Pak Darto, 54 tahun, sudah sebelas tahun tinggal di sebuah rumah sakit jiwa di Jawa Timur. Skizofrenia yang dulu membuat keluarganya membawanya ke sana kini terkendali dengan obat. Keluarganya di sebuah desa di Lumajang berhenti menjenguk sejak tahun ketiga, rumah masa kecilnya sudah dijual, dan ia tidak punya tempat tinggal lain. Perawat mengatakan ia rajin dan mahir memperbaiki sepeda. Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya tidak: siapa yang bertanggung jawab ketika perawatan di rumah sakit tidak lagi diperlukan, sementara pintu keluar belum ada?
(Ilustrasi fiktif untuk memudahkan pembaca; bukan kasus nyata.)
Pertanyaan itulah yang coba dijawab WHO lewat panduan praktis terbaru yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Supporting the transition to community-based mental health and social care (WHO, 2026). Panduan setebal 146 halaman ini ditujukan bagi pimpinan rumah sakit jiwa dan pengambil kebijakan: bagaimana memulai deinstitutionalization (deinstitusionalisasi, disingkat DI), yakni peralihan terencana dari perawatan di rumah sakit jiwa ke jaringan layanan kesehatan jiwa dan dukungan sosial berbasis komunitas. Ini bukan pedoman klinis tentang obat atau terapi, melainkan peta kerja untuk mengubah sistem.
Mengapa Panduan Ini Hadir: Rumah Sakit Jiwa yang Masih Mendominasi
Menurut pengantar Direktur Jenderal WHO, rumah sakit jiwa di banyak negara masih mendominasi sistem kesehatan jiwa dan menyerap porsi besar sumber daya yang langka, sementara banyak orang tetap terkurung di dalamnya, terpisah dari jejaring dukungan yang penting bagi pemulihan, dan kerap terpapar pelanggaran hak asasi manusia (WHO, 2026). Data Mental Health Atlas 2024 yang dikutip panduan ini memperlihatkan skalanya.
| Indikator global | Angka | Catatan |
|---|---|---|
| Negara yang masih menyediakan layanan jiwa di rumah sakit jiwa | 81% | 138 negara melapor |
| Porsi belanja kesehatan jiwa yang mengalir ke rumah sakit jiwa | 47% | Hanya 49 negara melapor; kemungkinan lebih tinggi di banyak negara |
| Tempat tidur rumah sakit jiwa | 6,2 per 100.000 penduduk | Lebih dari separuh tempat tidur rawat inap jiwa ada di rumah sakit jiwa |
| Median angka penerimaan ke rumah sakit jiwa | 66,5 per 100.000 penduduk | 118 negara melapor |
| Orang yang dirawat lebih dari 6 bulan | 28% | 63 negara melapor |
| Orang yang dirawat lebih dari 1 tahun | 16% | 63 negara melapor |
| Negara yang memiliki registri insiden isolasi dan pengekangan | 49% | 133 negara melapor |
| Penerimaan yang bersifat tanpa persetujuan (involunter) | 49% | Hanya 45 negara melapor |
Kemajuannya lambat. Dari 138 negara yang melapor, 20% belum memulai reformasi layanan, 53% berada pada tahap transisi awal (tempat tidur dan layanan masih lebih banyak di rumah sakit jiwa), 18% pada transisi akhir (layanan lebih banyak di rumah sakit umum dan komunitas), dan hanya 9% sudah tidak punya rumah sakit jiwa. Di antara 54 negara berpenghasilan rendah dan menengah yang melapor, lebih dari sepertiganya belum memulai DI (WHO, 2026).
Apa Itu Deinstitusionalisasi, dan Apa yang Bukan
Dalam panduan ini, DI didefinisikan sebagai peralihan terencana dari perawatan institusional di rumah sakit jiwa mandiri (stand-alone) ke jaringan layanan kesehatan jiwa dan dukungan berbasis komunitas yang komprehensif. WHO menekankan bahwa DI mencakup perancangan ulang kebijakan, hukum, dan pembiayaan; pengembangan layanan komunitas; serta perubahan pola pikir dan praktik agar hak atas otonomi dan inklusi sosial benar-benar dihargai (WHO, 2026). Fokus panduan adalah orang dewasa yang tinggal di rumah sakit jiwa, terutama yang sudah dirawat enam bulan atau lebih (disebut long-stay residents). Institusi untuk anak dan remaja serta fasilitas psikiatri forensik berada di luar cakupan.
