SAGE WHO Oktober 2026: HPV Satu Dosis dan Catatan untuk Indonesia

Penasihat vaksin WHO baru saja merampungkan pertemuan yang hasilnya akan memengaruhi jadwal dan strategi imunisasi di banyak negara. Dalam pesan resmi tertanggal 29 Oktober 2026, Direktur Departemen Imunisasi, Vaksin, dan Produk Biologi WHO, Kate O’Brien, merangkum keputusan Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) dari sidang 5–8 Oktober 2026. Yang paling mudah dikenali publik: vaksin HPV cukup satu dosis untuk anak perempuan usia 9–14 tahun.¹

Keputusan lain tidak kalah penting bagi tenaga kesehatan: respons wabah difteri yang menekankan deteksi kasus ketimbang kampanye vaksin massal, dosis fraksional vaksin demam kuning, anjuran jadwal tiga dosis inactivated poliovirus vaccine (IPV) bagi negara yang belum menerapkannya, dan sikap bahwa vaksin Ebola Ervebo untuk virus Bundibugyo hanya dipakai dalam protokol penelitian.¹

Apa yang Terjadi

SAGE bersidang pada 5–8 Oktober 2026 dan menelaah bukti tentang vaksin HPV, difteri, demam kuning, mpox, dan polio, serta peran vaksinasi dalam wabah penyakit akibat virus Bundibugyo. WHO mengumumkan ringkasannya pada 29 Oktober. Tabel berikut merangkum rekomendasi utama sebagaimana tertulis dalam pesan WHO tersebut.¹

Menurut WHO, cakupan global vaksin HPV baru 33% pada 2025, jauh dari target 90%. Sebanyak 165 negara (85%) telah memperkenalkan vaksin ini, dan lebih dari 95 juta anak perempuan sudah menerimanya hingga akhir 2025.¹

Konteks dan Latar Belakang

Pemberitaan Health Policy Watch pada 13 Oktober 2026 menambahkan konteks yang tidak tertulis dalam pesan WHO: keputusan SAGE dibuat di tengah seretnya pendanaan. Disebutkan bahwa SAGE menilai dana yang tersedia tidak cukup untuk mempertahankan vaksin yang sudah ada dalam program imunisasi nasional, sementara Gavi memiliki anggaran strategis hasil kalibrasi ulang sebesar US$10,2 miliar dengan US$9,95 miliar sudah terkumpul.² O’Brien sendiri, seperti dikutip dalam pesan WHO, menyebut perlunya “keputusan prioritisasi yang sulit” dan menempatkan pemeliharaan vaksin yang sudah ada sebagai prioritas utama.^1,2

Konteks Indonesia perlu dibaca dengan cermat. Data WHO-UNICEF 2025 menunjukkan cakupan DTP3 dan HepB3 naik dari 78% menjadi 82%, dan anak zero-dose turun dari 748.000 menjadi 657.000. UNICEF juga mencatat lebih banyak anak perempuan menerima vaksin HPV pada 2025, tanpa menyebut angka, sementara cakupan sejumlah vaksin lain tidak berubah atau menurun.³ Program HPV nasional sendiri dimulai pada 2023 untuk anak perempuan kelas 5 dan 6 SD,⁴ dan pada Agustus 2026 diperluas ke anak laki-laki kelas 5 SD di DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Bali; Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten menyusul pada 2027, lalu Jawa Timur pada 2028.⁵

Signifikansi bagi Indonesia

Jadwal satu dosis berpotensi menghemat vaksin dan tenaga lapangan sehingga cakupan dapat diperluas, misalnya ke kelompok usia yang lebih tua atau ke anak laki-laki. Ini sejalan dengan prinsip yang disampaikan pejabat Kemenkes bahwa perluasan HPV untuk anak laki-laki bergantung pada cakupan anak perempuan di wilayah tersebut mencapai 90%.⁵ Namun, dalam sumber yang saya baca, belum ada pengumuman Kemenkes tentang perubahan jadwal nasional menyusul rekomendasi SAGE. Karena itu, setiap kesimpulan tentang jadwal HPV di Indonesia sebaiknya menunggu keputusan resmi Kemenkes dan rekomendasi Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI).

Apraisal: Seberapa Kuat Dasarnya?

Sumber primernya kredibel: pesan resmi pejabat WHO yang bertanggung jawab atas imunisasi. Namun, pesan ini adalah ringkasan tingkat direktur, bukan laporan lengkap SAGE. Dokumen sorotan pertemuan (meeting highlights) dan data pendukungnya, termasuk bukti keampuhan satu dosis HPV, belum saya baca langsung. Penilaian kekuatan bukti per rekomendasi karenanya belum dapat dilakukan di sini. Laporan Health Policy Watch mencatat beberapa detail yang tidak ada dalam pesan WHO, antara lain anjuran bersyarat vaksinasi HPV satu dosis untuk anak usia 4–8 tahun jika meningkatkan cakupan, rentang usia 2–59 tahun untuk dosis fraksional demam kuning pada kampanye pencegahan, serta jadwal IPV pada usia 6, 10, dan 14 minggu.² Detail ini belum terkonfirmasi oleh teks primer WHO yang saya baca, sehingga diperlakukan sebagai informasi sekunder.

