Lebih dari 127 juta pekerja Indonesia — namun kasus penyakit akibat kerja yang masuk ke BPJS Ketenagakerjaan sejak kemerdekaan hingga 2018 di bawah 30 kasus. Bukan karena penyakitnya tidak ada, melainkan karena dokter yang menemui pekerja tidak tahu cara mengenali dan mendokumentasikannya.
Setiap hari, dokter di klinik pratama, puskesmas, dan rumah sakit tipe D menerima pasien yang berprofesi sebagai buruh pabrik, petani, pengemudi, pekerja konstruksi, atau karyawan perkantoran. Sebagian besar dari kunjungan ini diperlakukan sebagai masalah medis biasa: ditensi, diberi obat, dipersilakan pulang. Yang jarang ditanyakan: Apa pekerjaan Anda? Apa yang Anda paparkan setiap hari di tempat kerja? Apakah kondisi Anda ini mungkin berkaitan dengan pekerjaan Anda?
Standar Kompetensi Dokter 2026 mengubah ekspektasi ini. Empat kompetensi kesehatan kerja kini tercantum eksplisit sebagai prosedur yang harus dikuasai dokter umum dengan kode ICD tersendiri: Fit to Work (Z02.1), Return to Work (Z02.1), Health Risk Assessment (Z10.8), dan 7 Langkah Penyakit Akibat Kerja (Z57.9). Artikel ini menguraikan substansi masing-masing kompetensi tersebut dalam konteks praktik dokter layanan primer Indonesia.
Kerangka Hukum: Mengapa Dokter Umum Harus Peduli Kesehatan Kerja
Sebelum membahas substansi teknis, dokter perlu memahami landasan regulasi yang mendasari seluruh kompetensi ini:
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2016 mengatur penyelenggaraan pelayanan penyakit akibat kerja, yang diperkuat oleh Permenkes Nomor 11 Tahun 2022 yang menguraikan lebih detail pendekatan 7 langkah diagnosis penyakit akibat kerja.
Regulasi utama yang harus diketahui dokter layanan primer:
- UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja — landasan hukum K3 di Indonesia
- Permenaker No. 2 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja — mengatur jenis dan jadwal pemeriksaan kesehatan kerja
- Permenaker No. 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja — mengatur penyelenggaraan layanan kesehatan di tempat kerja
- Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja — standar faktor bahaya di tempat kerja
- Perpres No. 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja — daftar resmi jenis PAK dan ketentuan JKK
Berdasarkan Perpres No. 7 Tahun 2019, pekerja yang didiagnosis mengidap penyakit akibat kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak menerima manfaat Jaminan Keselamatan Kerja (JKK) hingga tiga tahun setelah hubungan kerja berakhir.
Ini bukan sekadar kewajiban administratif — diagnosis PAK yang tepat adalah kunci akses pekerja terhadap hak perlindungan sosialnya. Dan dokter layanan primer adalah gerbang pertama yang menentukan apakah hak itu dapat diakses atau tidak.
BAGIAN I: FIT TO WORK (FTW) — PENILAIAN KELAIKAN KERJA
Definisi dan Konteks
Fit to Work (FTW) adalah penilaian medis yang menentukan apakah seorang pekerja memiliki kondisi kesehatan yang memadai untuk menjalankan tugas pekerjaannya secara aman — baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain di sekitarnya.
Penilaian FTW bukan sekadar menyatakan seseorang “sehat” atau “sakit”. Ini adalah penilaian yang menghubungkan kondisi kesehatan dengan tuntutan spesifik pekerjaan (job demands). Seorang pekerja yang memiliki hipertensi terkontrol mungkin fit untuk pekerjaan administrasi tetapi unfit untuk tugas menyelam (diving). Seorang pilot dengan gangguan penglihatan tertentu mungkin tidak fit untuk menerbangkan pesawat tetapi masih fit untuk tugas lain.
