KB Setelah Melahirkan: Kapan Boleh Mulai, Metode Mana yang Aman, dan Mengapa Tak Perlu Menunggu Haid Pertama

Tiga minggu setelah melahirkan anak keduanya di sebuah rumah sakit di Kendari, Wulan (27) datang ke Puskesmas untuk menimbang bayinya. Ia masih menyusui penuh dan belum haid. Neneknya sudah berpesan, “Selama belum haid, tidak mungkin hamil.” Malam sebelumnya, suaminya bertanya kapan mereka boleh berhubungan lagi, dan apakah perlu KB. Bidan Sitti tidak langsung membenarkan maupun membantah. Ia membuka dengan pertanyaan yang sama sekali bukan tentang alat: “Ibu ingin anak berikutnya kapan?”

Pertanyaan Wulan sangat umum, dan menyimpan dua hal yang sering tertukar: kapan kesuburan kembali, dan kapan sebuah metode kontrasepsi aman dimulai. Dalam istilah kedokteran ini disebut kontrasepsi pascapersalinan (postpartum contraception), atau KB pascapersalinan dalam program nasional. Artikel ini pertama terbit pada 19 April 2015 dan diperbarui pada Oktober 2026. Pertanyaan pokoknya dipertahankan, sedangkan rujukan, angka, dan beberapa informasi yang kini keliru atau usang, terutama soal menyusui dan metode hormonal, telah diganti.

Mengapa Tidak Perlu Menunggu Haid Pertama?

Sel telur dilepaskan (ovulasi) kira-kira dua pekan sebelum haid. Artinya, haid pertama setelah melahirkan didahului oleh ovulasi pertama, sehingga kesuburan bisa kembali tanpa tanda apa pun. Tinjauan sistematik pada ibu yang tidak menyusui menemukan bahwa ovulasi pertama rata-rata terjadi antara hari ke-45 dan ke-94 pascapersalinan. Sebagian besar belum berovulasi sebelum minggu keenam, tetapi sebagian kecil sudah, dan pada 20 sampai 71% kasus haid pertama didahului ovulasi (Jackson & Glasier, 2011). Para penulisnya menyimpulkan bahwa kontrasepsi perlu dimulai tepat waktu.

Pada ibu menyusui, ovulasi umumnya tertunda lebih lama, tetapi lamanya sangat bervariasi. Di sinilah metode amenore laktasi (MAL) berperan. MAL dapat efektif bila tiga syarat terpenuhi sekaligus: bayi berusia kurang dari enam bulan, ibu belum haid, dan bayi disusui secara eksklusif atau hampir eksklusif siang dan malam. Tinjauan Cochrane melaporkan angka kehamilan 0,45 sampai 2,45% dalam enam bulan pada dua studi terkontrol. Namun studinya beragam, dan belum jelas apakah dukungan untuk memakai MAL memperpanjang amenore dibandingkan menyusui tanpa metode apa pun (Van der Wijden & Manion, 2015). Begitu satu syarat gugur, misalnya bayi mulai diberi makanan pendamping, jeda menyusui memanjang, atau haid datang, ibu perlu beralih ke metode lain.

Jarak Kehamilan: Bukan Sekadar soal Jumlah Anak

Tulisan 2015 membuka dengan alasan ekonomi, dan alasan itu sah. Namun alasan medisnya lebih kuat. WHO menganjurkan jarak minimal 24 bulan setelah kelahiran hidup sebelum mencoba hamil lagi, untuk menekan risiko komplikasi pada ibu, janin, dan bayi (WHO, 2007). Meta-analisis terhadap 67 studi observasional menemukan bahwa, dibandingkan jarak 18 sampai 23 bulan, jarak kehamilan kurang dari 6 bulan berkaitan dengan kenaikan risiko kelahiran prematur (OR 1,40), berat lahir rendah (OR 1,61), dan bayi kecil untuk masa kehamilan (OR 1,26) (Conde-Agudelo et al., 2006).

Data Indonesia sejalan. Analisis Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017 pada lebih dari 17.000 perempuan mendapati kematian perinatal sekitar empat kali lebih tinggi pada jarak antarkelahiran kurang dari 12 bulan dibandingkan jarak 24 sampai 35 bulan (AOR 4,07; IK 95% 1,71 sampai 9,69), dan juga lebih tinggi pada jarak 60 bulan atau lebih (Gayatri et al., 2026). Kedua studi bersifat observasional, jadi menunjukkan keterkaitan dan bukan sebab-akibat yang pasti, tetapi polanya konsisten. Peraturan kita pun memasukkan jarak kehamilan yang terlalu dekat sebagai salah satu ciri kelompok usia subur berisiko (Kementerian Kesehatan RI, 2025).

