Malam itu, seorang laki-laki berusia 34 tahun tiba di IGD Puskesmas Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, dengan keluhan nyeri perut kanan bawah yang memberat sejak dua hari, disertai demam tinggi dan tanda-tanda peritonitis. Dokter jaga mencurigai apendisitis perforata — kondisi yang membutuhkan tindakan bedah segera, sementara puskesmas tersebut tidak memiliki kamar operasi maupun dokter spesialis bedah. Satu-satunya pilihan adalah merujuk pasien ke rumah sakit rujukan terdekat, berjarak lebih dari dua jam perjalanan darat.
Di titik inilah banyak hal bisa berjalan salah: apakah keluarga sudah diberi informasi yang cukup? Apakah rumah sakit tujuan sudah dihubungi dan menyatakan siap menerima? Apakah pasien sudah cukup stabil untuk menempuh perjalanan sejauh itu? Apakah ada tenaga medis yang mendampingi di ambulans? Pertanyaan-pertanyaan semacam inilah yang coba dijawab secara sistematis oleh Acute Transfer Checklist — salah satu perangkat dalam Emergency Care Toolkit milik World Health Organization (WHO), yang dirancang untuk memastikan tidak ada langkah krusial yang terlewat sebelum, selama, dan sesudah rujukan gawat darurat antar fasilitas kesehatan (World Health Organization, n.d.).
Mengapa Rujukan Gawat Darurat Membutuhkan Checklist?
Rujukan (referral) adalah permintaan dari satu tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan lain untuk mengambil alih tanggung jawab penanganan kebutuhan kesehatan pasien, sedangkan transfer merujuk pada perpindahan fisik pasien antar lokasi atau tahap pelayanan (World Health Organization, n.d.). Rujukan akut — yakni pengarahan segera pasien ke fasilitas atau penyedia layanan yang lebih mampu menangani kondisinya — sering kali terjadi dalam tekanan waktu yang tinggi, dengan pasien yang kondisinya belum sepenuhnya stabil.
Bukti ilmiah menunjukkan bahwa proses ini bukan tanpa risiko. Sebuah studi kohort di Cleveland, Amerika Serikat, terhadap pasien dewasa yang menjalani interhospital transfer menemukan bahwa pasien yang dirujuk antar rumah sakit mengalami morbiditas dan mortalitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan pasien yang langsung masuk melalui IGD rumah sakit penerima, sehingga faktor-faktor yang memprediksi perburukan pascarujukan penting untuk diidentifikasi lebih awal karena pasien pindah rumah sakit mengalami morbiditas dan mortalitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang masuk dari unit gawat darurat, sementara prediktor perburukan setelah rujukan masih belum jelas. Sementara itu, studi lain di Riyadh, Arab Saudi, yang membandingkan pasien rujukan life-saving dengan pasien yang langsung dirawat di ICU menemukan bahwa mortalitas rumah sakit antara kedua kelompok tidak berbeda signifikan setelah dilakukan pencocokan skor kecenderungan (propensity score matching), kecuali pada subkelompok pasien anak di mana mortalitas rumah sakit tidak berbeda antara kelompok rujukan life-saving dan kelompok admisi langsung, dengan hasil ini juga konsisten pada analisis sensitivitas, serta tidak ada perbedaan risiko mortalitas pada seluruh subkelompok yang diteliti kecuali pasien anak. Temuan yang tampak kontradiktif ini justru menegaskan satu hal: keselamatan proses rujukan sangat bergantung pada bagaimana persiapan dan pelaksanaannya dijalankan, bukan semata pada keputusan untuk merujuk itu sendiri — dan di situlah checklist terstruktur berperan.
Audit prospektif di rumah sakit tersier Sri Lanka terhadap transfer pasien kritis intra- dan antar-rumah sakit turut menegaskan pentingnya standar baku dalam proses transfer, mengingat pasien kritis berada dalam kondisi fisiologis yang dinamis dan rentan mengalami kejadian merugikan selama perpindahan karena pasien kritis berada dalam kondisi fisiologis yang dinamis dan rentan sehingga kejadian merugikan kerap ditemukan selama proses transfer mereka.
