Agama dan KTP

Ini topik lama, perdebatan lawas, mungkin tidak akan pernah habis walau pilihannya silih berganti. Karena pada dasarnya manusia selalu memiliki sisi mana yang dia sukai, dan belum tentu disenangi oleh manusia lainnya. Sekeping mata uang yang tidak bisa ada satu tanpa yang lainnya, hanya saja kita hendak memilih yang mana.

Agama adalah urusan pribadi, tidak bisa ada paksaan – saya rasa sebagian besar setuju akan kata-kata seperti ini. Tapi agama adalah bagian juga dalam demografi dan sosiologi, segala sesuatu tentang wajah masyarakat kita yang beraneka ragam. Untuk sebuah kepentingan demografi kita tidak bisa menghapus karakter suatu masyarakat, dan di sini saya rasa pandangan saya bertumpu untuk opini-opini saya selanjutnya.

Kita tidak akan membedakan mereka yang tidak sempat mengenyam pendidikan dan mereka yang lulusan pasca sarjana di sekolah-sekolah bergengsi. Tapi kita secara otomatis akan memilih kosakata yang tepat untuk berhadapan dengan setiap orang yang berbeda, dan memilih sehingga dapat dipahami oleh mereka yang memiliki latar berbeda, bukan untuk melakukan diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

Demikian halnya dengan “keterangan agama” dalam data demografi. Adanya data agama dalam demografi adalah kewajaran, dan tentunya tidak boleh dimaksudkan sebagai sebentuk pemilihan yang diskriminatif. Data ini jika digunakan dengan baik dapat membantu penyelenggara negara bahkan masyarakat melihat permasalahan sosial yang muncul pada suatu wilayah secara lebih menyeluruh.

Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah data tentang “keterangan agama” ini harus dicantumkan pada sebuah kartu penduduk? Ingat, bukan agama yang dicantumkan, tapi keterangan agama. Tapi terserah, ini bisa dianggap sama atau tidak.

Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia mungkin adalah salah satu negara unik yang mencantumkan keterangan agama dalam kartu penduduknya. Saya tidak tahu apa latarnya, tapi sepertinya memang begitu sejak dulu, walau sempat muncul di jejaring sosial cuplikan KTP kita tempo dulu yang memang tidak ada keterangan agamanya.

Jika kita melihat ke arah demografi, maka sebenarnya tidak perlu semua data demografi dimuat pada kartu penduduk. Ibaratnya tidak semua yang termuat dalam KK/C1 wajib dimuat di KTP. Bayangkan saja berapa besar jadinya KTP kita. Sebagai penulis, saya secara pribadi menilai KTP kita saat ini memiliki readabilitas (keterbacaan) yang kurang baik, tulisan kecil dan mepet, dan kadang perlu ekstra “melotot” untuk melihat detilnya. Dan tidak bisa saya bayangkan jika data lain juga dimasukkan lagi. Maka saya sebenarnya mendukung jika detil itu bisa dikurangi, lihat saja contoh kartu penduduk negara lain di atas, terlihat cukup mudah dibaca.

Sebenarnya, ada sejumlah data yang bisa dihilangkan (baca: tidak ditampilkan) di KTP, terutama yang bersifat pribadi/privasi atau rahasia. Misalnya agama, alamat, dan pekerjaan. Tapi data tersebut tentu saja tetap terdapat di database kependudukan yang asli. Dan data dasar yang dimiliki penduduk bisa dikembangkan ke arah yang lebih luas, misalnya menambahkan data asuransi sosial, golongan darah, dan sebagainya. Sehingga kartu penduduk sederhana dengan sedikit isian sebenarnya sudah memuat banyak hal di dalamnya. Dan data ini karena bersifat rahasia, tidak bisa dibuka oleh publik kecuali oleh pejabat terkait.

Pertanyaan awal tersebut akan dijawab dengan menyatakan bahwa keterangan agama tidak harus ditampilkan di KTP. Tentu saja ini bermakna boleh ya, dan boleh tidak. Dan ini maksud saya di bagian awal, bahwa ini seperti dua sisi mata koin yang berbeda. Tidak ada yang absolut benar.

Lalu saya melihat, apakah menambahkan data agama di dalam KTP ada fungsinya?

Apakah itu mencari kerja? Mungkin keterangan pendidikan malah lebih bermakna ditambahkan. Apakah takut penipuan berkedok agama? Tapi yang namanya menipu apa iya cuma data di selembar kartu bisa dipercaya tidak dimanipulasi di zaman canggih ini? Karena itulah pemerintah punya data dasar yang mencegah penipuan berkedok apapun data yang ada di KTP.

Saya masih ingat ketika KTP baru saya jadi, dan di sana tertulis “Belum Bekerja” di bagian data pekerjaan. Padahal saya sudah mencantumkan profesi saya saat permohonan C1. Tapi ya peduli amat, memang itu penting, karena kata pegawai dispenduk sih tidak masalah, yang jelas kan faktanya saya bekerja. Tapi saya jadi penasaran, bagaimana jika bagian data agama dikosongkan? Petugas kependudukan dari tingkat bawah saya lihat tidak begitu memerhatikan data keterangan seperti pekerjaan, tapi malah menjadi teliti dalam sisi memerhatikan keterangan agama. Kalau memang bagian keterangan pekerjaan tidak terlalu diperhatikan, kenapa tidak ditiadakan saja? Kan mubazir jadinya.

Data agama dalam data basis kependudukan memang penting dalam banyak bidang administrasi kependudukan. Tapi apa iya perlu ditampilkan di KTP? Mau pamer ke siapa sih? Apalagi KTP kita sudah mengarah ke sistem elektronik, jika pihak tertentu memerlukan data lengkap, tinggal dibaca saja isinya apa lewat pembaca elektronik. Mungkin bukan perumpamaan yang tepat, namun kartu debit tidak pernah tercetak berapa saldo di dalam rekening kita, tapi toh masih berfungsi dengan baik bukan? Jika ingin tahu berapa saldonya, maka cetaklah di buku tabungan. KTP dan KK kurang lebih berfungsi serupa.

Dan ini akan menjadi opini pribadi saya, bahwa KTP tidak perlu menampilkan keterangan agama, karena saya tidak melihat manfaatnya.

Tapi apakah orang bisa mengosongkan data agamanya di dalam basis data kependudukan? Marilah kita bahas di lain kesempatan.