Peta Waktu: Kapan Setiap Metode Boleh Dimulai?

WHO menilai setiap metode dengan kategori kelayakan medis: 1 (tanpa pembatasan), 2 (manfaat umumnya melebihi risiko), 3 (risiko umumnya melebihi manfaat), dan 4 (risiko tidak dapat diterima). Diagram berikut merangkum kategori untuk ibu menyusui menurut edisi keenam Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use (MEC) yang terbit pada November 2025 (WHO, 2025), sebagaimana diulas Eglash (2025) dan dibandingkan dengan edisi kelima (WHO, 2015).

Kategori 2 bukan larangan. Artinya metode itu boleh dipakai, tetapi petugas perlu menjelaskan kemungkinan pengaruhnya, misalnya terhadap produksi ASI. Perubahan penting pada edisi 2025 adalah suntik progestin (DMPA): pada ibu menyusui dalam enam minggu pertama, yang sebelumnya kategori 3, kini kategori 2 (Eglash, 2025). Ini menyusul perubahan edisi 2015, ketika pil progestin dan implan pada ibu menyusui dalam enam minggu pertama dipindahkan dari kategori 3 ke kategori 2 (WHO, 2015).

Catatan per metode

• Metode amenore laktasi dan kondom. Keduanya dapat dimulai kapan saja. Kondom pria maupun wanita cocok menjembatani masa sebelum metode lain dimulai, dan satu-satunya yang juga melindungi dari infeksi menular seksual.
• Implan, suntik 3 bulan, dan pil progestin (minipil). Tidak mengandung estrogen. Dapat dimulai segera setelah melahirkan (kategori 2) dan menjadi kategori 1 sesudah enam minggu. Di sinilah tulisan 2015 perlu dikoreksi: tulisan itu menggabungkan implan dengan pil kombinasi dan cincin vagina, lalu menyarankan ibu menyusui menunggu hingga bayi berusia enam bulan. Penundaan sampai enam bulan hanya berlaku untuk metode berestrogen.
• Alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR, atau intrauterine device/IUD). Dapat dipasang segera setelah plasenta lahir sampai 48 jam, atau menunggu sekurangnya empat minggu. Pemasangan di antara 48 jam dan empat minggu dihindari karena risiko AKDR terlepas (ekspulsi) lebih besar (Eglash, 2025). AKDR tembaga berkategori 1 pada 48 jam pertama, sedangkan AKDR levonorgestrel berkategori 2. Pedoman teknis nasional menyebut jendela yang serupa: pascaplasenta (dalam 10 menit pertama), hingga 48 jam, atau 4 sampai 6 minggu setelah melahirkan (Kementerian Kesehatan RI, 2021).
• Pil, suntik 1 bulan, cincin, dan koyo kombinasi. Mengandung estrogen. Pada ibu menyusui: kategori 4 pada enam minggu pertama, kategori 3 hingga enam bulan, dan kategori 2 sesudahnya (WHO, 2015; Eglash, 2025). Alasannya dua: kemungkinan menurunkan produksi ASI, dan risiko pembekuan darah vena yang meningkat setelah melahirkan. Karena alasan kedua, ibu yang tidak menyusui pun menunda estrogen pada minggu-minggu awal. Batas waktu persisnya dan faktor risiko tambahan (obesitas, operasi sesar, preeklamsia, perdarahan banyak) perlu dicek pada roda MEC. Perlu diketahui pula bahwa suntik 1 bulan di Indonesia mengandung estrogen, berbeda dengan suntik 3 bulan.
• Sterilisasi. Tubektomi pascapersalinan dapat dilakukan dalam 48 jam setelah melahirkan atau ditunda hingga empat sampai enam minggu (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Vasektomi dapat dilakukan kapan saja, tetapi baru efektif setelah analisis semen memastikan tidak ada sperma (lihat Vasektomi Tanpa Pisau). Keduanya permanen dan memerlukan konseling serta persetujuan tertulis.

Menyusui dan KB Hormonal: Apa Kata Buktinya?