Payung Regulasi di Indonesia: Dari Rujukan Berjenjang Menuju Rujukan Berbasis Kompetensi
Di Indonesia, sistem rujukan pelayanan kesehatan mengalami perubahan mendasar sejak terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan, sebagai amanat Pasal 39 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia [Kemenkes RI], 2024). Regulasi ini menggeser paradigma rujukan yang sebelumnya wajib berjenjang (dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, ke tingkat lanjutan, baru ke tingkat rujukan nasional) menjadi rujukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan klinis pasien — sehingga pasien dengan kondisi tertentu dapat langsung diarahkan ke fasilitas dengan kapasitas yang sesuai tanpa harus melalui seluruh jenjang yang berarti rujukan tidak lagi harus berjenjang.
Untuk kondisi kegawatdaruratan medik pra-fasilitas, Indonesia memiliki Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang diatur melalui Permenkes Nomor 19 Tahun 2016, yang mengintegrasikan pelayanan pra-rumah sakit, di rumah sakit, dan antar-rumah sakit di bawah koordinasi National Command Center (NCC) dan Public Safety Center (PSC) 119 di tingkat kabupaten/kota (Kemenkes RI, 2016). Alur teknisnya kemudian diperjelas melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/796/2019 tentang Pedoman Algoritme Kegawatdaruratan Medik NCC dan PSC 119, yang menegaskan bahwa sistem komunikasi pada kejadian gawat darurat sangat menentukan keberhasilan penanganan pasien sebelum tiba di fasilitas kesehatan (Kemenkes RI, 2019). PSC 119 berjejaring dengan fasilitas kesehatan terdekat untuk memobilisasi ambulans maupun memfasilitasi rujukan, termasuk memberikan informasi ketersediaan tempat tidur dan fasilitas terdekat kepada petugas di lapangan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016).
Meski demikian, cakupan PSC 119 di Indonesia masih belum merata — diperkirakan lebih dari separuh kabupaten/kota telah memiliki layanan ini, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala sumber daya manusia dan integrasi sistem informasi antar fasilitas. Di sinilah checklist berbasis kertas atau digital yang dapat dijalankan oleh tim fasilitas pengirim tetap relevan sebagai lapisan keselamatan tambahan, terlepas dari sejauh mana sistem PSC 119 di suatu daerah sudah berjalan.
Anatomi Checklist Rujukan Akut WHO: Tiga Tahap, Lima Belas Pertanyaan
Acute Transfer Checklist WHO dirancang untuk digunakan oleh tim fasilitas pengirim (sending facility team) berdampingan dengan formulir rujukan resmi WHO, dan terbagi menjadi tiga tahap berurutan (World Health Organization, n.d.).
| Tahap | Fokus Utama | Contoh Pertanyaan Kunci |
|---|---|---|
| 1. Keputusan untuk Merujuk | Menimbang manfaat vs risiko rujukan | Apakah manfaat rujukan lebih besar daripada risikonya? Apakah fasilitas penerima sudah dihubungi dan menyatakan setuju menerima? Apakah keluarga sudah diberi konseling dan menyetujui rujukan? |
| 2. Persiapan Pasien Sebelum Rujukan | Memastikan kesiapan klinis, logistik, dan dokumentasi | Apakah moda transportasi yang sesuai sudah diatur? Apakah tim pendamping sesuai kondisi pasien? Apakah serah terima menggunakan format SBAR sudah dilakukan kepada tim transportasi? |
| 3. Tindak Lanjut Pascarujukan | Konfirmasi keberhasilan proses rujukan | Apakah fasilitas penerima sudah mengonfirmasi kedatangan pasien? Bagaimana status pasien saat tiba — stabil, tidak stabil, atau meninggal? |
Prinsip yang mendasari tahap pertama adalah bahwa seluruh pasien yang dirujuk untuk kondisi kritis harus terlebih dahulu menerima resusitasi yang sesuai kondisi klinisnya sebelum diberangkatkan — mencakup penanganan airway, breathing, circulation, disability, exposure (ABCDE) dan kendali nyeri yang adekuat (World Health Organization, n.d.). Rujukan antar fasilitas bukanlah pengganti stabilisasi awal, melainkan kelanjutan dari perawatan yang sudah dimulai.
