Dari “Tahu” ke “Mau”: Kursus Ilmu Perilaku WHO dan Pelajaran bagi Kesehatan Masyarakat Indonesia

Suatu siang di sebuah Puskesmas di Kabupaten Gunungkidul, seorang petugas promosi kesehatan menutup penyuluhan tentang hipertensi. Para peserta menjawab kuis dengan baik. Mereka tahu garam harus dikurangi, rokok harus dihentikan, dan obat harus diminum teratur. Tiga bulan kemudian, di buku register, sebagian besar dari mereka tidak kembali kontrol.

Di tempat lain, di sebuah apotek di pinggiran Bekasi, seorang pria menyodorkan bungkus kosong amoksisilin. Ia tidak membawa resep dan tidak sedang meminta nasihat. Ia hanya ingin membeli obat yang “biasanya manjur” untuk batuk pileknya.

Dua adegan ini menggambarkan persoalan yang sama: pengetahuan jarang cukup untuk mengubah perilaku. Inilah wilayah kerja ilmu perilaku (behavioural sciences), dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) baru saja membuka jalur belajar yang terstruktur untuk para praktisinya.

Apa yang Diluncurkan WHO?

Pada 22 September 2026, WHO mengumumkan kursus daring mandiri berjudul Behavioural Sciences for Better Health: An Interactive Course for Public Health Practitioners melalui WHO Academy. Kursus ini dikembangkan untuk memperkuat pemahaman dan penerapan ilmu perilaku dalam kesehatan masyarakat, dengan membekali peserta keterampilan praktis untuk mengenali faktor yang memengaruhi perilaku kesehatan serta merancang intervensi, program, dan kebijakan yang lebih efektif (World Health Organization [WHO], 2026a).

Secara teknis, kursus terdiri atas sembilan modul dan satu asesmen akhir, dapat diselesaikan dalam sekitar lima jam, tidak mensyaratkan keahlian awal di bidang ilmu perilaku, dan peserta yang lulus asesmen memperoleh sertifikat penyelesaian dari WHO Academy.

Sasaran pesertanya luas. WHO menyebut praktisi kesehatan masyarakat, staf kementerian kesehatan, personel WHO di tingkat nasional hingga global, mitra PBB, organisasi nonpemerintah, pelaku kemanusiaan, manajer program, dan penasihat kebijakan (WHO, 2026a). Dalam konteks Indonesia, daftar itu dengan mudah diterjemahkan menjadi pengelola program di Dinas Kesehatan, tenaga promosi kesehatan di Puskesmas, komite mutu rumah sakit, hingga tim Pengendalian Resistansi Antimikroba (PRA).

Mengapa Perilaku Menjadi Pusat Persoalan?

WHO menegaskan bahwa perilaku manusia berada di jantung banyak tantangan kesehatan paling mendesak saat ini, termasuk cakupan vaksinasi, resistansi antimikroba, aktivitas fisik, kesehatan ibu dan anak, serta risiko kesehatan terkait iklim; intervensi berbasis bukti pun pada akhirnya bergantung pada apakah orang dapat mengadopsi dan mempertahankan perilaku sehat (WHO, 2026a).

Data nasional memperlihatkan jurang antara pengetahuan dan tindakan tersebut. Menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, 37,4% penduduk berusia 10 tahun ke atas kurang beraktivitas fisik. Alasan yang dikemukakan menarik untuk dibaca dengan “kacamata perilaku”: tidak ada waktu (48,7%), malas (32,6%), lanjut usia (19,5%), dan tidak ada rekan (9,8%) (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan [BKPK], 2025).

Sumber: BKPK (2024, 2025).

Untuk rokok, 22,46% penduduk berusia 10 tahun ke atas merokok setiap hari dan 4,56% merokok kadang-kadang, sementara 96,7% penduduk berusia 5 tahun ke atas kurang mengonsumsi sayur dan buah (BKPK, 2024). Hampir tidak ada orang Indonesia yang belum pernah mendengar bahwa rokok berbahaya atau sayur itu sehat. Masalahnya bukan terutama di “tahu”, melainkan di “bisa”, “sempat”, dan “mau”.

Perhatikan jawaban “tidak ada rekan”. Itu bukan soal pengetahuan sama sekali; itu soal lingkungan sosial. Jawaban “tidak ada waktu” sering kali merupakan soal rancangan kota, jam kerja, dan jarak tempuh. Penyuluhan satu arah tidak akan menyentuh keduanya.

