Menimbang PNPK Demam Tifoid pada Dewasa: Ulasan Kepmenkes 875/2026

Seorang pria 28 tahun datang ke IGD sebuah rumah sakit di Pontianak. Demamnya sudah delapan hari, naik-turun terutama sore dan malam. Ia juga mengeluh sakit kepala, mual, nyeri perut, dan tak nafsu makan. Di klinik sebelumnya, tes Widal sekali periksa menunjukkan titer positif rendah, dan ia sudah diberi antibiotik tiga hari tanpa perbaikan berarti. Apakah ini pasti tifoid? Haruskah dikultur sekarang, padahal antibiotik sudah masuk? Kapan ia perlu dirujuk?

Pertanyaan semacam ini bertahun-tahun dijawab berbeda-beda antarfasilitas. Pada 10 Agustus 2026, Menteri Kesehatan menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/875/2026 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Klinis (PNPK) Tata Laksana Demam Tifoid pada Dewasa. Tulisan ini mengulas isi, kekuatan, dan beberapa hal yang perlu dicermati sebelum PNPK ini diturunkan menjadi panduan praktik klinis (PPK) di fasilitas Anda.

Kedudukan Hukum: Apa yang Diwajibkan?

Keputusan ini bersandar pada UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, PP Nomor 28 Tahun 2024, dan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Diktum-diktumnya menyatakan hal-hal berikut.

Bagi manajer mutu, Diktum KELIMA paling penting. Alasan menyimpang dari pedoman, misalnya memakai antibiotik di luar daftar karena alergi, harus tertulis dan dapat ditelusuri di rekam medis.

Hal-Hal Pokok dalam Pedoman

1. Klasifikasi kasus yang berjenjang

PNPK membagi kasus menurut kapasitas fasilitas: suspek (possible case), probabel, terkonfirmasi (kultur S. Typhi positif, atau serologi bila kultur tidak tersedia), dan karier kronik (ekskresi kuman lebih dari 12 bulan setelah infeksi akut). Pendekatan ini realistis untuk Indonesia, karena tidak semua puskesmas di Maluku atau Papua Tengah punya akses ke laboratorium mikrobiologi.

2. Diagnosis: skor klinis, kultur, dan batas tes Widal

Untuk diagnosis klinis, pedoman memakai skor Nelwan (total maksimal 20). Skor 10 atau lebih menunjukkan kecurigaan tinggi dan perlu pemeriksaan penunjang. Pada pasien di Pontianak tadi: demam lebih dari seminggu (2), sakit kepala (1), mual (1), anoreksia (1), nyeri perut (1), lemah (1), lidah tifoid (2), dan hepatomegali (1). Totalnya 10, sehingga ia memenuhi ambang kecurigaan, tetapi skor ini belum merupakan diagnosis pasti.

Sikap pedoman terhadap tes Widal jelas: pemeriksaan ini tidak direkomendasikan bila hanya dari satu kali serum akut, karena positif palsu yang tinggi dapat memicu over-diagnosis dan over-treatment. Patokannya adalah titer aglutinin O minimal 1/320 dengan gejala klinis yang mendukung, atau kenaikan titer lebih dari empat kali pada pemeriksaan ulang dengan jarak 5–7 hari. Kritik terhadap Widal memang sudah lama dikenal, terutama di daerah endemis dengan kualitas antigen yang bervariasi (Olopoenia & King, 2000).

Kultur tetap baku emas. Pedoman menyebut bakteremia 60–80% pada minggu pertama hingga akhir minggu kedua, dan menekankan pengambilan darah minimal 10 mL sebelum antibiotik. Sensitivitas kultur memang turun bila pasien sudah mendapat antibiotik, tetapi kultur sebelum terapi tetap prinsip yang dianjurkan (Crump dkk., 2015). Jadi untuk pasien kita, bila fasilitas memungkinkan, kultur tetap layak diambil meski antibiotik sudah masuk, dengan hasil dibaca secara hati-hati.

3. Antibiotik menurut jenjang fasilitas

Klasifikasi respons antibiotik (sensitif, MDR, resisten kuinolon) hanya dapat ditetapkan pada kasus terkonfirmasi. Ini mendorong rumah sakit untuk benar-benar mengejar kultur, bukan sekadar mengobati secara empiris. Resistensi sendiri berkembang bertahap dari obat lini pertama lama hingga penurunan kepekaan terhadap fluorokuinolon, sementara azitromisin menjadi alternatif oral di wilayah dengan resistensi kuinolon yang tinggi (Crump dkk., 2015).