Pada tahap kedua, dokumen ini secara eksplisit mengarahkan penggunaan alat komunikasi Situation-Background-Assessment-Recommendation (SBAR) sebagai format serah terima informasi pasien kepada tim transportasi maupun fasilitas penerima. SBAR menstrukturkan komunikasi klinis menjadi empat komponen: situasi pasien saat ini, latar belakang klinis, hasil penilaian (assessment), dan rekomendasi tindak lanjut — sebuah format yang telah lama terbukti mengurangi kesalahan komunikasi antar-profesi kesehatan pada momen-momen transisi perawatan yang rawan miskomunikasi.
Tahap ketiga sering menjadi bagian yang paling terabaikan dalam praktik di Indonesia: konfirmasi kedatangan dan status pasien di fasilitas penerima. Tanpa langkah tindak lanjut ini, fasilitas pengirim kehilangan kesempatan untuk mengevaluasi apakah keputusan dan persiapan rujukan yang telah dilakukan benar-benar membuahkan hasil yang aman bagi pasien.
Mengadaptasi Checklist ke Konteks Fasilitas Kesehatan Indonesia
Beberapa penyesuaian praktis dapat dipertimbangkan ketika fasilitas kesehatan di Indonesia — baik puskesmas, klinik, maupun rumah sakit tipe C/D — hendak mengadopsi checklist semacam ini:
Integrasi dengan PSC 119. Pada tahap 1, pertanyaan “apakah fasilitas penerima sudah dihubungi dan menyatakan setuju menerima” dapat difasilitasi melalui koordinasi dengan PSC 119 setempat, yang memiliki data ketersediaan tempat tidur dan fasilitas terdekat secara real-time di banyak daerah (Kemenkes RI, 2016).
Kesesuaian dengan Permenkes 16/2024. Keputusan merujuk sebaiknya juga mempertimbangkan prinsip rujukan berdasarkan kompetensi fasilitas, bukan semata jenjang administratif — misalnya pasien dengan kecurigaan strok iskemik akut yang membutuhkan trombolisis sebaiknya diarahkan langsung ke rumah sakit dengan kapasitas stroke unit, bukan berhenti dahulu di fasilitas tingkat lanjutan yang tidak memiliki layanan tersebut (Kemenkes RI, 2024).
Dokumentasi ganda. Poin ke-11 pada checklist asli — kelengkapan dokumen transfer dan formulir rujukan — dapat disesuaikan dengan format rekam medis rujukan yang berlaku di masing-masing fasilitas, sekaligus memenuhi kebutuhan pencatatan dan pelaporan yang diamanatkan Permenkes 16/2024 kepada penyelenggara sistem rujukan.
Adaptasi geografis. Untuk daerah dengan tantangan geografis seperti kepulauan atau wilayah pegunungan, pertanyaan mengenai kesesuaian moda transportasi (poin ke-9) perlu diperluas mencakup pertimbangan transportasi laut atau udara, bukan hanya ambulans darat.
Menimbang Bukti: Seberapa Jauh Checklist Ini Terbukti Menyelamatkan?
Penting untuk bersikap jujur secara ilmiah: bukti langsung yang menghubungkan penggunaan checklist rujukan akut secara spesifik dengan penurunan mortalitas masih terbatas. Sebuah tinjauan sistematis terhadap transfer pasien dewasa dengan ventilasi mekanik antar fasilitas menyimpulkan bahwa data yang tersedia belum cukup untuk menarik kesimpulan tegas mengenai mortalitas, morbiditas, atau faktor risiko yang terkait dengan proses transfer tersebut sehingga data yang ada masih belum cukup untuk menarik kesimpulan pasti mengenai mortalitas, morbiditas, atau faktor risiko yang berkaitan dengan transfer antar fasilitas pada populasi pasien tersebut, dan diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan risiko serta manfaatnya.
Namun demikian, kelangkaan bukti kuantitatif bukan berarti checklist ini tidak bermanfaat. Nilai utamanya terletak pada fungsi kognitifnya sebagai pengingat sistematis (forcing function) yang mencegah kelalaian akibat tekanan waktu dan beban kerja tinggi — sebuah prinsip keselamatan pasien yang telah terbukti efektif pada berbagai checklist klinis lain, seperti Surgical Safety Checklist WHO. Dalam konteks rujukan gawat darurat, di mana satu langkah yang terlewat — misalnya lupa mengonfirmasi kesiapan fasilitas penerima, atau lupa mendampingi pasien dengan tenaga terlatih — dapat berakibat fatal, kesederhanaan sebuah daftar “ya/tidak” justru menjadi kekuatannya.
