Ketika Angka Kasus HIV Tidak Menceritakan Seluruh Kisah: Menata Ulang Surveilans di Era Penyakit Lanjut

dr. Rahma, seorang dokter puskesmas di pinggiran kota, menerima rujukan seorang laki-laki berusia 34 tahun dengan sesak napas berat dan penurunan berat badan drastis selama tiga bulan terakhir. Hasil tes menunjukkan ia positif HIV—namun ini bukan kasus baru semata. Ia pernah dites reaktif dua tahun lalu di kota lain, tidak pernah memulai antiretroviral therapy (ART), dan kini datang dengan hitung CD4 di bawah 100 sel/mm³: sebuah kondisi yang disebut advanced HIV disease (penyakit HIV lanjut). Pertanyaannya sederhana namun krusial bagi sistem kesehatan: apakah kasus ini akan tercatat sebagai “kasus baru”, “kasus lama yang kembali”, atau justru hilang di antara dua sistem pencatatan yang tidak saling terhubung? Jawabannya bergantung sepenuhnya pada seberapa baik sistem surveilans HIV suatu negara dirancang—dan inilah persoalan yang coba dijawab oleh panduan konsolidasi terbaru dari World Health Organization (WHO).

Pada 2026, WHO menerbitkan Consolidated guidance for strengthening national routine surveillance systems: updated HIV case definitions, advanced HIV disease indicators and surveillance checklist (World Health Organization, 2026a), yang memperbarui pedoman definisi kasus HIV yang telah bertahan sejak 2007. Bagi Indonesia—negara dengan estimasi 564.000 orang dengan HIV (ODHIV) pada 2025 dan baru sekitar 68% di antaranya mengetahui status mereka (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2025)—panduan ini relevan bukan hanya sebagai referensi teknis, tetapi sebagai cermin untuk menilai kesiapan Sistem Informasi HIV AIDS (SIHA) nasional.

Mengapa Definisi Kasus dan Data Rutin Ini Penting

Selama bertahun-tahun, indikator epidemi HIV—insidensi, prevalensi, mortalitas—banyak bergantung pada survei populasi dan pemodelan matematis. Namun WHO kini menegaskan bahwa data rutin yang dikumpulkan langsung dari layanan kesehatan, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi sumber informasi yang berkelanjutan dan lebih murah dibandingkan survei periodik (World Health Organization, 2026a). Pergeseran ini menjadi semakin penting di tengah gejolak pendanaan global. Pemotongan bantuan pembangunan internasional, termasuk dari mekanisme seperti PEPFAR (President’s Emergency Plan for AIDS Relief) dan Global Fund, telah membawa dampak nyata terhadap kesinambungan program HIV di berbagai negara berpendapatan rendah dan menengah, sehingga kemandirian sistem data domestik menjadi kian mendesak (World Health Organization, 2026a).

Surveilans kasus HIV (HIV case surveillance) didefinisikan sebagai pelaporan diagnosis awal infeksi HIV beserta rangkaian sentinel event selanjutnya—mulai dari inisiasi ART, hasil tes CD4 dan viral load, hingga kematian—kepada otoritas kesehatan masyarakat yang bertanggung jawab memantau epidemi (World Health Organization, 2026a). Di Indonesia, kerangka ini pada dasarnya sudah berjalan melalui SIHA, sistem satu pintu yang diluncurkan Kementerian Kesehatan sejak 2012 dan kini tengah bertransisi dari versi luring sebagian (SIHA 1.7) menuju SIHA 2.1 yang sepenuhnya berbasis daring untuk pencatatan oleh dokter, perawat, bidan, laboratorium, dan farmasi (Puskesmas Pejagoan, 2023). Pertanyaannya: seberapa jauh SIHA 2.1 telah memenuhi standar definisi kasus dan kelengkapan data yang kini direkomendasikan WHO?

