Isu vaksin palsu belakangan ini meresahkan kita semua, baik sejawat yang ada dalam lingkungan dunia kesehatan, maupun masyarakat khususnya orang tua yang memiliki anak-anak yang telah melakukan imunisasi. Apakah anak diberi vaksin asli atau palsu? Ini-lah yang banyak membuat orang tua was-was, dan bahkan menjadi begitu emosional – yang juga merupakan sesuatu respons wajar akan isu ini.
Sejak tertangkapnya pelaku pembuatan vaksin palsu, kini masyarakat menunggu – apakah putra-putri mereka pernah mendapatkan vaksin palsu atau tidak. Dan proses inilah yang bisa berlangsung lama.
Bagi yang mendapatkan vaksin dari program imunisasi wajib yang vaksin-nya berasal dari pemerintah, hingga saat ini masih dijamin keaslian dan keamanannya. Misalnya sebagai contoh, anak-anak yang divaksin di Puskesmas.
Tapi tidak semua fasilitas layanan kesehatan menerima langsung vaksin dari pemerintah. Rumah sakit swasta misalnya, akan mengadakan kerja sama dengan rekan – Perusahaan Besar Farmasi / PBF – untuk menyediakan vaksin di tempat mereka masing-masing. Untuk menghindari obat (bukan hanya vaksin) palsu, maka memang rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya – termasuk bidan dan dokter praktik mandiri disarankan tidak bekerja sama dengan PBF yang tidak resmi, atau tidak jelas asal-usulnya.
Melalui akun Twitter @KemenkesRI, pihak kementerian kesehatan mengeluarkan sejumlah daftar rumah sakit dan fasilitas kesehatan primer yang ‘terduga’ (ingat terduga) menerima edaran vaksin palsu.
Rumah sakit tersebut di antaranya adalah:
1. DR. Sanders Cikarang
2. Bhakti Husada Terminal Cikarang
3. Sentral Medika Jl. Industri Pasir Gombong, Cikarang
4. RSIA Puspa Husada
5. Karya Medika Tambun
6. Kartika Husada Jl. MT Haryono Setu Bekasi
7. Sayang Bunda pondok Ungu Bekasi
8. Multazam Bekasi
9. Permata Bekasi
10. RSIA Gizar Villa Mutiara Bekasi
11. Harapan Bunda Kramat Jati Jak-tim
12. Elisabeth Narogong Bekasi
13. Hosana Lippo Cikarang
14. Hosana Bekasi Jl. Pramuka
Sementara itu dirilis juga daftar BPM yang juga diduga menerima edaran vaksin palsu.
Berita tersebut disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat,Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline (kode lokal) 1500-567,SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id.
Lalu apa yang dapat kita lakukan?
Pertama-tama tentunya tidak panik, sedemikian hingga kita tetap dapat berpikir dengan tenang. Saya sempat mendengar teman membaca sejumlah ungkapan ‘emosional’ di jejaring sosial – dan sebagai sesuatu yang (sekali lagi) wajar – saya tetap merasa hal-hal yang diungkapkan dengan emosi berlebihan tidak membantu menyelesaikan masalah, dan hanya membuat kita menjadi lebih lelah (buruknya mungkin menjadi frustasi).
Kedua, jangan menyebarkan berita berlebihan mengenai isu yang sensitif ini, saring berita yang telah Anda uji kebenarannya, bukan berita yang dirasa-rasa benarnya. Sehingga bisa mengurangi potensi panik berlebihan, dan justru mampu mendidik masyarakat kita.
Ketiga, ketahui bahaya vaksin palsu dan dampaknya. Sampai saat ini, bahaya zat yang dimasukkan ke dalam tubuh dari vaksin palsu yang ditemukan adalah ketidakhigienisan (mengarah pada bahaya infeksi) dan reaksi alergi terhadap bahan yang digunakan (mengarah pada reaksi alergi dan rejatan anafilaksi). Jika Anda menduga anak menerima vaksin palsu dalam kurun waktu yang sudah agak lama (lebih dari sepekan kira-kira) dan belum ada reaksi-reaksi tersebut, maka bahaya terburuk bisa dianggap tidak terjadi.
Keempat, jika ragu vaksin yang diterima asli atau palsu, maka akan meragukan juga apakah Anda telah mendapatkan manfaat dari vaksin yang asli – yaitu perlindungan terhadap penyakit atau dampak penyakit tertentu yang seharusnya bisa dilindungi dengan pemberikan vaksin tersebut. Dalam hal ini, tidak ada pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan berkomunikasi dengan tenaga kesehatan.
Kementerian kesehatan berencana mendata ulang anak-anak yang menerima vaksin palsu, dan akan melakukan vaksinasi ulang pada anak-anak tersebut. Hal ini dapat menjadi jaminan bahwa anak-anak tetap mendapatkan perlindungan kesehatan yang telah menjadi haknya.
Kasus vaksin palsu ini menjadi pelajaran yang pahit sekaligus bernilai bagi semua pihak. Dan mari kita semua belajar dari situasi ini.
Tinggalkan Balasan