Kekhawatiran bahwa KB hormonal mengurangi ASI wajar, dan jawabannya bernuansa. Ringkasan bukti dalam pedoman Amerika Serikat 2024 menyatakan bahwa memulai pil progestin, suntik, atau implan setelah enam minggu tidak merugikan keberhasilan menyusui maupun kesehatan dan pertumbuhan bayi pada tahun pertama (Eglash, 2025; Nguyen et al., 2024). Untuk pemakaian pada hari-hari pertama, kualitas buktinya lebih lemah: WHO sendiri menilainya rendah hingga sangat rendah, dan ada laporan kasus penurunan produksi ASI setelah pemasangan implan dini. Studi yang ada juga belum banyak mencakup ibu dengan bayi prematur atau faktor risiko produksi ASI sedikit, seperti diabetes atau hipertensi pada kehamilan (Eglash, 2025).

Dalam praktik, ada dua jalan yang sama-sama sah. Ibu yang ingin memprioritaskan ASI dan tidak terburu-buru dapat menunggu sampai enam minggu untuk metode progestin, dengan kondom atau MAL sebagai jembatan. Ibu yang sulit kembali ke fasilitas kesehatan, misalnya karena tinggal di pulau kecil di Maluku atau dusun terpencil di Nusa Tenggara Timur, sering lebih terbantu bila metode dimulai sebelum pulang. Pilihannya bergantung pada risiko kehamilan, akses layanan, dan nilai yang dipegang ibu. Bila produksi ASI terasa turun setelah memulai metode hormonal, sampaikan kepada bidan atau dokter agar dapat dievaluasi.

AKDR Pascapersalinan: Menggoda, tetapi Ada Satu Catatan Penting

Memasang AKDR sebelum ibu pulang menghemat kunjungan, yang bagi ibu di daerah terpencil bisa berarti perjalanan berjam-jam. Rangkuman terbaru atas sembilan tinjauan sistematik menemukan bahwa pemasangan alat kontrasepsi jangka panjang secara segera, dibandingkan ditunda, meningkatkan peluang ibu benar-benar memakai metode itu dan menurunkan kehamilan dalam enam bulan (RR 0,16; IK 95% 0,04 sampai 0,71; kepastian bukti sedang). Harganya adalah risiko terlepas: pada AKDR yang dipasang segera setelah persalinan pervaginam, risiko ekspulsi kira-kira lima kali lipat dibandingkan pemasangan tertunda (RR 5,09; IK 95% 2,04 sampai 12,73; kepastian bukti tinggi) (Zhang et al., 2026).

Dua studi terbaru menunjukkan mengapa konseling tidak boleh dilewatkan. Di sebuah rumah sakit bersalin publik di São Paulo, Brasil, 37,5% pemakai AKDR tembaga pascapersalinan berhenti dalam enam bulan (9,4% karena terlepas dan 28,1% karena dilepas), dan sebagian ibu mengaku tidak mendapat penjelasan tentang manfaat (31,8%) maupun efek samping (42,4%) (Chofakian et al., 2026). Pada remaja dan dewasa muda sampai usia 21 tahun di sebuah rumah sakit di Dallas, Amerika Serikat, angka ekspulsi AKDR levonorgestrel yang dipasang segera setelah plasenta lahir mencapai 15,4%, tetapi pemakaian berlanjut pada 69,1% dan tidak ditemukan infeksi panggul. Benang AKDR tidak terlihat pada 21,9% pemakai (Hutchison et al., 2026).

Pesannya: AKDR pascapersalinan layak ditawarkan, dengan syarat petugasnya terlatih, ibu sudah mendapat konseling sejak masa kehamilan (termasuk kemungkinan terlepas dan benang yang sulit terlihat), dan jadwal kontrolnya jelas.

Mengapa Banyak Ibu Pulang tanpa KB?