4. Gizi: tidak lagi puasa serat yang kaku

Pedoman tetap menyebut diet rendah serat, tetapi mengizinkan diet padat atau tim dini pada pasien dengan kondisi baik. Kebutuhan energi 25–35 kkal/kgBB/hari dan cairan 30–40 mL/kgBB/hari dirinci, lengkap dengan penyesuaian untuk diabetes dan gagal ginjal. Ini kemajuan, sebab pasien tifoid kerap dipuasakan dan hanya diberi bubur encer berhari-hari.

5. Kriteria rujuk: akronim TACC

Contoh: seorang lelaki 67 tahun di Banyuwangi datang dengan demam hari keempat. Tabel kriteria rujuk memasukkan usia 60 tahun ke atas, sehingga ia layak segera dipertimbangkan untuk dirujuk ke FPKTL tanpa menunggu lima hari terapi. Namun teks pedoman tidak menyebut tegas apakah satu kriteria saja sudah cukup atau harus beberapa sekaligus. Hal ini sebaiknya dipertegas dalam PPK fasilitas.

Penilaian Kritis: yang Kuat dan yang Perlu Dicermati

Kekuatan

• Hierarki fasilitas yang jelas (Tabel 9 dalam pedoman), sehingga dapat menjadi dasar menyusun clinical pathway sesuai kemampuan rumah sakit.
• Penegasan kultur sebelum antibiotik dan batasan penggunaan Widal.
• Panduan khusus untuk kehamilan dan karier kronik, yang jarang tercakup dalam pedoman lokal.
• Kriteria kegagalan terapi yang eksplisit: demam persisten setelah tujuh hari antimikroba efektif, atau bakteremia menetap pada hari ke-7.

Hal yang perlu dicermati

Catatan berikut berasal dari telaah atas salinan PDF yang tersedia di JDIH Kemenkes. Sebagian mungkin diperbaiki pada versi akhir.

1. Penamaan derajat rekomendasi. Pedoman menyebut “GRADE A–D” tetapi memetakannya ke tingkat bukti ala SIGN/AHCPR (Ia–IV). GRADE yang sebenarnya menilai kualitas bukti dan kekuatan rekomendasi secara terpisah (Guyatt dkk., 2008). Lebih janggal lagi, Tabel 2 mendefinisikan kategori C sebagai “tidak direkomendasikan”, sementara rekomendasi rawat inap berlabel GRADE C justru berupa anjuran.
2. Klaim akurasi uji cepat. Teks menyebut sensitivitas dan spesifisitas uji cepat “mendekati 100%”. Tinjauan sistematik Cochrane atas 37 studi (5.080 partisipan) melaporkan sensitivitas rata-rata sekitar 69–84% dan spesifisitas sekitar 77–90% tergantung jenis uji, dengan kepastian bukti yang rendah (Wijedoru dkk., 2017). Angka dalam pedoman sebaiknya tidak dikutip mentah dalam PPK rumah sakit.
3. Resistensi antimikroba. Siprofloksasin tetap tercantum sebagai pilihan, padahal resistensi kuinolon telah luas di Asia Selatan. Pedoman memang menyatakan pilihan harus mengikuti pola kuman setempat, tetapi tidak menyajikan data resistensi nasional. Rumah sakit perlu menyusun antibiogram sendiri, dan penggunaan antibiotik Watch seperti sefiksim perlu masuk program pengendalian resistensi antimikroba (WHO, 2023).
4. Vaksin. Pedoman menempatkan vaksin terutama untuk wisatawan, petugas laboratorium, dan penjamah makanan. WHO merekomendasikan vaksin konjugat tifoid di wilayah endemis (WHO, 2018). Posisi ini tidak dibahas dalam pedoman klinis dan patut dilengkapi di dokumen kebijakan imunisasi.
5. Terapi karier. Tabel 8 memuat prazikuantel dan metrifonat untuk infeksi Schistosoma haematobium. Parasit ini tidak endemis di Indonesia (skistosomiasis di Indonesia disebabkan S. japonicum di dataran tinggi Sulawesi Tengah). Bagian ini tampaknya diadopsi dari pedoman internasional dan perlu disesuaikan dengan konteks lokal.
6. Konsistensi editorial. Ada rujukan silang yang keliru (terapi karier merujuk “Tabel 6”, padahal Tabel 8), perbedaan lama sefiksim (7–10 hari di FPKTP, 14 hari di FPKTL), perbedaan istilah “trimester pertama” dan “semester 1” pada azitromisin, serta sisa penyuntingan (coretan “diit” dan penanda rujukan “[8,9]”). Daftar pustaka juga tidak tampak pada salinan yang saya telaah.
7. Data epidemiologi. Angka 500 per 100.000 penduduk per tahun yang dikutip pedoman perlu dicocokkan dengan sumber primernya dan data surveilans nasional. Sebagai pembanding, analisis Global Burden of Disease 2017 memperkirakan 14,3 juta kasus tifoid dan paratifoid di dunia, dengan insidens terstandar usia global sekitar 198 per 100.000 orang-tahun (Stanaway dkk., 2019).