Jenis Pemeriksaan FTW berdasarkan Permenaker No. 2/1980
1. Pemeriksaan Kesehatan Awal (Pra-kerja): Dilakukan sebelum pekerja mulai bekerja untuk mengetahui apakah calon pekerja cocok dengan pekerjaan yang akan ditugaskan dan tidak memiliki kondisi yang dapat membahayakan dirinya atau orang lain di tempat kerja tertentu.
2. Pemeriksaan Kesehatan Berkala (Periodik): Dilakukan secara reguler pada pekerja yang sudah aktif bekerja untuk mendeteksi secara dini gangguan kesehatan akibat pekerjaan dan memantau apakah kondisi kesehatan pekerja tetap sesuai dengan tuntutan pekerjaannya.
3. Pemeriksaan Kesehatan Khusus: Dilakukan pada keadaan-keadaan tertentu — setelah kecelakaan kerja, setelah sakit berkepanjangan, ketika akan dipindahkan ke jenis pekerjaan berbeda, atau ketika ada alasan klinis untuk mengevaluasi status kelaikan kerja di luar jadwal berkala.
Komponen Penilaian FTW
Penilaian FTW yang komprehensif mencakup:
Anamnesis kerja: Riwayat pekerjaan lengkap — jenis pekerjaan, jabatan, lama kerja, jam kerja, pajanan yang dialami, kecelakaan atau sakit sebelumnya yang berkaitan dengan pekerjaan, riwayat pekerjaan sebelumnya.
Anamnesis medis: Keluhan utama, riwayat penyakit kronik (hipertensi, DM, asma, epilepsi, gangguan jantung, gangguan ginjal, gangguan mental), riwayat operasi, obat-obatan yang diminum secara rutin, alergi, riwayat keluarga yang relevan.
Pemeriksaan fisik yang terarah: Selain pemeriksaan umum standar, perhatikan sistem organ yang relevan dengan jenis pekerjaan — penglihatan (untuk pengemudi, pilot, operator mesin), pendengaran (untuk pekerja di lingkungan bising), fungsi kardiorespirasi (untuk pekerjaan fisik berat), fungsi muskuloskeletal (untuk pekerjaan yang melibatkan angkat beban atau gerakan berulang), status neurologis (untuk operator mesin berbahaya).
Pemeriksaan penunjang yang sesuai: Disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan risiko pajanan. Untuk pekerjaan dengan pajanan kimia tertentu mungkin diperlukan pemeriksaan fungsi hati atau ginjal; untuk lingkungan bising — audiometri; untuk lingkungan berdebu silika — foto toraks; dan seterusnya.
Kategori Keputusan FTW
Dokter tidak hanya memberi cap “fit” atau “unfit” — ada kategori yang lebih nuansa:
- Fit: pekerja dapat menjalankan seluruh tugasnya tanpa pembatasan
- Fit dengan catatan/modifikasi: pekerja dapat bekerja tetapi dengan pembatasan atau akomodasi tertentu (misalnya: fit bekerja tapi tidak diperbolehkan shift malam, atau tidak boleh mengoperasikan kendaraan berat)
- Fit sementara: perlu evaluasi ulang dalam periode tertentu
- Unfit sementara: tidak dapat bekerja saat ini tetapi kemungkinan dapat kembali bekerja setelah pengobatan/pemulihan
- Unfit permanen: kondisi medis yang tidak memungkinkan pekerja menjalankan tugasnya secara permanen
Dokumen yang Harus Dihasilkan
Sertifikat FTW harus mencantumkan: identitas pekerja, jenis pekerjaan yang dinilai, tanggal pemeriksaan, kesimpulan kelaikan, pembatasan yang diperlukan (bila ada), tanggal evaluasi ulang, nama dan tanda tangan dokter dengan nomor registrasi.
BAGIAN II: RETURN TO WORK (RTW) — KEMBALI BEKERJA SETELAH SAKIT/CEDERA
Mengapa RTW Penting dan Mengapa Harus Segera?
Studi menunjukkan bahwa kemungkinan kembali bekerja menurun semakin lama karyawan absen karena cedera. Rujukan awal untuk evaluasi dan pengobatan menghasilkan hasil yang lebih baik dan pemulihan yang lebih cepat.