Definisi Kasus HIV yang Diperbarui

WHO menetapkan definisi kasus HIV yang disederhanakan: seseorang dikonfirmasi terinfeksi HIV terlepas dari hitung CD4 atau stadium klinisnya, dengan syarat konfirmasi menggunakan tes yang sesuai usia (World Health Organization, 2026a). Untuk individu berusia 18 bulan ke atas, strategi tiga tes berurutan (bukan paralel) dengan tiga jenis tes berbeda tetap menjadi standar, karena mampu mendorong nilai prediksi positif di atas 99,9% dan mencegah misdiagnosis (World Health Organization, 2026a). WHO secara eksplisit tidak merekomendasikan strategi tiebreaker—yakni penggunaan tes ketiga hanya sebagai penentu jika hasil tes pertama dan kedua berbeda—karena riset menunjukkan pendekatan ini justru meningkatkan risiko hasil positif palsu.

Bagi bayi di bawah 18 bulan, antibodi maternal yang berpindah secara pasif selama kehamilan dapat bertahan cukup lama sehingga tes antibodi menjadi tidak dapat diandalkan; diperlukan tes asam nukleat (DNA atau RNA) atau pemeriksaan antigen p24 berbasis laboratorium, dengan jadwal pemeriksaan pada saat lahir, usia 4–6 minggu, usia sembilan bulan selama menyusui, dan pada usia 18 bulan atau enam minggu setelah penyapihan (World Health Organization, 2026a). WHO juga kini secara tegas tidak merekomendasikan Western blot assay sebagai tes konfirmasi, karena berkaitan dengan hasil indeterminate yang lebih tinggi, waktu tunggu lebih lama, dan keterlambatan penghubungan ke pengobatan.

Catatan konteks Indonesia: algoritme tiga tes serial sesuai standar WHO ini sejalan dengan protokol nasional yang telah diterapkan melalui layanan HIV testing services (HTS) di Indonesia, namun implementasi konsistensinya di tingkat fasilitas kesehatan primer—terutama di daerah dengan keterbatasan reagen atau tenaga terlatih—masih memerlukan penguatan pengawasan mutu berkelanjutan.

Penyakit HIV Lanjut: Ancaman yang Belum Surut

Salah satu pembaruan paling signifikan dalam panduan ini adalah penegasan kembali definisi advanced HIV disease (penyakit HIV lanjut): pada dewasa, remaja, dan anak usia lima tahun ke atas, kondisi ini ditetapkan sebagai hitung CD4 ≤200 sel/mm³, sementara semua anak dengan HIV di bawah lima tahun dianggap mengalami penyakit lanjut kecuali telah menerima ART lebih dari satu tahun dan stabil secara klinis (World Health Organization, 2026a). Bila pemeriksaan CD4 tidak tersedia, stadium klinis WHO 3 atau 4 dapat digunakan sebagai proksi.

Beban penyakit ini ternyata jauh dari selesai meski cakupan ART global terus meluas. Sebuah tinjauan sistematis terhadap 117 kohort orang dengan HIV menemukan bahwa di tatanan rawat jalan, sepertiga dari seluruh hitung CD4 yang diukur berada di bawah 200 sel/mm³—menandakan penyakit lanjut (World Health Organization, 2026a). Pada tingkat populasi, analisis survei rumah tangga representatif dari 13 negara Afrika memperkirakan 1,9 juta orang mengalami penyakit HIV lanjut di Afrika sub-Sahara, dengan prevalensi lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan perempuan (World Health Organization, 2026a).

Data Kemenkes menunjukkan pola yang selaras dengan tren global tersebut: 71% temuan kasus baru HIV-AIDS di Indonesia terjadi pada laki-laki, dengan populasi kunci terbesar adalah kelompok lelaki seks lelaki atau men who have sex with men (LSL/MSM) sebesar 31% dari kasus yang dilaporkan (Detik Health, 2024). Yang lebih mengkhawatirkan, dari estimasi 564.000 ODHIV pada 2025, baru 68% yang mengetahui statusnya per Oktober 2025, dan dari yang menjalani terapi, hanya 56% yang telah diperiksa menunjukkan supresi virus (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2025). Celah besar antara identifikasi, pengobatan, dan supresi virus ini menyiratkan bahwa proporsi kasus yang terlambat terdeteksi—dan karenanya berisiko mengalami penyakit lanjut—kemungkinan tidak kecil, meski data spesifik prevalensi penyakit HIV lanjut secara nasional di Indonesia belum tersedia secara terbuka.