Panduan ini juga tegas tentang apa yang bukan DI (WHO, 2026):
- menutup rumah sakit jiwa tanpa dukungan pengganti;
- memulangkan orang tanpa tindak lanjut dan kesinambungan perawatan;
- memindahkan orang ke fasilitas yang lebih kecil tetapi tetap mereproduksi praktik institusional (transinstitutionalization);
- melimpahkan tanggung jawab kepada keluarga tanpa dukungan memadai;
- upaya memangkas biaya, atau sekadar memindahkan layanan tanpa membenahi cara merawat.
Peringatan ini penting karena DI yang dijalankan sebagai penutupan tempat tidur semata meningkatkan risiko tunawisma dan penelantaran. Sebaliknya, bila dilaksanakan dengan bertanggung jawab, panduan merujuk bukti bahwa tidak ada peningkatan tunawisma maupun pemenjaraan (WHO, 2026).
Kerangka Kerja: Tiga Fase, Tiga Pintu
Bab 2 sampai 4 panduan menyusun proses DI dalam tiga fase (plan, prepare, provide) dan tiga bidang yang bisa dipengaruhi rumah sakit: pintu masuk (mengurangi penerimaan dan memperpendek rawat inap), ruang dalam (mengubah praktik agar menjunjung hak asasi dan mutu), serta pintu keluar (meningkatkan pemulangan dengan menjamin kesinambungan perawatan dan inklusi sosial). Tiap tindakan dikelompokkan menurut tingkat tanggung jawab: leadership (dalam kendali pimpinan rumah sakit), partnership (perlu kerja sama banyak pihak), dan mandate (bergantung pada otoritas yang lebih tinggi). Panduan menegaskan urutannya tidak kaku, karena kemajuan jarang berjalan lurus (WHO, 2026).
Fase 1: Rencanakan
Langkah awal yang dianjurkan adalah membentuk komite pengarah transisi: badan multipihak yang memegang tata kelola, keputusan, mobilisasi sumber daya, dan akuntabilitas. Anggotanya mencakup pimpinan dan staf rumah sakit, perencana sistem kesehatan, penyedia layanan komunitas, keluarga, dan orang dengan pengalaman hidup (people with lived experience, PWLE), termasuk penghuni saat ini (WHO, 2026). Berikutnya, analisis situasi memetakan faktor internal (sejarah perubahan rumah sakit, tenaga, keuangan, penerimaan, hunian, lama rawat, kebutuhan penghuni jangka panjang, praktik yang mencegah paksaan dan pengekangan) dan faktor eksternal (mekanisme koordinasi, pilihan hunian komunitas, layanan di rumah sakit umum, layanan krisis, dukungan keluarga) (WHO, 2026). Setelah itu disusun rencana transisi dan anggaran.
Panduan jujur soal biaya: sebagian besar sistem memerlukan dana jangka pendek tambahan selama DI, termasuk biaya awal layanan baru dan biaya ganda untuk menjalankan rumah sakit dan layanan komunitas secara paralel sampai transisi selesai (WHO, 2026). Rencana juga memuat pengaman minimum (do no harm), antara lain tidak ada pemulangan tanpa persetujuan orang yang bersangkutan, tidak ada pemulangan tanpa hunian, perawatan lanjutan, dan dukungan krisis, tidak mengandaikan bahwa kembali ke keluarga selalu tepat atau aman, tidak mengganti satu setting koersif dengan yang lain, dan tidak ada target transisi yang mengalahkan kesiapan serta preferensi pribadi (WHO, 2026).
Fase 2: Persiapkan
Fase ini bergerak dari tingkat sistem ke tingkat individu. Penilaian kebutuhan dan kekuatan melampaui diagnosis dan gejala: ia memuat tujuan pemulihan, keterampilan hidup sehari-hari, faktor sosial dan lingkungan, aspek ekonomi dan hukum, risiko, serta riwayat pemakaian layanan. Panduan mengingatkan bahwa bertahun-tahun paksaan dapat membuat penghuni berharap terlalu rendah bagi diri sendiri, dan staf pun bisa terbawa menormalkan harapan rendah tentang kehidupan di komunitas. Karena itu tim penilai perlu dilatih dan dipaparkan pada perawatan berbasis komunitas (WHO, 2026).