RTW bukan sekadar keputusan administratif “apakah pekerja boleh masuk kerja” — ini adalah proses terstruktur yang menggabungkan pemulihan medis dengan rehabilitasi fungsional dan reintegrasi ke tempat kerja. Dokter layanan primer memainkan peran kunci dalam menentukan kapan dan bagaimana pekerja dapat kembali bekerja secara aman.
Prinsip Dasar RTW
Kembali bekerja lebih awal lebih baik daripada menunggu pemulihan sempurna. Penelitian konsisten menunjukkan bahwa menunggu “100% sembuh” sebelum kembali bekerja justru merugikan pekerja secara fisik, psikologis, dan ekonomi. Istirahat total yang berkepanjangan menyebabkan dekondisi fisik, kehilangan kepercayaan diri, dan risiko masalah kesehatan mental.
Prinsip RTW yang disarankan:
- Mulai evaluasi RTW sedini mungkin, bahkan sejak awal pengobatan
- Targetkan kembali bekerja secara bertahap (modified duty/graduated return to work) bila kondisi belum memungkinkan kembali ke pekerjaan penuh
- Libatkan pekerja, pemberi kerja, dan pihak asuransi/BPJS dalam perencanaan RTW
- Pastikan kembali ke tempat kerja tidak membahayakan pemulihan
Komponen Evaluasi RTW
Dokter harus mendapat pemahaman tentang tuntutan pekerjaan melalui diskusi rinci dengan pasien, supervisor pasien, atau staf kesehatan kerja di tempat kerja pasien. Dengan pengetahuan yang memadai tentang tuntutan pekerjaan dan keterbatasan pasien, dokter harus mendokumentasikan pembatasan tempat kerja yang spesifik, memastikan re-entry yang aman dan progresif ke pekerjaan.
Yang harus dinilai dokter dalam evaluasi RTW:
Dari sisi kondisi medis pekerja:
- Tingkat kesembuhan saat ini dibandingkan dengan kondisi sebelum cedera/sakit
- Kapasitas fungsional: kekuatan, mobilitas, daya tahan, kemampuan kognitif
- Adanya keterbatasan residual: apakah ada gangguan permanen atau sementara?
- Risiko re-cedera bila kembali ke pekerjaan yang sama
- Status pengobatan: apakah masih mengonsumsi obat yang dapat memengaruhi keselamatan (sedatif, opioid, dll.)?
Dari sisi tuntutan pekerjaan:
- Tuntutan fisik: angkat beban, postur, durasi berdiri/duduk, gerakan berulang
- Tuntutan kognitif: konsentrasi, pengambilan keputusan cepat, shift malam
- Bahaya lingkungan yang relevan: debu, kimia, kebisingan, suhu ekstrem
- Apakah tersedia pekerjaan yang dimodifikasi (modified duty) di tempat kerja?
Jenis-jenis RTW
RTW penuh: pekerja kembali ke pekerjaan dengan seluruh tugas dan beban seperti sebelumnya.
RTW bertahap: pekerja kembali bekerja dengan jam kerja yang dikurangi secara bertahap meningkat; atau dengan pembatasan tugas tertentu yang secara bertahap dikurangi seiring pemulihan.
RTW dengan modifikasi pekerjaan: pekerja kembali ke tempat kerja tetapi dengan penugasan yang berbeda yang tidak melibatkan aspek yang berbahaya bagi kondisinya saat ini (light duty atau modified duty).
Dokumentasi RTW
Dokter harus mendokumentasikan secara spesifik:
- Tanggal mulai kembali bekerja yang disarankan
- Pembatasan fungsional yang berlaku (misalnya: tidak boleh mengangkat >5 kg, tidak boleh berdiri >4 jam berturut-turut, tidak boleh mengoperasikan mesin berbahaya)
- Durasi pembatasan tersebut
- Jadwal evaluasi ulang
- Kapan pembatasan dapat dicabut atau direvisi
Kalimat yang ambigu seperti “boleh kerja ringan” tanpa spesifikasi tidak berguna bagi pemberi kerja dan dapat menjadi sumber konflik. Dokumentasi RTW yang baik adalah yang dapat langsung dioperasionalkan di tempat kerja.
