Bel istirahat baru saja berbunyi ketika seorang guru BK di sebuah SMA di Sleman, DI Yogyakarta, menemukan benda mungil beraroma stroberi di saku seragam siswa kelas XI. Bukan puntung, bukan korek api, melainkan pod rokok elektronik yang muat di genggaman tangan dan nyaris tanpa bau. (Ilustrasi fiktif, disusun dari pola yang lazim dilaporkan sekolah.)
Mengapa sekolah perlu menerapkan kebijakan larangan merokok, baik rokok tembakau maupun rokok elektronik?
Angka yang Sulit Diabaikan
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 memperkirakan jumlah perokok di Indonesia mencapai sekitar 70 juta orang, dan 7,4% di antaranya berusia 10–18 tahun. Jumlah itu setara dengan sekitar 5,9 juta anak, yaitu satu angkatan sekolah yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Rokok elektronik ikut menambah beban: pada kelompok umur yang sama, pengguna rokok elektronik tercatat paling tinggi (8,5%), jauh di atas rata-rata penduduk.
| Indikator | Temuan | Sumber |
|---|---|---|
| Perokok anak 10–18 tahun | 7,4% (sekitar 5,9 juta anak), SKI 2023 | Kemenkes RI |
| Siswa 13–17 tahun yang memakai tembakau | dari lebih 13% (2015) menjadi 23% (2023) | WHO Indonesia (GSHS), dikutip Antara |
| Siswa 13–17 tahun yang memakai rokok elektronik | lebih dari 12% | WHO Indonesia, dikutip Antara |
| Pengguna rokok elektronik usia dewasa | 0,3% (2011) menjadi 3% (2021), GATS | Kemenkes RI, dikutip Fortune IDN |
| Anak 13–15 tahun yang memakai rokok elektronik (dunia) | sedikitnya 15 juta; peluang anak 9 kali lipat dibanding dewasa | WHO, Oktober 2025 |
Asap, Uap, dan Otak yang Masih Tumbuh
Pernyataan WHO sangat lugas: semua bentuk penggunaan tembakau berbahaya dan tidak ada tingkat paparan yang aman. Paparan asap orang lain pun menyebabkan lebih dari 1,6 juta kematian dini setiap tahun. Bagi remaja, nikotin punya risiko tambahan karena otak mereka masih berkembang. Paparan nikotin pada usia ini dapat memengaruhi perhatian dan kemampuan belajar, serta meningkatkan peluang ketergantungan jangka panjang.
Bagaimana dengan rokok elektronik? WHO menyatakan rokok elektronik berbahaya bagi kesehatan dan tidak aman, sedangkan Kemenkes menegaskan rokok elektronik bukan alternatif untuk berhenti merokok. Bagi remaja yang belum pernah merokok, persoalannya bukan sekadar “lebih ringan atau lebih berat dari rokok biasa”. Persoalannya adalah pintu masuk. Sebuah umbrella review dengan meta-analisis Bayesian (Kaur dkk., 2026) terhadap 13 telaah sistematis menemukan bahwa pengguna rokok elektronik yang belum pernah merokok memiliki peluang sekitar 3 kali lipat untuk mulai merokok (OR 3,1), dan pada remaja sekitar 2,7 kali lipat. Peneliti sendiri menilai kepastian buktinya sangat rendah karena risiko bias, sehingga hasil ini menunjukkan keterkaitan, bukan bukti sebab-akibat yang mutlak.
Apa Kata Aturan: Sekolah adalah Kawasan Tanpa Rokok
Sejak 26 Juli 2024, Indonesia memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai pelaksana Undang-Undang Kesehatan. Beberapa ketentuannya menyentuh sekolah secara langsung.
| Ketentuan | Isi ringkas | Artinya bagi sekolah |
|---|---|---|
| Pasal 434 ayat (1) | Dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak; dilarang menjual kepada orang di bawah 21 tahun dan perempuan hamil, secara eceran per batang (kecuali cerutu dan rokok elektronik), serta lewat mesin layan diri | Warung atau toko di sekitar gerbang menjadi bagian dari pengawasan, bukan hanya halaman sekolah |
| Pasal 442–443 | Kawasan tanpa rokok (KTR) mencakup area yang dilarang untuk merokok, menjual, memproduksi, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik. Tempat proses belajar mengajar termasuk di dalamnya, dan pemerintah daerah menetapkannya lewat peraturan daerah | Sekolah wajib bebas asap dan uap, termasuk bagi guru, staf, dan tamu; rujuk peraturan daerah setempat |
| Penjelasan KTR | Sekolah tidak boleh menyediakan tempat khusus merokok | Ruang merokok guru di sekolah bukan opsi |
Aturan ini tidak lepas dari pro dan kontra. Pelaku usaha ritel mengkhawatirkan tafsir radius 200 meter bagi toko yang sudah beroperasi lebih dulu daripada sekolah, sementara pemerintah menekankan tujuan menurunkan prevalensi perokok anak. Perdebatan itu menunjukkan satu hal: aturan tertulis baru bermakna kalau ditegakkan di lapangan, dengan peran pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan masyarakat sekitar sekolah.