Indikasi Pemeriksaan CD4

WHO merekomendasikan pemeriksaan CD4 dilakukan pada orang dengan HIV yang: (a) memulai atau memulai ulang ART; (b) kembali ke layanan setelah putus kontak; (c) mengalami kegagalan pengobatan; atau (d) dirawat inap atau dalam kondisi klinis tidak stabil (World Health Organization, 2026a). Pemeriksaan ini juga penting untuk menilai kelayakan penghentian profilaksis kotrimoksazol dan kelayakan profilaksis flukonazol.

Delapan Indikator Inti untuk Memantau Penyakit HIV Lanjut

Panduan WHO ini memuat kaskade indikator prioritas untuk memantau kontinuum perawatan penyakit HIV lanjut, dengan delapan indikator inti yang direkomendasikan di semua tatanan (World Health Organization, 2026a):

1. AHD.CRA – cakupan pemeriksaan skrining antigen kriptokokus
2. AHD.CSP – proporsi hasil skrining kriptokokus positif
3. AHD.CTI – inisiasi pengobatan antifungal bagi yang skrining positif
4. AHD.ART – proporsi orang dengan HIV menerima ART yang mengalami penyakit lanjut
5. AHD.MOR – mortalitas di antara orang dengan penyakit HIV lanjut
6. AHD.CMM – mortalitas akibat meningitis kriptokokus
7. AHD.CD4 – cakupan pemeriksaan CD4
8. AHD.DIG – proporsi penyakit lanjut yang terdiagnosis

Tiga kategori pasien wajib menjadi dasar disagregasi seluruh indikator ini: orang yang baru terdiagnosis HIV, orang yang memulai ulang ART setelah putus obat, dan orang yang mengalami kegagalan pengobatan—baik kegagalan klinis, imunologis, maupun virologis (World Health Organization, 2026a). Definisi kegagalan pengobatan sendiri kini menekankan bahwa pemeriksaan viral load memberi indikasi lebih dini dan akurat dibandingkan pemantauan klinis atau imunologis untuk menentukan kebutuhan beralih dari lini pertama ke lini kedua (World Health Organization, 2026a).

Relevansi bagi fasilitas kesehatan Indonesia: penerapan indikator berlapis semacam ini menuntut integrasi data laboratorium (CD4, viral load, antigen kriptokokus) dengan data klinis dan farmasi dalam satu sistem yang saling terhubung—sebuah tantangan yang juga dihadapi oleh sistem informasi kesehatan lain di Indonesia, termasuk Sistem Informasi Hepatitis (SIHEPI) yang baru mulai diintegrasikan dengan e-registry fasilitas kesehatan di DKI Jakarta pada 2023 (World Health Organization Indonesia, 2023).

Checklist Surveilans: Alat Ukur Kesiapan Sistem

Bagian paling praktis dari panduan ini adalah instrumen checklist dua bagian untuk menilai kesiapan sistem surveilans HIV suatu negara. Bagian A terdiri atas 28 pertanyaan deskriptif mengenai karakteristik sistem—mulai dari jenis surveilans (aktif atau pasif), tingkat digitalisasi pencatatan, hingga keberadaan identifier unik nasional. Bagian B memuat 19 standar dan tolok ukur terukur, terbagi dalam lima seksi: standar inti surveilans kasus dan registrasi vital, standar suplementer untuk populasi tertentu, hasil pengobatan, pemantauan pencegahan, dan pengujian HIV (World Health Organization, 2026a).

Sepuluh standar inti (B1.1–B1.10) menjadi penentu apakah sistem surveilans suatu negara cukup andal untuk mengestimasi insidensi, prevalensi, dan mortalitas HIV. Beberapa tolok ukur yang menonjol antara lain: kurang dari 1% catatan kasus dalam basis data nasional merupakan duplikat yang belum terselesaikan; minimal 95% data elemen inti (usia, jenis kelamin, tanggal diagnosis, hasil CD4 awal, hasil viral load terakhir) lengkap dan valid; serta keterkaitan tahunan antara sistem surveilans HIV dengan sistem registrasi sipil dan statistik vital untuk mengidentifikasi kematian di antara orang dengan HIV (World Health Organization, 2026a).