BAGIAN III: HEALTH RISK ASSESSMENT (HRA) — PENILAIAN RISIKO KESEHATAN KERJA
Definisi dan Tujuan
Health Risk Assessment (HRA) adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi bahaya kesehatan kerja, menilai tingkat pajanan, memperkirakan dampak kesehatan, dan menentukan prioritas pengendalian. HRA digunakan untuk mencegah penyakit akibat kerja sebelum terjadi — berbasis pencegahan primer, bukan reaksi terhadap kasus yang sudah ada.
Dalam konteks layanan primer Indonesia, dokter yang berperan sebagai dokter perusahaan atau dokter yang merawat pekerja dari suatu perusahaan perlu memahami HRA agar dapat:
- Memberikan saran preventif yang relevan kepada pekerja yang datang berkonsultasi
- Melakukan pemeriksaan penunjang yang tepat sasaran berdasarkan risiko pajanan
- Menginterpretasikan keluhan pekerja dalam konteks lingkungan kerjanya
- Memberikan rekomendasi kepada pemberi kerja terkait risiko kesehatan di tempat kerja mereka
Lima Golongan Bahaya Kesehatan Kerja
Penyebab penyakit akibat kerja dikelompokkan menjadi 5 golongan yaitu penyebab fisik (antara lain bising, getaran, radiasi pengion, radiasi non-pengion, tekanan udara, suhu ekstrem), penyebab kimiawi yaitu berbagai bahan kimia, penyebab biologi (antara lain bakteri, virus, jamur, parasit), penyebab ergonomik (antara lain posisi janggal, gerakan berulang) serta penyebab psikososial (antara lain beban kerja yang terlalu berat, pekerjaan monoton, stres kerja).
Pemahaman tentang kelima golongan bahaya ini adalah kunci dalam melakukan HRA:
1. Bahaya Fisik: Kebisingan (>85 dB dalam 8 jam menyebabkan Noise-Induced Hearing Loss/NIHL), getaran (tangan-lengan menyebabkan vibration white finger; seluruh tubuh menyebabkan nyeri punggung bawah), radiasi pengion (pekerja X-ray, industri nuklir), radiasi non-pengion (UV pada petani dan nelayan — risiko katarak dan kanker kulit), suhu ekstrem (heat stroke pada pekerja di lingkungan panas; cold injury pada pekerja di ruang pendingin), dan tekanan udara (pekerja penyelam — risiko decompression sickness).
2. Bahaya Kimia: Pelarut organik (toluena, xilena, benzena — hepatotoksik, neurotoksik), logam berat (timbal — nefrotoksik dan neurotoksik; merkuri — neurotoksik; kadmium — nefrotoksik), pestisida (inhibitor kolinesterase pada pekerja pertanian), debu silika (silikosis pada pekerja tambang, batu bata, keramik), asbes (asbestosis, mesotelioma), dan gas/uap beracun.
3. Bahaya Biologi: Infeksi bakteri, virus, jamur, dan parasit yang dapat ditularkan dari hewan atau lingkungan kerja — sangat relevan untuk pekerja kesehatan (HIV, hepatitis B/C, TB), pekerja pertanian dan peternakan (brucellosis, leptospirosis, anthrax), dan pekerja di lingkungan lembab (histoplasmosis, aspergillosis).
4. Bahaya Ergonomik: Postur janggal, gerakan berulang, angkat beban berat, getaran, dan desain tempat kerja yang tidak ergonomis — menyebabkan Work-Related Musculoskeletal Disorders (WMSDs) seperti nyeri punggung bawah, carpal tunnel syndrome, tendinitis, dan epicondylitis.
