringatan tahunan lihat Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2015.
Saya tidak benci perokok, dan tidak ingin berpihak secara mengintimidasi. Namun saya tahu rokok jarang berakhir baik, kecuali bagi industri yang menjualnya. Pertanyaan yang tersisa tetap terbuka untuk kita semua: apakah solidaritas jaminan kesehatan lebih kuat bila bersyarat pada perilaku, atau bila dijaga tanpa syarat sambil kita bekerja keras mengurangi jumlah perokok? Bagaimana pendapat Anda?
Catatan Transparansi
Pernyataan BPJS dan angka biaya dibaca dari liputan detikHealth, bukan dari dokumen BPJS langsung. Daftar 21 pelayanan yang tidak dijamin dikutip dari Kontan, bukan dari naskah Perpres 59/2024. Angka tahun 2010 dikutip dari berita pada masa itu dan tidak diverifikasi ke sumber primernya. Data survei GATS 2021 tidak dapat diakses saat pembaruan ini sehingga tidak dimuat. Tidak ditemukan tindak lanjut resmi wacana JPK Gakin 2010.
Tinggalkan Balasan