Bila diterapkan pada konteks Indonesia, checklist ini berpotensi menyingkap sejumlah celah struktural yang khas ditemukan di banyak negara berpendapatan menengah:

• Fragmentasi sistem: sebelum SIHA menjadi satu pintu, data HIV, AIDS, dan IMS pernah tersebar di berbagai platform yang tidak saling terhubung dengan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA), e-Puskesmas, atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS)—persoalan interoperabilitas yang juga diakui memengaruhi sistem informasi penyakit menular lain di Indonesia (World Health Organization Indonesia, 2023).
• Keterkaitan dengan registrasi vital: standar B1.10 mensyaratkan sistem registrasi sipil dan statistik vital berkualitas tinggi untuk memvalidasi data mortalitas—sebuah area yang secara global masih menjadi tantangan karena kematian akibat HIV sering tidak tercatat sebagai penyebab utama pada sertifikat kematian (World Health Organization, 2026a).
• Data populasi kunci: pengumpulan data status populasi kunci (LSL, pekerja seks, pengguna napza suntik, transpuan, warga binaan) memerlukan pengamanan kerahasiaan berlapis mengingat kriminalisasi dan stigma yang masih melekat pada perilaku berisiko di banyak yurisdiksi (World Health Organization, 2026a)—pertimbangan yang sangat relevan mengingat konteks hukum dan sosial di Indonesia.

Mengukur Mortalitas: Titik Buta yang Persisten

WHO mengakui bahwa mengukur mortalitas terkait HIV secara akurat tetap menjadi salah satu tantangan terbesar surveilans global. Sebuah tinjauan sistematis memperkirakan risiko kematian di rumah sakit di antara orang dengan HIV mencapai 16%, dengan 72% kematian tersebut disebabkan oleh kondisi terkait HIV—angka yang nyaris tidak berubah sejak tahun 2000 (World Health Organization, 2026a). Namun demikian, garis penyebab kematian ini kerap tidak tercatat secara konsisten pada sertifikat kematian, bahkan di negara yang mewajibkan pencatatan kematian secara legal.

Untuk mengatasi hal ini, WHO merekomendasikan pendekatan berlapis: menghubungkan data kematian dari sistem registrasi sipil menggunakan pengenal unik, memakai kode standar International Classification of Diseases (ICD) untuk konsistensi pelaporan, dan—pada wilayah dengan keterbatasan registrasi kematian—menerapkan metode verbal autopsy (autopsi verbal) melalui wawancara dengan keluarga terdekat pasien yang meninggal (World Health Organization, 2026a). Di Indonesia, pemanfaatan autopsi verbal untuk memperkuat pencatatan mortalitas terkait HIV masih relatif terbatas dan berpotensi menjadi area pengembangan lanjutan, khususnya di wilayah dengan cakupan registrasi sipil yang belum optimal.

Implikasi bagi Manajemen Fasilitas Kesehatan di Indonesia

Bagi manajer fasilitas kesehatan dan penanggung jawab program HIV di tingkat kabupaten/kota, panduan WHO ini menawarkan beberapa arah tindak lanjut yang konkret:

Pertama, penguatan kualitas data minimum dataset di tingkat fasilitas—memastikan setiap kasus baru memiliki tanggal diagnosis, hasil CD4 awal, dan status pengobatan yang terekam lengkap dalam SIHA, sejalan dengan standar B1.2 dan B1.5 dalam checklist WHO.

Kedua, integrasi data lintas program—terutama antara layanan HIV, tuberkulosis (TB), dan layanan antenatal—mengingat WHO menekankan pentingnya triangulasi data untuk konsistensi eksternal, misalnya memastikan jumlah orang dengan HIV yang juga menderita TB sesuai dengan jumlah pasien TB yang terkonfirmasi HIV-positif (World Health Organization, 2026a).