Rencana pemulihan dan pemulangan mencakup kesehatan jiwa dan fisik, memuat pengalaman dan harapan orang itu dengan kata-katanya sendiri, serta mencatat praktik perawatan yang ia anggap merugikan dan tidak ingin terulang. Bila relevan, rencana dapat memuat dokumen seperti pernyataan kehendak lebih dini (advance directive) (WHO, 2026). Soal tempat tinggal, panduan memperingatkan transinstitutionalization: rumah kelompok yang dibuat demi kemudahan administrasi dapat menerapkan aturan ketat dan membatasi privasi serta pilihan, sehingga budaya institusi berpindah tempat. Karena itu hunian yang dipilih sendiri dengan dukungan yang sesuai diprioritaskan, dengan pemantauan independen yang melibatkan PWLE (WHO, 2026).
Tiga hal lain disiapkan pada fase ini: koordinasi dukungan dan perawatan lintas lembaga; investasi pada layanan komunitas (misalnya respons krisis, layanan jiwa di layanan primer dan rumah sakit umum, layanan jiwa komunitas, dukungan kejuruan dan pendidikan), yang tidak harus lengkap sebelum DI dimulai; serta penguatan kompetensi tenaga, peer worker, dan keluarga (WHO, 2026).
Fase 3: Laksanakan
Ruang dalam: ubah sikap, praktik, dan mutu
Panduan mendaftar ciri praktik institusional: aturan berlebihan (larangan membawa barang pribadi, pembatasan gerak dan kunjungan), jadwal kaku, minim privasi, pengawasan berlebihan, pemakaian paksaan (obat paksa, pengekangan mekanis, isolasi), tidak ada pilihan nyata, obat berlebihan, dan lingkungan tertutup tanpa akses telepon, kerja, atau belajar. Pemenuhan kebutuhan dasar disebut "tidak bisa ditawar": makanan bergizi yang sesuai budaya, air bersih dan sanitasi, ruang dan privasi, rasa aman, pakaian dan barang pribadi, layanan kesehatan umum, serta kebutuhan budaya dan spiritual (WHO, 2026). Bahasa juga disorot lewat tabel istilah yang sebaiknya dihindari.
| Istilah yang dihindari | Alasan | Alternatif yang dianjurkan |
|---|---|---|
| Chronic patient (pasien kronis) | Mereduksi orang menjadi kondisi permanen dan memperkuat keputusasaan | Orang dengan kebutuhan dukungan jangka panjang |
| Dangerous case (kasus berbahaya) | Menguatkan stereotip yang mengaitkan penyakit jiwa dengan kekerasan | Orang yang memerlukan dukungan demi keselamatan dan kesejahteraannya |
| Mental patient (pasien jiwa) | Label yang menyensasionalkan masalah kesehatan jiwa | Orang dengan kondisi kesehatan jiwa atau disabilitas psikososial (dalam bahasa medis: orang dengan gangguan jiwa) |
| Schizophrenic (si skizofrenia) | Melabeli orang sebagai diagnosisnya | Orang dengan skizofrenia |
Pintu keluar: pulangkan bertahap, bukan sekaligus
Pemulangan dipahami sebagai proses bertahap yang berulang dan adaptif; orang pulang dalam gelombang menurut kesiapan dan kapasitas layanan di tempat tujuan. Gelombang awal biasanya orang dengan kemandirian lebih tinggi dan ikatan keluarga atau komunitas yang masih ada, lalu kelompok yang butuh dukungan sedang, dan terakhir kelompok berkebutuhan tinggi yang memerlukan dukungan hunian 24 jam. Orang dengan kebutuhan kompleks tidak boleh dikecualikan; perencanaan harus berangkat dari hak yang sama atas kehidupan di komunitas, dengan menyesuaikan tempo, tenaga, dan pengamanan (WHO, 2026). Setiap gelombang menjadi bahan belajar untuk gelombang berikutnya.
Pintu masuk: cegah rawat panjang yang baru
Tanpa upaya aktif, tempat tidur yang dikosongkan cepat terisi lagi. Karena itu perlu jalur pengalihan (diversion pathways) yang mengarahkan orang ke layanan komunitas, sehingga rawat inap hanya dipakai bila benar-benar perlu dan sesingkat mungkin. Setiap penerimaan seharusnya bertujuan jelas, terbatas waktu, dan berorientasi pada pemulangan yang aman, dengan perencanaan pemulangan sejak hari pertama dan pemeriksaan agar penerimaan atas permintaan keluarga tidak bersifat paksaan (WHO, 2026).