Analisis nasional Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan bahwa pemakaian KB pascapersalinan pada perempuan generasi milenial berkaitan dengan pendidikan ibu dan pasangan, pekerjaan, kekayaan rumah tangga, jumlah anak, niat hamil, dan akses ke layanan kesehatan ibu. Pada Generasi Z, yang menonjol adalah pendidikan dan pekerjaan pasangan, kekayaan rumah tangga, komplikasi persalinan, dan akses layanan (Purwatiningsih et al., 2026). Penelitian kualitatif di Banyumas, Jawa Tengah, memperlihatkan bahwa keputusan ibu dibentuk oleh kedudukannya dalam rumah tangga, jaringan keluarga, cara petugas berkomunikasi, dan kebijakan jaminan kesehatan (Frans et al., 2024). Di Kulon Progo, DI Yogyakarta, hanya 38,1% dari 210 ibu berbayi usia 4 sampai 12 bulan yang memakai KB pascapersalinan, dan dukungan suami serta kesetaraan gender dalam rumah tangga berkaitan dengan pemakaiannya (Widyastuti et al., 2023). Dalam kisah Wulan, nasihat nenek dan pertanyaan suami sama pentingnya dengan pertanyaan bidan.

Pelajaran bagi fasilitas kesehatan

Bagi rumah sakit dan Puskesmas, KB pascapersalinan adalah peluang yang mudah terlewat. Proyek perbaikan mutu di sebuah rumah sakit pendidikan di Dilla, Ethiopia, menaikkan cakupan KB sebelum pulang dari 10,2% menjadi 45,8% pada 786 ibu dalam 14 minggu. Langkahnya sederhana: orientasi staf, penunjukan penanggung jawab, memasukkan indikator ke papan pemantauan harian, memperkuat hubungan antara unit kesehatan ibu dan anak, serta umpan balik mingguan. Namun grafik pemantauannya belum menunjukkan pergeseran kinerja yang bertahan, sehingga tantangannya adalah konsistensi, bukan sekadar sosialisasi (Tesfaye et al., 2026). Pelajarannya relevan bagi pengelola mutu di fasilitas kita: konseling KB sejak pemeriksaan kehamilan, kesiapan petugas dan alat, serta pencatatan yang terintegrasi.

Apa Kata Aturan di Indonesia?

Peraturan lama tentang pelayanan kontrasepsi, yaitu Permenkes Nomor 21 Tahun 2021, telah dicabut sepanjang mengatur pelayanan kontrasepsi dan kesehatan seksual. Penggantinya adalah Permenkes Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi yang ditetapkan pada 20 Februari 2025 (Kementerian Kesehatan RI, 2025). Beberapa ketentuan yang paling relevan bagi ibu pascapersalinan dirangkum berikut.

Sumber: diolah dari Kementerian Kesehatan RI (2025).

Permenkes ini tidak memuat jadwal rinci kapan setiap metode dimulai setelah melahirkan. Hal teknis tersebut diserahkan kepada pedoman teknis pelayanan kontrasepsi yang ditetapkan Menteri (Pasal 83), sehingga rujukan teknis sehari-hari tetap mengacu pada pedoman Kemenkes dan kebijakan fasilitas setempat.

Mitos dan Fakta

Kapan Perlu Segera ke Fasilitas Kesehatan?

• demam 38 derajat Celsius atau lebih, perdarahan banyak, atau cairan nifas berbau busuk (lihat Endometritis);
• nyeri perut bawah yang makin berat setelah pemasangan AKDR, benang AKDR yang tidak teraba atau tampak memanjang, atau AKDR yang terlihat keluar;
• nyeri, bengkak, atau kemerahan pada satu betis, nyeri dada, atau sesak napas, terutama bila memakai metode berestrogen;
• sakit kepala hebat yang muncul mendadak atau gangguan penglihatan;
• haid terlambat atau dugaan kehamilan saat sedang memakai suatu metode.

Apa yang Berubah sejak 2015?

Langkah Praktis

1. Bicarakan KB pascapersalinan sejak pemeriksaan kehamilan, sebaiknya bersama suami, dan catat metode pilihan pertama serta cadangannya.
2. Sampaikan kepada petugas status menyusui, riwayat kesehatan (hipertensi, migrain, pembekuan darah, diabetes), dan rencana memiliki anak lagi.
3. Bila memilih AKDR atau implan sebelum pulang, pastikan petugasnya terlatih, dan tanyakan jadwal kontrol serta tanda bahaya.
4. Selama menunggu metode utama, gunakan kondom, atau MAL bila syaratnya terpenuhi.
5. Datang untuk kontrol nifas dan konsultasi KB, tanpa menunggu haid pertama.
6. Evaluasi dalam tiga bulan pertama. Berganti metode yang kurang cocok adalah hal yang wajar.