Penutup: Checklist Bukan Birokrasi, Tapi Lapisan Keselamatan
Kembali ke kasus di Puskesmas Waingapu: dengan checklist semacam ini, dokter jaga tidak perlu mengandalkan ingatan di tengah tekanan situasi gawat darurat. Setiap pertanyaan yang dijawab “tidak” menjadi sinyal untuk berhenti sejenak dan menghubungi klinisi senior atau pusat komunikasi ambulans sebelum melangkah lebih jauh — sebagaimana ditegaskan dalam dokumen asli WHO bahwa jawaban “tidak” pada pertanyaan mana pun mengharuskan konsultasi lebih lanjut sebelum keputusan diambil (World Health Organization, n.d.). Di tengah transisi regulasi rujukan Indonesia menuju sistem berbasis kompetensi, checklist semacam ini dapat menjadi jembatan praktis yang memastikan semangat regulasi tersebut benar-benar terwujud pada level operasional — di ruang IGD, sebelum pintu ambulans ditutup.
Catatan Transparansi
Artikel ini disusun berdasarkan dokumen Acute Transfer Checklist dari WHO Emergency Care Toolkit yang diunggah pengguna, dilengkapi dengan hasil penelusuran web terhadap regulasi Indonesia terkini (Permenkes 16/2024, Permenkes 19/2016, KMK 796/2019) serta literatur ilmiah tentang luaran transfer pasien kritis. Tahun publikasi spesifik dokumen Acute Transfer Checklist WHO tidak tercantum eksplisit dalam dokumen maupun sumber yang diperoleh, sehingga dirujuk sebagai sumber tanpa tahun (n.d.) sesuai kaidah APA. Vignette klinis bersifat ilustratif dan disusun oleh penulis untuk kepentingan penyampaian, bukan kasus nyata. Bagian analisis mengenai adaptasi praktis checklist terhadap konteks fasilitas kesehatan Indonesia merupakan interpretasi penulis, bukan kutipan langsung dari sumber manapun. Artikel ini disusun dengan bantuan asisten AI (Claude, Anthropic) untuk riset pendukung dan penyusunan draf; seluruh isi telah ditinjau ulang secara editorial.
Daftar Referensi
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/796/2019 tentang Pedoman Algoritme Kegawatdaruratan Medik National Command Center (NCC) dan Public Safety Center (PSC) 119.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 831.
Punchihewa, D. G., & Perera, H. S. S. (2024). The quality of transport of adult critically ill patients during inter hospital and intra hospital transfers in a tertiary care facility. Sri Lanka Journal of Medicine, 33(1), 49–53. https://doi.org/10.4038/sljm.v33i1.473
Reimer, A. P., Dai, W., Schiltz, N. K., Sun, J., & Koroukian, S. M. (2024). Patient factors associated with survival after critical care interhospital transfer. Frontiers in Disaster and Emergency Medicine, 1, Article 1339798. https://doi.org/10.3389/femer.2023.1339798
Seymour CW, Kahn JM, Cooke CR, Watkins TR, Heckbert SR, Rea TD. Prediction of critical illness during out-of-hospital emergency care. JAMA. 2010 Aug 18;304(7):747-54. doi: 10.1001/jama.2010.1140. PMID: 20716737; PMCID: PMC3949007.
Soliman, M., Alenzi, H., Alfenaikh, R., Aletreby, A., Alenzi, M., Alenzi, H., Gano, J., Alrashed, R., Altaymani, Y., Al-Odat, M., & Aletreby, W. (2024). Outcomes of patients transferred to tertiary center by life-saving system in Saudi Arabia: A propensity score matching observational study. Journal of Critical Care Medicine. https://doi.org/10.2478/jccm-2024-0038
World Health Organization. (n.d.). Acute Transfer Checklist: For use by sending health facility team [Bagian dari Emergency Care Toolkit]. World Health Organization. https://www.who.int/teams/integrated-health-services/clinical-services-and-systems/emergency-and-critical-care/emergency-care-toolkit




Tinggalkan Balasan