5. Bahaya Psikososial: Beban kerja berlebih, jam kerja panjang, shift malam, pekerjaan monoton, konflik interpersonal, ketidakpastian pekerjaan, bullying, dan harassment — berkaitan dengan stres kerja, burnout, gangguan tidur, depresi, dan kecemasan. Di Indonesia, konteks ini relevan dengan pengelolaan K3 lingkungan kerja, termasuk faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi kerja yang menjadi perhatian dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.
Langkah-langkah HRA dalam Praktik
Meskipun HRA formal di tingkat perusahaan biasanya dilakukan oleh tim K3 yang terlatih, dokter layanan primer perlu memahami prinsip-prinsipnya untuk dapat melakukan mini-HRA saat merawat pekerja:
Langkah 1 — Identifikasi bahaya: Tanyakan kepada pasien secara sistematis tentang jenis pekerjaannya, proses kerja, bahan yang digunakan, lingkungan kerja, APD yang digunakan.
Langkah 2 — Penilaian pajanan: Apakah pajanan terjadi? Seberapa sering dan seberapa lama? Apakah ada APD? Apakah APD digunakan dengan benar?
Langkah 3 — Penilaian risiko: Berdasarkan jenis bahaya, tingkat pajanan, dan karakteristik individu pekerja (usia, kondisi medis yang sudah ada) — seberapa besar risiko gangguan kesehatan yang ditimbulkan?
Langkah 4 — Rekomendasi pengendalian: Berdasarkan hirarki pengendalian — eliminasi bahaya, substitusi bahan berbahaya dengan yang lebih aman, rekayasa teknik (kontrol engineering), kontrol administratif (rotasi kerja, pembatasan jam pajanan), dan APD.
Langkah 5 — Tindak lanjut dan pemantauan: Jadwal pemeriksaan kesehatan berkala, biomonitoring (bila relevan), dan evaluasi efektivitas tindakan pengendalian.
BAGIAN IV: 7 LANGKAH DIAGNOSIS PENYAKIT AKIBAT KERJA
Mengapa Diagnosis PAK Berbeda?
Berbeda dengan diagnosis penyakit pada umumnya, diagnosis penyakit akibat kerja mempunyai aspek medis, aspek komunitas, dan aspek legal. Dengan demikian tujuan melakukan diagnosis akibat kerja adalah merupakan dasar tatalaksana penyakit di tempat kerja, membatasi kecacatan dan mencegah kematian, melindungi pekerja lain, dan memenuhi hak pekerja.
Diagnosis klinis saja tidak cukup untuk menyatakan suatu penyakit sebagai PAK. Diperlukan pendekatan sistematis yang membuktikan kaitan antara penyakit yang diderita dengan pekerjaan yang dilakukan. Inilah mengapa 7 langkah diagnosis PAK dirumuskan dan kini menjadi standar nasional.
Tanpa 7 langkah diagnosis ini, penyakit akibat kerja tidak dapat ditegakkan, sehingga pemeriksaan dari segala aspek lingkungan, penderita, dan pajanan dapat saling berhubungan hingga dapat didiagnosis sebagai penyakit akibat kerja.
Langkah 1: Menentukan Diagnosis Klinis
Dalam menentukan diagnosis klinis suatu penyakit harus melalui beberapa tahapan yaitu: anamnesis yang terdiri dari keluhan utama, riwayat perjalanan penyakit saat ini, riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit dahulu; dan pemeriksaan fisik untuk menentukan kelainan suatu sistem atau organ tubuh menggunakan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Anamnesis dapat dilakukan secara autoanamnesis atau alloanamnesis.
Diagnosis klinis harus ditegakkan terlebih dahulu — menggunakan seluruh prosedur diagnostik standar termasuk pemeriksaan penunjang yang relevan. Ini adalah langkah yang tidak berbeda dari diagnosis medis biasa.
Langkah 2: Menentukan Pajanan yang Dialami Pekerja di Tempat Kerja
Beberapa pajanan dapat menyebabkan satu penyakit, sehingga dokter harus mendapatkan informasi semua pajanan yang dialami dan pernah dialami oleh pekerja. Untuk memperoleh informasi tersebut, perlu digali: periode waktu melakukan masing-masing pekerjaan, produk yang dihasilkan, bahan yang digunakan, cara bekerja, proses kerja, dan Alat Pelindung Diri yang digunakan. Informasi semakin bernilai bila ditunjang dengan data objektif seperti MSDS dari bahan yang digunakan dan catatan perusahaan.