Dari Papan Larangan ke Budaya Sekolah
Papan “Dilarang Merokok” saja jarang cukup. Tinjauan tentang intervensi pencegahan merokok berbasis sekolah di negara berpenghasilan rendah dan menengah mencatat bahwa hasil program-program sekolah bervariasi, sehingga sekolah sebaiknya memadukan beberapa langkah sekaligus:
- Kebijakan tertulis yang jelas. Terbitkan keputusan kepala sekolah yang mencakup rokok tembakau dan rokok elektronik, berlaku untuk siswa, guru, staf, orang tua, dan tamu, serta merujuk pada peraturan daerah KTR setempat.
- Keteladanan. Guru dan staf yang tidak merokok di area sekolah mengirim pesan yang lebih kuat daripada seribu spanduk.
- Pengawasan sekitar gerbang. Bangun komunikasi dengan komite sekolah, pemerintah desa atau kelurahan, Satpol PP, dan dinas pendidikan untuk memantau penjualan dan iklan di sekitar sekolah.
- Edukasi yang melatih keterampilan. Ajarkan cara menolak ajakan teman dan mengenali bujukan iklan. WHO mencatat anak-anak sangat terpapar iklan tembakau di dunia maya, sehingga literasi media menjadi bagian penting.
- Pendampingan, bukan penghukuman. Siswa yang sudah mencoba perlu ditemani lewat guru BK, UKS, dan layanan berhenti merokok di Puskesmas. Penggunaan terapi pengganti nikotin pada remaja hanya atas pertimbangan tenaga kesehatan.
- Libatkan orang tua dan teman sebaya. Kebiasaan yang terbentuk di rumah dan pergaulan tidak berhenti di pagar sekolah.
Merokok bukan hak asasi yang harus dilindungi di lingkungan pendidikan. Bagi remaja, ia lebih sering menjadi kebiasaan yang dibentuk oleh iklan, harga murah, dan lingkungan, dan karena itu bisa dibentuk ulang. Sekolah adalah salah satu tempat terbaik untuk memulainya.
Baca juga: Ketika Papan “Dilarang Merokok” Belum Cukup: Menakar Kepatuhan Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia dan Mengapa merokok dilarang di rumah sakit?
Catatan Transparansi
- Tulisan ini pembaruan dari versi awal 11 Oktober 2023, diperbarui 11 Oktober 2026. Klaim lama tentang jumlah zat kimia dalam asap rokok dan kandungan aerosol dihapus karena tidak saya verifikasi ulang pada sumber primer.
- Angka SKI 2023, GSHS, dan GATS dikutip dari rilis Kemenkes dan pernyataan WHO Indonesia sebagaimana diberitakan media, bukan dari laporan lengkap. Angka global 15 juta anak dan peluang 9 kali lipat berasal dari rilis WHO Oktober 2025 yang saya baca melalui pemberitaan.
- Hasil Kaur dkk. (2026) bersifat asosiasi dengan kepastian bukti sangat rendah. Saya tidak menemukan telaah sistematis terbaru yang menguji khusus efek larangan merokok di sekolah di Indonesia.
- Ketentuan PP 28/2024 dirujuk dari pemberitaan dan penjelasan hukum. Periksa naskah resmi dan peraturan daerah KTR di wilayah Anda. Tulisan ini edukasi dan tidak menggantikan konsultasi dengan tenaga kesehatan.
Ringkasan
Perokok remaja di Indonesia bertambah, dan rokok elektronik ikut membuka pintu nikotin bagi anak sekolah. PP 28/2024 menetapkan sekolah sebagai kawasan tanpa rokok dan melarang penjualan dalam radius 200 meter. Kebijakan baru efektif bila ditegakkan bersama keteladanan guru, edukasi, dan pendampingan.
Tinggalkan Balasan