Ada pula perbedaan penekanan antarsumber. Pada difteri, Health Policy Watch menyebut negara dapat mempertimbangkan satu kali vaksinasi saat wabah asalkan diikuti imunisasi rutin, sedangkan pesan WHO menekankan bahwa kampanye vaksin saat wabah berperan terbatas dan, bila dipakai, sebaiknya dilakukan pada fase awal.^1,2 Dalam hal ini rumusan WHO yang dijadikan pegangan.

Kritik dan Catatan Kritis

Pertama, pesan WHO membingkai jadwal satu dosis sebagai langkah “paling efisien”, tetapi efisiensi itu juga selaras dengan keterbatasan dana. Dua hal ini bisa saling menguatkan, namun pembaca layak membedakan alasan ilmiah dari alasan anggaran; pesan WHO tidak menguraikannya, sehingga ini merupakan catatan analisis, bukan klaim resmi.

Kedua, rekomendasi global tidak otomatis menjawab pertanyaan operasional di Indonesia: apakah anak yang sudah menerima dua dosis perlu tindak lanjut, bagaimana dengan perempuan di atas 14 tahun, dan bagaimana logistik di daerah kepulauan. Ketiga, pada difteri, penekanan pada deteksi kasus dan antitoksin menuntut kapasitas laboratorium dan ketersediaan antitoksin yang tidak merata. Keempat, WHO sendiri mengingatkan bahwa rekomendasi saja tidak melindungi siapa pun; pelaksanaan di lapangan yang menentukan.¹

Yang Perlu Dilakukan dan Dipantau

Bagi pembuat kebijakan, pekan-pekan mendatang adalah saat menunggu kajian ITAGI dan sikap Kemenkes tentang jadwal HPV, penguatan imunisasi rutin DTP serta IPV, dan kesiapan respons difteri. Bagi tenaga kesehatan, tetaplah memakai jadwal nasional yang berlaku sampai ada pedoman resmi baru. Bagi orang tua, tidak ada yang perlu diubah sekarang: tetap lengkapi imunisasi anak sesuai jadwal dan manfaatkan program sekolah. Hal yang layak dipantau: dokumen lengkap SAGE, data TUMAINI untuk vaksin Bundibugyo, dan pembaruan cakupan HPV nasional.

Tanya Jawab Singkat

Apakah vaksin HPV di Indonesia sekarang cukup satu dosis?

Belum ada pengumuman perubahan jadwal nasional dalam sumber yang saya baca. Rekomendasi SAGE adalah panduan global; keputusan penerapannya ada pada pemerintah.

Apakah anak yang sudah dua dosis HPV perlu mengulang?

Tidak ada rekomendasi untuk mengulang dalam sumber yang saya baca. Pertanyaan ini sebaiknya didiskusikan dengan dokter dan menunggu panduan resmi.

Mengapa kampanye vaksin saat wabah difteri dinilai terbatas?

Menurut WHO, kampanye saat wabah punya peran terbatas dalam menghentikan penularan. Prioritasnya adalah menemukan kasus, memberi antitoksin, memberi antibiotik dan vaksin pada kasus serta kontak erat, dan memperkuat imunisasi rutin.¹

Apakah ada vaksin yang terbukti untuk Ebola Bundibugyo?

Belum. Ervebo hanya direkomendasikan dalam protokol penelitian, dan uji acak TUMAINI baru dimulai 23 Oktober 2026.¹

Referensi

1. WHO. Message by the Director of the Department of Immunization, Vaccines and Biologicals at WHO – October 2026. 29 Okt 2026. who.int
2. Cullinan K. Experts recommend ways to stretch vaccine supplies in face of dwindling budgets. Health Policy Watch. 13 Okt 2026. healthpolicy-watch.news
3. UNICEF Indonesia. More children receive lifesaving vaccines as Indonesia advances immunization coverage and works to close remaining gaps. 20 Jul 2026. unicef.org
4. Kementerian Kesehatan RI. Hati-hati, cakupan imunisasi rendah berpotensi KLB. 24 Mei 2023. kemkes.go.id
5. Rahmadania SR. Vaksin HPV anak laki-laki mulai diberikan di 3 provinsi pada 2026. detikHealth. 4 Agu 2026. health.detik.com

Disclaimer: artikel ini bersifat jurnalistik-analitis berdasarkan informasi yang tersedia saat penulisan (31 Oktober 2026), dan bukan pengganti konsultasi dengan tenaga kesehatan atau nasihat profesional. Dokumen lengkap SAGE belum ditelaah langsung oleh penulis.