Wulan pulang dengan jawaban yang lebih jelas daripada yang ia bawa: belum haid bukan jaminan, menyusui membantu tetapi tidak cukup bila syaratnya tidak terpenuhi, dan pilihan metode bergantung pada rencana keluarga serta waktu mulainya. Ia memilih menunggu enam minggu untuk implan, memakai kondom di antaranya, dan membawa janji kontrol dari Puskesmas. Keputusan akhirnya, kata Bidan Sitti, tetap milik Wulan dan suaminya.

Bacaan lanjutan di legawa.com: Memilih Metode KB yang Cocok, Tanya Jawab KB Suntik, Membaca Pedoman Baru WHO tentang Perluasan Pilihan Kontrasepsi, Vasektomi Tanpa Pisau, dan ASI, Hak Pertama Bayi.

Catatan Transparansi

Artikel ini pertama terbit pada 19 April 2015 dan diperbarui pada Oktober 2026; seluruh isinya diganti, sementara pertanyaan pokok tentang kapan KB boleh dimulai dipertahankan. Beberapa hal perlu dicatat. Pertama, kategori kelayakan medis WHO edisi keenam (2025) pada diagram tidak dibaca langsung dari dokumen lengkapnya. Kategori untuk ibu menyusui bersumber dari ulasan Eglash (2025) dan dibandingkan dengan edisi kelima (WHO, 2015), sehingga kategori tertentu, terutama perubahan suntik progestin dari kategori 3 ke 2, perlu dikonfirmasi pada dokumen WHO atau roda MEC. Kedua, kategori untuk ibu yang tidak menyusui sengaja tidak dirinci: ulasan sekunder yang dibaca menyebut estrogen dihindari hingga enam minggu, sedangkan edisi kelima menetapkan kategori 4 pada 21 hari pertama, sehingga batas persisnya perlu diperiksa pada dokumen primer. Ketiga, temuan U.S. MEC 2024 tentang metode progestin dan menyusui diambil dari ulasan Eglash (2025) dan ringkasan CDC, bukan dari pembacaan seluruh dokumen. Keempat, jadwal teknis pemasangan AKDR (10 menit sampai 48 jam, atau 4 sampai 6 minggu) dan waktu tubektomi pascapersalinan bersumber dari Pedoman Pelayanan Kontrasepsi dan Keluarga Berencana Kemenkes yang dikutip melalui karya ilmiah dan materi BKKBN, bukan dari pembacaan dokumen pedoman itu sendiri; tahun terbitnya tercatat 2020 di repositori Kemenkes tetapi 2021 pada banyak rujukan. Kelima, Permenkes 2/2025 dibaca dari salinan resmi JDIH Kemenkes. Pasal 85 mencabut Permenkes 21/2021 hanya sepanjang mengatur pelayanan kontrasepsi dan kesehatan seksual, dan penulis belum memverifikasi apakah pedoman teknis pelayanan kontrasepsi menurut Pasal 83 sudah diterbitkan. Keenam, angka cakupan KB pascapersalinan nasional sengaja tidak dicantumkan karena angka Survei Kesehatan Indonesia 2023 yang beredar di sumber sekunder tidak seragam dan dokumen asalnya tidak dibaca langsung. Ketujuh, bukti tentang AKDR pascapersalinan berasal dari rangkuman tinjauan sistematik serta studi observasional di Brasil, Amerika Serikat, dan Ethiopia, bukan Indonesia, sehingga tidak otomatis berlaku di semua fasilitas. Studi ovulasi hanya mencakup ibu yang tidak menyusui, dan meta-analisis jarak kehamilan sudah berusia dua dasawarsa meski masih menjadi rujukan utama. Kedelapan, tokoh Wulan dan Bidan Sitti adalah ilustrasi rekaan, dan gambar unggulan dibuat dengan bantuan AI. Artikel ini bersifat edukatif dan tidak menggantikan konsultasi dengan dokter atau bidan.