Alihkan sumber daya dan pantau dampaknya
Tanpa perencanaan, penghematan dari penutupan tempat tidur mudah terserap kembali ke anggaran umum sehingga layanan komunitas kekurangan dana. Panduan menyarankan pendanaan komunitas multi-tahun (bukan hibah proyek jangka pendek), kesetaraan gaji antara tenaga rumah sakit dan komunitas agar tenaga tidak kembali ke institusi, pendanaan dukungan sebaya sebagai infrastruktur inti DI, dan koordinasi dana lintas sektor kesehatan, sosial, perumahan, dan kesejahteraan (WHO, 2026). Pemantauan dan evaluasi harus menjadi lingkar informasi yang hidup: data dari garis depan dianalisis, dibagikan kembali, dan dipakai, dengan PWLE serta keluarga sebagai mitra yang ikut menentukan apa yang diukur. Bagi pembaca yang bergelut dengan mutu, contoh dari panduan ini terasa akrab.
| Temuan data | Tindakan yang dicontohkan |
|---|---|
| Celah tindak lanjut di komunitas | Sesuaikan beban kasus koordinator atau jalur rujukan |
| Rata-rata lama rawat meningkat | Identifikasi dan atasi hambatan pemulangan |
| Praktik koersif meningkat | Lakukan pelatihan penyegaran; revisi pedoman supervisi |
| Angka rawat ulang tinggi | Perkuat dukungan di rumah atau perencanaan krisis |
Pelajaran dari Negara Lain
Panduan memuat sekitar dua puluh studi kasus (kotak) dari berbagai kelompok pendapatan negara. Tabel berikut memilih beberapa yang paling relevan bagi konteks Indonesia (WHO, 2026).
| Negara | Apa yang dilakukan | Angka atau hasil yang disebut |
|---|---|---|
| Sri Lanka (RS Angoda) | Reformasi bertahap oleh pimpinan baru: perbaiki kondisi dasar dan lindungi hak, latih staf, rencanakan pemulangan, bermitra dengan LSM untuk hunian | Lebih dari 90% penghuni jangka menengah-panjang dibantu kembali ke distrik asal; 60% hanya perlu dukungan rendah; kini menjadi institut nasional yang lebih kecil dan berorientasi rehabilitasi |
| Brasil | Rumah bersama kecil (serviços residenciais terapêuticos) dan tunjangan bulanan Programa de Volta para Casa, terhubung ke pusat atensi psikososial komunitas | 952 rumah dengan kapasitas lebih dari 7.300 penghuni dan 8.445 penerima tunjangan pada 2024; satu studi kohort nasional menemukan risiko rawat inap psikiatri 23% lebih rendah pada penerima tunjangan |
| Peru | Asuransi nasional memperluas paket layanan jiwa dan tarif yang mendukung rawat jalan dan rawat sehari (2013), diperkuat UU Kesehatan Jiwa 2019 | Pembayaran bagi penyedia naik lebih dari lima kali lipat; pasien rawat jalan empat kali lipat pada 2012 sampai 2016; pembiayaan sendiri obat psikotropika turun dari 94% ke 32% |
| Jamaika | Tempat tidur dan perawat jiwa terspesialisasi di rumah sakit umum, lalu desentralisasi ke otoritas regional | Semua rumah sakit umum melayani kegawatan psikiatri; bangsal terbuka itu menampung sepertiga penerimaan psikiatri dengan hasil setara atau lebih baik |
| Indonesia (proyek Open the Gates, 2021 sampai 2024) | Perhimpunan Jiwa Sehat (organisasi penyandang disabilitas psikososial) berbagi kepemimpinan proyek dengan kementerian yang membidangi hukum dan HAM; kelompok kerja menyusun peta jalan advokasi DI; di Yogyakarta bekerja dengan Pusat Rehabilitasi YAKKUM | Contoh menempatkan PWLE sebagai mitra, bukan sekadar penerima layanan (data evaluasi yang dikutip WHO berstatus belum dipublikasikan) |
Empat Mitos tentang Deinstitusionalisasi
- "DI tidak mungkin untuk orang dengan kebutuhan kompleks." Bukti yang dikutip panduan menunjukkan DI yang terencana baik memperbaiki pemulihan, kesehatan, dan integrasi sosial, termasuk bagi orang dengan kebutuhan jangka panjang yang kompleks; kekhawatiran soal tunawisma berkaitan dengan pemulangan yang buruk perencanaannya, bukan DI itu sendiri. Sebagian kecil orang memang sulit keluar dan memerlukan alternatif komunitas yang fleksibel serta perencanaan individual.