Ilmu Perilaku Bukan Sekadar Penyuluhan

Ilmu perilaku sering disalahpahami sebagai “komunikasi kesehatan yang lebih menarik”. Padahal cakupannya jauh lebih luas. Menurut WHO, pendekatan ini menelaah pengaruh psikologis, kognitif, sosial, budaya, dan lingkungan terhadap perilaku, sehingga praktisi dapat merancang intervensi yang lebih tanggap terhadap pengalaman hidup dan konteks masyarakat (WHO, 2026a).

Salah satu model yang paling banyak dipakai untuk memetakan faktor-faktor itu adalah COM-B dari Behaviour Change Wheel. Model ini menempatkan tiga syarat esensial bagi terjadinya perilaku: kapabilitas (keterampilan dan pengetahuan), kesempatan (faktor lingkungan dan sosial), serta motivasi (proses psikologis, kebiasaan, dan emosi) (Michie et al., 2011). Penyuluhan umumnya hanya menyentuh sebagian kecil dari kapabilitas. Jika hambatan utamanya ada di kesempatan atau motivasi, penyuluhan sebaik apa pun akan membentur tembok.

Landasan kebijakannya pun sudah kokoh. Majelis Kesehatan Dunia mengadopsi resolusi global pertama tentang Behavioural Sciences for Better Health pada 29 Mei 2023 (WHA76.7) (WHO, n.d.). Resolusi ini mendorong negara anggota untuk mengakui peran ilmu perilaku, mengidentifikasi peluang penggunaannya bagi kebijakan yang setara dan berpusat pada manusia, membentuk fungsi ilmu perilaku, serta mengalokasikan sumber daya manusia dan keuangan yang berkelanjutan. Kursus baru ini secara eksplisit merupakan bagian dari upaya WHO mendukung implementasi resolusi tersebut (WHO, 2026a).

Kerangka DDDIE: Tulang Punggung Kursus

Ciri utama kursus ini adalah kerangka DDDIE WHO (define, diagnose, design, implement, evaluate), yang menyediakan proses terstruktur untuk menghasilkan dan menerapkan wawasan perilaku, mulai dari mengidentifikasi tantangan perilaku hingga mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi intervensi berbasis data perilaku (WHO, 2026a).

Nilai utama kerangka ini terletak pada langkah kedua. Banyak program kesehatan melompat langsung dari “masalah” ke “solusi” (biasanya berupa baliho, leaflet, atau seminar) tanpa pernah bertanya secara sistematis mengapa orang berperilaku seperti itu. DDDIE memaksa kita berhenti sejenak dan mengumpulkan data perilaku sebelum merancang apa pun.

Contoh Kasus: Antibiotik Tanpa Resep

Mari kembali ke pria di apotek Bekasi tadi. Adegan itu bukan rekaan semata. Sebuah studi kualitatif yang mewawancarai 59 penjual obat dan pembeli di Bekasi dan Tabalong (Kalimantan Selatan) menemukan bahwa pola yang paling umum adalah pembeli datang langsung meminta antibiotik tanpa resep, entah dengan menyebut nama generik atau merek, atau dengan menunjukkan kemasan kosong (Ferdiana et al., 2021). Skala masalahnya besar: penelitian kolaboratif UGM, UNS, Komite Pengendalian Resistansi Antimikroba Kemenkes, dan mitra internasional mendapati dua pertiga apotek dan toko obat di Indonesia memberikan antibiotik tanpa resep (Universitas Gadjah Mada, 2023).

Jika pendekatan lama dipakai, solusinya hampir pasti “edukasi masyarakat bahwa antibiotik harus dengan resep”. Namun, tahap diagnosis dalam studi tersebut menunjukkan gambaran yang jauh lebih rumit. Pendorongnya meliputi rendahnya pengetahuan tentang antibiotik dan resistansi antimikroba, insentif finansial untuk memaksimalkan penjualan di pasar yang makin kompetitif, efek tak terduga dari reformasi kebijakan yang membuat obat esensial tersedia gratis, serta lemahnya penegakan regulasi (Ferdiana et al., 2021).

Berikut ilustrasi bagaimana kasus ini dapat dibedah dengan DDDIE dan COM-B:

Temuan tentang motivasi penjual layak digarisbawahi. Seorang apoteker dalam studi itu mengungkapkan kekhawatiran bahwa jika ia menolak, pembeli tinggal pindah ke tempat lain dan pendapatannya turun. Artinya, meskipun apoteker tahu aturannya, lingkungan ekonomi menekannya ke arah sebaliknya. Para peneliti menyimpulkan bahwa intervensi yang hanya berfokus pada perilaku individu kemungkinan besar tidak berhasil mengingat besarnya peran pendorong kontekstual, dan intervensi multifaset terbukti lebih efektif daripada intervensi tunggal (Ferdiana et al., 2021).