Daftar Pustaka

Chofakian, C. B. do N., Nonato, G., Souza, R. R. T. de, Albuquerque, R. S. de, Sales, A. R. V., & Borges, A. L. V. (2026). Use of copper intrauterine devices in the immediate postpartum period: A prospective longitudinal study. Revista Brasileira de Enfermagem, 79, e20250153. https://doi.org/10.1590/0034-7167-2025-0153

Conde-Agudelo, A., Rosas-Bermúdez, A., & Kafury-Goeta, A. C. (2006). Birth spacing and risk of adverse perinatal outcomes: A meta-analysis. JAMA, 295(15), 1809–1823. https://doi.org/10.1001/jama.295.15.1809

Eglash, A. (2025, 2 Desember). LactFact: The updated 2025 WHO medical eligibility criteria for contraception during lactation [Podcast no. 128]. Institute for the Advancement of Breastfeeding and Lactation Education. https://lacted.org/podcast/lactfact-the-updated-2025-who-medical-eligibility-criteria-for-contraception-during-lactation/

Frans, S. O., Cintyamena, U., Listyadewi, S., & Utomo, A. (2024). Women’s perspectives on post-partum family planning in Banyumas, Indonesia. Community Health Equity Research & Policy, 46(1), 103–115. https://doi.org/10.1177/2752535X241304080

Gayatri, M., Kistiana, S., Puspitasari, M. D., & Nasution, S. L. (2026). Birth intervals and the risk of perinatal mortality in Indonesia: Findings from a cross-sectional study. BMJ Open, 16(1), e100978. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2025-100978

Hutchison, C. E., Ali, N. K., DeSilva, N. K., & Baker, C. C. (2026). Outcomes of an immediate postplacental intrauterine device placement program in adolescents and young adults: A retrospective cohort. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 39(5), 675–679. https://doi.org/10.1016/j.jpag.2026.03.011

Jackson, E., & Glasier, A. (2011). Return of ovulation and menses in postpartum nonlactating women: A systematic review. Obstetrics & Gynecology, 117(3), 657–662. https://doi.org/10.1097/AOG.0b013e31820ce18c

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Pedoman pelayanan kontrasepsi dan keluarga berencana. Kementerian Kesehatan RI. https://repository.kemkes.go.id/book/571

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114). https://jdih.kemkes.go.id/common/dokumen/2025permenkes002.pdf

Nguyen, A. T., Curtis, K. M., Tepper, N. K., Kortsmit, K., Brittain, A. W., Snyder, E. M., Cohen, M. A., Zapata, L. B., & Whiteman, M. K. (2024). U.S. medical eligibility criteria for contraceptive use, 2024. MMWR Recommendations and Reports, 73(4), 1–126. https://doi.org/10.15585/mmwr.rr7304a1

Purwatiningsih, Y., Nugraheny, E., Faisal, D. R., Paramashanti, B. A., Sugiharti, S., Nengsih, Y., & Nugraheni, W. P. (2026). Socioeconomic inequalities and determinants of postpartum family planning utilization among Millennial and Generation Z women in Indonesia. Midwifery, 160, 104886. https://doi.org/10.1016/j.midw.2026.104886

Tesfaye, B., Damtew, B., Tesfaye, T., Melaku, S., Shewatatek, S., Tilahun, N., & Abeje, A. (2026). Quality improvement project to improve immediate postpartum family planning utilisation at Dilla University Teaching Hospital. BMJ Open Quality, 15(3). https://doi.org/10.1136/bmjoq-2025-004062

Van der Wijden, C., & Manion, C. (2015). Lactational amenorrhoea method for family planning. Cochrane Database of Systematic Reviews, (10), CD001329. https://doi.org/10.1002/14651858.CD001329.pub2

Widyastuti, Y., Akhyar, M., Setyowati, R., & Mulyani, S. (2023). Relationship between gender equality and husband support in the use of postpartum family planning (PPFP). SAGE Open Nursing, 9. https://doi.org/10.1177/23779608231186743

World Health Organization. (2007). Report of a WHO technical consultation on birth spacing: Geneva, Switzerland, 13–15 June 2005 (WHO/RHR/07.1). World Health Organization. https://rhsupplies.org/activities-resources/publications/report-of-a-who-technical-consultation-on-birth-spacing-geneva-switzerland-13-15-june-2005-7842

World Health Organization. (2015). Medical eligibility criteria for contraceptive use (5th ed.). World Health Organization. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK321153/

World Health Organization. (2025). Medical eligibility criteria for contraceptive use (6th ed.). World Health Organization. https://iris.who.int/handle/10665/383293

Zhang, Y., Chen, Y., Zhang, X., Zhang, Q., Wang, J., Jin, M., Zhang, J., & Jin, H. (2026). Immediate versus delayed postpartum and postabortion insertion of long-acting reversible contraception: An umbrella review. BJOG, 133(10), 1837–1848. https://doi.org/10.1111/1471-0528.70248