Dalam praktik klinik, pertanyaan yang harus diajukan kepada pekerja:
- “Apa pekerjaan Anda sehari-hari?”
- “Bahan apa yang Anda gunakan atau kontak setiap hari?”
- “Apakah Anda bekerja di lingkungan yang bising, berdebu, panas, atau menggunakan bahan kimia?”
- “Apakah Anda menggunakan APD? Jenis apa?”
- “Berapa jam per hari Anda terpapar kondisi itu?”
- “Sudah berapa lama Anda bekerja di kondisi seperti ini?”
Langkah 3: Menentukan Hubungan Antara Pajanan dan Diagnosis Klinis
Apakah pajanan yang teridentifikasi memang dapat menyebabkan penyakit yang didiagnosis? Ini memerlukan pengetahuan tentang literatur medis dan epidemiologi kesehatan kerja.
Contoh:
- Pajanan debu silika → silikosis (terbukti kuat dalam literatur)
- Pajanan kebisingan kronik >85 dB → NIHL (terbukti kuat)
- Pajanan pelarut organik (benzena) → leukemia (terbukti)
- Pajanan postur janggal dan gerakan berulang → carpal tunnel syndrome (terbukti)
- Pajanan stres kerja tinggi → hipertensi (hubungan ada tetapi multifaktorial)
Langkah 4: Menentukan Besarnya Pajanan
Apakah pajanan yang dialami pekerja cukup besar (dosis, durasi, frekuensi) untuk menyebabkan penyakit yang didiagnosis?
Sebuah paparan terhadap suatu zat berbahaya tidak otomatis menyebabkan penyakit — tergantung pada:
- Intensitas pajanan: seberapa tinggi konsentrasi atau level pajanan
- Durasi pajanan: berapa lama per hari dan berapa tahun total
- Frekuensi pajanan: setiap hari, intermiten, atau sesekali
- Penggunaan APD: apakah APD digunakan dan digunakan dengan benar?
Dalam praktik, ini dapat dinilai dari: catatan pengukuran lingkungan kerja (bila tersedia), deskripsi pekerjaan pekerja, dan perbandingan dengan nilai ambang batas (NAB) yang ditetapkan dalam Permenaker No. 5/2018.
Langkah 5: Menentukan Apakah Ada Faktor-faktor Lain yang Memengaruhi
Apakah ada faktor di luar pekerjaan yang dapat menyebabkan atau berkontribusi pada penyakit yang didiagnosis?
Contoh:
- Perokok yang menderita PPOK: apakah penyebabnya pajanan asap di tempat kerja, rokok, atau kombinasi?
- Pekerja dengan nyeri punggung: apakah karena postur kerja, obesitas, atau riwayat cedera sebelumnya?
- Pekerja dengan gangguan pendengaran: apakah karena kebisingan di tempat kerja atau karena usia (presbycusis)?
Langkah ini penting untuk menentukan porsi kontribusi pekerjaan versus faktor-faktor lain.
Langkah 6: Mencari Kemungkinan Lain yang Dapat Menjadi Penyebab
Apakah ada penyakit dengan gambaran klinis serupa yang bukan PAK? Ini adalah langkah diferensial diagnosis khusus dalam konteks PAK.
Contoh:
- Dermatitis kontak yang tampak seperti PAK — ternyata disebabkan produk rumah tangga yang digunakan di rumah, bukan bahan di tempat kerja
- Gangguan pendengaran — ternyata infeksi telinga tengah kronik, bukan NIHL
- Hepatitis — ternyata hepatitis B dari infeksi komunitas, bukan akibat pajanan kimia hepatotoksik di tempat kerja
Langkah 7: Membuat Keputusan Apakah Penyakit Tersebut Disebabkan oleh Pekerjaannya
Berdasarkan keenam langkah sebelumnya, dokter membuat kesimpulan:
(a) PAK yang spesifik pada jenis pekerjaan tertentu — bila hubungan antara pajanan dan penyakit sangat kuat dan langkah 1–6 mendukung, misalnya: silikosis pada penambang, NIHL pada pekerja bising, dermatitis kontak akibat kimia di tempat kerja.
