Mengurai Benang Kusut: Prioritas Riset Global WHO tentang Perubahan Iklim, Kesehatan, dan Migrasi serta Tantangannya di Indonesia

Pernahkah Anda membayangkan harus meninggalkan rumah dan kampung halaman bukan karena keinginan, melainkan karena alam tak lagi bisa diajak kompromi? Banjir rob yang terus menelan daratan, kemarau panjang yang mematikan sumber air, atau cuaca ekstrem yang menghancurkan tempat tinggal perlahan menjadi realitas yang tak terhindarkan.

Di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, krisis iklim telah memicu gelombang migrasi dan pengungsian. Namun, satu hal krusial yang sering kali luput dari perbincangan publik dan pengambil kebijakan adalah: bagaimana dampak perpindahan ini terhadap kesehatan para migran dan pengungsi iklim?

Untuk merespons urgensi ini, pada Agustus 2026, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) resmi merilis Global research prioritization and action plan on health, migration and displacement in the context of climate change (Rencana Aksi dan Prioritas Riset Global tentang Kesehatan, Migrasi, dan Pengungsian dalam Konteks Perubahan Iklim). Langkah ini diambil untuk menjembatani jurang bukti (evidence gaps) terkait salah satu tantangan kesehatan global yang paling mendesak di abad ini.

Mari kita bedah apa saja temuan WHO ini dan bagaimana kita bisa mengadaptasinya untuk sistem kesehatan di Indonesia.

Keterkaitan Antara Iklim, Migrasi, dan Kesehatan (The Climate–Migration–Health Nexus)

Perubahan iklim kini secara global diakui sebagai salah satu pendorong utama migrasi dan pengungsian. Penduduk yang paling terdampak biasanya adalah kelompok rentan yang memiliki kapasitas adaptasi terbatas. Proses migrasi ini, mulai dari tempat asal, perjalanan, hingga di tempat tujuan baru, sangat memengaruhi profil risiko kesehatan dan akses mereka terhadap layanan medis.

Menurut Dr. Santino Severoni, Kepala Departemen Kesehatan dan Migrasi WHO, “Menutup kesenjangan riset adalah masalah keadilan (equity). Untuk mencapai Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC), memperkuat ketahanan iklim, dan memajukan pemerataan kesehatan, populasi migran dan pengungsi tidak boleh hanya menjadi pemikiran belakangan (anak tiri); mereka harus menjadi bagian dari solusi sejak awal.”

Di Indonesia, fenomena “migran iklim” bukanlah isapan jempol. Fenomena tanah amblas (land subsidence) yang diperparah naiknya permukaan air laut di Pesisir Utara Jawa (Pantura) seperti di Demak, Pekalongan, dan bagian utara Jakarta, telah memaksa ribuan keluarga untuk merelokasi diri. Belum lagi dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahunan di Sumatera dan Kalimantan yang kerap memicu evakuasi massal akibat paparan kabut asap (ISPA akut).

3 Tema Inti Prioritas Riset WHO dan Konteksnya di Indonesia

Melalui inisiatif Global Research Prioritization Exercise (GRPE) yang melibatkan puluhan pakar lintas disiplin, WHO menetapkan tiga tema inti yang harus menjadi fokus riset dan kebijakan ke depan. Berikut adalah terjemahan dan adaptasinya untuk situasi di Tanah Air:

1. Faktor Penentu Sosial Kesehatan (Social Determinants of Health)

Kesehatan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dokter atau rumah sakit, tetapi juga oleh kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan tempat seseorang tinggal. Migran iklim sering kali terpaksa pindah ke area yang padat, kumuh, atau fasilitasnya tidak memadai.

• Konteks Indonesia: Riset perlu difokuskan pada pemetaan kerentanan sosial pengungsi iklim di area relokasi. Apakah mereka memiliki akses ke air bersih, sanitasi, dan gizi yang layak? Di Indonesia, relokasi penduduk pesisir kerap kali menurunkan status ekonomi mereka karena hilangnya mata pencaharian utama sebagai nelayan, yang secara langsung berdampak pada risiko malnutrisi atau stunting pada anak-anak.

2. Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage / UHC)

Migrasi menciptakan tantangan birokratis dalam mengakses fasilitas kesehatan. Sistem kesehatan harus inklusif dan tidak terputus meskipun pasien berpindah domisili secara paksa.