- "DI tidak mungkin di negara dengan sumber daya terbatas." Banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah menjalankannya dengan menguatkan sistem kesehatan, mendukung keluarga, dan memobilisasi sumber daya komunitas.
- "DI menyebabkan PHK." DI membentuk ulang tenaga kerja: staf rumah sakit sering beralih ke peran komunitas, dan kebutuhan pekerja sosial, terapis okupasi, perawat jiwa, serta peer worker bertambah.
- "DI menaikkan biaya." Biaya jangka panjang sering sebanding dengan perawatan institusional, walau layanan komunitas butuh investasi awal dan biaya ganda sementara; bila dijadikan akal-akalan penghematan tanpa pendanaan, biaya justru berpindah ke keluarga (WHO, 2026).
Bagaimana dengan Indonesia?
Panduan WHO ini ditulis untuk rumah sakit jiwa secara umum, dan tidak mengevaluasi kondisi Indonesia. Namun beberapa data nasional memperlihatkan mengapa isu pintu keluar dan layanan komunitas relevan di sini. Menurut Kemenkes, kasus pemasungan tercatat 981 (2023), 1.794 (2024), dan 2.442 (2025), serta sekitar 1.443 kasus pada triwulan pertama 2026, dengan beban tertinggi di Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Utara. Berdasarkan SKI 2023, 4 dari 1.000 rumah tangga memiliki anggota dengan psikosis, dan sekitar 6,6% anggota rumah tangga dengan psikosis pernah dipasung. Sekitar 6.000 puskesmas (58%) melaporkan mampu memberikan layanan jiwa, tetapi hanya 211 (2%) yang memiliki psikolog klinis; 1.450 rumah sakit disebut mampu melayani jiwa, dan targetnya 100% puskesmas mampu pada 2029 (ANTARA, 2026). Kemenkes sendiri mengakui koordinasi lintas sektor lewat TPKJM belum merata di daerah, dan akses di tingkat primer serta rehabilitasi sosial masih jauh dari ideal (ANTARA, 2026).
Dua catatan penting. Pertama, kaitan pemasungan dengan DI tidak langsung: pemasungan adalah penelantaran di rumah, sedangkan DI berurusan dengan keterkungkungan di rumah sakit. Keduanya bertemu pada pertanyaan yang sama, yakni apakah tersedia layanan dan dukungan di komunitas yang membuat orang bisa hidup bermartabat tanpa dipasung ataupun dirawat bertahun-tahun. Kedua, dari sisi hukum, UU 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa yang lama menjadi rujukan sudah dicabut oleh UU 17/2023 tentang Kesehatan (lihat daftar 11 UU yang dicabut). Menurut ulasan Hukumonline, PP 28/2024 memuat hak orang dengan gangguan jiwa (Pasal 148), kesetaraan hak sebagai warga negara termasuk hak bekerja, berkeluarga, memilih, dan mendapat pendidikan (Pasal 149), serta upaya pemerintah menghapus pemasungan lewat jaminan pengobatan, pemberdayaan pascarehabilitasi, tempat tinggal bagi yang tidak berkeluarga, dan lingkungan sosial yang mendukung pemulihan (Pasal 162) (Hukumonline, 2024). Isi ketiga pasal itu sejalan dengan semangat panduan WHO, tetapi saya belum menemukan telaah resmi yang menghubungkan keduanya, sehingga kaitannya adalah pembacaan penulis. Untuk latar layanan jiwa di tingkat primer, lihat juga ulasan kami tentang pelayanan kesehatan primer dan mitos kesehatan jiwa yang masih dipercaya.
Apa yang Dapat Dilakukan
Bagian ini adalah penerjemahan praktis oleh penulis berdasarkan prinsip panduan, bukan kutipan langsung rekomendasi WHO atau kebijakan resmi Kemenkes.
Untuk pimpinan rumah sakit jiwa dan rumah sakit dengan layanan jiwa
- Mulailah dari data: berapa penghuni yang dirawat enam bulan atau lebih, sejak kapan, dan apa penghalang kepulangan masing-masing (hunian, keluarga, obat, dokumen, dana).