(b) Dugaan PAK — bila ada kemungkinan hubungan tetapi bukti tidak sepenuhnya konklusif; memerlukan pemeriksaan lebih lanjut atau konsultasi ke dokter spesialis kesehatan kerja.
(c) Bukan PAK — bila langkah 3–6 tidak mendukung adanya hubungan kausal yang bermakna antara pekerjaan dan penyakit.
Diagnosis okupasi yang spesifik pada pekerjaan tertentu dapat dilakukan oleh dokter umum, dan berbagai penyakit akibat kerja dapat didiagnosis oleh dokter spesialis Okupasi sebagai rujukan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut.
Pelaporan PAK: Kewajiban yang Sering Terlewatkan
Setelah diagnosis PAK ditegakkan, dokter wajib melaporkan kasusnya. Berdasarkan Permenkes No. 56/2016 dan regulasi BPJS Ketenagakerjaan: kasus PAK harus dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu 2×24 jam setelah konfirmasi diagnosis.
Kegagalan pelaporan inilah yang menjadi salah satu penyebab data PAK di Indonesia sangat jauh di bawah angka yang sebenarnya.
Integrasi dalam Praktik Sehari-hari
Keempat kompetensi ini tidak berdiri sendiri-sendiri — dalam praktik nyata, keempatnya saling berhubungan. Ketika dokter merawat pekerja:
- Tanyakan selalu tentang pekerjaan dan pajanan (elemen HRA dasar)
- Bila ada kondisi yang mungkin berkaitan dengan pekerjaan → lakukan 7 langkah diagnosis PAK
- Bila pekerja perlu cuti medis → rencanakan RTW sejak awal
- Bila ada permintaan dari perusahaan atau pekerja tentang kelaikan kerja → lakukan evaluasi FTW
Dengan demikian, penambahan pertanyaan sederhana “Apa pekerjaan Anda?” dan “Apakah gejala ini berkaitan dengan waktu Anda bekerja?” ke dalam anamnesis rutin adalah titik awal yang mengubah praktik dokter umum menjadi praktek yang peka terhadap kesehatan kerja.
Penutup
Kesehatan kerja bukan domain eksklusif dokter spesialis kedokteran kerja. Di Indonesia, dengan jutaan pekerja yang tersebar di seluruh pelosok dan keterbatasan jumlah SpOK, dokter umum adalah tulang punggung sistem kesehatan kerja yang sesungguhnya. SKD 2026 mengakui realitas ini dan meresponsnya dengan menetapkan empat kompetensi kesehatan kerja ini sebagai kemampuan yang harus dimiliki setiap dokter yang lulus.
Daftar Referensi
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja. Kemenkes RI.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyakit Akibat Kerja. Kemenkes RI.
Presiden Republik Indonesia. (2019). Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja. Sekretariat Negara.
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. Kemenaker RI.
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (1980). Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja. Kemenaker RI.
International Labour Organization. (2024). Global strategy on occupational safety and health 2024–30. ILO. https://www.ilo.org/topics-and-sectors/safety-and-health-work
World Health Organization & International Labour Organization. (2022). WHO/ILO joint estimates of the work-related burden of disease and injury, 2000–2016. WHO Press.
Soemarko, D. (2012). Penyakit akibat kerja: Identifikasi dan rehabilitasi kerja. Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas FKUI.
Kementerian Kesehatan RI & PERDOKI. (2019). Konsensus tatalaksana penyakit akibat kerja di Indonesia. Kemenkes RI.
Konsil Kesehatan Indonesia. (2026). Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Nomor HK.01.02/KKI/1291/2026 tentang Standar Kompetensi Dokter. Konsil Kesehatan Indonesia.
Tinggalkan Balasan