Ketiga, perhatian khusus terhadap penemuan penyakit HIV lanjut, terutama pada pasien yang kembali ke layanan setelah lama putus obat—kelompok yang secara global terbukti berisiko tinggi mengalami CD4 rendah dan komplikasi oportunistik seperti meningitis kriptokokus dan tuberkulosis.

Keempat, kesinambungan finansial dan operasional sistem surveilans itu sendiri. WHO secara eksplisit memasukkan keberlanjutan pendanaan domestik sebagai bagian dari penilaian kesiapan sistem (pertanyaan A28 dalam checklist)—sebuah pengingat bahwa di tengah ketidakpastian pendanaan global untuk program HIV, kemandirian data menjadi bukan sekadar aspirasi teknis, melainkan kebutuhan strategis.

Catatan Transparansi

Artikel ini mengadaptasi Consolidated guidance for strengthening national routine surveillance systems (WHO, 2026) yang secara primer disusun untuk konteks global dan negara dengan beban HIV tinggi, khususnya di Afrika sub-Sahara. Data prevalensi penyakit HIV lanjut secara spesifik untuk Indonesia belum tersedia secara terbuka dalam publikasi resmi Kemenkes yang diakses penulis; analisis dalam artikel ini mengenai kemungkinan celah antara temuan kasus, pengobatan, dan supresi virus di Indonesia bersifat inferensi berdasarkan data agregat ODHIV nasional, bukan angka resmi penyakit lanjut. Deskripsi mengenai SIHA 2.1 dan tingkat integrasinya dengan sistem informasi kesehatan lain bersumber dari materi pelatihan dan pemberitaan sekunder, bukan dokumen kebijakan resmi terbaru Kemenkes, sehingga status transisi sistem ini perlu diverifikasi lebih lanjut oleh pembaca yang membutuhkan kepastian teknis operasional. Bagian implikasi bagi manajemen fasilitas kesehatan merupakan interpretasi analitis penulis, bukan rekomendasi resmi WHO atau Kemenkes.

Ringkasan

WHO merilis panduan konsolidasi 2026 yang memperbarui definisi kasus HIV, menambah delapan indikator inti pemantauan penyakit HIV lanjut, dan menyediakan checklist 19 standar untuk menilai kesiapan sistem surveilans nasional. Bagi Indonesia, dengan estimasi 564.000 ODHIV dan baru 68% terdiagnosis, panduan ini menjadi acuan penting menguji kesiapan SIHA 2.1 dalam mendukung target eliminasi HIV 2030.

Daftar Pustaka

Detik Health. (2024, Desember 2). 11 provinsi dengan jumlah kasus HIV terbanyak, ada DKI-Jabar. https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7666552/11-provinsi-dengan-jumlah-kasus-hiv-terbanyak-ada-dki-jabar

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025, November). Percepat identifikasi, perluas pengobatan, dan hapus stigma untuk akhiri HIV pada 2030. https://kemkes.go.id/id/percepat-identifikasi-perluas-pengobatan-dan-hapus-stigma-untuk-akhiri-hiv-pada-2030

Puskesmas Pejagoan. (2023). Tim PDP Puskesmas Pejagoan ikuti Sistem Informasi HIV AIDS dan PIMS (SIHA). https://puskesmaspejagoan.kebumenkab.go.id/index.php/web/post/286/tim-pdp-puskesmas-pejagoan-ikuti-sistem-informasi-hiv-aids-dan-pims-siha

World Health Organization. (2026a). Consolidated guidance for strengthening national routine surveillance systems: Updated HIV case definitions, advanced HIV disease indicators and surveillance checklist. World Health Organization. https://iris.who.int

World Health Organization Indonesia. (2023, Oktober 10). Selangkah menuju transformasi digital sistem kesehatan Indonesia: Integrasi Sistem Informasi Hepatitis dan PISP Indonesia (SIHEPI) dalam e-register fasilitas kesehatan di Jakarta. https://www.who.int/indonesia/id/news/detail/10-10-2023-a-step-forward-to-digital-transformation-in-indonesia-s-health-system–integration-of-the-hepatitis-information-system-(sihepi)-into-jakarta-s-health-facilities-e-registry