Pelajaran ini relevan jauh di luar apotek. Rendahnya kepatuhan kebersihan tangan di bangsal, kunjungan ulang pasien hipertensi di Puskesmas, atau keengganan orang tua membawa bayi untuk imunisasi dapat dibedah dengan cara yang sama.

Catatan Kritis: Nudge Bukan Tongkat Sihir

Popularitas ilmu perilaku kerap disamakan dengan nudge atau “dorongan halus”, yakni penataan pilihan (choice architecture) agar orang cenderung memilih opsi yang lebih sehat tanpa dilarang memilih yang lain. Pendekatan ini memang menarik karena murah, tetapi buktinya perlu dibaca dengan jernih.

Meta-analisis besar oleh Mertens et al. (2022) menyimpulkan bahwa nudge efektif di berbagai ranah perilaku. Tanggapan dari kelompok peneliti lain kemudian menunjukkan masalah bias publikasi (publication bias). Setelah dikoreksi untuk bias tersebut, analisis Bayesian mereka tidak menemukan bukti yang tersisa bahwa nudge efektif sebagai alat perubahan perilaku (Maier et al., 2022). Tim lain menawarkan pembacaan yang lebih seimbang: intervensi nudge mungkin berhasil dalam kondisi tertentu, tetapi efektivitasnya sangat bervariasi dan kondisi keberhasilannya belum banyak teridentifikasi (Szaszi et al., 2022).

Bagi praktisi, pesannya bukan “nudge tidak berguna”, melainkan bahwa tidak ada intervensi perilaku yang efektif secara universal. Inilah alasan kerangka DDDIE menempatkan diagnosis sebelum desain dan evaluasi sesudah implementasi. Ilmu perilaku yang baik bukan kumpulan trik, melainkan disiplin untuk menguji asumsi kita sendiri.

Relevansi bagi Sistem Kesehatan Indonesia

Indonesia sebenarnya tidak memulai dari nol. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang dikukuhkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 sejak awal menyasar perubahan perilaku lintas sektor. Tantangannya adalah menggeser pendekatan dari kampanye menuju perancangan intervensi berbasis diagnosis perilaku, lalu mengukur perubahan perilaku yang nyata, bukan hanya jumlah kegiatan penyuluhan.

Beberapa titik masuk yang realistis antara lain sebagai berikut.

Di Puskesmas dan layanan primer, tenaga promosi kesehatan dapat memakai DDDIE untuk program yang indikatornya stagnan, misalnya kunjungan ulang pasien hipertensi atau diabetes. Pertanyaan “mengapa tidak kembali?” sering kali dijawab oleh jarak, jam layanan, biaya transportasi, atau pengalaman antre, bukan ketidaktahuan.

Di rumah sakit, banyak indikator mutu pada dasarnya adalah indikator perilaku: kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan identifikasi pasien, kepatuhan penggunaan antibiotik sesuai panduan. Komite mutu dan tim PRA dapat memanfaatkan kerangka ini untuk menyusun rencana perbaikan yang lebih tajam daripada sekadar “sosialisasi ulang”.

Di tingkat Dinas Kesehatan, resolusi WHA76.7 membuka ruang bagi pembentukan fungsi wawasan perilaku (behavioural insights) yang melembaga. WHO juga telah menyediakan perangkat pendukung, termasuk kerangka pemantauan pengarusutamaan ilmu perilaku, alat bantu keputusan untuk membentuk fungsi wawasan perilaku, dan glosarium wawasan perilaku bagi praktisi kesehatan masyarakat (WHO, 2026a).

Satu catatan kontekstual: sejak Mei 2025, Indonesia menjadi bagian dari Kantor Regional WHO Pasifik Barat (WPRO). Kolaborasi, pelatihan, dan jejaring regional terkait ilmu perilaku ke depan kemungkinan akan banyak mengalir melalui kanal kawasan tersebut.

Cara Mengikuti Kursus

Kursus dapat diakses melalui laman WHO Academy (whoacademy.org) dengan membuat akun. Tautan pada pengumuman resmi mengarah ke versi berbahasa Inggris, sehingga peserta perlu memeriksa ketersediaan bahasa lain di laman kursus. Karena formatnya mandiri dan hanya sekitar lima jam, kursus ini cukup realistis diselesaikan di sela jadwal kerja, misalnya satu hingga dua modul per minggu. Sertifikat penyelesaian dapat menjadi bukti pengembangan kompetensi, meskipun pengakuannya sebagai Satuan Kredit Profesi (SKP) di Indonesia perlu dikonfirmasi kepada organisasi profesi masing-masing.