• Konteks Indonesia: Indonesia patut berbangga dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) atau BPJS Kesehatan yang portabel (dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia). Namun, tantangan di lapangan tetap ada. Riset harus mengidentifikasi hambatan administratif yang dialami oleh pengungsi iklim saat mengakses layanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di daerah baru mereka, terutama jika KTP/identitas kependudukan mereka rusak akibat bencana iklim (seperti banjir atau longsor).

3. Kedaruratan Bencana (Emergencies)

Perubahan iklim memicu bencana hidrometeorologi (banjir, badai, kekeringan) yang lebih sering dan lebih ekstrem.

• Konteks Indonesia: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis Kesehatan perlu memperkuat sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan (preparedness). Riset harus diarahkan pada membangun sistem kesehatan lokal yang tangguh (resilien) terhadap guncangan bencana, memastikan ketersediaan obat esensial dan vaksin selama fase tanggap darurat.

Area Medis Lintas Sektoral yang Menjadi Sorotan

Di samping tiga tema inti di atas, pedoman WHO ini juga menggarisbawahi beberapa clinical outcomes atau hasil kesehatan spesifik yang sangat rentan dialami oleh populasi migran iklim:

• Kesehatan Mental (Mental Health): Kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, dan kohesi sosial memicu trauma psikologis, depresi, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Sayangnya, dukungan psikososial pasca-bencana masih sering dianggap sebelah mata.
• Kesehatan Ibu dan Anak (Maternal and Child Health): Stres selama migrasi dan kurangnya fasilitas kebersihan secara drastis meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, persalinan prematur, serta penyakit diare pada balita.
• Penyakit Kronis (Chronic Diseases): Pasien dengan diabetes, hipertensi, atau penyakit ginjal yang membutuhkan cuci darah rutin adalah kelompok yang paling terancam saat harus mengungsi karena akses obat-obatan yang terputus.
• Penyakit Menular Penumpang Iklim: Pergeseran suhu dan curah hujan memperluas habitat nyamuk vektor. Wilayah relokasi baru bisa saja memunculkan lonjakan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) atau Malaria.

Menerjemahkan Riset menjadi Kebijakan Nyata (Action Plan)

“Perubahan iklim telah memengaruhi kesehatan dan mobilitas populasi di seluruh dunia. Memperkuat basis bukti (riset) sangatlah penting untuk menginformasikan kebijakan yang efektif,” tegas Dr. Diarmid Campbell-Lendrum, Kepala Departemen Perubahan Iklim, Energi, dan Kualitas Udara WHO.

Di Indonesia, pesan ini bermakna satu hal: saatnya meruntuhkan sekat sektoral (silos). Isu ini tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian Kesehatan sendirian. Dibutuhkan sinergi erat antara Kemenkes, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), BNPB, Kementerian Sosial, hingga pemerintah daerah.

Data mobilitas penduduk akibat perubahan iklim harus diintegrasikan dengan data surveilans penyakit kementerian terkait (migration-sensitive data systems). Dengan demikian, ketika terjadi ancaman cuaca ekstrem, intervensi medis sudah disiapkan sebelum lonjakan gelombang pengungsi terjadi.

Kesimpulan

Bumi yang makin panas bukan sekadar isu beruang kutub yang kehilangan es, melainkan tentang tetangga, saudara sebangsa, dan manusia yang kehilangan ruang hidupnya. Pedoman riset dan aksi global terbaru dari WHO tahun 2026 ini adalah peluit panggilan bagi dunia akademisi, tenaga medis, dan pembuat kebijakan di Indonesia untuk bertindak. Tidak ada kesehatan tanpa ketahanan iklim, dan tidak ada pemerataan sistem medis jika kita masih meninggalkan para migran dan pengungsi iklim di belakang.

Penaian Medis (Medical Disclaimer):

Artikel ini disusun dengan tujuan edukasi, literasi sains, dan informasi kesehatan masyarakat semata, berdasarkan rujukan publikasi ilmiah dan berita Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Informasi dalam artikel ini tidak ditujukan sebagai pengganti nasihat medis, diagnosis, maupun penanganan langsung dari dokter atau tenaga medis profesional. Selalu konsultasikan masalah kesehatan fisik maupun mental Anda kepada fasilitas pelayanan kesehatan atau ahli medis yang berkompeten.