- Bentuk tim pengarah lintas pihak yang melibatkan penyintas, keluarga, dinas kesehatan, dinas sosial, dan puskesmas, bukan hanya komite internal.
- Jadikan hak dan kebutuhan dasar sebagai indikator mutu: catat insiden pengekangan dan isolasi, privasi, gizi, akses kunjungan dan komunikasi, serta mekanisme keluhan, lalu tinjau tren secara berkala.
- Susun rencana pemulangan sejak hari pertama dan sepakati pengaman minimum: tidak ada pemulangan tanpa persetujuan, tanpa hunian, tanpa tindak lanjut, dan tanpa rencana krisis.
Untuk dinas kesehatan, dinas sosial, dan puskesmas
- Pastikan ada alamat tujuan yang bertanggung jawab atas tindak lanjut setelah pulang, misalnya tim puskesmas dengan kunjungan rumah dan jaminan ketersediaan obat.
- Hidupkan koordinasi lintas sektor (TPKJM) agar urusan hunian, rehabilitasi sosial, dan dukungan penghidupan tidak berhenti di pintu rumah sakit.
- Lindungi dana: bila rawat inap jangka panjang berkurang, rencanakan agar penghematannya dialihkan ke layanan komunitas, bukan terserap anggaran umum.
Untuk keluarga dan masyarakat: pemasungan tidak pernah menjadi solusi. Bawalah anggota keluarga dengan gejala jiwa ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat, dan tanyakan tentang pengobatan lanjutan serta rehabilitasi. Menerima kembali seseorang yang pulang dari rumah sakit jiwa dengan dukungan yang tepat adalah bagian dari pemulihannya.
Kembali ke Pak Darto. Bagi dia, DI bukan berarti pintu rumah sakit dibuka lalu ia dibiarkan. Ia perlu penilaian yang menanyakan keinginannya sendiri, hunian yang ia pilih dengan dukungan seperlunya, tindak lanjut dari puskesmas terdekat, kesempatan memakai keterampilan memperbaiki sepeda, dan tim yang tetap hadir jika kondisinya memburuk. Itulah bedanya "dikeluarkan" dengan "kembali ke komunitas".
Pesan Kunci
- DI adalah reformasi sistem (kebijakan, pendanaan, layanan, budaya), bukan penutupan tempat tidur atau pemulangan massal.
- Tiga pintu perubahan: kurangi penerimaan dan rawat panjang baru, ubah praktik di dalam rumah sakit, dan pulangkan bertahap dengan kesinambungan perawatan.
- Pengaman minimum: tidak ada pemulangan tanpa persetujuan, hunian, tindak lanjut, dan dukungan krisis.
- Orang dengan pengalaman hidup adalah mitra di setiap fase; sumber daya harus mengikuti orang; rumah sakit mengecil hanya saat alternatif nyata tersedia.
- Di Indonesia, pemasungan dan layanan jiwa primer yang belum merata menunjukkan mengapa dukungan komunitas menentukan.
Tanya Jawab Singkat
Apakah deinstitusionalisasi berarti semua rumah sakit jiwa ditutup?
Tidak. Panduan memandang tujuan akhirnya sebagai sistem yang berpusat pada layanan komunitas, dengan peran rumah sakit jiwa yang jauh lebih kecil dalam perawatan jangka panjang. Contoh Sri Lanka menunjukkan rumah sakit dapat berubah menjadi institut yang lebih kecil dan berfokus pada layanan spesialis, pelatihan, dan penelitian (WHO, 2026).
Apakah rumah sakit jiwa perlu diperbesar atau dimodernisasi dulu?
Panduan menyatakan rumah sakit jiwa sebaiknya tidak diperkuat atau diperluas. Perbaikan sementara untuk melindungi hak boleh dilakukan, tetapi investasi harus diprioritaskan pada layanan komunitas; peningkatan yang mahal jarang mengubah budaya institusi dan justru mempersulit penutupan (WHO, 2026).
Bagaimana dengan orang dengan demensia?
Panduan menyebut sebagian tindakan, seperti pemulihan, pekerjaan, dan kemandirian, mungkin perlu penyesuaian besar bagi kondisi progresif seperti demensia; fokusnya adalah keselamatan, martabat, kesinambungan, dukungan pengasuh, dan kualitas hidup jangka panjang (WHO, 2026).