Penutup

Kembali ke Puskesmas di Gunungkidul: para peserta penyuluhan itu tidak gagal karena bodoh atau malas. Mereka gagal karena program yang dirancang untuk mereka hanya menjawab satu dari sekian banyak alasan mengapa perilaku sulit berubah. Kursus WHO ini tidak akan menyelesaikan persoalan tersebut secara ajaib, tetapi dapat memberikan bahasa bersama dan cara kerja yang lebih sistematis bagi siapa pun yang pekerjaannya bergantung pada perilaku manusia. Dan dalam kesehatan masyarakat, itu berarti hampir semua orang.

Catatan Transparansi

Informasi mengenai kursus (jumlah modul, durasi, kerangka DDDIE, sasaran peserta, dan perangkat pendukung WHO) bersumber dari pengumuman resmi WHO tertanggal 22 September 2026; penulis belum menelaah isi modul secara langsung. Rujukan Habersaat dan Altieri (2023) merupakan abstrak konferensi, bukan artikel penelitian penuh. Angka “dua pertiga apotek” dikutip dari rilis berita UGM yang merangkum studi di BMJ Global Health, bukan dari artikel aslinya. Tabel penerapan DDDIE pada kasus antibiotik adalah ilustrasi penulis berdasarkan temuan Ferdiana et al. (2021), bukan intervensi yang telah diuji. Hingga artikel ini ditulis, penulis belum menemukan regulasi Kementerian Kesehatan yang secara khusus mengadopsi resolusi WHA76.7 atau kerangka DDDIE ke dalam program nasional.

Referensi

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. (2024). Hasil utama SKI 2023. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/daftar-frequently-asked-question-seputar-hasil-utama-ski-2023/hasil-utama-ski-2023/

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. (2025). Aktivitas fisik penduduk Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/aktifitas-fisik-penduduk-indonesia/

Ferdiana, A., Liverani, M., Khan, M., Wulandari, L. P. L., Mashuri, Y. A., Batura, N., Wibawa, T., Yeung, S., Day, R., Jan, S., Wiseman, V., & Probandari, A. (2021). Community pharmacies, drug stores, and antibiotic dispensing in Indonesia: A qualitative study. BMC Public Health, 21, 1800. https://doi.org/10.1186/s12889-021-11885-4

Habersaat, K. B., & Altieri, E. (2023). Behavioural Sciences for Better Health: WHO resolution and action framework. European Journal of Public Health, 33(Suppl. 2), ckad160.463. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckad160.463

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Maier, M., Bartoš, F., Stanley, T. D., Shanks, D. R., Harris, A. J. L., & Wagenmakers, E.-J. (2022). No evidence for nudging after adjusting for publication bias. Proceedings of the National Academy of Sciences, 119(31), e2200300119. https://doi.org/10.1073/pnas.2200300119

Mertens, S., Herberz, M., Hahnel, U. J. J., & Brosch, T. (2022). The effectiveness of nudging: A meta-analysis of choice architecture interventions across behavioral domains. Proceedings of the National Academy of Sciences, 119(1), e2107346118. https://doi.org/10.1073/pnas.2107346118

Michie, S., van Stralen, M. M., & West, R. (2011). The behaviour change wheel: A new method for characterising and designing behaviour change interventions. Implementation Science, 6, 42. https://doi.org/10.1186/1748-5908-6-42

Szaszi, B., Higney, A., Charlton, A., Gelman, A., Ziano, I., Aczel, B., Goldstein, D. G., Yeager, D. S., & Tipton, E. (2022). No reason to expect large and consistent effects of nudge interventions. Proceedings of the National Academy of Sciences, 119(31), e2200732119. https://doi.org/10.1073/pnas.2200732119

Universitas Gadjah Mada. (2023, April 4). Research reveals 70% of pharmacies in Indonesia dispense antibiotics without prescriptions. https://ugm.ac.id/en/news/21515-research-reveals-70-of-pharmacies-in-indonesia-dispense-antibiotics-without-prescriptions/

World Health Organization. (2026a, September 22). WHO launches new e-learning course on behavioural sciences for better health. https://www.who.int/news/item/22-09-2026-who-launches-new-e-learning-course-on-behavioural-sciences-for-better-health

World Health Organization. (n.d.). Behavioural sciences. Retrieved September 24, 2026, from https://www.who.int/health-topics/behavioural-sciences