Pada November 2022, Indonesia menghadapi kejadian luar biasa (KLB) polio di Provinsi Aceh, yang disebabkan oleh virus polio jenis cVDPV2. Virus ini merupakan hasil mutasi dari vaksin polio oral yang tidak terpakai dan menyebar di lingkungan dengan sanitasi yang buruk dan cakupan imunisasi yang rendah. Untuk merespons KLB ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan mitra-mitra internasional melakukan berbagai upaya, seperti:
- Memberikan vaksin polio nOPV2 kepada lebih dari 12 juta anak di Aceh, Sumatra Utara, dan Jawa Barat dalam dua putaran sub-Pekan Imunisasi Nasional (sub-PIN).
- Memperkuat surveilans kasus lumpuh layuh akut (AFP) dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) lain di seluruh provinsi, khususnya di provinsi-provinsi prioritas yang berisiko tinggi terhadap penyebaran polio.
- Melakukan advokasi, perubahan perilaku sosial, dan komunikasi risiko untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam imunisasi dan surveilans, dengan melibatkan tenaga kesehatan, organisasi masyarakat sipil, pemimpin agama, dan pemuda.
- Mengelola logistik dan limbah vaksin nOPV2 dengan aman dan bertanggung jawab, serta melaporkan data secara akurat dan tepat waktu.
Hasilnya, Indonesia berhasil menghentikan penularan virus polio cVDPV2, dengan tidak adanya kasus baru sejak Februari 2023. Hingga Desember 2023, Indonesia mencapai angka AFP bukan polio (NPAFP) di atas 3 orang per 100.000 populasi di bawah 15 tahun, yang menunjukkan kualitas surveilans yang baik. Selain itu, Indonesia juga memperingati Hari Polio Sedunia pada 29 Oktober 2023 dengan tema “Bersama, Kita Berantas Polio”.
Namun, tantangan-tantangan masih ada, seperti penetapan fasilitas kesehatan prioritas, anggaran yang tidak memadai untuk pengiriman spesimen, keterlambatan koordinasi dan pelaporan kasus PD3I, dan pengambilan dan pengiriman spesimen yang tidak tepat. Oleh karena itu, langkah-langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah:
- Komunikasi tentang prosedur pengiriman sampel kepada kurir untuk penanganan, penyimpanan, dan transportasi yang tepat dan tepat waktu.
- Ketersediaan anggaran di tingkat nasional, subnasional, dan kabupaten/kota untuk pengiriman logistik spesimen.
- Pelaksanaan pelatihan surveilans AFP di silent district untuk meningkatkan pelaporan dan ketepatan data.
- Edukasi untuk pemangku kepentingan terkait tentang teknik pengambilan sampel tinja yang tepat.
Indonesia telah menunjukkan komitmen dan kemampuan yang kuat dalam menangani KLB polio dengan penguatan surveilans dan imunisasi. Dengan kerja sama dan dukungan dari semua pihak, Indonesia dapat mencapai tujuan bebas polio dan mencegah KLB polio di masa depan.
Informasi terkait dapat diakses melalui URI: https://www.who.int/indonesia/emergencies/polio-outbreak.
Tinggalkan Balasan