Catatan Transparansi
- Panduan WHO (2026) dibaca dari berkas PDF yang dilampirkan: ringkasan eksekutif, Bab 1, dan bagian-bagian utama Bab 2 sampai 5 beserta sebagian studi kasus (kotak). Sebagian bab (misalnya koordinasi dukungan serta kompetensi tenaga) hanya dibaca sekilas, dan Lampiran 2 sampai 6 (pertanyaan kunci, bacaan lanjutan, templat rencana transisi, contoh indikator, daftar tilik kesinambungan perawatan) tidak saya telaah rinci.
- Ini panduan praktis, bukan pedoman klinis dengan rekomendasi bergradasi bukti (GRADE). Banyak klaim (misalnya bahwa DI tidak meningkatkan tunawisma atau biaya) merujuk pada rujukan pendukung di dalam panduan yang tidak saya periksa satu per satu. Data Mental Health Atlas 2024 dikutip dari panduan, bukan dari laporan aslinya; jumlah negara pelapor sangat berbeda antarindikator.
- Data Indonesia (pemasungan, SKI 2023, kapasitas puskesmas dan rumah sakit) berasal dari pemberitaan ANTARA 25 Mei 2026 yang mengutip pejabat Kemenkes, yaitu sumber sekunder, dan belum saya cocokkan dengan dokumen asli Kemenkes atau laporan SKI 2023. Angka triwulan pertama 2026 disebut Kemenkes sebagai "sekitar".
- Status UU 18/2014 yang dicabut saya konfirmasi dari artikel legawa.com tentang 11 UU yang dicabut (Pasal 454 UU 17/2023); pasal-pasal PP 28/2024 diambil dari ulasan Hukumonline (sumber sekunder) dan belum saya cocokkan dengan naskah resminya. Saya tidak memeriksa pasal UU 17/2023 yang mengatur kesehatan jiwa. Saya tidak menemukan telaah atau adopsi resmi panduan ini oleh Kemenkes atau organisasi profesi Indonesia; pencarian saya terbatas.
- Contoh proyek Open the Gates di Indonesia dikutip dari panduan, yang menyebut sumbernya laporan evaluasi 2024 dengan data belum dipublikasikan; saya tidak dapat memverifikasinya secara independen. Kasus Pak Darto fiktif. Bagian saran praktis adalah interpretasi penulis.
- Artikel ini adalah ulasan dan ringkasan dalam bahasa Indonesia, bukan terjemahan resmi, dan tidak dibuat oleh WHO. WHO tidak bertanggung jawab atas isi atau keakuratannya. Edisi bahasa Inggris asli adalah edisi yang mengikat dan otentik. Logo WHO tidak digunakan. Ilustrasi fitur dibuat dengan bantuan AI.
Referensi
ANTARA. (2026, 25 Mei). Kemenkes sebut ada 1.443 kasus pemasungan penderita skizofrenia pada 2026. ANTARA News Megapolitan. https://megapolitan.antaranews.com/berita/531608/kemenkes-sebut-ada-1443-kasus-pemasungan-penderita-skizofrenia-pada-2026
Hukumonline. (2024). Mengenal ODGJ dan hak-haknya dalam peraturan perundang-undangan. https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-odgj-dan-hak-haknya-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt6703c5eb1a771/
Legawa, C. (2023, 18 Oktober). 11 UU dinyatakan dicabut setelah terbitnya UU Nomor 17 Tahun 2023. legawa.com. https://legawa.com/2023/10/18/11-uu-dinyatakan-dicabut-setelah-terbitnya-uu-nomor-17-tahun-2023/
World Health Organization. (2025). Mental health atlas 2024. Geneva: World Health Organization. https://iris.who.int/handle/10665/382452
World Health Organization. (2026). Supporting the transition to community-based mental health and social care: practical guide to the deinstitutionalization of psychiatric hospitals (ISBN 978-92-4-012413-4). Geneva: World Health Organization. Lisensi CC BY-NC-SA 3.0 IGO. https://www.who.int/publications/i/item/9789240124134
Disclaimer medis: artikel ini bersifat edukasi dan bukan pengganti konsultasi, pemeriksaan, diagnosis, atau pengobatan oleh tenaga kesehatan. Bila Anda atau orang di sekitar Anda berada dalam krisis kesehatan jiwa, segera hubungi fasilitas kesehatan atau layanan gawat darurat terdekat.
Tinggalkan Balasan