Implikasi bagi Manajemen Mutu Rumah Sakit

PNPK ini dapat langsung diterjemahkan menjadi indikator PMKP dan bahan audit klinis. Beberapa usulan indikator:

Langkah praktisnya: bentuk tim kecil (dokter spesialis penyakit dalam, mikrobiologi klinik, farmasi, gizi, dan mutu), susun PPK dan clinical pathway yang menyelaraskan pedoman dengan antibiogram setempat, lalu pantau lewat audit klinis berkala. Untuk pembahasan pemeriksaan penunjang secara lebih rinci, baca juga Peta Lengkap Pemeriksaan Penunjang Demam Tifoid dan ulasan dasar kami tentang demam tifoid.

Penutup

Kepmenkes 875/2026 memberi pegangan nasional yang lama dinantikan, terutama dalam membatasi penyalahgunaan Widal tunggal, mengutamakan kultur, dan menata pelayanan berjenjang. Ketidaksesuaian internal dan penyesuaian konteks lokal masih perlu disempurnakan. Sampai itu terjadi, rumah sakit sebaiknya memadukan PNPK dengan data resistensi setempat dan bukti internasional terkini.

Catatan Transparansi

• Isi regulasi dirujuk dari salinan PDF Kepmenkes 875/2026 (JDIH Kemenkes). Lampiran daftar pustaka PNPK tidak tampak pada salinan tersebut, sehingga sumber primer angka epidemiologi di dalamnya tidak dapat saya periksa.
• Lima rujukan jurnal (Crump, Guyatt, Olopoenia, Stanaway, Wijedoru) telah dicocokkan dengan basis data PubMed, termasuk DOI-nya.
• Tiga dokumen WHO (pedoman 2011, position paper vaksin 2018, dan AWaRe antibiotic book 2023) dikutip dari pengetahuan penulis dan belum diverifikasi ulang secara daring.
• Penilaian kritis dan usulan indikator adalah analisis penulis, bukan pernyataan resmi Kementerian Kesehatan. Tulisan ini bukan pengganti teks resmi; rujuklah dokumen asli di jdih.kemkes.go.id untuk dosis dan ketentuan terbaru.

Daftar Pustaka

• Crump, J. A., Sjölund-Karlsson, M., Gordon, M. A., & Parry, C. M. (2015). Epidemiology, clinical presentation, laboratory diagnosis, antimicrobial resistance, and antimicrobial management of invasive Salmonella infections. Clinical Microbiology Reviews, 28(4), 901–937. https://doi.org/10.1128/CMR.00002-15
• Guyatt, G. H., Oxman, A. D., Vist, G. E., Kunz, R., Falck-Ytter, Y., Alonso-Coello, P., & Schünemann, H. J. (2008). GRADE: An emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations. BMJ, 336(7650), 924–926. https://doi.org/10.1136/bmj.39489.470347.AD
• Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2026). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/875/2026 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Klinis Tata Laksana Demam Tifoid pada Dewasa. https://jdih.kemkes.go.id
• Olopoenia, L. A., & King, A. L. (2000). Widal agglutination test: 100 years later: Still plagued by controversy. Postgraduate Medical Journal, 76(892), 80–84. https://doi.org/10.1136/pmj.76.892.80
• Stanaway, J. D., Reiner, R. C., Blacker, B. F., Goldberg, E. M., Khalil, I. A., Troeger, C. E., … Crump, J. A. (2019). The global burden of typhoid and paratyphoid fevers: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. The Lancet Infectious Diseases, 19(4), 369–381. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(18)30685-6
• Wijedoru, L., Mallett, S., & Parry, C. M. (2017). Rapid diagnostic tests for typhoid and paratyphoid (enteric) fever. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2017(5), CD008892. https://doi.org/10.1002/14651858.CD008892.pub2
• World Health Organization. (2011). Guidelines for the management of typhoid fever. WHO.
• World Health Organization. (2018). Typhoid vaccines: WHO position paper, March 2018. Weekly Epidemiological Record, 93(13), 153–172.
• World Health Organization. (2023). The WHO AWaRe (Access, Watch, Reserve) antibiotic book. WHO.

Disclaimer medis: artikel ini bersifat edukasi dan tidak menggantikan konsultasi, pemeriksaan, diagnosis, atau pengobatan langsung oleh tenaga kesehatan.